Rencana Kenaikan PPh Impor Konsumsi Dinilai PrematurRencana Kenaikan PPh Impor Konsumsi Dinilai PrematurSenin 27 Ags 2018 10:44Ridha Anantidibaca 457 kaliSemua Kategori

Pemerintah mengemukakan opsi kenaikan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 impor atas 900 barang konsumsi dari luar negeri. Tujuannya untuk mengendalikan defisit neraca perdagangan yang sempat mencapai tiga persen.selengkapnya

 Penurunan Pajak UKM Dinilai Bisa Dorong Geliat EkonomiPenurunan Pajak UKM Dinilai Bisa Dorong Geliat EkonomiSenin 19 Mar 2018 10:23Ridha Anantidibaca 361 kaliSemua Kategori

Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) Braman Setyo menilai langkah pemerintah pusat yang menurunkan pajak bagi pelaku UKM akan mendorong geliat ekonomi nasional. Ini karena beban tarif pajak satu persen akan berkurang.selengkapnya

 PERPANJANGAN PENDAFTARAN LJK: Persiapan Ditjen Pajak Dinilai Belum CukupPERPANJANGAN PENDAFTARAN LJK: Persiapan Ditjen Pajak Dinilai Belum CukupRabu 28 Feb 2018 08:51Ridha Anantidibaca 395 kaliSemua Kategori

Pengamat menganggap perpanjangan waktu pendaftaran lembaga jasa keuangan (LJK) terkait akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan merupakan konsekuensi dari persiapan yang belum cukup.selengkapnya

 Sosialisasi Tax Amnesty Dinilai Perlu DiperbaikiSosialisasi Tax Amnesty Dinilai Perlu DiperbaikiKamis 1 Sep 2016 15:07Administratordibaca 1082 kaliSemua Kategori

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Mahyudin menyebutkan tidak ada yang salah dari penerapan tax amnesty. Menurutnya yang harus diperbaiki adalah cara menyosialisasikan pengampunan pajak tersebut. Akibat cara yang sosialisasi yang keliru, banyak pemahaman masyarakat yang salah tentang pemberlakuan tax amnesty tersebut. Sehingga hal ini membuat banyak masyarakat resah, terutama paraselengkapnya

 APBNP 2016 dan Tax Amnesty Dinilai Mampu Tahan Dampak BrexitAPBNP 2016 dan Tax Amnesty Dinilai Mampu Tahan Dampak BrexitJumat 1 Jul 2016 14:53Administratordibaca 1086 kaliSemua Kategori

Bank Indonesia (BI) menyatakan disetujuinya RUU APBN-Perubahan 2016 dan Pengampunan Pajak oleh parlemen telah menstimulus penguatan nilai tukar rupiah Selasa ini.selengkapnya

 Bea Cukai Tuai Apresiasi karena Dinilai Melayani Sepenuh HatiBea Cukai Tuai Apresiasi karena Dinilai Melayani Sepenuh HatiSelasa 18 Mei 2021 14:59Ridha Anantidibaca 288 kaliSemua Kategori

Bekerja dengan sepenuh hati melayani negeri, Bea Cukai mendapatkan apresiasi dari beberapa instansi serta pengguna jasa yang merasakan kehadiran Bea Cukai dalam menjaga Indonesia. Bea Cukai Tarakan serta Bea Cukai Surakarta menjadi kantor yang mendapatkan apresiasi tersebut.selengkapnya

 Pajak dinilai mampu jadi instrumen berantas korupsi secara efektifPajak dinilai mampu jadi instrumen berantas korupsi secara efektifJumat 9 Ags 2019 11:10Ridha Anantidibaca 241 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal Pajak periode 2001-2006 Hadi Poernomo mengatakan instrumen pajak bisa digunakan untuk melawan korupsi secara efektif, dengan syarat utama basis data yang kuat.selengkapnya

 Kemenhub Dinilai Masih Punya Potensi PNBP yang Belum Terpenuhi Hingga Rp1 TriliunKemenhub Dinilai Masih Punya Potensi PNBP yang Belum Terpenuhi Hingga Rp1 TriliunRabu 26 Jun 2019 08:59Ridha Anantidibaca 390 kaliSemua Kategori

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat masih ada temuan hasil audit atas Laporan Keuangan (LK) 2018 Kementerian Perhubungan (Kemenhub).selengkapnya

 Pemerintah Dinilai Punya Momentum Turunkan PPh BadanPemerintah Dinilai Punya Momentum Turunkan PPh BadanKamis 10 Jan 2019 10:33Ridha Anantidibaca 325 kaliSemua Kategori

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai, saat ini merupakan momentum tepat untuk menurunkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan. Meski begitu, dia menyarankan, kebijakan tersebut perlu dilakukan secara bertahap agar tidak membuat kejutan pada pengelolaan fiskal. Saat ini, tarif PPh Badan adalah sebesar 25 persen.selengkapnya

 Pemerintah Dinilai Perlu Naikkan Cukai Rokok Secara DrastisPemerintah Dinilai Perlu Naikkan Cukai Rokok Secara DrastisSelasa 13 Nov 2018 10:25Ridha Anantidibaca 355 kaliSemua Kategori

Ketua Indonesian Health Economic Asssociation (Inhea) atau Asosiasi Ekonomi Kesehatan Indonesia, Prof Hasbullah Thabrany mengatakan, pemerintah perlu menaikkan cukai rokok secara drastis. Hal itu, kata dia, mampu mengefektifkan penurunan prevelansi perokok di Indonesia.selengkapnya

 Penggunaan Pajak Rokok Untuk JKN Dinilai Tak Langgar AturanPenggunaan Pajak Rokok Untuk JKN Dinilai Tak Langgar AturanSelasa 14 Ags 2018 11:14Ridha Anantidibaca 319 kaliSemua Kategori

Pengalokasian pajak rokok untuk kepentingan jaminan kesehatan nasional (JKN) dianggap telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.selengkapnya

 Insentif Pajak UMKM 0,5% Dinilai Belum Pro Usaha MikroInsentif Pajak UMKM 0,5% Dinilai Belum Pro Usaha MikroKamis 28 Jun 2018 11:04Ridha Anantidibaca 439 kaliSemua Kategori

Kalangan pelaku UMKM menganggap implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu belum sepenuhnya pro-UMKM.selengkapnya

 Rencana DKI Naikkan Pajak Dinilai Bebani RakyatRencana DKI Naikkan Pajak Dinilai Bebani RakyatSenin 28 Mei 2018 09:47Ridha Anantidibaca 310 kaliSemua Kategori

Rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menaikkan pungutan sejumlah pos pajak mendapat kritik.selengkapnya

 Investor Disandera Kasus Pajak, Ini Aturan Yang Dinilai Belum JelasInvestor Disandera Kasus Pajak, Ini Aturan Yang Dinilai Belum JelasKamis 15 Feb 2018 10:24Ridha Anantidibaca 1019 kaliSemua Kategori

Poin mengenai penanggung pajak dalam perubahan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dianggap belum mencerminkan keadilan bagi wajib pajak.selengkapnya

 Peta jalan e-commerce dinilai sudah tepatPeta jalan e-commerce dinilai sudah tepatSelasa 6 Des 2016 09:52Ajeng Widyadibaca 555 kaliSemua Kategori

Situs belanja Bukalapak menilai Paket Kebijakan Ekonomi jilid XIV mengenai peta jalan e-commerce, terutama yang berkaitan dengan pajak sudah tepat.selengkapnya

 Penurunan Tarif Pajak Pengusaha Peserta Amnesti Pajak Dinilai PositifPenurunan Tarif Pajak Pengusaha Peserta Amnesti Pajak Dinilai PositifJumat 14 Okt 2016 11:08Ajeng Widyadibaca 1050 kaliSemua Kategori

Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin), Rosan P Roeslani menilai usulan penurunan tarif pajak pengusaha bagi yang mengikuti program tax amnesty cukup positif. Hal tersebut akan mampu menambah daya saing produk dalam negeri. “Saya kira usulan itu positif,” ujar Rosan.selengkapnya

 KATA MEREKA: Dinilai Meresahkan, Tax Amnesty Layak Dilanjutkan?KATA MEREKA: Dinilai Meresahkan, Tax Amnesty Layak Dilanjutkan?Selasa 13 Sep 2016 10:02Administratordibaca 953 kaliSemua Kategori

Tax amnesty disebut salah sasaran. Dari yang awalnya menyasar WNI pengusaha kaya di luar negeri, kini malah menyasar warga dengan penghasilan menengah ke bawah.selengkapnya

 Tebusan Amnesti Pajak Rp 84,3 Miliar Dinilai Kurang MaksimalTebusan Amnesti Pajak Rp 84,3 Miliar Dinilai Kurang MaksimalSenin 1 Ags 2016 08:21Administratordibaca 685 kaliSemua Kategori

Memasuki akhir pekan kedua Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menerima dana dari amnesti pajak sebesar Rp 3,75 triliun. Direktur P2 Humas DJP Hestu Yoga mengatakan jumlah tersebut didapat dari 340 wajib pajak yang telah melapor dan terdiri dari wajib pajak yang ada di dalam dan luar negeri.selengkapnya

 Pemberlakukan Tax Amnesty Dinilai Butuh StimulusPemberlakukan Tax Amnesty Dinilai Butuh StimulusSenin 13 Jun 2016 15:36Administratordibaca 737 kaliSemua Kategori

Pemerintah dan DPR menargetkan rancangan undang-undang (RUU) pengampunan pajak atau tax amnesty (TA) bisa rampung pada bulan Juni, sehingga pada Juli skema ini bisa dijalankan untuk menarik dana dari luar negeri. Pengamat ekonomi Lana Soelistianingsih mengatakan, meski pemberlakuan RUU tax amnesty bisa jalan pada awal Juli, skema ini tidak bisa berjalan dengan mudah.selengkapnya

 Program Pengampunan Pajak Dinilai Bisa Bermanfaat untuk BuruhProgram Pengampunan Pajak Dinilai Bisa Bermanfaat untuk BuruhSenin 2 Mei 2016 18:31Administratordibaca 1245 kaliSemua Kategori

Program tax amnesty atau pengampunan pajak dianggap dapat memberikan manfaat bagi semua masyarakat, termasuk buruh. Manfaat itu bisa berupa terciptanya lapangan pekerjaan hingga meningkatkan daya tahan industri sehingga para buruh tidak akan khawatir kehilangan pekerjaan. Pengamat perpajakan dari Universitas Indonesia Darussalam menjelaskan, manfaat yang didapat akan tercipta dari dana repatriasiselengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :