Langkah pemerintah yang akan memberlakukan cukai untuk produk berbahan plastik direspons positif.selengkapnya
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tetap menolak tegas terhadap penerapan cukai kantong plastik yang direncanakan mulai berlaku pada 2019. Saat ini, rancangan peraturan pemerintah masih terus dibahas di tingkat antar kementerian dan lembaga.selengkapnya
Kementerian Perindustrian menyatakan keberatan dengan rencana pengenaan cukai untuk produk kantong plastik. Hal ini disebabkan kebijakan tersebut dinilai bakal berdampak pada industri kecil dan menengah (IKM).selengkapnya
Pemerintah diminta untuk mempertimbangkan kembali rencana pengenaan cukai plastik karena dinilai tidak pro terhadap industri.selengkapnya
Kementerian Keuangan (Kemkeu) mengakui rencana pengenaan cukai plastik yang seharusnya keluar pada bulan ini masih terganjal, yaitu pada pembahasan di antar kementerian.selengkapnya
Kementerian Keuangan (Kemkeu) mengakui bahwa rencana pengenaan cukai plastik yang seharusnya keluar pada bulan ini masih terganjal, yaitu pada pembahasan antar kementerian.selengkapnya
Kementerian Keuangan mengusulkan pengenaan cukai plastik. Untuk itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyambangi Komisi XI DPR RI hari ini, Rabu (19/2).selengkapnya
Kementerian Keuangan kembali menyambangi Komisi XI DPR RI untuk membahas rencana pengenaan cukai pada kantong plastik, Rabu (19/2).selengkapnya
Kementerian Keuangan (Kemkeu) telah memasukkan cukai plastik untuk target penerimaan sebanyak Rp 500 miliar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019.selengkapnya
Pengenaan cukai plastik masih belum menentukan titik terang. Pasalnya, pihak Kementerian Keuangan dan Kementerian Perindustrian belum menemukan kata sepakat soal rencana pengenaannya.selengkapnya
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan cukai atas kantong plastik bakal dikenakan secara bertahap agar tidak menimbulkan guncangan terhadap perekomian.selengkapnya
Pemerintah terus berkutat dalam tahapan harmonisasi perkara pemberlakuan cukai terhadap plastik. Hingga kini, pembahasannya masih mengambang.selengkapnya
Pembahasan tentang rencana pengenaan cukai terhadap kantong plastik telah bergulir cukup lama. Di hadapan anggota Komisi XI DPRRI periode 2019-2024, hari ini, Rabu (19/2), Menteri Keuangan Sri Mulyani kembali mendorong rencana tersebut untuk segera diputuskan.selengkapnya
Pemerintah tengah intensif membahas cukai untuk plastik. Di sisi lain, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga ingin mempercepat pembahasannya di parlemen.selengkapnya
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pihaknya sudah siap untuk mengenakan cukai atas kantong plastik tahun ini.selengkapnya
Pemerintah dan DPR segera membahas pengenaan plastik sebagai barang kena cukai (BKC) baru.selengkapnya
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati kembali menyinggung wacana pungutan cukai plastik di hadapan para anggota Komisi XI DPR-RI dalam rapat mengenai asumsi makro RAPBN 2020, Senin (17/6).selengkapnya
Pemerintah bakal mengenakan tarif cukai kantong plastik sebesar Rp30.000 per kg atau Rp200 per lembar.selengkapnya
Pemerintah masih serius menyiapkan aturan pengenaan cukai plastik kresek berupa peraturan pemerintah (PP). Namun demikian, beberapa kisi-kisi sudah dipaparkan terkait poin-poin dalam PP itu.selengkapnya
Pemerintah serius menyiapkan aturan pengenaan cukai plastik kresek berupa peraturan pemerintah (PP). Namun demikian, tarifnya baru akan diatur dalam aturan turunan dari PP tersebut, yakni lewat Peraturan Menteri Keuangan (PMK).selengkapnya
Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya
Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya