Sehabis rapat terbatas (ratas) dan juga sidang kabinet paripurna Dewan Energi Nasional (DEN) Presiden Joko Widodo mengumpulkan beberapa menteri dan juga pejabat yang berkaitan langsung dengan tax amnesty atau pengampunan pajak. Presiden Jokowi mengumpulkan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri BUMN Rini Soemarno, Gubernur Bank Indonesiaselengkapnya

Presiden Joko Widodo memerintahkan agar anggaran kementerian dan lembaga dipangkas Rp 50 triliun. Hal itu tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2016 sebagai upaya penghematan untuk mengendalikan dan mengamankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016. Usul menyunat anggaran juga disampaikanoleh Agus Martowardjojo. Bahkan, pada akhir pekan lalu, Gubernur Bank Indonesia ini menyarankanselengkapnya

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution pesimistis pengampunan pajak bisa meningkatkan penerimaan negara. Dalam Rancangan APBN Perubahan 2016, pemerintah menargetkan pengampunan pajak bisa menyumbang penerimaan sebesar Rp 165 triliun. "Kelihatannya tax amnesty tetap agak berat membantu penerimaan negara," katanya saat ditemui di DPR-RI, Jakarta, Senin (13/6)selengkapnya

Rencana pemerintah untuk memangkas tarif pajak penghasilan (PPh) final dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk produk dana investasi real estate (DIRE) berbentuk berbentuk kontrak investasi kolektif (KIK), belum juga terlaksana. Saat ini, implementasi rencana kebijakan tersebut justru terganjal oleh BPHTB.selengkapnya

Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengusulkan agar repatriasi dana hasil pengampunan pajak atau tax amnesty bisa ditampung oleh instrumen obligasi valutas asing (valas). Tujuannya agar aliran masuk dana tersebut tidak memicu gejolak nilai tukar rupiah. Selain itu, instrumen investasi dan keuangan di dalam negeri terhitung masih minim.selengkapnya

Pemerintah melalui Kementerian terkait akhirnya merampungkan draft final Rancangan Undang-undang (RUU) Pengampunan pajak atau Tax Amnesty. Kesepakatan di level Menteri ini pun siap digiring ke meja Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk diputuskan sehingga dapat disahkan DPR RI.selengkapnya

PT Freeport Indonesia mengajukan syarat sebelum perubahan status kontrak karya (KK) menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK). Freeport ingin agar aturan pajak dan royalti di IUPK bersifat naildown seperti yang ada di Kontrak Karya (KK).selengkapnya

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto tengah melobi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati agar mau membebaskan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap kayu log alias kayu mentah sebelum diolah menjadi produk kayu. Ini dilakukan untuk mendukung daya saing dan kinerja ekspor kayu dan produk kayu nasional.selengkapnya

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, draf kebijakan terkait insentif pajak jumbo atau super deduction tax masih menunggu keputusan dari Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution sebelum diimplementasikan. Namun Ia, optimistis regulasi perihal insentif pajak ini bakal segera dirilis.selengkapnya

Pemerintah memperluas jenis ekspor jasa kena pajak yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPn) dengan tarif 0%. Relaksasi itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 32/PMK.010/2019 yang berlaku pada 29 Maret 2019.selengkapnya

Pemerintah mengaku kesulitan menghapus Pajak Pertambahan Nilai (PPN) produk hasil pertanian yang digunakan di dalam negeri. Produk pertanian mulai dikenakan pajak setelah pengusaha kelapa sawit menggugat Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 kepada Mahkamah Agung.selengkapnya

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan alasan penjualan avtur dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Menurut dia, PPN bisa direstitusi untuk barang yang diekspor ke luar negeri.selengkapnya

Pemerintah tengah menyiapkan insentif untuk mendorong laju ekspor komoditas unggul Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, saat ini pemerintah tengah mengkaji komoditas unggul tersebut dan insentif yang tepat untuk diberikan.selengkapnya

Pemerintah masih menggodok aturan insentif pajak alias super deductible tax bagi industri yang bekerja sama dengan lembaga pengembangan (riset) dan pelatihan vokasi digital. Tarif yang didapat sebuah perusahaan bisa mencapai 200% di sektor pendidikan vokasi.selengkapnya

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, pemerintah bakal memperluas cakupan industri penerima insentif fiskal atau pajak berupa tax allowance dan tax holiday. Hal ini karena peminat fasilitas tersebut sangat minim untuk sektor-sektor yang telah ditentukan pemerintah.selengkapnya

Pemerintah segera mengimbangi langkah Bank Indonesia dengan menyiapkan instrumen fiskal guna tetap menopang pertumbuhan ekonomi.selengkapnya

Pemerintah akhirnya memberikan insentif libur pajak (tax holiday) kepada Saudi Aramco untuk menggarap proyek kilang minyak bumi di Cilacap. Dengan begitu, proyek tersebut bisa segera dijalankan.selengkapnya

Pemerintah meluncurkan Peta Jalan Strategi Indonesia dalam Memasuki Era Industri 4.0. Dalam peta jalan tersebut, ada lima sektor industri yang akan diprioritaskan pemerintah. Lima sektor itu adalah otomotif, tekstil dan alas kaki, elektronik, kimia, serta industri makanan dan minuman.selengkapnya

Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Darmin Nasution memastikan pemerintah akan memberikan insentif berupa potongan pajak atau tax deduction kepada perusahaan yang mengalokasikan anggarannya untuk pendidikan vokasional.selengkapnya

Usai merampungkan revisi tax holiday, pemerintah kembali menjanjikan penyelesaian revisi tax allowance untuk dunia industri. Jika tak ada aral melintang, akhir bulan ini insentif tax allowance segera diluncurkan.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya