PERTEMUAN G20 DI ARGENTINA: Menkeu Sri Mulyani Minta Kesetaraan dalam Pemungutan Pajak DigitalPERTEMUAN G20 DI ARGENTINA: Menkeu Sri Mulyani Minta Kesetaraan dalam Pemungutan Pajak DigitalJumat 23 Mar 2018 09:08Ridha Anantidibaca 597 kaliSemua Kategori

Dalam pertemuan negara-negara G20 di Argentina, pemerintah Indonesia memperjuangkan hak sebagai negara berkembang supaya bisa memperoleh pajak yang adil dari perusahaan-perusahaan digital yang beroperasi global seperti Facebook, Google , Twitter, Amazon, Lazada, Uber, Grab.selengkapnya

 Nama dalam Panama Papers Dinilai Ingin Jegal Tax AmnestyNama dalam Panama Papers Dinilai Ingin Jegal Tax AmnestySelasa 26 Apr 2016 22:00Administratordibaca 1432 kaliSemua Kategori

Pemerintah diminta waspada dan tegas, lantaran disinyalir ada beberapa nama-nama penting dan pejabat yang tercantum dalam daftar Panama Papers akan berupaya menjegal kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty. Pengamat ekonomi, Dahnil Simanjuntak menerangkan kemungkinan motifnya, mereka ingin tetap menyimpan uang di Singapura atau negara tax heavens agar tidak diusut oleh aparat penyidik.selengkapnya

 Soal Pajak `Cerai` dengan Kemenkeu Sudah Ada dalam RUU KUPSoal Pajak `Cerai` dengan Kemenkeu Sudah Ada dalam RUU KUPJumat 5 Apr 2019 14:00Ridha Anantidibaca 652 kaliSemua Kategori

Pengamat pajak dari DDTC Darussalam menyebutkan, pemisahan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan Kementerian Keuangan sudah ada dalam Revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).selengkapnya

 PPN Dalam Negeri Tembus Rp 170 Triliun hingga SeptemberPPN Dalam Negeri Tembus Rp 170 Triliun hingga SeptemberSabtu 8 Okt 2016 07:06Administratordibaca 975 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan mencatat pajak pertambahan nilai (PPN) dalam negeri menunjukkan perbaikan. Hal ini didukung ekonomi Indonesia yang membaik.selengkapnya

 UU PENGAMPUNAN PAJAK: Tarif Tebusan Repatriasi Dan Deklarasi Dalam Negeri SamaUU PENGAMPUNAN PAJAK: Tarif Tebusan Repatriasi Dan Deklarasi Dalam Negeri SamaKamis 30 Jun 2016 05:37Administratordibaca 2040 kaliSemua Kategori

Tarif uang tebusan atas harta yang sudah berada di dalam negeri dan harta yang akan direpatriasi dari luar negeri ke Tanah Air sama dan progresif tiap periodenya. Sementara, tarif uang tebusan untuk UMKM berlaku flat.selengkapnya

 Wapres Yakini Pembahasan RUU Tax Amnesty Selesai dalam Hitungan MingguWapres Yakini Pembahasan RUU Tax Amnesty Selesai dalam Hitungan MingguSenin 23 Mei 2016 17:03Administratordibaca 907 kaliSemua Kategori

Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) meyakini bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tax Amnesty (pengampunan pajak) akan selesai dalam beberapa minggu ke depan. "Iya, tentu minggu-minggu inilah," jawab JK ketika ditanya penyelesaian RUU Tax Amnesty di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan (Kemkeu), Jakarta, Senin (23/5).selengkapnya

 Buah Reformasi Pajak, Peringkat RI Naik dalam Penilaian Global ForumBuah Reformasi Pajak, Peringkat RI Naik dalam Penilaian Global ForumSenin 6 Ags 2018 13:54Ridha Anantidibaca 498 kaliSemua Kategori

Reformasi pajak yang dicanangkan Indonesia mendapatkan pengakuan dari dunia Internasional, ketika The Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes secara resmi telah mengumumkan hasil Second Round Review on Exchange of Information on Request (2nd Round Peer Review) Indonesia. Berkat berbagai perbaikan dalam beberapa tahun terakhir ini, terutama berlakunya UU Akses Infselengkapnya

 Konsultasi Pajak: Tarif Pajak Buat TKI dalam Valas atau Rupiah?Konsultasi Pajak: Tarif Pajak Buat TKI dalam Valas atau Rupiah?Rabu 22 Feb 2017 12:14Ajeng Widyadibaca 3044 kaliSemua Kategori

Kepada tim konsultasi pajak, Apabila TKI yang wajib membayar pajak, tarif pajak yang dikenakan tetap dalam mata uang negara itu (valuta asing/valas) atau harus di rupiahkan terlebih dahulu?selengkapnya

 Ferry Kase : `Jangan Ada Diskriminasi dalam Pemungutan Pajak`Ferry Kase : `Jangan Ada Diskriminasi dalam Pemungutan Pajak`Kamis 13 Okt 2016 15:02Admindibaca 721 kaliSemua Kategori

Anggota Komisi XI DPR Ferry Kase menegaskan, jangan ada lagi diskriminasi dalam pemungutan pajak di Indonesia.selengkapnya

 Berikut tiga poin dalam PP cukai plastikBerikut tiga poin dalam PP cukai plastikJumat 24 Ags 2018 11:07Ridha Anantidibaca 663 kaliSemua Kategori

Pemerintah masih serius menyiapkan aturan pengenaan cukai plastik kresek berupa peraturan pemerintah (PP). Namun demikian, beberapa kisi-kisi sudah dipaparkan terkait poin-poin dalam PP itu.selengkapnya

 Wali Kota Malang: Pajak Penting dalam PembangunanWali Kota Malang: Pajak Penting dalam PembangunanKamis 11 Jan 2018 10:26Ridha Anantidibaca 743 kaliSemua Kategori

Wali Kota Malang, Mohammad Anton mengungkapkan betapa pentingnya pajak dalam pembangunan daerah. Menurut dia, pembangunan tidak dapat berjalan mengingat pajak daerah memiliki peran sangat vital.selengkapnya

 Revisi undang-undang ketentuan pajak batal rampung dalam tahun iniRevisi undang-undang ketentuan pajak batal rampung dalam tahun iniSenin 26 Nov 2018 09:57Ridha Anantidibaca 836 kaliSemua Kategori

Revisi Undang-Undang (RUU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) tak jua kunjung terang kapan akan terealisasi. Justru, pembahasannya masih mandek dan mustahil rampung dalam tahun ini.selengkapnya

 Penerimaan Pajak 2016 Capai 80 Persen, Misbakhun: Terendah dalam SejarahPenerimaan Pajak 2016 Capai 80 Persen, Misbakhun: Terendah dalam SejarahRabu 18 Jan 2017 11:01Ajeng Widyadibaca 706 kaliSemua Kategori

Anggota Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun mengatakan penerimaan pajak tahun 2015-2016 hanya berkisar 80 persen dari target yang telah dicanangkan. Realisasi penerimaan pajak ini dinilainya sebagai yang terendah dalam 10 tahun terakhir.selengkapnya

 Keikutsertaan Dokter dalam Pengampunan Pajak Masih RendahKeikutsertaan Dokter dalam Pengampunan Pajak Masih RendahJumat 28 Okt 2016 14:36Administratordibaca 696 kaliSemua Kategori

Keikutsertaan dokter dalam program pengampunan pajak atau tax amnesty terbilang masih rendah hingga periode pertama yang berakhir pada akhir September 2016.selengkapnya

 Dalam 3 Hari, Deklarasi Harta Tax Amnesty Capai Rp 100 MiliarDalam 3 Hari, Deklarasi Harta Tax Amnesty Capai Rp 100 MiliarJumat 22 Jul 2016 09:07Administratordibaca 1003 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan deklarasi harta pengampunan pajak atau tax amnesty mencapai Rp 100 miliar dalam kurun waktu tigahari sejak dibukanya pendaftaran pada Senin (18/7/2016). Sementara uang tebusannya hampir Rp 2 miliar hingga hari kedua.selengkapnya

 UU PENGAMPUNAN PAJAK: Harta Di Dalam Negeri Dan Repatriasi Wajib Dikunci 3 TahunUU PENGAMPUNAN PAJAK: Harta Di Dalam Negeri Dan Repatriasi Wajib Dikunci 3 TahunKamis 30 Jun 2016 07:19Administratordibaca 3539 kaliSemua Kategori

Harta di dalam negeri yang dideklarasikan maupun harta dari luar negeri yang direpatriasikan wajib berada di Tanah Air minimal selama 3 tahun. Menurut pasal 9 Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak, perhitungan masa tiga tahun untuk harta yang berada dan/atau ditempatkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sejak diterbitkannya surat keterangan.selengkapnya

 Begini Pengaruh Komponen Pajak dalam Menyusun Harga Jual RokokBegini Pengaruh Komponen Pajak dalam Menyusun Harga Jual RokokRabu 15 Ags 2018 14:55Ridha Anantidibaca 831 kaliSemua Kategori

Industri rokok selalu bergejolak setiap kali pemerintah dan DPR RI menetapkan kenaikan cukai. Padahal jika dilihat secara angka, kenaikan dalam 3 tahun terakhir relatif pada angka 8,7% sampai 11,3%.selengkapnya

 Dirjen Pajak Disebut dalam Kasus Suap, Kemenkeu Tak BersuaraDirjen Pajak Disebut dalam Kasus Suap, Kemenkeu Tak BersuaraRabu 22 Feb 2017 12:28Ajeng Widyadibaca 744 kaliSemua Kategori

Kepala Kantor Wilayah (Kantor) Ditjen Pajak Jakarta Khusus Muhammad Haniv mengaku memfasilitasi pertemuan dengan Dirjen Pajak. “Cuma telepon, tolong temokke aku karo kono, yo tak temokke."selengkapnya

 Ini yang dihadapi pemerintah dalam penerapan pajak digitalIni yang dihadapi pemerintah dalam penerapan pajak digitalJumat 19 Jul 2019 11:38Ridha Anantidibaca 484 kaliSemua Kategori

Geliat sektor ekonomi digital memang sedang deras-derasnya. Terutama di Indonesia sendiri yang menjadi negara dengan transaksi digital ketiga setelah China dan India. Posisi ketiga tak lepas dari fakta bahwa di Indonesia ada sekitar 170 juta pengguna internet aktif.selengkapnya

 Menkeu Bambang: Kita Ingin Perusahaan RI Hard Core di Dalam NegeriMenkeu Bambang: Kita Ingin Perusahaan RI Hard Core di Dalam NegeriKamis 23 Jun 2016 09:26Administratordibaca 763 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro memastikan bahwa Indonesia akan memiliki wilayah surga pajak atau yang biasa dikenal sebagai tax haven. Menurut Bambang, kebijakan ini perlu dilakukan agar pemerintah Indonesia dapat menarik Special Purpose Vehicle (SPV) agar dapat berkantor di Indonesia.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :