Investor asing semakin agresif memburu instrumen saham di Bursa Efek Indonesia dan obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah setelah disahkannya UU Pengampunan Pajak oleh DPR.selengkapnya

Nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta, Rabu pagi (29/6/2016) bergerak menguat 42 poin menjadi Rp13.146 dibandingkan sebelumnya pada posisi Rp13.188 per dolar AS. "Disahkannya RUU Pengampunan Pajak menjadi angin segar bagi mata uang rupiah untuk kembali melanjutkan penguatan," kata Kepala Riset NH Korindo Securities Indonesia, Reza Priyambada.selengkapnya

Nilai tukar rupiah dalam transaksi antarbank di Jakarta pada Rabu pagi menguat 42 poin menjadi Rp13.146 per dolar AS setelah DPR menyetujui pengesahan rancangan undang-undang tentang pengampunan pajak menjadi undang-undang. "Disahkannya RUU Pengampunan Pajak menjadi angin segar bagi mata uang rupiah untuk kembali melanjutkan penguatan," kata Kepala Riset NH Korindo Securities Indonesiaselengkapnya

NH Korindo Securities Indonesia mengemukakan berita pengesahan Undang-Undang Tax Amnesty oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada pertengahan sesi kedua telah meniupkan angin segar bagi pasar. Kepala Riset NHKSI Reza Priyambada mengemukakan nilai tukar rupiah semakin perkasa ke level terkuatnya dalam tiga pekan. Indeks harga saham gabungan, ujarnya, memimpin penguatan di antara pasar regional.selengkapnya

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diperkirakan menguat pada perdagangan saham Rabu (29/6/2016). Sentimen utama pendorong penguatan IHSG adalah lolosnya Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di Rapat Paripurna DPR RI. Analis PT Reliance Securities Lanjar Nafi menerangkan, pada penutupan perdagangan saham Selasa kemarin, IHSG menguat 46,12 poin ke level 4.882,17.selengkapnya

Rencana pemerintah menerapkan kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty mulai Juli tahun ini diyakini akan memperkuat pasar keuangan yang mencakup pasar uang, pasar obligasi, dan pasar saham akibat derasnya arus investasi masuk (capital inflow) ke Tanah Air.selengkapnya

Dana yang masuk (repatriasi) dari pengampunan pajak (tax amnesty)masih diragukan keberadaannya. Pasalnya, para konglomerat diperkirakan tidak akan terbujuk oleh tax amnesty. Kepala Riset MNC Securities Edwin Sebayang mengatakan, rencana tax amnesty ini sepertinya tidak seperti yang diharapkan. Pasalnya, hingga saat ini belum ada kejelasan dari pemerintah terkait hal itu.selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyatakan validasi dan pembuatan nomor pokok wajib pajak (NPWP) bisa dilakukan di empat bank BUMN yang tergabung dalam Himbara. Dalam hal ini Bank BNI, Bank BRI, Bank Mandiri, dan Bank BTN.selengkapnya

Himpunan Bank-Bank Milik Negara (Himbara) berkomitmen dalam bersinergi untuk memudahkan akses pembayaran pajak masyarakat, terutama pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Di antaranya melalui perbanyakan kanal pembayaran seperti internet banking, mobile banking, agen laku pandai dan ATM yang memiliki kemampuan auto-create ID Billing.selengkapnya

Warga Kota Solo kini semakin mudah melakukan pembayaran pajak daerah dengan adanya fasilitas dari Bank Central Asia (BCA). Pemerintah Kota (Pemkot) Solo melakukan kerja sama dengan BCA terkait layanan jasa perbankan. Selama ini, pembayaran pajak daerah di perbankan hanya bisa dilakukan di Bank Mandiri, BNI, dan Bank Jateng.selengkapnya

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak bersama tiga bank BUMN yakni Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Mandiri untuk mengembangkan berbagai jenis layanan elektronik di antaranya e-Billingselengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu menandatangani nota kesepahaman tentang kerja sama dalam rangka pemanfaatan layanan pajak dan jasa perbankan dengan tiga bank BUMN, yaitu PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.selengkapnya

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Kementerian Keuangan berencana untuk membuat kartu pintar yang berisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan bisa digunakan sebagai kartu debit atau uang elektronik.selengkapnya

Direktorat Jendaral Pajak menggandeng tiga bank pemerintah untuk meningkatkan layanan perpajakan dan jasa perbankan secara elektronik. Ketiga bank pelat merah tersebut yaitu Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank Mandiri.selengkapnya

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati sudah menerbitkan aturan wajib lapor data tagihan kartu kredit nasabah minimal Rp 1 miliar setahun bagi perbankan. Hal ini menimbulkan reaksi dari para bankir.selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani kembali mengincar data nasabah kartu kredit sebagai sumber informasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mengumpulkan pajak di tahun ini. Aturan ini sebenarnya sudah pernah dikeluarkan pada Maret 2016, tetapi ditunda karena DJP memilih fokus pada program amnesti pajak.selengkapnya

Perbankan besar yang masuk kategori Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) 4 optimistis dapat menarik dana repatriasi dalam jumlah besar pada periode kedua kebijakan amnesti pajak. Namun, dana tersebut diperkirakan akan lebih kecil dibandingkan periode pertama dengan total tebusan yang dikenakan sebesar dua persen.selengkapnya

Permintaan instrumen dana investasi realestate (DIRE) sebagai salah satu wadah harta hasil repatriasi dalam kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty sudah mulai muncul.selengkapnya

Himpunan Bank-Bank Milik Negara (Himbara) yakni Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri dan Bank BTN menggelar sebuah acara bertajuk “Sosialisasi Amnesti Pajak” di Batam. Acara ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan sosialisasi amnesti pajak oleh Himbara dan DJP.selengkapnya

Menteri BUMN Rini Soemarno menghadiri sosialisasi mengenai Undang-Undang Amnesti Pajak atau tax amnesty dalam "Indonesia Bussiness Outlook" di Hong Kong, Senin. Sosialisasi diisi pula dengan talk show yang menampilkan narasumber Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Suryo Utomo dan Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Robert Pakpahanselengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya