Muhammadiyah akan Ajukan Judicial Review UU Pengampunan PajakMuhammadiyah akan Ajukan Judicial Review UU Pengampunan PajakSenin 29 Ags 2016 08:51Administratordibaca 858 kaliSemua Kategori

Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah akan mengajukan judicial review (JR) Undang-Undang Pengampunan Pajak atau tax amnesty. Pengajuan JR tax amnesty ini merupakan hasil dari rapat kerja nasional (Rakernas) Majelis Hukum dan HAM (MHH) PP Muhammadiyah di Islamic Center Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta. Rakernas berlangsung pada 26-28 Agustus 2016.selengkapnya

 Pemerintah Wajib Bangun Komunikasi Penerapan Pajak KarbonPemerintah Wajib Bangun Komunikasi Penerapan Pajak KarbonSenin 13 Sep 2021 10:41Ridha Anantidibaca 1697 kaliSemua Kategori

Pemerintah diimbau aktif membangun jalur komunikasi yang lebih jelas dan transparan kepada dunia industri dan pelaku usaha terkait rencana penerapan nilai ekonomi karbon yang bertujuan agar Indonesia mampu bersaing dengan pasar global.selengkapnya

 Bea Cukai dan Ditjen Pajak Imbau WP Tuntaskan Kewajiban KepabeananBea Cukai dan Ditjen Pajak Imbau WP Tuntaskan Kewajiban KepabeananSelasa 6 Mar 2018 14:36Ridha Anantidibaca 643 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bersama dengan Direktorat Jenderal Pajak mengimbau para pengguna jasa kepabeanan dan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan, termasuk salah satunya melakukan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tahun pajak 2017. Mengingat batas waktu penyampaian SPT Wajib Pajak Orang Pribadi hanya sampai 31 Maret 2018.selengkapnya

 Ratusan Pengemudi Truk Tolak Pajak Pengambilan SirtuRatusan Pengemudi Truk Tolak Pajak Pengambilan SirtuJumat 9 Feb 2018 10:28Ridha Anantidibaca 1786 kaliSemua Kategori

Adanya pemberlakuan pajak baru pengambilan mineral bukan logam dan batuan ditolak kalangan pengemudi truk pengangkut pasir dan batu atau sirtu dari kawasan lereng Gunung Merapi, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Penolakan tersebut mereka sampaikan ketika beramai-ramai mendatangi kantor bupati Magelang, Kamis (8/2).selengkapnya

 Komisi XI belum Prioritaskan RUU KUPKomisi XI belum Prioritaskan RUU KUPSenin 21 Mei 2018 14:11Ridha Anantidibaca 449 kaliSemua Kategori

Pernyataan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo yang akan memprioritaskan revisi RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) ternyata belum menjamin pembahasan RUU KUP ini segera terlaksana.selengkapnya

 GUGATAN UU PENGAMPUNAN PAJAK: Tax Amnesty Tidak DiskriminatifGUGATAN UU PENGAMPUNAN PAJAK: Tax Amnesty Tidak DiskriminatifRabu 21 Sep 2016 13:34Administratordibaca 1250 kaliSemua Kategori

Pemerintah serius menanggapi gugatan uji materi UU Pengampunan Pajak yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Pemerintah berkukuh tax amnesty berlaku untuk semua wajib pajak dan tidak diskriminatif seperti yang dipersepsikan oleh para pemohon uji materi.selengkapnya

 Cukal Rokok Bakal Naik 17%, Pukulan Kedua bagi GappriCukal Rokok Bakal Naik 17%, Pukulan Kedua bagi GappriSenin 26 Okt 2020 15:49Ridha Anantidibaca 269 kaliSemua Kategori

Pemerintah berencana menaikan cukai rokok pada 2021. Beredar kabar kenaikan cukai hasil tembakau (CHT) sebesar 17%.selengkapnya

 Pajak Mobil 0% Ditolak, Stimulus Lain DisiapkanPajak Mobil 0% Ditolak, Stimulus Lain DisiapkanRabu 21 Okt 2020 14:09Ridha Anantidibaca 425 kaliSemua Kategori

Pelaku industri automotif di Tanah Air tampaknya harus gigit jari pasalnya Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menolak usulan pembebasan tarif pajak mobil baru sebesar 0%.selengkapnya

 Sengketa Pajak Air Permukaan, Permohonan Banding PT Inalum kembali DitolakSengketa Pajak Air Permukaan, Permohonan Banding PT Inalum kembali DitolakRabu 31 Okt 2018 14:23Ridha Anantidibaca 1436 kaliSemua Kategori

Sengketa banding Pajak Air Permukaan (PAP) antara PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kembali ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak Jakarta.selengkapnya

 Pengusaha belum siap terapkan aturan e-fakturPengusaha belum siap terapkan aturan e-fakturRabu 21 Mar 2018 14:32Ridha Anantidibaca 440 kaliSemua Kategori

Pengusaha mengaku masih belum siap menjalankan seluruh Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-26/PJ/2017 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik atau e-faktur.selengkapnya

 Pemerintah Mau Tarik Pajak Karbon 2022, Pengamat Sarankan SosialisasiPemerintah Mau Tarik Pajak Karbon 2022, Pengamat Sarankan SosialisasiSenin 13 Sep 2021 10:53Ridha Anantidibaca 1868 kaliSemua Kategori

Pemerintah berencana mau menarik pajak karbon pada 2022. Sebelum menerapkan itu, pemerintah dinilai perlu melakukan sosialisasi.selengkapnya

 Mitsubishi: Rencana Pajak Mobil Nol Persen Bisa Bantu PasarMitsubishi: Rencana Pajak Mobil Nol Persen Bisa Bantu PasarKamis 24 Sep 2020 14:51Ridha Anantidibaca 248 kaliSemua Kategori

PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) menanggapi positif rencana pembebasan pajak pembelian mobil baru atau pemangkasan pajak kendaraan bermotor (PKB). Pembebasan pajak pembelian mobil baru ini diusulkan oleh Kementerian Perindustrian beberapa waktu belakangan.selengkapnya

 Pandemi Covid-19, Dokumen Syarat Kelengkapan SPT DisederhanakanPandemi Covid-19, Dokumen Syarat Kelengkapan SPT DisederhanakanSenin 20 Apr 2020 10:42Ridha Anantidibaca 670 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memberikan sejumlah penyederhanaan penyampaian dokumen kelengkapan SPT di tengah kondisi pandemi virus corona.selengkapnya

 Pemprov DKI Hapus Sanksi Administrasi 9 Jenis Pajak DaerahPemprov DKI Hapus Sanksi Administrasi 9 Jenis Pajak DaerahSenin 16 Sep 2019 15:25Ridha Anantidibaca 479 kaliSemua Kategori

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) memberikan kebijakan penghapusan sanksi administrasi untuk sembilan jenis pajak daerah 2019.selengkapnya

 Asosiasi Menentang Peraturan Baru Soal Pajak e-CommerceAsosiasi Menentang Peraturan Baru Soal Pajak e-CommerceSelasa 15 Jan 2019 10:31Ridha Anantidibaca 448 kaliSemua Kategori

Asosiasi e-commerce Indonesia (idEA) menentang terbitnya aturan terkait pajak untuk setiap transasksi perdagangan di platform online yang akan berlaku per 1 April 2019. Ketua Umum idEA, Ignatius Untung, mengatakan bahwa peraturan itu diterbitkan tanpa studi, uji publik, dan sosialisasi yang komprehensif.selengkapnya

 TMII Bayar Sebagian Pajak Wahananya, Sisa Tunggakan Rp 350 JutaTMII Bayar Sebagian Pajak Wahananya, Sisa Tunggakan Rp 350 JutaRabu 5 Des 2018 14:07Ridha Anantidibaca 399 kaliSemua Kategori

Plang penunggakan pajak yang dipasang di tiga objek Taman Mini Indonesia Indah ( TMII) telah dicopot oleh pihak Suku Dinas Badan Pajak dan Restribusi Daerah (BRPD) Jakarta Timur.Hal ini menyusul telah dilunasinya pembayaran tunggakan pajak sebesar Rp 1,56 miliar oleh manajemen TMII, baru-baru ini.selengkapnya

 Cukai Rokok Batal Naik, Bea Cukai Putar Otak Kejar Target PenerimaanCukai Rokok Batal Naik, Bea Cukai Putar Otak Kejar Target PenerimaanSelasa 6 Nov 2018 15:29Ridha Anantidibaca 425 kaliSemua Kategori

Pemerintah akhirnya memutuskan untuk tidak menaikkan tarif cukai hasil tembakau alias cukai rokok. Meskipun, kenaikan tersebut merupakan strategi untuk mengejar target penerimaan cukai yang meningkat tahun depan. Kini, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai harus putar otak untuk mengejar target.selengkapnya

 Deklarasi 20 Persen dari PDB, Tax Amnesty Indonesia Cetak RekorDeklarasi 20 Persen dari PDB, Tax Amnesty Indonesia Cetak RekorKamis 29 Sep 2016 21:02Administratordibaca 1157 kaliSemua Kategori

Periode pertama program pengampunan pajak atau amnesti pajak (tax amnesty) akan berakhir Jumat besok (30/9). Meski masih ada enam bulan tersisa, program amnesti pajak di Indonesia ini sudah mencetak rekor dan dinilai mengungguli negara-negara lain yang pernah melaksanakan program serupa.selengkapnya

 RUU Rampung Tiga Pekan LagiRUU Rampung Tiga Pekan LagiSabtu 28 Mei 2016 11:04Administratordibaca 1025 kaliSemua Kategori

Pemerintah mengestimasi pembahasan hingga pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak selesai pada pekan kedua Juni sehingga bisa mulai efektif pada 1 Juli 2016. Hadiyanto, Sekretaris Jenderal Kemenkeu, mengatakan hingga saat ini pembahasan di tingkat panitia kerja (panja) masih berjalan. Setelah proses review arah kebijakan dan tujuan tax amnesty, mulai Senin pekan depan pembahasanselengkapnya

 Cegah Pembangkangan Wajib Pajak, Jokowi Harus Sosialisasikan Tax AmnestyCegah Pembangkangan Wajib Pajak, Jokowi Harus Sosialisasikan Tax AmnestySenin 2 Mei 2016 16:19Administratordibaca 671 kaliSemua Kategori

Politikus Golkar Bambang Soesatyo menilai komunitas wajip pajak (WP) harus diberi pemahaman mengenai alasan pemerintah dan DPR menerapkan kebijakan pengampunan pajak. Selain itu, penjelasan manfaat pengampunan pajak bagi negara dan rakyat. "Maka, setelah menyeragamkan persepsi tentang urgensi dan manfaat dari rencana Kebijakan Pengampunan Pajak (tax amnesty) kepada sejumlah kementerian/lembaga,selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :