Komisi XI belum Prioritaskan RUU KUPKomisi XI belum Prioritaskan RUU KUPSenin 21 Mei 2018 14:11Ridha Anantidibaca 455 kaliSemua Kategori

Pernyataan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo yang akan memprioritaskan revisi RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) ternyata belum menjamin pembahasan RUU KUP ini segera terlaksana.selengkapnya

 Prinsip Pembebasan Pajak Kontraktor Migas Akan Kembali DiterapkanPrinsip Pembebasan Pajak Kontraktor Migas Akan Kembali DiterapkanRabu 24 Ags 2016 12:59Administratordibaca 1563 kaliSemua Kategori

Di tengah anjloknya harga minyak mentah dunia, investasi hulu perlu diberikan insentif. Salah satu insentifnya adalah menimang kembali Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2010. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama dengan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) pun tengah merampungkan revisi PP No.79/2010 supaya investasi di hulu migas lebih atraktif.selengkapnya

 Lapor SPT Tahunan via www.pajak.go.id, Siapkan 5 Dokumen Berikut IniLapor SPT Tahunan via www.pajak.go.id, Siapkan 5 Dokumen Berikut IniRabu 17 Feb 2021 10:01Ridha Anantidibaca 669 kaliSemua Kategori

Wajib pajak udah mulai dapat mengisi surat pemberitahuan tahunan (SPT) Tahunan PPh tahun pajak 2020. Perlu diketahui, wajib pajak badan dan orang pribadi untuk pelaporan SPT Tahunan memiliki tenggat waktu berbeda.selengkapnya

 BRI Siap Tampung Rp 50 Triliun Dana RepatriasiBRI Siap Tampung Rp 50 Triliun Dana RepatriasiRabu 13 Jul 2016 07:43Administratordibaca 850 kaliSemua Kategori

PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) menyiapkan berbagai instrumen keuangan baik dalam rupiah maupun valuta asing (valas), guna menampung dana repatriasi dari kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty). Potensi dana repatriasi diperkirakan masuk sebesar Rp 50 triliun ke BRI.selengkapnya

 Ditjen Pajak tindaklanjuti rekomendasi BPK soal penagihan pajakDitjen Pajak tindaklanjuti rekomendasi BPK soal penagihan pajakSelasa 10 Apr 2018 11:40Ridha Anantidibaca 498 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) tengah menyiapkan revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 24/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus.selengkapnya

 Laporlah sebelum Pajak menjemputmuLaporlah sebelum Pajak menjemputmuRabu 22 Nov 2017 15:47Ridha Anantidibaca 594 kaliSemua Kategori

Batas akhir tahun 2017 yang makin dekat membuat Kementerian Keuangan bergerak cepat menjaring minat wajib pajak (WP) agar mengungkapkan harta tersembunyi secara sukarela. Itu sebabnya, Kementerian Keuangan merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118/2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Pengampunan Pajak.selengkapnya

 Second window sukses, Pajak bisa capai 97% targetSecond window sukses, Pajak bisa capai 97% targetSenin 20 Nov 2017 09:58Ridha Anantidibaca 1247 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menandatangani revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118/2016. Revisi PMK ini membuka jendela ampunan bagi yang tidak ikut amnesti pajak dan bagi peserta amnesti pajak yang belum melaporkan seluruh hartanya.selengkapnya

 Sri Mulyani Sebut Revisi Aturan PPh Untungkan Kelas MenengahSri Mulyani Sebut Revisi Aturan PPh Untungkan Kelas MenengahSelasa 10 Sep 2019 15:45Ridha Anantidibaca 594 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengisyaratkan revisi ketentuan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi (OP) bakal menguntungkan kelas menengah.selengkapnya

 Kemenkeu Bakal Hapus Pajak Sewa PesawatKemenkeu Bakal Hapus Pajak Sewa PesawatSenin 24 Jun 2019 14:10Ridha Anantidibaca 343 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan akan membebaskan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN atas jasa sewa pesawat dari luar negeri. Hal ini akan diatur dalam revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 69 Tahun 2015 Tentang Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu dan Penyerahan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut PPN.selengkapnya

 Tahun Depan, Pemprov Jabar akan Naikkan Pajak Kendaraan BaruTahun Depan, Pemprov Jabar akan Naikkan Pajak Kendaraan BaruSelasa 13 Nov 2018 11:26Ridha Anantidibaca 323 kaliSemua Kategori

Pemerintah Provinsi Jabar akan menaikkan tarif pajak kendaraan baru mulai tahun 2019. Kenaikan tarif pajak tersebut untuk mendongkrak pendapat asli daerah (PAD) di tahun depan.selengkapnya

 Pengusaha Berharap Prosedur Tax Allowance Tak RibetPengusaha Berharap Prosedur Tax Allowance Tak RibetKamis 28 Jun 2018 11:25Ridha Anantidibaca 503 kaliSemua Kategori

Pelaku usaha meminta jaminan kemudahan atas revisi PP Nomor 9/2016 sebagai perubahan atas PP Nomor 18/2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di bidang-bidang usaha tertentu dan di daerah-daerah tertentu yang diimplementasi dalam tax allowance.selengkapnya

 Sri Mulyani: Revisi Tarif Pajak UKM Segera TerbitSri Mulyani: Revisi Tarif Pajak UKM Segera TerbitSelasa 22 Mei 2018 13:32Ridha Anantidibaca 714 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 yang mengatur mengenai tarif pajak penghasilan (PPh) final usaha kecil menengah (UMKM) akan segera dikeluarkan.selengkapnya

 Menkeu: revisi tarif PPH UKM segera terbitMenkeu: revisi tarif PPH UKM segera terbitSenin 21 Mei 2018 11:36Ridha Anantidibaca 392 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang mengatur mengenai tarif pajak penghasilam (PPh) final usaha kecil menengah (UMKM) akan segera dikeluarkan.selengkapnya

 CITA Apresiasi Insentif Pajak untuk UKMCITA Apresiasi Insentif Pajak untuk UKMRabu 21 Mar 2018 14:57Ridha Anantidibaca 621 kaliSemua Kategori

Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) mengapresiasi rencana pemerintah memberikan insentif pajak kepada para pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) melalui revisi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.selengkapnya

 REVISI PP PAJAK UKM: Berikut Bocorannya!REVISI PP PAJAK UKM: Berikut Bocorannya!Rabu 21 Mar 2018 09:51Ridha Anantidibaca 602 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan segera merampungkan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 sebagai dasar hukum pengenaan pajak bagi wajib pajak UKM, yaitu wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar setahun.selengkapnya

 Pajak UKM 0,5% Wujud Keberpihakan Pemerintah ke Pedagang KecilPajak UKM 0,5% Wujud Keberpihakan Pemerintah ke Pedagang KecilSelasa 20 Mar 2018 11:02Ridha Anantidibaca 352 kaliSemua Kategori

Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) mengapresiasi rencana pemerintah memberikan insentif pajak kepada para pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) melalui revisi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.selengkapnya

 CITA apresiasi insentif pajak bagi pelaku UKMCITA apresiasi insentif pajak bagi pelaku UKMSelasa 20 Mar 2018 09:11Ridha Anantidibaca 440 kaliSemua Kategori

Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) mengapresiasi rencana pemerintah memberikan insentif pajak bagi para pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) melalui revisi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.selengkapnya

 Pemerintah Tunggu Undangan DPR Bahas UU tentang PajakPemerintah Tunggu Undangan DPR Bahas UU tentang PajakJumat 16 Mar 2018 10:33Ridha Anantidibaca 316 kaliSemua Kategori

Pemerintah masih menunggu undangan dari DPR untuk penyelesaian revisi UU tentang perpajakan, sebagai bagian dari upaya meningkatkan tax base.selengkapnya

 Sri Mulyani Longgarkan Aturan Perpajakan Buat Dongkrak InvestasiSri Mulyani Longgarkan Aturan Perpajakan Buat Dongkrak InvestasiSelasa 13 Mar 2018 13:23Ridha Anantidibaca 337 kaliSemua Kategori

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memimpin rapat koordinasi (rakor) membahas insentif usaha. Rapat tersebut dihadiri bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, dan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Robert Pakpahan.selengkapnya

 Pajak Berpotensi Hilang, JRPP Dukung Penertiban Minimarket Tak BerizinPajak Berpotensi Hilang, JRPP Dukung Penertiban Minimarket Tak BerizinRabu 28 Feb 2018 15:06Ridha Anantidibaca 588 kaliSemua Kategori

Jakarta Research and Public Policy (JRPP) mendukung langkah Pemprov DKI Jakarta yang akan menertibkan 3.000 minimarket di Jakarta. Sebab, jelas JRPP, sebagian besar minimarket di Jakarta tak berizin dan ini merugikan Pemprov DKI Jakarta akibat potensi pajak yang hilang.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :