Pengusaha Ungkap Efek Berantai Tax AmnestyPengusaha Ungkap Efek Berantai Tax AmnestyJumat 7 Okt 2016 14:20Administratordibaca 819 kaliSemua Kategori

Program Pengampunan Pajak (tax amnesty) membawa dampak positif bagi perekonomian Indonesia, dan efek sosial terhadap kesejahteraan masyarakat.selengkapnya

 Pemerintah dan DPR Minta Mahkamah Tolak Uji Materi Tax AmnestyPemerintah dan DPR Minta Mahkamah Tolak Uji Materi Tax AmnestyRabu 21 Sep 2016 11:07Administratordibaca 766 kaliSemua Kategori

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat kompak meminta Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materi atau judicial review Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak yang diajukan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan kelompok masyarakat lainnya. Pemohon dinilai tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk menggugatnya.selengkapnya

 Jokowi Sebaiknya Serahkan Data WP Kakap ke DJPJokowi Sebaiknya Serahkan Data WP Kakap ke DJPJumat 9 Sep 2016 13:29Administratordibaca 693 kaliSemua Kategori

Di era Joko Widodo-JK, kebijakan tax amnesty (pengampunan pajak) kembali digulirkan. Akankah program ini mengulang gagal seperti halnya 1964 dan 1984?selengkapnya

 JK: Perlu Pendekatan Agar Pengusaha Besar Ikut Tax AmnestyJK: Perlu Pendekatan Agar Pengusaha Besar Ikut Tax AmnestyRabu 31 Ags 2016 18:00Administratordibaca 534 kaliSemua Kategori

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menegaskan pentingnya para pengusaha besar untuk mengikuti program kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty. Karena itu, menurut dia, diperlukan langkah sosialisasi yang lebih jelas serta langkah pendekatan terhadap para pengusaha besar tersebut.selengkapnya

 Tax Amnesty Masih Timbulkan Kegalauan bagi Wajib PajakTax Amnesty Masih Timbulkan Kegalauan bagi Wajib PajakSenin 8 Ags 2016 19:44Administratordibaca 777 kaliSemua Kategori

Program tax amnesty atau pengampunan pajak masih menimbulkan banyak kegalauan bagi para wajib pajak. Hal ini lantaran banyaknya kesenjangan antara ekspektasi publik dan realitas di lapangan.selengkapnya

 Perda Pajak Daerah Dibatalkan, Pembangunan Solo TerancamPerda Pajak Daerah Dibatalkan, Pembangunan Solo TerancamSabtu 25 Jun 2016 07:02Administratordibaca 1359 kaliSemua Kategori

Pembatalan Peraturan Daerah (Perda) No 4 Tahun 2011tetang Pajak Daerah berdampak pada pembangunan Kota Solo. Alhasil, sejumlah proyek yang saat ini dalam program pengerjaan terancam mandek lantaran kurangnya biaya. “Lalu siapa yang akan tanggung jawab, jika pekerjaan (proyek) tidak rampung? Apa, kontraktor mau nombok? Kan gak mau. Jadi ya mandek,” kata Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRDselengkapnya

 Menkeu Sebut Dunia Mulai Tinggalkan Isu Pajak TradisionalMenkeu Sebut Dunia Mulai Tinggalkan Isu Pajak TradisionalSenin 23 Mei 2016 15:29Administratordibaca 751 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro mengungkapkan, saat ini isu pajak telah menjadi isu utama yang dilirik oleh dunia internasional. Padahal, selama ini isu tersebut selalu menjadi isu yang kurang menarik dan hanya menjadi pembahasan pada tingkat domestik.selengkapnya

 Menanti hasil amnesti pajak untuk pembangunanMenanti hasil amnesti pajak untuk pembangunanSabtu 17 Des 2016 10:07Ajeng Widyadibaca 691 kaliSemua Kategori

Sejak pertengahan 2016, pemerintah membuat gebrakan dengan melaksanakan program amnesti pajak yang bertujuan untuk menambah penerimaan negara, repatriasi dana dari luar negeri, dan memperbaiki basis data perpajakan.selengkapnya

 Ampun-Ampun Pengampunan PajakAmpun-Ampun Pengampunan PajakSenin 29 Ags 2016 22:58Administratordibaca 929 kaliSemua Kategori

Di usia jabatan yang seumur jagung, Sri Mulyani mesti membereskan seabrek masalah keuangan negara. Penerimaan perpajakan, satu di antaranya, diperkirakan masih seret tahun ini sehingga minus Rp 219 triliun. Program pengampunan pajak pun digadang-gadang dapat menambal bolong tersebut.selengkapnya

 Kembangkan Blok Natuna, Pemerintah Wajib Beri InsentifKembangkan Blok Natuna, Pemerintah Wajib Beri InsentifSelasa 26 Jul 2016 06:37Administratordibaca 1089 kaliSemua Kategori

Pemerintah harus menyiapkan insentif yang menarik bagi investor jika ingin mengembangkan kawasan minyak dan gas bumi (migas) di Natuna. Alasannya, insentif bisa memberikan nilai tambah di saat kondisi harga minyak dunia saat ini sedang mengalami penurunan.selengkapnya

 Menko Rizal: RI Harus Belajar dari Negara Lain Soal Tax AmnestyMenko Rizal: RI Harus Belajar dari Negara Lain Soal Tax AmnestySelasa 14 Jun 2016 07:23Administratordibaca 983 kaliSemua Kategori

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli menilai Indonesia harus belajar dari pengalaman negara lain terkait penerapan kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty). Hingga kini, pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Pengampunan Pajak masih terus berlangsung. Pemerintah berharap uang tebusan yang terkumpul dari kebijakan tersebut akan menutup kekurangan (shortfall) serta mencapai targetselengkapnya

 Kemenkeu Pede Ketok Palu UU TA di 1 JuliKemenkeu Pede Ketok Palu UU TA di 1 JuliSabtu 28 Mei 2016 11:33Administratordibaca 1178 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) percaya diri bahwa RUU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty/TA) diketok palu DPR pada Juni. Sebulan kemudian diterapkan. "Kami harap pekan kedua (Juni) selesai. Setelah panja selesai. Setelah itu paripurna dan bisa langsung diterapkan bulan berikutnya (1Juli) semgat kita sama," kata Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto di kantornya, Jakartaselengkapnya

 Ada Gerakan Menghambat RUU Tak AmnestyAda Gerakan Menghambat RUU Tak AmnestySenin 25 Apr 2016 10:59Administratordibaca 1261 kaliSemua Kategori

Pengamat perpajakan menilai ada gerakan dari pihak asing yang diduga ingin menggagalkan pembahasan RUU Pengampunan Pajak (tax amnesty) agar dana yang disimpan di luar Indonesia tidak kembali. Gerakan tersebut makin terlihat jelas menjelang pembahasan RUU itu di DPR, melalui sejumlah LSM dan politisi yang ingin dana-dana milik orang Indonesia tidak kembali karena akan mengancam likuiditas negaraselengkapnya

 Pemerintah Wajib Bangun Komunikasi Penerapan Pajak KarbonPemerintah Wajib Bangun Komunikasi Penerapan Pajak KarbonSenin 13 Sep 2021 10:41Ridha Anantidibaca 1696 kaliSemua Kategori

Pemerintah diimbau aktif membangun jalur komunikasi yang lebih jelas dan transparan kepada dunia industri dan pelaku usaha terkait rencana penerapan nilai ekonomi karbon yang bertujuan agar Indonesia mampu bersaing dengan pasar global.selengkapnya

 Terancam Gulung Tikar, Toko di Mal Butuh Keringanan PajakTerancam Gulung Tikar, Toko di Mal Butuh Keringanan PajakKamis 19 Mar 2020 14:08Ridha Anantidibaca 762 kaliSemua Kategori

Pengusaha yang menyewa toko-toko di mal mengaku merugi dengan sepinya pengunjung mal imbas serangan virus corona. Pengusaha meminta bantuan ke pemerintah dan pengurus mal agar usaha mereka bisa tetap berjalan.selengkapnya

 Genjot Penerimaan Negara, Pemerintah Cari Basis Pajak BaruGenjot Penerimaan Negara, Pemerintah Cari Basis Pajak BaruRabu 11 Des 2019 13:57Ridha Anantidibaca 343 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Suryo Utomo mengaku tengah mencari cara untuk menambal penerimaan keuangan negara melalui sektor perpajakan lain. Pernyataan ini menyusul adanya rencana pemerintah untuk mengatur penurunan Pajak Penghasilan Badan (PPh) melalui Omnibus Law, dari 25 persen menjadi 20 persen.selengkapnya

 Per September 2019, ETF resmi dikecualikan dari pajakPer September 2019, ETF resmi dikecualikan dari pajakKamis 29 Ags 2019 15:13Ridha Anantidibaca 453 kaliSemua Kategori

Per September 2019, rencananya exchange traded fund (ETF) resmi masuk dalam instrumen derivatif yang dikecualikan dari pengenaan pajak. Insentif yang dikenakan pada instrumen tersebut adalah penghapusan biaya transaksi (levy fee) dan pengenaan pajak final.selengkapnya

 Kemenkeu Pastikan Tak Ada Tax Amnesty Jilid KeduaKemenkeu Pastikan Tak Ada Tax Amnesty Jilid KeduaSenin 12 Ags 2019 10:06Ridha Anantidibaca 570 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan memastikan tidak memiliki wacana untuk kembali menerapkan kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) jilid kedua.selengkapnya

 Ini cara Ditjen Pajak hadapi transaksi ekonomi digital pada tahun depanIni cara Ditjen Pajak hadapi transaksi ekonomi digital pada tahun depanJumat 21 Jun 2019 13:33Ridha Anantidibaca 575 kaliSemua Kategori

Pagu indikatif Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tahun depan mengalami kenaikan. Tahun ini anggaran DJP ditetapkan sebesar Rp 7,23 triliun sedangkan tahun depan rencananya dianggarkan Rp 7,94 triliun.selengkapnya

 Sri Mulyani jelaskan penerimaan pajak yang hanya tumbuh 1% hingga April 2019Sri Mulyani jelaskan penerimaan pajak yang hanya tumbuh 1% hingga April 2019Rabu 22 Mei 2019 08:43Ridha Anantidibaca 504 kaliSemua Kategori

Penerimaan pajak masih menunjukkan tren pelemahan. Penerimaan pajak hingga April 2019 tercatat Rp 387 triliun atau 24,5% dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019. Angka tersebut tumbuh 1%, melambat bila dibandingkan pertumbuhan April tahun lalu yang mencapai 10,8%.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :