Pemerintah mesti bergerak cepat menyelesaikan izin layanan transportasi online. Pasalnya, ada potensi pajak yang cukup prospektif jika layanan transportasi online tersebut diresmikan. Pengamat pajak Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Reza Hafiz, mengatakan keberadaan transaksi online saat ini telah menjadi salah satu sharing economy di dalam perekonomian masyarakat.selengkapnya

Ekonom HSBC untuk ASEAN Su Sian Lim memperkirakan penerimaan negara tidak akan mencapai target. Sebab, pertumbuhan ekonomi masih dalam tren perlambatan, setidaknya terlihat dari pergerakan kuartal pertama yang di bawah ekspektasi hampir semua ekonom dan lembaga keuangan Indonesia.selengkapnya

MUC Tax Research Institute menjelaskan, Direktorat Jenderal Pajak telah mengatur kewajiban pelaporan per negara atau Country by Country Report (CbCR) yang menyasar wajib pajak badan atau perusahaan di dalam negeri, baik yang bertindak sebagai induk usaha maupun konstituen atau afiliasi dari grup usaha yang berpusat di negara lain. Direktorat Jenderal Pajak mempertegas kewajiban pelaporan dokumen pselengkapnya

Institute for Digital Law and Society (Tordillas) mendesak pemerintah segera menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai payung hukum alternatif solusi mengisi kekosongan penerapan e-commerce usai Menteri Keuangan mencabut PMK No. 210/2018.selengkapnya

Hasil kajian Institute for Tax Reform and Public Policy (Instep) menyatakan, pendaftar calon legislatif sampai saat ini mencapai 7.721 orang. Sementara dari 261,2 juta penduduk Indonesia (2016) hanya 32 juta orang yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Dari 32 juta orang tersebut, hanya 22 juta orang yang menyampaikan surat pemberitahuan tahunan.selengkapnya

Direktur Eksekutif Institute for Tax Reform & Public Policy (INSTEP) Hendi Subandi menilai perjalanan reformasi perpajakan serta kebijakan publik lainnya di wilayah ekonomi yang dinamis memerlukan pengawalan bersama seluruh elemen.selengkapnya

Ketua Dewan Pengurus The HUD Institute Zulfi Syarif Koto mengatakan untuk mendapatkan data yang akurat mengenai tanah menganggur, maka pemerintah lebih dulu harus mengajak lintas institusi pemerintah untuk duduk bersama menggodoknya. Langkah ini bertujuan untuk mendapat rumusan yang tepat dalam menerapkan pajak progresif.selengkapnya

Ketua ASEAN Competition Institute, Joy Martua Pardede mengkritisi keberadaan Pasal 8 ayat 3 di UU Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty). Ia menilai pasal tersebut memiliki celah oknum pegawai pajak bagi wajib pajak (WP) yang ingin melunasi tunggakan pajakselengkapnya

Kekayaan finansial tersembunyi dari kawasan Asia pada negara-negara surga pajak mencapai US,3 triliun atau terbesar ketiga setelah Eropa dan Amerika Serikat (AS) sehingga menyebabkan negara kehilangan penerimaan dari sektor pajak. Hal itu dipaparkan Erica Westenberg, Senior Governance Officer dari Natural Resource Governance Institute (NRGI) dalam pemaparan soal Pemilik Utama atau Beneficialselengkapnya

Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugeastiadi terlihat tak sabar untuk segera menerapakan UU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) bagi para pengemplang pajak. Ketika ditemui di Kompleks DPR, Jakarta, Rabu (20/4/2016), Ken tampak ceria sekali. Wajahnya optimis terpancar dari pria penggenggam titel pendidikan Master of Science in Tax Auditing dari Opleidings Institute Financien, Den Haag, Belanda ini.selengkapnya

Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) yakin harga rokok yang tidak terjangkau menjadi langkah awal upaya pengendalian konsumsi rokok.selengkapnya

Pemerintah ingin segera merampungkan desain insentif pajak berupa pengurangan pembiayaan bagi perusahaan yang mengalokasikan anggaran untuk penelitian dan pengembangan atau litbang (Research and Development/R&D) dan pendidikan vokasi.selengkapnya

Asian Development Bank (ADB) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga akhir tahun sebesar 5,1 persen. Dalam menjaga pertumbuhan lebih tinggi, ADB menyoroti sektor jasa.selengkapnya

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) merilis laporan terbaru tentang perkembangan peningkatan rasio pajak (tax ratio) terhadap pendapatan nasional (PDB) di sejumlah negara.selengkapnya

International Taxation Conference 2018 kembali digelar oleh Foundation for International Taxation dan International Bureau of Fiscal Documentation, serta bekerja sama dengan Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) di Mumbai, India.selengkapnya

PT Intiland Development Tbk (DILD) menyambut baik rencana pemerintah yang ingin mendorong industri properti, khususnya pada segmen hunian harga mewah.selengkapnya

Pemerintah tengah mengkaji pemberikan insentif fiskal baru dalam wujud tax super deduction, guna mendukung kegiatan research and development (R&D) serta pengembangan sumber daya manusia (SDM) penyokong industri generasi keempat (industri 4.0). Insentif ini akan melengkapi dua insentif lain, tax holiday dan tax allowence, yang hasil revisi regulasinya akan segera diberlakukan.selengkapnya

Lagi-lagi, pajak menjadi soroton. Untuk memitigasi ketimpangan sosial, International NGO Forum on Indonesian Development bahkan meminta adanya perbaikan kebijakan pajak. Maklum, pajak bukan hanya memiliki fungsi fiskal sebagai penerimaan negara, melainkan juga redistribusi pendapatan.selengkapnya

Badan Direksi Bank Dunia telah menyetujui pinjaman Reformasi Fiskal Kebijakan Pembangunan (Fiscal Reform Development Policy Loan) bagi Indonesia yang pertama untuk meningkatkan pendapatan pajak dan memperkuat mutu belanja negara. Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia, Rodrigo Chaves mengungkapkan, kedua tujuan tersebut merupakan komponen penting guna mempercepat pertumbuhan,selengkapnya

The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) memberikan kabar tak sedap. Pasalnnya, konsensus pajak digital yang digadang sejak tahun 2019 lalu gagal mencapai mufakat.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya