Penerimaan Pajak 2018 Tumbuh 15%, Pengelolaan APBN Dinilai KredibelPenerimaan Pajak 2018 Tumbuh 15%, Pengelolaan APBN Dinilai KredibelRabu 2 Jan 2019 15:32Ridha Anantidibaca 422 kaliSemua Kategori

Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) berpendapat pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 lebih kredibel dibandingkan dengan periode sebelumnya. Pertimbangan lembaga pengkajian pajak ini bahwa target yang ditetapkan realistis untuk dicapai.selengkapnya

 Muhammadiyah Jawab Simpang Siur Kabar Uji Materi UU Tax AmnestyMuhammadiyah Jawab Simpang Siur Kabar Uji Materi UU Tax AmnestySenin 19 Sep 2016 08:46Administratordibaca 1074 kaliSemua Kategori

Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mengeluarkan Surat Edaran (SE), terkait upaya Muhammadiyah melakukan judicial review atau uji materi Undang-Undang Pengampunan Pajak (tax amnesty).selengkapnya

 Ini Skema Pengaturan Pajak Daerah Dalam Omnibus LawIni Skema Pengaturan Pajak Daerah Dalam Omnibus LawSenin 10 Feb 2020 08:53Ridha Anantidibaca 568 kaliSemua Kategori

Kewenangan pemerintah pusat untuk menentukan fiskal daerah bakal semakin kuat. Melalui Omnibus Law Perpajakan, pemerintah hendak mengatur pajak daerah secara nasional.selengkapnya

 Pertamina Berharap Besaran Pajak Produk Lokal Dikaji KembaliPertamina Berharap Besaran Pajak Produk Lokal Dikaji KembaliKamis 23 Jan 2020 10:50Ridha Anantidibaca 541 kaliSemua Kategori

PT Pertamina (Persero) mengharapkan pemerintah mengkaji kembali besaran pajak atas produk dalam negeri. Dengan begitu, produk lokal dapat bersaing dengan barang impor.selengkapnya

 Optimalisasi Penerimaan, Ditjen Pajak Atur Ritme RestitusiOptimalisasi Penerimaan, Ditjen Pajak Atur Ritme RestitusiJumat 4 Okt 2019 11:27Ridha Anantidibaca 205 kaliSemua Kategori

Otoritas pajak terus memutar otak untuk menyelematkan penerimaan pajak 2019. Selain optimalisasi data, Ditjen Pajak juga mulai 'mengatur' ritme pencairan restitusi yang sejak awal tahun tumbuh cukup signifikan.selengkapnya

 Tax & royalty bisa menggenjot investasi migasTax & royalty bisa menggenjot investasi migasJumat 24 Nov 2017 10:01Ridha Anantidibaca 556 kaliSemua Kategori

Investasi hulu migas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir mengalami tren penurunan. Lesunya investasi bukan hanya disebabkan harga minyak yang masih dalam tren menurun tetapi juga karena berbagai regulasi yang dikeluarkan pemerintah yang akhirnya menimbulkan ketidakpastian.selengkapnya

 Ketua Tim Ahli Wapres: Aneh Kalau Ada Gugat UU Pengampunan PajakKetua Tim Ahli Wapres: Aneh Kalau Ada Gugat UU Pengampunan PajakSabtu 16 Jul 2016 09:37Administratordibaca 741 kaliSemua Kategori

Ketua Tim Ahli Wakil Presiden (Wapres), Sofjan Wanandi meyakini Undang-Undang Pengampunan Pajak (UU Tax Amnesty) layak tidak batal karena telah melalui prosedur panjang dan sesuai dengan ketentuan penyusunan perundang-undangan.selengkapnya

 Usai kenaikan cukai, Rokok diganjal rencana revisi PP terkait produk rokokUsai kenaikan cukai, Rokok diganjal rencana revisi PP terkait produk rokokKamis 7 Nov 2019 14:54Ridha Anantidibaca 482 kaliSemua Kategori

Usai mendapatkan tekanan dari regulasi cukai, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 152/2019, industri rokok berpeluang terdampak oleh revisi Peraturan Pemerintah terkait produk rokok. Kabar terkait usulan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk revisi PP No. 109 tahun 2012 menambah polemik di tubuh industri ini.selengkapnya

 3 Kebijakan Pajak Sri Mulyani Sepanjang 2018 Tuai Pujian3 Kebijakan Pajak Sri Mulyani Sepanjang 2018 Tuai PujianJumat 4 Jan 2019 15:29Ridha Anantidibaca 316 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dengan bangga baru saja mengumumkan bahwa target penerimaan negara 2018 mencapai target. Menkeu juga mengapresiasi bahwa pada tahun ini untuk pertama kalinya Kementerian Keuangan tidak mengundang-undangkan APBN Perubahan dengan Belanja Negara mencapai 97 persen dan Defisit / Primary Balance di bawah 2 persen sejak 2012.selengkapnya

 Lembaga Riset Prancis Serukan Pajak Halal Bagi MuslimLembaga Riset Prancis Serukan Pajak Halal Bagi MuslimKamis 13 Sep 2018 11:48Ridha Anantidibaca 721 kaliSemua Kategori

Lembaga penelitian Prancis merekomendasikan pemberlakuan pajak halal bagi Muslim. Dalam laporan yang berjudul The Islamist Factory yang dirilis Senin (10/9) menyebut, pajak halal itu untuk membayar asosiasi yang akan mengatur umat Islam di negara itu.selengkapnya

 Pakar: Amnesti Pajak Bersifat OptionalPakar: Amnesti Pajak Bersifat OptionalRabu 2 Nov 2016 17:19Administratordibaca 495 kaliSemua Kategori

Guru Besar Ilmu Administrasi Pajak Universitas Indonesia, Gunadi, mengatakan bahwa kebijakan amnesti pajak merupakan pilihan karena bersifat optional.selengkapnya

 Pemprov DKI Ingin Naikkan Pajak Parkir Hingga 30 PersenPemprov DKI Ingin Naikkan Pajak Parkir Hingga 30 PersenSelasa 15 Mei 2018 11:17Ridha Anantidibaca 1034 kaliSemua Kategori

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengusulkan kenaikan pajak parkir hingga 30 persen dalam rancangan peraturan daerah (raperda) perubahan atas Perda Nomor 10 Tahun 2010. Rencana kenaikan tersebut dimaksudkan untuk menekan pengguna kendaraan pribadi untuk beralih ke transportasi publik.selengkapnya

 UJI Materi MK: Konsultan Pajak Bukan Satu-Satunya Penerima KuasaUJI Materi MK: Konsultan Pajak Bukan Satu-Satunya Penerima KuasaJumat 27 Apr 2018 11:39Ridha Anantidibaca 1083 kaliSemua Kategori

Kewenangan untuk menerima kuasa wajib pajak tak lagi menjadi otoritas konsultan pajak. Setiap pihak kini bisa menjadi kuasa dari wajib pajak asalkan memahami persoalan terkait perpajakan.selengkapnya

 Ini Alasan Buruh Gugat UU Tax AmnestyIni Alasan Buruh Gugat UU Tax AmnestyJumat 22 Jul 2016 19:30Administratordibaca 1584 kaliSemua Kategori

Buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Rumah Rakyat Indonesia, Partai Buruh, KSPSI telah menyerahkan berkas gugatan uji materi (judicial review) atas Undang-undang Pengampunan Pajak (UU Tax Amnesty) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Buruh meminta MK membatalkan UU tersebut dengan beberapa alasan.selengkapnya

 Akademisi: Tax Amnesty Tingkatkan Pembangunan EkonomiAkademisi: Tax Amnesty Tingkatkan Pembangunan EkonomiSelasa 5 Jul 2016 15:47Administratordibaca 2112 kaliSemua Kategori

Guru Besar Administrasi Perpajakan FISIP UI Prof Gunadi menjelaskan, UU Pengampunan Pajak yang baru saja disahkan telah sesuai konstitusi UUD 1945. Menurutnya, landasan tax amnesty sudah jelas ada dalam UUD 1945, yakni pasal 23A. Tax amnesty juga diyakini memiliki dampak untuk pembangunan ekonomi.selengkapnya

 Sudah Siap Kartu Kredit Anda Diintip Pajak?Sudah Siap Kartu Kredit Anda Diintip Pajak?Kamis 26 Mei 2016 17:52Administratordibaca 1985 kaliSemua Kategori

Akhir bulan ini akan menjadi gelombang pertama bagi perbankan dan lembaga penerbit kartu kredit Tanah Air melaporkan data transaksi kartu kredit nasabahnya pada Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak). Wacana yang dikumandangkan sejak April ini tak pelak menyebar keresahan bagi nasabah, yang berujung aksi penutupan kartu kredit di perbankan.selengkapnya

 Petani Semringah Tarif Cukai Rokok Tak NaikPetani Semringah Tarif Cukai Rokok Tak NaikKamis 8 Nov 2018 13:41Ridha Anantidibaca 484 kaliSemua Kategori

Petani tembakau dalam negeri mengapresiasi keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan tarif cukai rokok pada 2019 dan menunda penerapan kebijakan penyederhanaan (simplifikasi) tarif cukai rokok. Dengan demikian, tarif cukai rokok tersebut tetap sama seperti di tahun ini.selengkapnya

 MK Nyatakan UU Akses Informasi Keuangan Tidak Langgar KonstitusiMK Nyatakan UU Akses Informasi Keuangan Tidak Langgar KonstitusiSenin 14 Mei 2018 10:46Ridha Anantidibaca 414 kaliSemua Kategori

Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan Putusan Nomor 102/PUU-XV/2017 dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 terkait Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Dalam amar putusannya Majelis Hakim MK menyatakan menolak permohonan untuk seluruhnya.selengkapnya

 Kuasa Hukum tak harus Konsultan Pajak, Apindo: Dampaknya tak SignifikanKuasa Hukum tak harus Konsultan Pajak, Apindo: Dampaknya tak SignifikanRabu 2 Mei 2018 11:17Ridha Anantidibaca 748 kaliSemua Kategori

Keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai Kuasa Hukum Wajib Pajak– dengan tidak mengharuskan oleh konsultan pajak– dinilai tidak akan berdapak signifikan terhadap wajib pajak (WP) dalam memberikan kuasa hukumnya, karena hal itu hanya sekadar memperbanyak pilihan.selengkapnya

 Homestay dan Kos-kosan Akan Kena PajakHomestay dan Kos-kosan Akan Kena PajakJumat 26 Mei 2017 15:16Ajeng Widyadibaca 5837 kaliSemua Kategori

DPRD Kota Semarang saat ini terus menggodok Rancangan Perubahan Perda (Raperda) tentang Pajak Hotal, Restoran dan Hiburan. Dalam Raperda tersebut, nantinya tidak hanya hotel dan losmen saja yang akan dikenakan pajak juga pondok wisata atau homestay, motel, kondominium, apartemen yang menyatu dengan hotel termasuk kos-kosan dengan lebih dari 10 kamar.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :