Presiden Joko Widodo (Jokowi) meyakini repatriasi dana atau aset dari program pengampunan pajak akan terwujud dalam waktu dekat. Saat ini, menurutnya para calon pesert‎a masih melakukan perhitungan. Jokowi ‎mengaku sudah berkomunikasi dengan para wajib pajak mulai dari skala besar hingga kecil yang selama ini menyimpan uang atau memiliki aset di luar negeri.selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan,perlu ada pertimbangan yang matang untuk menurunkan PPh badan menjadi 8%. Hal itu sekaligus menanggapi pernyataan Calon Presiden Nomor urut 02 Prabowo Subianto yang berencana menurunkan Pajak Penghasilan (PPh) Badan hingga 8% dari posisi saat ini sebesar 25%.selengkapnya

Presiden Joko Widodo pada Kamis (21/6) pagi, melakukan kunjungan kerja ke kota Jambi, Provinsi Jambi, dan kota Medan, Sumatera Utara. Presiden akan meresmikan Bandar Udara Internasional Sultan Thaha dan melakukan sosialisasi pengampunan pajak.selengkapnya

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan tiga wakil kepala staf angkatan mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak masing-masing secara elektronik dengan menggunakan e-filling. Dalam kesempatan itu Gatot menyatakan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan merupakan 'debt collector' legal.selengkapnya

Ketua Komisi VI DPR Hafiz Thohir resmi dirotasi menjadi wakil ketua Komisi XI yang membidangi keuangan dan perbankan menggantikan Jon Erizal, wakil ketua komisi XI yang sebelumnya. Hafiz menuturkan rotasi tersebut merupakan sikap PAN dalam melakukan pengawalan terhadap pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak.selengkapnya

Dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (6) dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Kawasan Permukiman, serta dalam upaya melakukan percepatan pemenuhan kebutuhan rumah umum bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah sesuai Program Nasional Pembangunan Sejuta Rumah, Presiden Joko Widodo pada 7 Juni 2016 telah menandatangani instruksi Presiden (Inpres)selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati siang ini menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka. Ada beberapa hal yang didiskusikannya dengan Presiden untuk mendorong peningkatan investasi dan perluasan usaha melalui instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).selengkapnya

Polri menjamin tak akan mengutak-atik data peserta pengampunan pajak serta tak akan mengkriminalisasi mereka. Kapolri Jenderal Tito Karnavian bahkan menginstruksikan kepada para kapolda mendukung penuh program pengampunan pajak.selengkapnya

Wakil Presiden Jusuf Kalla menginginkan berbagai pihak membayar pajak dengan jujur agar target pemerintah dapat tercapai dan bisa mewujudkan berbagai rencana pembangunan yang penting bagi masyarakat di Tanah Air. "Kami meminta Kementerian Keuangan memajukan teknologinya agar semua orang membayar pajak dengan jujur," kata Wapres dalam acara pembukaan Rakernas Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesiaselengkapnya

Hari ini Kamis (30/11) menjadi hari terakhir Ken Dwijugiasteadi menjabat Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Ken memasuki masa purnabaktinya mulai 1 Desember 2017.selengkapnya

Wakil Presiden HM Jusuf Kalla mendorong para pengusaha berskala besar memberi teladan dalam memanfaatkan program pengampunan pajak atau "tax amnesty". "Justru yang harus jadi contoh pengusaha besar. Kami sangat mendorongnya," katanya saat ditemui di Kantor Wakil Presiden di Jakarta, Jumat.selengkapnya

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan pemerintah belum akan merevisi target penerimaan negara dari hasil kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty. "Belum, tentu belum. Target, target biasanya tidak direvisi. Ada punya kenyataannya nanti disesuaikan," kata JK di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (24/5).selengkapnya

Menindaklanjuti perintah Presiden Joko Widodo untuk mengoptimalkan produksi sawit di Indonesia, Kantor Staf Presiden terus mendorong kebijakan industri kelapa sawit di Indonesia untuk memfokuskan pada peningkatan produktivitas, dan bukan hanya penambahan luas lahan kebun.selengkapnya

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) optimistis pembahasan RUU Tax Amnesty atau pengampunan pajak akan selesai pada Juni. Dengan RUU tax amnesty ini diharapkan dapat menambah penerimaan pajak negara. "Kita mengharap bisa selesailah pada setidak-tidaknya Juni ini. Mudah-mudahan bisa selesai," kata JK di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (17/6).selengkapnya

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyebut kesenjangan ekonomi masyarakat Indonesia saat ini sudah memasuki lampu kuning. Salah satu faktor yang menjadi penyebab utama yakni adanya perbedaan fasilitas antara masyarakat kaya dan miskin. Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Bambang Widianto menyampaikan kesenjangan terjadi lantaran pertumbuhan ekonomi yangselengkapnya

Presiden Joko Widodo menginstruksikan Kepala dan Wakil Kepala PPATK yang baru dilantik untuk juga fokus dalam menganalisis transaksi mencurigakan terkait tindak pidana perpajakan.selengkapnya

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mendorong para pengusaha berskala besar memberi teladan dalam memanfaatkan program pengampunan pajak. "Justru yang harus jadi contoh pengusaha besar. Kami sangat mendorongnya," katanya saat ditemui di Kantor Wakil Presiden di Jakarta, Jumat (26/8).selengkapnya

Sensus ekonomi dilakukan untuk mengetahui berapa banyak usaha yang ada di Indonesia. Kepada Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, usai mensensus Jusuf Kalladi rumah dinas Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Jumat (27/5/2016), Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Suryamin, menjelaskan bahwa semua jenis tempat usaha akan disambangi.selengkapnya

Pemerintah kini telah memfasilitasi para calon pengusaha untuk mendirikan usahanya. ‎Hal ini tertuang dalam paket kebijakan ekonomi jilid XII yang sudah diterbitkan pemerintah. Dalam paket kebijakan ekonomi itu, pemerintah telah memotong jumlah pembayaran pajak untuk mendirikan sebuah perusahaan. Sebelumnya, pembayaran pajak harus dilakukan 54 kali pembayaran sedangkan penyederhanaan menjadi 10selengkapnya

Wakil Presiden Jusuf Kalla melakukan penyampaian laporan surat pemberitahuan (SPT) pajak tahunan di Kantor Wakil Presiden, Rabu (28/3/2018).selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya