Ini 8 `PR` yang Harus Dikerjakan Menkeu Sri MulyaniIni 8 `PR` yang Harus Dikerjakan Menkeu Sri MulyaniJumat 29 Jul 2016 07:05Administratordibaca 976 kaliSemua Kategori

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menilai ada delapan 'pekerjaan rumah (PR) bagi Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani. Pertama tidak lain yakni menggenjot penerimaan pajak.selengkapnya

 Sri Mulyani Harus Buat Skema Terkait Penerimaan Amnesti PajakSri Mulyani Harus Buat Skema Terkait Penerimaan Amnesti PajakKamis 28 Jul 2016 12:11Administratordibaca 793 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan yang baru saja dilantik Sri Mulyani Indrawati harus segera membuat skema baru terkait penerimaan dana dari program Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty.selengkapnya

 Tingginya Tarif Tebusan Membuat Repatriasi Modal Tax Amnesty Tak OptimalTingginya Tarif Tebusan Membuat Repatriasi Modal Tax Amnesty Tak OptimalSenin 6 Jun 2016 16:28Administratordibaca 1284 kaliSemua Kategori

Pengamat perpajakan menilai sukses tidaknya repatriasi modal ke Tanah Air sangat tergantung pada tarif tebusan pengampunan pajak. Tarif tebusan yang tinggi bisa membuat wajib pajak baik kalangan UKM maupun pengusaha enggan mengikutinya. “Bila tebusan terlalu tinggi, bisa dipastikan tidak akan laku oleh para investor dan penanam modal,” tegas Pengamat Pajak Ronni Bako di Jakarta, akhir pekanselengkapnya

 DPR Minta Tax Amnesty Sasar Revolusi PerpajakanDPR Minta Tax Amnesty Sasar Revolusi PerpajakanJumat 27 Mei 2016 16:09Administratordibaca 1004 kaliSemua Kategori

Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak atau tax amnesty yang kini sedang menjadi pembahasan Komisi XI DPR RI, harus menjadi momentum untuk merevolusi sistem perpajakan. "Dibutuhkan data akurat dan administrasi yang kuat dalam proses pengampunan," kata Anggota Komisi XI DPR, Heri Gunawan di Gedung DPR RI, Jumat (27/05/2016).selengkapnya

 JK Ingatkan Pembenahan Pajak Harus Dimulai dengan Pembenahan ITJK Ingatkan Pembenahan Pajak Harus Dimulai dengan Pembenahan ITSelasa 24 Mei 2016 17:30Administratordibaca 895 kaliSemua Kategori

Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla mengatakan, bahwa pembenahan pajak yang ada di Indonesia harus dibina, yakni dengan peningkatan informasi tentang data-data wajib pajak dan IT yang baik. Pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DjP) Kementerian Keuangan harus fokus ke pembenahan data tersebut. "Ini harus dibenahi dalam waktu singkat, yakni pembenahan IT.selengkapnya

 5 Kunci Sukses Tax Amnesty versi BI5 Kunci Sukses Tax Amnesty versi BISelasa 24 Mei 2016 12:56Administratordibaca 966 kaliSemua Kategori

Rancangan Undang-Undang pengampunan pajak alias tax amnesty masih digodok di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Namun, patut diketahui tidak melulu tax amnesty menuai keberhasilan. Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo mengatakan, supaya tax amnesty sukses maka sistem perpajakan di negara harus siapkan. Dia melanjutkan, ada lima kunci sukses jika tax amnesty ingin sukses.selengkapnya

 Oso Beri Masukan untuk Kinerja Dirjen PajakOso Beri Masukan untuk Kinerja Dirjen PajakRabu 4 Mei 2016 10:58Administratordibaca 1165 kaliSemua Kategori

Parlemen dan pemerintah masih melakukan konsolidasi mengenai rancangan undang-undang (RUU) pengampunan pajak atau tax amnesty. RUU ini rencananya akan dibahas kembali oleh Komisi XI setelah masa reses anggota DPR. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Oesman Sapta mengatakan, pajak merupakan pemasukan paling besar dalam sebuah negara termasuk di Indonesia. Dengan peningkatan pajak,selengkapnya

 Jusuf Kalla: Masyarakat Harus Disiplin Bayar PajakJusuf Kalla: Masyarakat Harus Disiplin Bayar PajakSenin 7 Mar 2016 20:59Administratordibaca 2467 kaliSemua Kategori

Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla minta masyarakat Wajib Pajak disiplin bayar pajak agar memperkuat perekonomian negara. "Pajak kita, akibat perekonomian dunia yang melemah ini, pasti tidak dapat setinggi seperti apa yang kita harapkan kalau ekonomi membaik. Oleh karena itu, kita perlu disiplin yang lebih tinggi lagi," kata Wapres Kalla saat menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 2016selengkapnya

 Komisi dari Perusahaan Farmasi Sering Tidak DilaporkanKomisi dari Perusahaan Farmasi Sering Tidak DilaporkanRabu 10 Feb 2016 11:20Administratordibaca 3796 kaliSemua Kategori

Komisi yang diterima dokter dari penjualan produk perusahaan farmasi sering tidak dicatatkan dalam laporan pajak, sehingga negara dirugikan karena pajak atas penghasilan tersebut tidak dibayarkan. Hal ini terjadi karena komisi itu sering disamarkan dalam bentuk sponsorship seminar ke luar negeri atau pemberian natura lain.selengkapnya

 Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaSenin 1 Feb 2016 09:38Administratordibaca 50520 kaliSemua Kategori

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

 Ekonom: PP 80/2019, Pintu Masuk Pajak E-CommerceEkonom: PP 80/2019, Pintu Masuk Pajak E-CommerceJumat 6 Des 2019 15:04Ridha Anantidibaca 331 kaliSemua Kategori

Ekonom Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Nailul Huda mengatakan, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) dapat menjadi pintu masuk mengenai perpajakan niaga daring atau e-commerce. Hanya saja, masih dibutuhkan regulasi lebih jelas dan mendetil.selengkapnya

 Jika Cukai Kantong Plastik Berlaku, Perda Larangan Kantong Plastik Harus BatalJika Cukai Kantong Plastik Berlaku, Perda Larangan Kantong Plastik Harus BatalSenin 15 Jul 2019 12:26Ridha Anantidibaca 546 kaliSemua Kategori

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan peraturan tingkat daerah yang melarang penggunaan kantong plastik harus dicabut apabila pengenaan cukai atas kantong plastik resmi dijalankan.selengkapnya

 Impor Barang Konsumsi Harus Jadi Prioritas Pungutan PajakImpor Barang Konsumsi Harus Jadi Prioritas Pungutan PajakSelasa 9 Jul 2019 11:17Ridha Anantidibaca 352 kaliSemua Kategori

Barang-barang konsumsi yang berasal luar negeri atau impor harus menjadi prioritas pemungutan pajak terutama yang bergerak melalui ekonomi digital. Semwntara, di dalam negeri tidak perlu pungutan pajak untuk me dorong Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).selengkapnya

 Tax ratio Indonesia rendah, ini yang harus dilakukan otoritas pajakTax ratio Indonesia rendah, ini yang harus dilakukan otoritas pajakSenin 25 Mar 2019 11:06Ridha Anantidibaca 613 kaliSemua Kategori

Isu tax ratio sempat disinggung dalam debat Capres 2019 lalu.Titik krusianya adalah tax ratio Indonesia terbilang masih rendah. Tax ratio Indonesia bahkan lebih rendah jika dibandingkan dengan Afrika Selatan, Brazil, dan Turki. Padahal, setiap 1% peningkatan tax ratio berkorelasi dengan kenaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 0.95%.selengkapnya

 Kemenkeu akan Permudah Badan Layanan Umum Saling Pinjam UangKemenkeu akan Permudah Badan Layanan Umum Saling Pinjam UangKamis 28 Feb 2019 10:41Ridha Anantidibaca 865 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan menyatakan akan mempermudah langkah Badan Layanan Umum (BLU) atau instansi pemerintah yang dibentuk untuk memberikan layanan kepada masyarakat berupa barang atau jasa tanpa mengutamakan keuntungan untuk bisa meminjam kas antar satu dengan yang lain. Mereka tengah menggodok aturan untuk mempermudah proses peminjaman tersebut.selengkapnya

 Industri Pertanyakan Urgensi Pajak PlastikIndustri Pertanyakan Urgensi Pajak PlastikJumat 30 Nov 2018 15:54Ridha Anantidibaca 547 kaliSemua Kategori

Direktur Yayasan Unilever Indonesia, Sinta Kaniawati mengatakan, kebutuhan pemerintah dalam merencanakan pengadaan pajak bagi plastik perlu dikaji dalam konteks semua pihak. Menurutnya, penerapan cukai harus melihat mata rantai panjang dari plastik itu sendiri.selengkapnya

 Indef Beri Masukan untuk Meningkatkan Rasio PajakIndef Beri Masukan untuk Meningkatkan Rasio PajakSenin 26 Nov 2018 14:36Ridha Anantidibaca 398 kaliSemua Kategori

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira memberi masukan kepada pemerintah untuk meningkatkan rasio pajak. Menurut dia, industri manufaktur menjadi komponen penting bagi pajak sehingga harus mendapat perhatian.selengkapnya

 PERSPEKTIF: Tantangan Pajak di Tahun Politik, Penerimaan Stagnan di Tengah Lonjakan DefisitPERSPEKTIF: Tantangan Pajak di Tahun Politik, Penerimaan Stagnan di Tengah Lonjakan DefisitSelasa 30 Okt 2018 09:43Ridha Anantidibaca 843 kaliSemua Kategori

Dengan memperhatikan tren tersebut, realisasi penerimaan pajak hingga akhir 2018 diperkirakan kurang lebih berada di angka Rp1.300 triliun saja.selengkapnya

 Rencana penerapan penghitungan peredaran bruto harus berurutanRencana penerapan penghitungan peredaran bruto harus berurutanKamis 19 Apr 2018 09:38Ridha Anantidibaca 407 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) tengah menyiapkan aturan turunan dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15/PMK.03/2018 tentang Cara Lain Penghitungan Peredaran Bruto.selengkapnya

 Pajak Harus Punya Keberpihakan pada Pengusaha KecilPajak Harus Punya Keberpihakan pada Pengusaha KecilSelasa 6 Feb 2018 14:25Ridha Anantidibaca 527 kaliSemua Kategori

Rasio wirausaha terus meningkat dari sebelumnya 1,55% (2014) menjadi 3,01% (2017) yang sebagian besar dari jumlah wirausaha itu adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yakni lebih dari 90%. Kebijakan perpajakan didorong mendukung peningkatan jumlah UMKM tersebut.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :