Aturan Pajak E-Commerce Dinilai Harus Tiru Tax AmnestyAturan Pajak E-Commerce Dinilai Harus Tiru Tax AmnestySelasa 15 Jan 2019 10:57Ridha Anantidibaca 351 kaliSemua Kategori

Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) menyebut aturan pajak kepada pelaku e-commerce cenderung "pemaksaan". Padahal cara yang ideal adalah lewat insentif, seperti model tax amnesty.selengkapnya

 Ketentuan baru pajak e-commerce dinilai memberatkan pelaku usahaKetentuan baru pajak e-commerce dinilai memberatkan pelaku usahaSenin 14 Jan 2019 10:10Ridha Anantidibaca 544 kaliSemua Kategori

Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos dan Logistik Indonesia (Asperindo) keberatan dengan beleid pemerintah terkait pajak e-commerce melalui peraturan menteri keuangan (PMK) nomor 210/PMK.010/2018.selengkapnya

 Pemerintah Dinilai Punya Momentum Turunkan PPh BadanPemerintah Dinilai Punya Momentum Turunkan PPh BadanKamis 10 Jan 2019 10:33Ridha Anantidibaca 309 kaliSemua Kategori

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai, saat ini merupakan momentum tepat untuk menurunkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan. Meski begitu, dia menyarankan, kebijakan tersebut perlu dilakukan secara bertahap agar tidak membuat kejutan pada pengelolaan fiskal. Saat ini, tarif PPh Badan adalah sebesar 25 persen.selengkapnya

 Pajak penghasilan bunga obligasi pemerintah dinilai masih terlalu tinggiPajak penghasilan bunga obligasi pemerintah dinilai masih terlalu tinggiSenin 24 Sep 2018 09:41Ridha Anantidibaca 526 kaliSemua Kategori

Pemerintah tengah merumuskan kebijakan baru untuk pajak penghasilan (PPh) final dari bunga obligasi pemerintah. Hal ini dilakukan lantaran bunga obligasi mempengaruhi permintaan imbal hasil atau bunga yang lebih tinggi dari para investor dalam lelang.selengkapnya

 Rencana Kenaikan PPh Impor Konsumsi Dinilai PrematurRencana Kenaikan PPh Impor Konsumsi Dinilai PrematurSenin 27 Ags 2018 10:44Ridha Anantidibaca 449 kaliSemua Kategori

Pemerintah mengemukakan opsi kenaikan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 impor atas 900 barang konsumsi dari luar negeri. Tujuannya untuk mengendalikan defisit neraca perdagangan yang sempat mencapai tiga persen.selengkapnya

 Insentif Pajak UMKM 0,5% Dinilai Belum Pro Usaha MikroInsentif Pajak UMKM 0,5% Dinilai Belum Pro Usaha MikroKamis 28 Jun 2018 11:04Ridha Anantidibaca 426 kaliSemua Kategori

Kalangan pelaku UMKM menganggap implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu belum sepenuhnya pro-UMKM.selengkapnya

 Kenaikan PBB DKI Dinilai Memberatkan Kelas MenengahKenaikan PBB DKI Dinilai Memberatkan Kelas MenengahRabu 30 Mei 2018 14:08Ridha Anantidibaca 753 kaliSemua Kategori

Pemprov DKI Jakarta saat ini diketahui tengah mengkaji kenaikan berbagai pungutan pajak dan juga telah menaikkan pajak bumi dan bangunan (PBB). Rencana tersebut tidak terlepas dari target Pemprov DKI mengerek pendapatan pajak dari Rp36,125 triliun menjadi Rp38,125 triliun tahun ini.selengkapnya

 Rencana DKI Naikkan Pajak Dinilai Bebani RakyatRencana DKI Naikkan Pajak Dinilai Bebani RakyatSenin 28 Mei 2018 09:47Ridha Anantidibaca 303 kaliSemua Kategori

Rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menaikkan pungutan sejumlah pos pajak mendapat kritik.selengkapnya

 Penerimaan PPN Tumbuh Dua Digit Dinilai Tak Cerminkan Konsumsi NaikPenerimaan PPN Tumbuh Dua Digit Dinilai Tak Cerminkan Konsumsi NaikKamis 17 Mei 2018 10:48Ridha Anantidibaca 502 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak mencatat penerimaan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) per akhir April 2018 tumbuh sekitar 13-14% secara tahunan. Namun, para ekonom menilai pertumbuhan double digit tersebut belum bisa mencerminkan perkembangan konsumsi rumah tangga.selengkapnya

 Dinilai Rendah, DKI Akan Naikkan Pajak Parkir Jadi 30 PersenDinilai Rendah, DKI Akan Naikkan Pajak Parkir Jadi 30 PersenSelasa 15 Mei 2018 14:03Ridha Anantidibaca 743 kaliSemua Kategori

Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI, Edi Sumantri mengatakan pajak parkir di Jakarta akan dinaikkan menjadi 30 persen dari semula hanya 20 persen.selengkapnya

 PENYAMPAIAN SPT: Sanksi Denda Telat Lapor SPT Dinilai Tak EfektifPENYAMPAIAN SPT: Sanksi Denda Telat Lapor SPT Dinilai Tak EfektifSelasa 3 Apr 2018 11:26Ridha Anantidibaca 549 kaliSemua Kategori

Kantor pajak tidak akan lagi menerima layanan lapor SPT tahunan seiring dengan berakhirnya masa pelaporan yang jatuh pada 31 Maret 2018. Sayangnya, dari target 14 juta wajib pajak, tahun ini hanya terkumpul 10,58 juta atau 74% dari target.selengkapnya

 Penurunan Pajak UKM Dinilai Bisa Dorong Geliat EkonomiPenurunan Pajak UKM Dinilai Bisa Dorong Geliat EkonomiSenin 19 Mar 2018 10:23Ridha Anantidibaca 352 kaliSemua Kategori

Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) Braman Setyo menilai langkah pemerintah pusat yang menurunkan pajak bagi pelaku UKM akan mendorong geliat ekonomi nasional. Ini karena beban tarif pajak satu persen akan berkurang.selengkapnya

 Regulasi Pajak Dinilai Sumbang Ketimpangan Kaya MiskinRegulasi Pajak Dinilai Sumbang Ketimpangan Kaya MiskinKamis 1 Mar 2018 15:26Ridha Anantidibaca 1121 kaliSemua Kategori

Direktur Eksekutif International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) Sugeng Bahagijo menilai regulasi pajak yang berlaku di Indonesia telah ikut menyumbang ketimpangan.selengkapnya

 PERPANJANGAN PENDAFTARAN LJK: Persiapan Ditjen Pajak Dinilai Belum CukupPERPANJANGAN PENDAFTARAN LJK: Persiapan Ditjen Pajak Dinilai Belum CukupRabu 28 Feb 2018 08:51Ridha Anantidibaca 386 kaliSemua Kategori

Pengamat menganggap perpanjangan waktu pendaftaran lembaga jasa keuangan (LJK) terkait akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan merupakan konsekuensi dari persiapan yang belum cukup.selengkapnya

 Investor Disandera Kasus Pajak, Ini Aturan Yang Dinilai Belum JelasInvestor Disandera Kasus Pajak, Ini Aturan Yang Dinilai Belum JelasKamis 15 Feb 2018 10:24Ridha Anantidibaca 1011 kaliSemua Kategori

Poin mengenai penanggung pajak dalam perubahan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dianggap belum mencerminkan keadilan bagi wajib pajak.selengkapnya

 Pajak Barang tak Berwujud Dinilai tak Pengaruhi EkrafPajak Barang tak Berwujud Dinilai tak Pengaruhi EkrafJumat 12 Jan 2018 10:15Ridha Anantidibaca 667 kaliSemua Kategori

Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) menyebut pengenaan pajak pada barang tak berwujud tidak akan berpengaruh signifikan terhadap perkembangan bisnis e-commerce maupun ekonomi kreatif.selengkapnya

 Penerimaan Pajak 2017 Dinilai Sulit TercapaiPenerimaan Pajak 2017 Dinilai Sulit TercapaiKamis 30 Nov 2017 09:51Ridha Anantidibaca 527 kaliSemua Kategori

Pemerintah menargetkan penerimaan pajak yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2017 sebesar Rp1.472,7 triliun.selengkapnya

 Waktu keluarnya PP 36 dinilai kurang tepatWaktu keluarnya PP 36 dinilai kurang tepatRabu 27 Sep 2017 11:57Ajeng Widyadibaca 778 kaliSemua Kategori

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 tahun 2017. Dalam naskah peraturan itu, bagi wajib pajak yang mengikuti amnesti pajak, PP ini berlaku atas harta bersih yang belum atau kurang diungkap, termasuk bagi wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan pengalihan dan/atau repatriasi harta.selengkapnya

 Peta jalan e-commerce dinilai sudah tepatPeta jalan e-commerce dinilai sudah tepatSelasa 6 Des 2016 09:52Ajeng Widyadibaca 540 kaliSemua Kategori

Situs belanja Bukalapak menilai Paket Kebijakan Ekonomi jilid XIV mengenai peta jalan e-commerce, terutama yang berkaitan dengan pajak sudah tepat.selengkapnya

 Investasi Dana Repatriasi Dinilai Tepat ke Logam MuliaInvestasi Dana Repatriasi Dinilai Tepat ke Logam MuliaKamis 10 Nov 2016 13:12Administratordibaca 736 kaliSemua Kategori

Investasi dana repatriasi program amnesti pajak lebih tepat diinvestasikan ke logam mulia, kata Wakil Presiden Pemasaran dan Operasional PT Antam, Muhidin.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :