Ada celah penyimpangan penghitungan pajakSenin 5 Mar 2018 11:48Ridha Anantidibaca 384 kaliSemua KategoriWewenang fiskus atau petugas pajak untuk memakai metode lain dalam menghitung peredaran bruto membuat bergidik. Sebab dikhawatirkan kewenangan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15/PMK.03/2018 itu membuka ruang penyimpangan lebih luas bagi fiskus.selengkapnya
DJP: Reformasi pajak harus lewat regulasiRabu 14 Feb 2018 14:41Ridha Anantidibaca 408 kaliSemua KategoriRencana reformasi perpajakan dinilai jalan di tempat. Bahkan dunia usaha merespon negatif draf revisi Undang-undang (UU) Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) yang menjadi salah satu fokus pembenahan di otoritas pajak. Respon negatif terjadi karena pasal-pasal yang direvisi cenderung lebih memberatkan Wajib Pajak (WP).selengkapnya
Ditjen Pajak: RUU KUP tidak bisa dipisahkan dari agenda reformasi pajakRabu 14 Feb 2018 13:59Ridha Anantidibaca 938 kaliSemua KategoriKalangan usaha merespon negatif draf revisi Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan (RUU KUP) lantaran pasal-pasal yang direvisi cenderung lebih memberatkan wajib pajak (WP).selengkapnya
Sandi Ingatkan Pengusaha Hiburan Taat PajakRabu 3 Jan 2018 11:33Ridha Anantidibaca 362 kaliSemua KategoriWakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno mengingatkan para pengusaha tempat hiburan agar taat membayar pajak dan retribusi daerah. Ia tak ingin mereka main kucing-kucingan dengan petugas pajak.selengkapnya
Aturan Baru Pajak Ini Potensi Timbulkan DisputeRabu 27 Sep 2017 12:01Ajeng Widyadibaca 705 kaliSemua KategoriPemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 tahun 2017. Dalam naskah peraturan itu, bagi wajib pajak yang mengikuti amnesti pajak, PP ini berlaku atas harta bersih yang belum atau kurang diungkap.selengkapnya
DJP Ubah Strategi Sosialisasi Amnesti PajakAhad 16 Okt 2016 14:27Administratordibaca 1058 kaliSemua KategoriUntuk mengejar pelaksanaan amnesti pajak tahap kedua dan ketiga, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak akan mengubah strategi komunikasi yang dilakukannya. Ditjen Pajak mengaku akan membagi segmentasi wajib pajak (WP) sehingga sosialisasi yang dilakukan lebih tepat sasaran. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas Direktorat Jenderal Pajak (DJP)selengkapnya
Jawaban Ken Mengenai Kecilnya Dana RepatriasiJumat 7 Okt 2016 07:44Administratordibaca 1128 kaliSemua KategoriDirektur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugisteadi tak menampik bahwa jumlah harta Warga Negara Indonesia (WNI) yang direpatriasi lewat program amnesti pajakmasih terbilang kecil. Hingga akhir periode pertama hanya mencapai Rp137 triliun.selengkapnya
Permintaan restitusi pajak melonjakSenin 27 Ags 2018 10:25Ridha Anantidibaca 668 kaliSemua KategoriPasca terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39 tahun 2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, jumlah permintaan restitusi pajak meningkat drastis.selengkapnya
Jokowi: Tarif PPh UKM 0,5% berlaku akhir bulan iniKamis 8 Mar 2018 11:36Ridha Anantidibaca 2208 kaliSemua KategoriPemerintah akan memberlakukan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Usaha Kecil Menengah (UKM) dari 1% menjadi 0,5%.selengkapnya
Pengamat : Cara lain hitung peredaran bruto perlu dikawalSenin 5 Mar 2018 11:40Ridha Anantidibaca 884 kaliSemua KategoriPemerintah telah mengeluarkan aturan baru tentang cara lain menghitung omzet lewat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.15/PMK.03/2018 tentang Cara Lain Menghitung Peredaran Bruto. PMK ini hanya diperuntukkan bagi wajib pajak (WP) orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan WP Badan.selengkapnya
Peraturan Menteri Keuangan 165 tingkatkan kepatuhan wajib pajakSelasa 28 Nov 2017 11:53Ridha Anantidibaca 2109 kaliSemua KategoriMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.03/2017 bisa mendorong kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan aset dan melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar.selengkapnya
Dirjen Pajak: Banyak Dana Warga Masuk RI Sebelum Tax AmnestyJumat 7 Okt 2016 09:50Administratordibaca 587 kaliSemua KategoriDirektur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi menyatakan jumlah dana repatriasi dari ‎yang masuk selama periode I pengampunan pajak (tax amnesty) sebesar Rp 137 triliun.selengkapnya
Gugatan UU Tax Amnesty: Mahkamah Konstitusi Belum ResponsJumat 22 Jul 2016 09:16Administratordibaca 1765 kaliSemua KategoriPihak Mahkamah Konstitusi menyatakan saat ini masih belum ada pergerakan mengenai gugatan atas Undang Undang nomor 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak.selengkapnya
Tarif PPh Badan turun, pengusaha curhat ke Sri Mulyani takut makin dikejar pajakSenin 10 Feb 2020 13:33Ridha Anantidibaca 648 kaliSemua KategoriPara pebisnis dan pelaku industri mengapresiasi rencana kebijakan pemerintah menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) bagi wajib pajak Badan mulai 2021 mendatang.selengkapnya
Kebijakan rasionalisi pajak daerah berpotensi memicu terjadinya shortfallSelasa 24 Des 2019 09:14Ridha Anantidibaca 715 kaliSemua KategoriPajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) telah dipastikan masuk dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketentuan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Ekonomi atawa Omnibus Law Perpajakan.selengkapnya
Ini strategi Dirjen Pajak tingkatkan layanan di tahun depanKamis 12 Des 2019 14:35Ridha Anantidibaca 550 kaliSemua KategoriDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berkomitmen akan memperbaiki pelayanan pajak dengan skema digital. Cara ini diyakini dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (WP) di tahun 2020.selengkapnya
Ini strategi Dirjen Pajak tingkatkan layanan di tahun depanRabu 11 Des 2019 09:31Ridha Anantidibaca 21 kaliSemua KategoriDirektorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berkomitmen akan memperbaiki pelayanan pajak dengan skema digital. Cara ini diyakini dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (WP) di tahun 2020.selengkapnya
Omnibus Law Harus Perhitungkan Potensi Shortfall PenerimaanKamis 5 Des 2019 11:09Ridha Anantidibaca 403 kaliSemua KategoriRencana omnibus law, dengan pemangkasan sejumlah regulasi serta standardisasi pajak daerah harus memperhitungkan potensi shortfall jangka panjang.selengkapnya
Ini tanggapan pengusaha bila Badan Penerimaan Pajak dibentukRabu 23 Okt 2019 11:47Ridha Anantidibaca 333 kaliSemua KategoriWacana pemisahan Direkrotat Jenderal Pajak (DJP) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) nampaknya semakin nyata. Berdasarkan informasi yang Kontan.co.id himpun, Presiden RI Joko Widodo akan akan membentuk Badan Penerimaan Pajak (BPP) dalam periode kepemerintahan ke depan.selengkapnya
Penerimaan pajak bukan lesu, hanya targetnya yang tidak masuk akalSelasa 27 Ags 2019 16:11Ridha Anantidibaca 479 kaliSemua KategoriPemerintah mencatat penerimaan dari pajak hanya tumbuh 2,68% menjadi Rp 705,59 triliun hingga akhir Juli 2019. Realisasi penerimaan pajak ini baru memenuhi 44,73% dari target APBN 2019 yang sebesar Rp 1.577,6 triliun hingga akhir tahun.selengkapnya
Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaPasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakSelain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar PajakKesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya
Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaAnda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya
