Pengamat: Maksimalkan data AEoI untuk disiplinkan wajib pajakPengamat: Maksimalkan data AEoI untuk disiplinkan wajib pajakSenin 10 Sep 2018 11:17Ridha Anantidibaca 584 kaliSemua Kategori

Program pertukaran data otomatis atau Automatic Exchange of Information (AEoI) sudah mulai berlangsung. Tujuan dari program AEoI ini adalah mendisiplinkan wajib pajak untuk berkontribusi dalam membayar pajaknya.selengkapnya

 Pemprov DKI Pastikan Tak akan Tarik Pajak Tiket untuk Asian Games 2018Pemprov DKI Pastikan Tak akan Tarik Pajak Tiket untuk Asian Games 2018Kamis 7 Jun 2018 13:01Ridha Anantidibaca 504 kaliSemua Kategori

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan tak akan menarik pajak dari tiket masuk Asian Games 2018 yang digelar di Jakarta. Dengan hal ini diharapkan harga tiket masuk untuk turnamen multi event empat tahunan itu menjadi lebih murah.selengkapnya

 DKI buka layanan pembayaran pajak kendaraan di Jakarta FairDKI buka layanan pembayaran pajak kendaraan di Jakarta FairSenin 28 Mei 2018 14:02Ridha Anantidibaca 420 kaliSemua Kategori

Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta membuka layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor selama Jakarta Fair 2018, yang berlangsung 23 Mei sampai 1 Juli di JIExpo Kemayoran.selengkapnya

 Pembahasan Pelaporan Data Kartu Kredit Masih BerlangsungPembahasan Pelaporan Data Kartu Kredit Masih BerlangsungKamis 15 Feb 2018 10:28Ridha Anantidibaca 380 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sedang bekerja sama dengan pihak perbankan untuk membahas teknis pelaporan data transaksi kartu kredit.selengkapnya

 Proses himpun data transaksi e-commerce oleh BPS masih berjalanProses himpun data transaksi e-commerce oleh BPS masih berjalanRabu 14 Feb 2018 11:04Ridha Anantidibaca 673 kaliSemua Kategori

Proses pendataan transaksi sektor digital ekonomi atau e-commerce yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) masih berlangsung.selengkapnya

 Sri Mulyani: Tak Semua Transaksi Kartu Kredit Diintip Ditjen PajakSri Mulyani: Tak Semua Transaksi Kartu Kredit Diintip Ditjen PajakSelasa 6 Feb 2018 09:39Ridha Anantidibaca 615 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berharap masyarakat tidak khawatir dengan ketentuan yang mewajibkan perbankan atau penyelenggara kartu kredit untuk menyetorkan data transaksi kartu kredit nasabahnya ke Direktorat Jenderal Pajak. Sebab, aturan bakal berlangsung secara bertahap, dengan menggunakan ketentuan threshold alias ambang batas minimal tagihan yang dilaporkan.selengkapnya

 Pemerintah Siapkan Aturan E-Commerce Bisa EksporPemerintah Siapkan Aturan E-Commerce Bisa EksporRabu 29 Nov 2017 09:46Ridha Anantidibaca 452 kaliSemua Kategori

Pemerintah sedang menyiapkan aturan ekspor baru agar platform niaga digital bisa memasuki pasar global. Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif Ricky Joseph Pesik mengatakan, saat ini kajian mengenai aturan yang memungkinkan e-commerce mengekspor barang secara ritel tersebut sedang berlangsung.selengkapnya

 Pemprov Papua Tagih Freeport Bayar Tunggakan Pajak Rp 3 TriliunPemprov Papua Tagih Freeport Bayar Tunggakan Pajak Rp 3 TriliunJumat 27 Jan 2017 14:39Ajeng Widyadibaca 793 kaliSemua Kategori

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua mendesak PT Freeport Indonesia untuk segera membayar tunggakan pajak air permukaan berikut dendanya. Tunggakan pajak tersebut setidaknya telah berlangsung dalam lima tahun terakhir.Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan, total tunggakan yang harus dibayar Freeport kepada pemerintah daerah mencapai Rp 2,6 triliun.selengkapnya

 Jokowi Ajak Wajib Pajak Ikut Tax Amnesty Periode IIJokowi Ajak Wajib Pajak Ikut Tax Amnesty Periode IIKamis 24 Nov 2016 16:22Ajeng Widyadibaca 663 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo (Jokowi) ‎akan kembali mendorong para wajib pajak untuk ikut program pengampunan pajak (tax amnesty). Saat ini tengah berlangsung Program Tax Amnesty periode II dengan tarif tebusan 3 persen.selengkapnya

 Begini Ancaman Sri Mulyani bagi WP yang Tak Ikut Tax AmnestyKamis 24 Nov 2016 14:12Ajeng Widyadibaca 834 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengimbau, Wajib Pajak (WP) profesi Pengacara, Notaris, Kurator maupun profesi lainnya untuk ikut program pengampunan pajak (tax amnesty) yang berlangsung hingga akhir Maret 2017. Jika tidak dan ditemukan harta tiga tahun mendatang, maka akan ada sanksi bunga yang dikenakan.selengkapnya

 Sri Mulyani: Saya Tidak akan Menutup-nutupiSri Mulyani: Saya Tidak akan Menutup-nutupiRabu 23 Nov 2016 13:47Ajeng Widyadibaca 855 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani berharap pelaksanaan program pengampunan pajak tidak terpengaruhi oleh kasus penangkapan terhadap oknum pejabat eselon III Ditjen Pajak, Handang Soekarno.selengkapnya

 Uji Materi Tax Amnesty: Dirjen Pajak Optimis Hakim Tolak PengajuanUji Materi Tax Amnesty: Dirjen Pajak Optimis Hakim Tolak PengajuanSelasa 1 Nov 2016 11:48Administratordibaca 1025 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Ken Dwijugiasteadi mengaku optimis hakim menolak uji materi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak.selengkapnya

 Kapolda Metro Jaya Wajibkan Anak Buahnya Ikut Amnesti PajakKapolda Metro Jaya Wajibkan Anak Buahnya Ikut Amnesti PajakRabu 19 Okt 2016 09:58Administratordibaca 775 kaliSemua Kategori

Pelaksanaan program pengampunan pajak atau Itahap pertama telah berakhir 30 September lalu. Kini tahap kedua tengah berlangsung hingga Desember nanti.selengkapnya

 Menkeu: Amnesti Pajak tetap Sasar WP BesarMenkeu: Amnesti Pajak tetap Sasar WP BesarSabtu 15 Okt 2016 09:48Administratordibaca 751 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa dalam dua periode pelaksanaan amnesti pajak yang akan berlangsung hingga Maret 2017, pemerintah akan tetap menyasar wajib pajak besar (prominent) baik di level nasional maupun daerah.selengkapnya

 Sri Mulyani Pamer Amnesti Pajak di Hadapan Bank Dunia dan IMFSri Mulyani Pamer Amnesti Pajak di Hadapan Bank Dunia dan IMFRabu 12 Okt 2016 17:31Administratordibaca 731 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani menghadiri pertemuan tahunan Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) di Washington DC, AS. Dalam pertemuan yang berlangsung sejak 4 hingga 9 Oktober lalu tersebut, Sri Mulyani memanfaatkan momentum untuk mempresentasikan program amnesti pajak yang berjalan di Indonesia sejak Juli lalu.selengkapnya

 Pemerintah Bakal Tegur Konsultan Pajak yang Pasang Tarif TinggiPemerintah Bakal Tegur Konsultan Pajak yang Pasang Tarif TinggiRabu 5 Okt 2016 08:04Administratordibaca 1394 kaliSemua Kategori

Pemerintah akan menegur para konsultan pajak yang menerapkan tarif tinggi saat Program Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty berlangsung. Tarif konsultan pajak yang tinggi ini dikeluhkan oleh beberapa pihak yang ingin ikut dalam program yang telah berjalan sejak Juli lalu.selengkapnya

 Wah, Mahalnya Tarif Konsultan Pajak Tax AmnestyWah, Mahalnya Tarif Konsultan Pajak Tax AmnestyRabu 5 Okt 2016 07:57Administratordibaca 912 kaliSemua Kategori

Ternyata memang banyak yang mengambil untung ketiga hajat nasional bernama tax amnesty berlangsung. Tidak hanya pemerintah saja, yang mendapat durian runtuh dari penerimaan pajak yang meningkat, konsultan pajak juga merasakan hal yang sama.selengkapnya

 DJP: Sempat Diragukan, Tax Amnesty Akhirnya Lampaui TargetDJP: Sempat Diragukan, Tax Amnesty Akhirnya Lampaui TargetRabu 5 Okt 2016 07:13Administratordibaca 605 kaliSemua Kategori

Direktur Perpajakan Internasional, Ditjen Pajak Kemenkeu John Hutagaol mengungkapkan, banyak catatan positif yang ditorehkan dari pelaksanaan tax amnesty periode I yang berlangsung Juli-September 2016. Meskipun pada awalnya, banyak pihak mempertanyakan program tersebut.selengkapnya

 Pengurusan Administasi Amnesti Pajak DiperpanjangPengurusan Administasi Amnesti Pajak DiperpanjangSabtu 24 Sep 2016 14:02Administratordibaca 1019 kaliSemua Kategori

Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi Saptopribowo meluruskan rencana perpanjangan masa pelaksanaan amnesti pajak. Johan menegaskan, perpanjangan yang dimaksud bukanlah masa keseluruhan program amnesti pajak.selengkapnya

 Pengusaha Nilai Pelonggaran Tax Amnesty Periode I Tak Langgar UUPengusaha Nilai Pelonggaran Tax Amnesty Periode I Tak Langgar UUJumat 23 Sep 2016 22:22Administratordibaca 661 kaliSemua Kategori

Para pengusaha menyambut positif rencana pemerintah melonggarkan proses administrasi program pengampunan pajak atau amnesti pajak (tax amnesty) periode I. Pelonggaran tersebut bisa menjadi solusi pendeknya waktu pelaksanaan periode I amnesti pajak hingga akhir September ini agar menikmati tarif tebusan terendah.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :