Chairman Center for Islamic Studies in Finance, Economics, and Development (CISFED) Farouk Abdullah Alwyni menuturkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah mengkaji kenaikan pungutan pajak.selengkapnya

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai insentif pajak bukan hal utama yang dapat meningkatkan investasi di sektor hulu migas.selengkapnya

Pemerintah sedang menyiapkan insentif pajak berupa super deduction bagi perusahaan yang mengalokasikan modalnya untuk berinovasi. Nantinya, perusahaan dibolehkan menambah komponen biaya research and development (R&D) hingga jumlah tertentu, sehingga kewajiban pajaknya berkurang.selengkapnya

Pemerintah berencana meningkatkan insentif berupa pengurangan pajak kepada perusahaan inovativ yang melakukan penelitian dan pengembangan (research and development/R&D). Besaran insentifnya bisa melebihi 100%, sehingga disebut super deduction.selengkapnya

Pemerintah ingin segera merampungkan desain insentif pajak berupa pengurangan pembiayaan bagi perusahaan yang mengalokasikan anggaran untuk penelitian dan pengembangan atau litbang (Research and Development/R&D) dan pendidikan vokasi.selengkapnya

Direktur Eksekutif International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) Sugeng Bahagijo menilai regulasi pajak yang berlaku di Indonesia telah ikut menyumbang ketimpangan.selengkapnya

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyatakan, perusahaan yang melakukan inovasi dalam bentuk Research and Development (R&D) akan diberikan tax allowance atau potongan pajak.selengkapnya

PT Intiland Development Tbk menilai bahwa program pemerintah mengenai amnesti pajak mulai berdampak pada pemulihan penjualan properti di dalam negeri.selengkapnya

Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Faisal Basri membandingkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (SMI) dengan pendahulunya, Bambang PS Brojonegoro.selengkapnya

Institute Development of Economics and Finance (Indef) mengingatkan Menteri Keuangan (Menkeu) yang baru Sri Mulyani Indrawati untuk tidak mengulang kegagalan program pengampunan pajak (tax amnesty), yang pernah terjadi pada 2008. Kala itu, Sri Mulyani menjabat sebagai Menkeu dan Darmin Nasution menjabat sebagai Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu.selengkapnya

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai langkah Singapura yang berusaha menyaingi kebijakan tax amnesty pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), dengan memberikan insentif agar dana Warga Negara Indonesia (WNI) tidak pulang kampung bisa diantisipasi. Caranya dengan memberi pengusaha garansi dari kebijakan pengampunan pajak.selengkapnya

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno berencana menawarkan peserta pengampunan pajak atau tax amnesty untuk berinvestasi di proyek revitalisasi enam unit kilang pengolahan minyak (refinery development master plan/RDMP) PT Pertamina (Persero) ‎yang ada di Balikpapan, Kalimantan Timur.selengkapnya

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mengatakan, Singapura yang gerah dengan adanya kebijakan tax amnesty tak perlu membuat Indonesia risau. Apalagi jika pemerintah mampu menjalankan kebijakan ini dengan konsisten.selengkapnya

Ini masih seputar rencana pemerintah menerapkan UU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty). Bukan apa-apa, penerimaan pajak terancam jeblok, dan anggaran negara sangat bergantung tax amnesty. Wah, gawat. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengaku miris dengan konsep ekonomi yang dimainkan tim ekonomi Jokowi.selengkapnya

Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro mengungkapkan, modal ventura yang diperuntukan bagi startup nantinya tidak akan bergantung sepenuhnya kepada APBN. Saat ini, pemerintah berencana akan mendorong pihak swasta agar dana modal ventura dalam meningkat. "Venture capital tidak harus dari APBN," kata Bambang saat ditemui usai sidang tahunan Islamic Development Bank di Jakarta Convention Center,selengkapnya

Gubernur Bank Indonesia (BI), Agus Martowardojo, mengaku wacana kewajiban pelaporan data transaksi kartu kredit, masih dalam tahap kajian BI. "Enggak ada komentar. Baru ada yang dikeluarkan oleh Kemenkeu sehubungan dengan kewajiban pembayaran pajak," kata Agus saat ditemui di sela-sela sidang tahunan Islamic Development Bank (IDB) ke-41 di Jakarta, Rabu (18/05/2016), menanggapi pernyataan Menkeuselengkapnya

Bank Indonesia (BI) menilai aturan laporan data transaksi kartu kredit nasabah kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan tidak melanggar Undang-undang (UU) kerahasiaan perbankan. BI menanggapi reaksi kalangan industri perbankan perihal aturan laporan data transaksi kartu kredit nasabah ini. Gubernur BI Agus Martowardojo usai menghadiri Sidang Tahunan Islamic Development Bankselengkapnya

Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo enggan berspekulasi, terkait maraknya nasabah yang menutup kartu kreditnya, setelah kebijakan perbankan yang harus melaporkan data transaksi pemilik kartu kredit kepada Direktorat Jenderal Pajak, demi kepentingan perpajakan. Agus, saat ditemui dalam perhelatan sidang tahunan Islamic Bank Development di Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu 18 Mei 2016,selengkapnya

Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro malam ini menghadiri opening ceremony sidang tahunan Islamic Development Bank (IDB). Dalam sambutannya, Bambang sempat berkeluh kesah mengenai proyek infrastuktur hingga perjuangan pajak di Indonesia. "Serangkaian paket kebijakan juga telah diterbitkan, kita juga akan mencari sumber pendanaan lain untuk memperkuat belanja anggaran," kata Bambang dalam acaraselengkapnya

Pemerintah mesti bergerak cepat menyelesaikan izin layanan transportasi online. Pasalnya, ada potensi pajak yang cukup prospektif jika layanan transportasi online tersebut diresmikan. Pengamat pajak Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Reza Hafiz, mengatakan keberadaan transaksi online saat ini telah menjadi salah satu sharing economy di dalam perekonomian masyarakat.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya