Pemerintah resmi menerbitkan aturan mengenai pemberian fasilitas pengurangan pajak penghasilan (PPh) badan atau tax holiday. Insentif pajak ini merupakan bagian dari Paket Kebijakan Ekonomi XVI yang dimaksudkan untuk mendorong peningkatan investasi di Indonesia.selengkapnya

Pemerintah memperluas industri pionir yang mendapatkan fasilitas pengurangan pajak Penghasilan (PPh) Badan atau biasa disebut tax holiday lewat aturan baru yang baru saja diluncurkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Beleid ini berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 150 Tahun 2018 yang ditandatangani langsung oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani pada 26 November 2018.selengkapnya

Terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 35/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) Badan diharapkan mendorong tumbuhnya industri antara.selengkapnya

Meskipun telah disahkan, tidak menutup kemungkinan bagi pemerintah untuk mengubah kembali aturan tax holiday.selengkapnya

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35/2018 yang mengatur soal kemudahan fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan (tax holiday).selengkapnya

Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartanto mengapresiasi ketentuan baru tax holiday yang disusun oleh Kementerian Keuangan, belum lama ini.selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan telah menetapkan ketentuan baru dalam kebijakan tax holiday.selengkapnya

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, yang membawahi lembaga Extractive Industries Transparency Initiative (EITI), menyatakan komitmennya untuk membuka data Pemilik Utama dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Indonesia. Dalam keterangan resminya dinyatakan, pembentukan registrasi publik mengenai Pemilik Utama semakin penting terkait dengan munculnya Panama Papers, hasil investigasiselengkapnya

Pemerintah akan meningkatkan transparansi mengenai Beneficial Ownership atau Pemilik Utama bisnis untuk mencegah tindak pidana korupsi, penggelapan pajak dan pendanaan terorisme. Hal itu dipaparkan pemerintah Indonesia dalam Anti Corruption 2016 di London pada pekan lalu. Beneficial Ownership, atau Pemilik Utama adalah individu yang mendapatkan keuntungan dari aktivitas bisnis macam royalti,selengkapnya

Penunjukkan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) menggantikan Bambang Brodjonegoro dipercaya oleh Presiden Direktur Center for Banking Crisis (CBC) Ahmad Deni Daruri sebagai poin krusial dalam pergantian Kabinet Kerja jilid II. Dia menambahkan target utama Menkeu baru saat ini adalah menyukseskan program pengampunan pajak atau tax amnesty.selengkapnya

Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar pesimistis target penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) tahun depan tidak bisa tercapai.selengkapnya

Pengamat Pajak Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Bawono Kristiaji mengatakan, target penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) tahun 2022 sebesar Rp 552,3 triliun cukup menantang.selengkapnya

Rencana pembentukan tax amnesty jilid II menimbulkan banyak penolakan dari sejumlah pihak. Pengamat Ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira mengatakan, pemulihan ekonomi tidak harus ditempuh dengan tax amnesty.selengkapnya

Pengamat Pajak Danny Darussala Tax Center (DDTC) Bawono Kristiaji mengatakan sebaiknya Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak perlu melakukan diversifikasi pos penerimaan pajak secepatnya.selengkapnya

Baru saja pemerintah kembali merilis aturan baru tentang penurunan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas Penjualan Barang Mewah dari 5% menjadi 1% lewat PMK No.92/PMK.03/2019. Menurut pengamat, dampaknya pada sektor properti mewah masih belum terukur.selengkapnya

Tahun ini penerimaan pajak ditargetkan mencapai Rp 1.577,6 triliun. Untuk mencapai target tersebut, pengamat pajak DDTC Darussalam melihat pemerintah perlu upaya untuk menutup empat kebocoran penyebab tax ratio dan tax effort rendah.selengkapnya

Pengamat pajak Universitas Pelita Harapan (UPH) Ronny Boko menilai beleid yang dikeluarkan pemerintah terkait e-commerce pekan lalu belum matang.selengkapnya

Pengamat ekonomi Abdul Halim menyatakan, penerapan pajak barang mewah masih diperlukan untuk meningkatkan pendapatan negara sehingga jangan sampai ada pengurangan terhadap pajak jenis tersebut.selengkapnya

Ronny Boko, pengamat pajak Universitas Pelita Harapan (UPH), mengatakan target realisasi penerimaan pajak sebesar 95% dari target APBN 2018 hingga akhir 2018 tak realistis. Pasalnya, banyak usaha yang dilakukan pemerintah untuk tingkatkan sektor pajak, namun penerimaan hingga Oktober 2018 baru 71,32%.selengkapnya

Pengamat perpajakan AS dari International Tax and Investment Center (ITIC) Daniel Witt menilai rasio pajak Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang sebesar 10,7 persen pada tahun lalu masih mumpuni. Meskipun rendah, bukan berarti reformasi fiskal yang dilakukan Pemerintah Indonesia ada di jalur yang salah.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya