Himpunan Bank-Bank Milik Negara (Himbara) berkomitmen dalam bersinergi untuk memudahkan akses pembayaran pajak masyarakat, terutama pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Di antaranya melalui perbanyakan kanal pembayaran seperti internet banking, mobile banking, agen laku pandai dan ATM yang memiliki kemampuan auto-create ID Billing.selengkapnya

Menteri BUMN Rini Soemarno menghadiri sosialisasi mengenai Undang-Undang Amnesti Pajak atau tax amnesty dalam "Indonesia Bussiness Outlook" di Hong Kong, Senin. Sosialisasi diisi pula dengan talk show yang menampilkan narasumber Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Suryo Utomo dan Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Robert Pakpahanselengkapnya

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ade Komaruddin mengimbau pemerintah Singapura membatalkan rencana pembebasan pajak bagi WNI yang menyimpan uang di bank Singapura. Sebab, program itu bisa menggembosi program pengampunan pajak di Indonesia.selengkapnya

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak bersama tiga bank BUMN yakni Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Mandiri untuk mengembangkan berbagai jenis layanan elektronik di antaranya e-Billingselengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu menandatangani nota kesepahaman tentang kerja sama dalam rangka pemanfaatan layanan pajak dan jasa perbankan dengan tiga bank BUMN, yaitu PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.selengkapnya

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Kementerian Keuangan berencana untuk membuat kartu pintar yang berisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan bisa digunakan sebagai kartu debit atau uang elektronik.selengkapnya

Direktorat Jendaral Pajak menggandeng tiga bank pemerintah untuk meningkatkan layanan perpajakan dan jasa perbankan secara elektronik. Ketiga bank pelat merah tersebut yaitu Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank Mandiri.selengkapnya

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati sudah menerbitkan aturan wajib lapor data tagihan kartu kredit nasabah minimal Rp 1 miliar setahun bagi perbankan. Hal ini menimbulkan reaksi dari para bankir.selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani kembali mengincar data nasabah kartu kredit sebagai sumber informasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mengumpulkan pajak di tahun ini. Aturan ini sebenarnya sudah pernah dikeluarkan pada Maret 2016, tetapi ditunda karena DJP memilih fokus pada program amnesti pajak.selengkapnya

Pemerintah menambah tiga bank sebagai "gateway" dana repatriasi program amnesti pajak, sehingga kini total perusahaan keuangan yang ditunjuk menjadi 58 lembaga.selengkapnya

Permintaan instrumen dana investasi realestate (DIRE) sebagai salah satu wadah harta hasil repatriasi dalam kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty sudah mulai muncul.selengkapnya

Bank optimis raihan fee bancassurance di semester II 2016 akan meningkat. Salah satu sebabnya adalah proyeksi dana repatriasi hasil pengampunan pajak yang sebagian akan tersalur melalui produk asuransi yang dijual bank.selengkapnya

Kementerian Keuangan menunda rencana untuk mewajibkan setiap bank melaporkan secara berkala data transaksi kartu kredit para nasabahnya untuk keperluan perpajakan. Disetujuinya Undang-Undang Pengampunan Pajak atau tax amnesty membuat pemerintah memiliki waktu untuk membenahi regulasi tersebut.selengkapnya

Nilai tukar rupiah dan IHSG siap mengapresiasi positif pengesahan RUU Pengampunan Pajak, yang diyakini oleh Menkeu Bambang P.S. Brodjonegoro dapat disahkan pekan ini. Akuntino Mandhany, Investment Specialist PT BNI Asset Management, mengatakan sentimen pengesahan RUU pengampunan pajak bakal berbenturan dengan tekanan keluarnya Inggris dari Uni Eropa (Bitish Exit/ Brexit).selengkapnya

Mulai hari ini (31/5), perbankan wajib melaporkan data transaksi kartu kredit kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Pelaporan data dilakukan saban bulan. Setidaknya ada 13 data yang minimal harus dilaporkan. Antara lain, nomor rekening kartu kredit, nomor pokok wajib pajak (NPWP), pemilik kartu, rincian transaksi dan pagu kredit.selengkapnya

Jumlah penyertaan harta program pengampunan pajak atau amnesti pajak (tax amnesty) telah mencapai Rp 1.013 triliun per Selasa pagi (20/9) ini. Jumlahnya sudah mencapai 25 persen dari target pemerintah sebesar Rp 4.000 triliun, akan terus naik signifikan menjelang berakhirnya periode pertama amnesti pajak bulan ini.selengkapnya

Pembicaraan mengenai proposal pajak perusahaan teknologi di negara-negara Uni Eropa berlanjut, Selasa (6/11/2018).selengkapnya

Seiring telah dimulainya program pemerintah dalam memberikan fasilitas pengampunan pajak atau tax amnesty bagi para wajib pajak, Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Hong Kong bersama Himpunan Bank-bank Milik Negara atau Himbara mensosialisasikan kebijakan baru tersebut kepada para nasabah dan debitur setianya.selengkapnya

Gaung program amnesti pajak yang terus dihembuskan pemerintah membuat industri wealth management di Singapura ketar-ketir khawatir kehilangan dana kelolaan.selengkapnya

Antusiasme wajib pajak di wilayah kerja KPP Pratama Timika, Papua, untuk menunaikan kewajibannya cukup tinggi meskipun di tengah situasi pandemi Covid-19, terbukti hingga 31 Mei 2020 sudah terhimpun penerimaan pajak sebesar Rp 1,01 triliun.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya