DJP: Peserta Tax Amnesty Mayoritas Bukan UMKMDJP: Peserta Tax Amnesty Mayoritas Bukan UMKMRabu 7 Sep 2016 07:40Administratordibaca 954 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melaporkan bahwa hingga 5 September 2016, mayoritas peserta program tax amnesty adalah wajib pajak orang pribadi (WPOP) non-UMKM dengan rata-rata deklarasi harta sebesar Rp10,86 miliar dan jumlah uang tebusan sebesar Rp259 juta.selengkapnya

 BCA raih penghargaan wajib pajak dari Kementerian KeuanganBCA raih penghargaan wajib pajak dari Kementerian KeuanganRabu 14 Mar 2018 10:24Ridha Anantidibaca 615 kaliSemua Kategori

PT Bank Central Asia Tbk (BCA) menerima penghargaan dan apresiasi wajib pajak Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Wajib Pajak Besar Tahun 2018.selengkapnya

 Ditjen Pajak keluarkan aturan meringankan bagi badan usaha yang ikut KPBUDitjen Pajak keluarkan aturan meringankan bagi badan usaha yang ikut KPBUJumat 21 Des 2018 10:11Ridha Anantidibaca 1025 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerbitkan peraturan baru mengenai perlakuan perpajakan atas penghasilan berupa Dukungan Kelayakan dari Pemerintah terhadap Badan Usaha yang terlibat dalam program Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).selengkapnya

 Sri Mulyani: Saya Tak Peduli Kantor Besar Google di Mana!Sri Mulyani: Saya Tak Peduli Kantor Besar Google di Mana!Rabu 9 Nov 2016 13:30Ajeng Widyadibaca 788 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan, perusahaan berbasis teknologi Google harus membayar pajak di Indonesia.selengkapnya

 Soal Tanda Terima Lewat Pos Urusan Pajak, Ini Bunyi Keputusan MKSoal Tanda Terima Lewat Pos Urusan Pajak, Ini Bunyi Keputusan MKSenin 4 Jun 2018 10:06Ridha Anantidibaca 2041 kaliSemua Kategori

Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menerima permintaan untuk mengubah definisi tanggal penerimaan surat, keputusan, atau putusan terkait dengan perpajakan pajak lewat pos yang mengacu pada tanggal penerimaan dokumen tersebut oleh wajib pajak.selengkapnya

 DPR absen uji materi UU Pengadilan PajakDPR absen uji materi UU Pengadilan PajakSelasa 12 Des 2017 08:44Ridha Anantidibaca 373 kaliSemua Kategori

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali absen dalam sidang uji materi Pasal 1 angka 12 dan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UU Pengadilan Pajak) di Mahkamah Konstitusi (MK).selengkapnya

 Kelebihan Bayar Pajak? Jangan Lupa Minta KembalianKelebihan Bayar Pajak? Jangan Lupa Minta KembalianSelasa 9 Feb 2016 14:56Administratordibaca 2748 kaliSemua Kategori

Salah satu kondisi yang tidak terhindarkan dalam pajak, yaitu kelebihan bayar. Artinya Wajib Pajak (WP) dalam melakukan pembayaran pajak, dipungut maupun dipotong lebih besar dari yang seharusnya terutang. WP memiliki hak untuk meminta kembali uang dari sisa kelebihan bayar tersebut.selengkapnya

 DJP: 389 Ribu Wajib Pajak Ajukan Insentif Fiskal Covid-19DJP: 389 Ribu Wajib Pajak Ajukan Insentif Fiskal Covid-19Jumat 26 Jun 2020 16:08Ridha Anantidibaca 319 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyebutkan, terdapat 389.546 Wajib Pajak (WP) yang mengajukan permohonan pemanfaatan insentif fiskal Covid-19. Insentif itu tercantum dalam PMK 44/2020.selengkapnya

 Jurus Ditjen Pajak Dorong Swasta Minat Bangun InfrastrukturJurus Ditjen Pajak Dorong Swasta Minat Bangun InfrastrukturJumat 21 Des 2018 14:52Ridha Anantidibaca 501 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) mengharapkan minat investor swasta akan lebih meningkat terhadap proyek infrastruktur. Salah satu upaya dilakukan dengan mendorong skema program kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).selengkapnya

 Pengacara & Konsultan Tak Masuk Skema PPh Final 0,5%Pengacara & Konsultan Tak Masuk Skema PPh Final 0,5%Kamis 24 Mei 2018 10:35Ridha Anantidibaca 449 kaliSemua Kategori

Meski memberikan insentif bagi pelaku usaha khususnya Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM), skema PPh final tak mencakup wajib pajak badan berbentuk persekutuan komanditer atau firma yang dibentuk oleh beberapa wajib pajak orang pribadi.selengkapnya

 Gelar Menkeu Terbaik Sri Mulyani Diragukan, Kemenkeu Serang BalikGelar Menkeu Terbaik Sri Mulyani Diragukan, Kemenkeu Serang BalikSenin 8 Apr 2019 11:27Ridha Anantidibaca 233 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merespons kritik yang dilontarkan oleh Analis Pergerakan Kedaulatan Rakyat, Gede Sandra terkait penobatan Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan Terbaik Asia Pasifik 2019 versi FinanceAsia. Gede sebelumnya meragukan penobatan ini karena masih ada empat masalah ekonomi dari pengelolaan utang hingga rasio pajak.selengkapnya

 Pengadilan Pajak Tolak Banding Cardig Aero ServicesPengadilan Pajak Tolak Banding Cardig Aero ServicesRabu 4 Jul 2018 10:30Ridha Anantidibaca 1093 kaliSemua Kategori

Pengadilan Pajak menolak permohonan banding PT Cardig Aero Services Tbk. karena dinilai tidak memenuhi syarat formal.selengkapnya

 DJP buka layanan Sabtu untuk penyampaian SPTDJP buka layanan Sabtu untuk penyampaian SPTRabu 21 Mar 2018 14:50Ridha Anantidibaca 432 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan membuka layanan pada Sabtu 24 Maret dan 31 Maret 2018 untuk memfasilitasi penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan yang dilakukan Wajib Pajak secara manual.selengkapnya

 TOP OF THE WEEK: Sri Mulyani Tak Takut Google hingga Jokowi Butuh Rp5.500 TTOP OF THE WEEK: Sri Mulyani Tak Takut Google hingga Jokowi Butuh Rp5.500 TSenin 14 Nov 2016 10:48Ajeng Widyadibaca 918 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan, perusahaan berbasis teknologi Google harus membayar pajak di Indonesia. Baginya ketegasan ini cukup adil, mengingat Google memiliki pendapatan selama beroperasi di Indonesia, tidak peduli di mana server-nya dibangun.selengkapnya

 Tak Gunakan e-Faktur, Mulai Bulan Depan Bakal Kena DendaTak Gunakan e-Faktur, Mulai Bulan Depan Bakal Kena DendaJumat 24 Jun 2016 14:30Administratordibaca 1040 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengingatkan, terhitung mulai 1 Juli 2016, para Pengusaha Kena Pajak (PKP) di seluruh Indonesia wajib untuk menggunakan faktur pajak berbentuk elektronik (e-Faktur).selengkapnya

 Ditjen Pajak dorong penyampaian SPT melalui e-filingDitjen Pajak dorong penyampaian SPT melalui e-filingSenin 4 Feb 2019 15:27Ridha Anantidibaca 452 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mendorong penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan Tahunan melalui e-filing untuk meringankan beban administrasi Wajib Pajak.selengkapnya

 Surat Tagihan Pajak 137 WP Di Panama Paper Sudah TerbitSurat Tagihan Pajak 137 WP Di Panama Paper Sudah TerbitKamis 12 Mei 2016 19:53Administratordibaca 1630 kaliSemua Kategori

Terhadap 137 wajib pajak Indonesia yang tercantum dalam data Panama Papers sudah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak (SKP/STP). Kendati demikian, Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi mengatakan terbitnya SKP/STP itu masih akan ditelusuri dan diidentifikasi lebih lanjut. Pasalnya, ada kemungkinan SKP/STP tersebut tidak berhubungan dengan data Panama Papers.selengkapnya

 Cerita Sofjan Wanandi ikut Program Tax AmnestyCerita Sofjan Wanandi ikut Program Tax AmnestySelasa 13 Sep 2016 17:33Administratordibaca 1032 kaliSemua Kategori

Ketua Tim Ahli Wakil Presiden RI Sofjan Wanandi mengaku sudah mengikuti program pengampunan pajak alias tax amnesty yang diberlakukan pemerintah sejak Juli 2016 lalu.selengkapnya

 Penanganan keberatan pajak akan terpisah jadi unit baru tapi tetap dalam Ditjen PajakPenanganan keberatan pajak akan terpisah jadi unit baru tapi tetap dalam Ditjen PajakKamis 7 Jun 2018 11:59Ridha Anantidibaca 1064 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) tengah mengkaji agar bagian yang menangani keberatan pajak untuk terpisah menjadi unit baru. Saat ini, penanganan keberatan pajak merupakan bagian yang ada pada KPP atau Kanwil Pajak.selengkapnya

 Lapor Pajak, WP Diwajibkan Gunakan E-FilingLapor Pajak, WP Diwajibkan Gunakan E-FilingJumat 8 Feb 2019 11:52Ridha Anantidibaca 786 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merevisi aturan tentang tata cara penyampaian laporan pajak, penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan, dimana mengharuskan Wajib Pajak (WP) untuk menggunakan E-Filing. Hal ini tercantum dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-02/PJ/201 untuk dan menggantikan tujuh ketentuan Dirjen Pajak sebelumnya terkait penyampaian SPT.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :