Dukung pertahanan negara dalam konteks poros maritim dunia, Kepala Kantor Bea Cukai Tanjung Emas, Tjertja Karja Adil hadir sebagai pembahas materi pada Focus Group Discussion (FGD) Kajian Jangka Panjang tentang “Pengembangan Kekuatan Pertahanan Negara dalam Konteks Poros Maritim Dunia Guna Kepentingan Nasional” yang diselenggarakan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, pada tanggal 10selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan mengaku siap mengkaji usulan Menteri BUMN Rini Soemarno terkait dengan penghapusan pajak pertambahan nilai (PPN) pada atur.selengkapnya

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menerangkan, masih membahas rencana revisi aturan pajak penghasilan (PPh) final dari bunga obligasi. Besaran pajak obligasi sebenarnya sudah dilakukan sebelumnya di 2013.selengkapnya

Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan mengakui, sudah mengetahui usulan soal harmoninsasi skema Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk kendaraan bermotor berdasarkan emisi CO2, yang diajukan Kementerian Perindustrian.selengkapnya

Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto menyebut pihaknya masih menunggu aturan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) untuk mobil listrik yang tengah digarap di Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan.selengkapnya

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menilai usulan pengusaha untuk membebaskan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) selama seminggu bisa dan layak dipertimbangkan.selengkapnya

Menteri Keuangan, Sri Mulyani hingga kini masih melakukan kajian untuk merevisi aturan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 127 /PMK.010/2016 tentang Pengampunan Pajak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak Bagi Wajib Pajak yang Memiliki Harta Tidak Langsung Melalui Special Purpose Vehicle.selengkapnya

Kementerian Keuangan (Kemkeu) masih melakukan kajian terkait penyediaan wilayah suaka pajak alias offshore financial center (OFC) di Indonesia. Saat ini, pemerintah masih memilah teritori mana yang cocok dijadikan OFC. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyebutkan, ada dua kriteria untuk wilayah bisa dijadikan sebagai OFC. Pertama, memiliki infrastruktur yang memadai sebab harus ada lembagaselengkapnya

Pakar kebijakan publik dan ekonom mendesak Pemerintah untuk segera merevisi kebijakan Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Bea Cukai Nomor 37/2017 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Tembakau.selengkapnya

Cukai plastik nampaknya tidak bisa diterapkan di tahun ini. Bea Cukai mempertimbangkan dalam kondisi saat ini, di mana ekonomi sangat terdampak pandemi corona virus disease 2019 (Covid-19) merupakan waktu yang tidak tepat.selengkapnya

Kuliner khas asal Kota Palembang, Pempek, yang sudah terkenal di nusantara akan diusulkan masuk dalam warisan dunia ke Organisasi Pendidikan, Keilmuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau Unesco, bersaing dengan 24 usulan warisan tak benda lainnya.selengkapnya

Pelaku usaha dagang-el mengapresiasi langkah Kementerian Keuangan yang mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.03/2018 tentang Perlakukan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.selengkapnya

Pemprov DKI Jakarta masih mengkaji strategi yang akan diterapkan untuk memaksimalkan pendapatan pajak pada tahun 2019.selengkapnya

Hasil kajian Institute for Tax Reform and Public Policy (Instep) menyatakan, pendaftar calon legislatif sampai saat ini mencapai 7.721 orang. Sementara dari 261,2 juta penduduk Indonesia (2016) hanya 32 juta orang yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Dari 32 juta orang tersebut, hanya 22 juta orang yang menyampaikan surat pemberitahuan tahunan.selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut pihaknya telah menerima permintaan revisi pajak mobil sedan yang diusulkan sebelumnya oleh Kementerian Perindustrian.selengkapnya

Pemerintah dan DPR segera membahas pengenaan plastik sebagai barang kena cukai (BKC) baru.selengkapnya

Direktorat Jendral Pajak akan bergerak cepat dalam memungut pajak digital. Berdasarkan PMK No. 48/PMK.03/2020 yang diteken oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, pelanggan atau konsumen layanan digital bakal dikenai pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10%.selengkapnya

Eskalasi barang kena cukai semakin digalakkan pemerintah. Setelah menyasar kantong plastik, secara pararel Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal mengenakan cukai minuman berpemanis. Bea Cukai memperkirakan setidaknya penerimaan cukai dari minuman berpemanis bisa mencapai Rp 6,25 triliun per tahun.selengkapnya

Kementerian Keuangan menjanjikan segera menyelesaikan skema penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Final atas transaski derivatif di perdagangan berjangka komoditi.selengkapnya

Kementerian Perindustrian menilai rencana revisi Peraturan Pemerintah No.109/2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan perlu dikaji lebih dalam agar tidak menimbulkan problem bagi industri hasil tembakau.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya