Anggaran Bea Masuk Ditanggung Pemerintah DipangkasAnggaran Bea Masuk Ditanggung Pemerintah DipangkasRabu 26 Feb 2020 13:52Ridha Anantidibaca 410 kaliSemua Kategori

Pemerintah menurunkan alokasi pagu anggaran bea masuk ditanggung pemerintah (DTP) sektor industri tertentu untuk tahun anggaran 2020.selengkapnya

 Pemerintah Janji Bikin Perpres Daftar Prioritas Investasi, Ini SusunannyaPemerintah Janji Bikin Perpres Daftar Prioritas Investasi, Ini SusunannyaRabu 19 Feb 2020 13:40Ridha Anantidibaca 548 kaliSemua Kategori

Pemerintah berjanji bakal mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Daftar Prioritas Investasi (DPI) dalam waktu dekat. Rencananya, Perpres tersebut bakal dikeluarkan pada Maret mendatang.selengkapnya

 DJP Upayakan Pengetatan Pengawasan atas WP Hasil EkstensifikasiDJP Upayakan Pengetatan Pengawasan atas WP Hasil EkstensifikasiSelasa 4 Feb 2020 13:46Ridha Anantidibaca 735 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengupayakan untuk melakukan pengawasan atas Wajib Pajak (WP) baru hasil ekstensifikasi.selengkapnya

 Penerimaan Bea Cukai Kaltim Meleset dari TargetPenerimaan Bea Cukai Kaltim Meleset dari TargetRabu 22 Jan 2020 09:29Ridha Anantidibaca 852 kaliSemua Kategori

Target penerimaan Direktorat Jenderal Bea Cukai Kalimantan Timur pada 2019 tidak sesuai harapan. Dari target total penerimaan yang dikejar sebesar Rp628.883.826.000, hanya terealisasi sebesar Rp606.978.165.590 atau 96,52 persen.selengkapnya

 Uni Eropa Resmi Pungut Bea Masuk 18 Persen Atas Sawit RIUni Eropa Resmi Pungut Bea Masuk 18 Persen Atas Sawit RIRabu 11 Des 2019 13:31Ridha Anantidibaca 413 kaliSemua Kategori

Uni Eropa resmi memungut bea masuk anti subsidi (BMAS) sebesar 8-18 persen terhadap impor biodiesel asal Indonesia pada Senin (9/12) waktu setempat. Pengenaan bea masuk merupakan tindakan perlawanan dari Uni Eropa atas subsidi yang dinilai tidak adil dari Indonesia.selengkapnya

 Omnibus Law Bakal Tebar Insentif, Dirjen Pajak Kejar Target BaruOmnibus Law Bakal Tebar Insentif, Dirjen Pajak Kejar Target BaruRabu 11 Des 2019 10:31Ridha Anantidibaca 362 kaliSemua Kategori

Pemerintah menyiapkan undang-undang 'sapu jagat' atau Omnibus Law. Dalam aturan itu juga mengatur tentang perpajakan.selengkapnya

 Pajak Daerah akan Diatur Ulang, Indef: Harus Hati-HatiPajak Daerah akan Diatur Ulang, Indef: Harus Hati-HatiJumat 29 Nov 2019 10:53Ridha Anantidibaca 1136 kaliSemua Kategori

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menuturkan, rencana pemerintah untuk memasukkan isu pajak dan retribusi daerah sebagai bagian dari omnibus law harus dilakukan secara hati-hati. Sebab, dampaknya berpotensi mengurangi penerimaan pemerintah daerah.selengkapnya

 Produsen Mobil Inggris Ingatkan Risiko Perjanjian Dagang Pasca-BrexitProdusen Mobil Inggris Ingatkan Risiko Perjanjian Dagang Pasca-BrexitKamis 28 Nov 2019 10:14Ridha Anantidibaca 430 kaliSemua Kategori

Produsen mobil Inggris memperingatkan bahwa pemerintah selanjutnya harus menyusun perjanjian dagang yang solid untuk meningkatkan daya saing dan menjaga lapangan pekerjaan mereka setelah terpisah dari Uni Eropa.selengkapnya

 Jepang-AS deal kesepakatan dagang, pajak mobil Jepang masih tanda tanyaJepang-AS deal kesepakatan dagang, pajak mobil Jepang masih tanda tanyaRabu 20 Nov 2019 13:59Ridha Anantidibaca 448 kaliSemua Kategori

Majelis Parlemen Jepang menyetujui kesepakatan perdagangan terbatas Perdana Menteri Shinzo Abe dengan Amerika Serikat. Persetujuan ini membuka jalan bagi pemotongan tarif untuk barang-barang di tahun depan, termasuk barang pertanian dari AS dan peralatan mesin buatan Jepang.selengkapnya

 Rp 7 Triliun Pajak Kendaraan Masuk ke Kas DKIRp 7 Triliun Pajak Kendaraan Masuk ke Kas DKIRabu 20 Nov 2019 13:25Ridha Anantidibaca 741 kaliSemua Kategori

Pemprov DKI Jakarta melalui Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) menargetkan dapat meraup uang sebesar Rp 8,8 triliun di tahun 2019 dari pajak kendaraan. Sebelum akhir tahun 2019 berakhir masih ada pemilik kendaraan yang belum menunaikan kewajiban tersebut.selengkapnya

 Pajak Kendaraan di Jabar Belum Penuhi TargetPajak Kendaraan di Jabar Belum Penuhi TargetSenin 11 Nov 2019 10:40Ridha Anantidibaca 425 kaliSemua Kategori

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jabar memprediksi pemasukan pajak dari empat sektor tidak akan sesuai dengan target yang mencapai Rp 36,127 triliun. Menurut Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Hening Widiatmoko, dari empat sektor yaitu pajak kendaraan bermotor (PKB), pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok, ada satu yang belum optimal.selengkapnya

 Pemprov Jabar Targetkan Rp 800 M dari Hapus Denda Pajak KendaraanPemprov Jabar Targetkan Rp 800 M dari Hapus Denda Pajak KendaraanJumat 8 Nov 2019 10:29Ridha Anantidibaca 419 kaliSemua Kategori

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jabar memberlakukan pembebasan denda pajak dan pengurangan pokok pajak kendaraan bermotor. Target pendapatan yang dikejar melalui program ini mencapai Rp 800 miliar.selengkapnya

 Pakar Ekonomi Minta Rencana Kenaikan Cukai DitundaPakar Ekonomi Minta Rencana Kenaikan Cukai DitundaJumat 11 Okt 2019 11:12Ridha Anantidibaca 348 kaliSemua Kategori

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (FEB UB), Prof Dr Chandra Fajri Ananda, meminta penundaan cukai dan harga jual eceran (HJE) rokok masing masing sebesar 23 dan 35 persen yang direncanakan pemerintah.selengkapnya

 Kenaikan Cukai Rokok Dinilai Tak Menggerus Pelaku IndustriKenaikan Cukai Rokok Dinilai Tak Menggerus Pelaku IndustriSelasa 8 Okt 2019 11:15Ridha Anantidibaca 389 kaliSemua Kategori

Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Piter Abdullah memastikan bahwa kebijakan kenaikan cukai rokok tidak berdampak besar bagi pelaku industri. Sebab kebijakan tersebut utamanya adalah untuk mengendalikan konsumsi rokok masyarakat.selengkapnya

 Sentimen Global Gerus Penerimaan Pajak IndonesiaSentimen Global Gerus Penerimaan Pajak IndonesiaKamis 26 Sep 2019 14:45Ridha Anantidibaca 325 kaliSemua Kategori

Realisasi penerimaan pajak sampai Agustus 2019 sudah mencapai Rp 801,16 triliun atau hanya tumbuh 0,21 persen dibanding dengan periode yang sama pada tahun lalu. Nilai ini sangat menurun dibanding dengan pertumbuhan pajak Januari-Agustus 2018 yang dapat melesat hingga 16,52 persen.selengkapnya

 Sri Mulyani Akui Berat Kejar Target Pajak di Akhir TahunSri Mulyani Akui Berat Kejar Target Pajak di Akhir TahunKamis 26 Sep 2019 10:28Ridha Anantidibaca 228 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui tantangan penerimaan pajak akan semakin berat di semester II. Kondisi tersebut terjadi seiring perlambatan ekonomi yang kian terasa.selengkapnya

 Cukai Naik 23 Persen, Petani Tembakau Curhat ke GanjarCukai Naik 23 Persen, Petani Tembakau Curhat ke GanjarSelasa 17 Sep 2019 11:15Ridha Anantidibaca 553 kaliSemua Kategori

Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Jateng mengeluhkan rencana pemerintah yang akan menaikkan cukai tembakau sebesar 23% dan harga jual eceran (HJE) rokok naik 35% pada 1 Januari 2020 kepada Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Senin (16/9/2019).selengkapnya

 AMTI Sebut Kenaikan Cukai Bikin Banjir Rokok IlegalAMTI Sebut Kenaikan Cukai Bikin Banjir Rokok IlegalRabu 11 Sep 2019 15:22Ridha Anantidibaca 480 kaliSemua Kategori

Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) mengisyaratkan kenaikan cukai rokok akan membuat pasar dibanjiri rokok ilegal. Apalagi, kenaikan cukai rokok mencapai 10 persen pada tahun depan.selengkapnya

 Tren Reformasi Pajak di Sejumlah Negara MelambatTren Reformasi Pajak di Sejumlah Negara MelambatSelasa 10 Sep 2019 10:28Ridha Anantidibaca 298 kaliSemua Kategori

Tren reformasi pajak di sejumlah negara mengalami pelambatan. Langkah berani dibutuhkan untuk mengatasi tantangan perpajakan yang akan dihadapi pada masa depan.selengkapnya

 OECD : Reformasi Pajak di Negara Ekonomi Utama Justru MelambatOECD : Reformasi Pajak di Negara Ekonomi Utama Justru MelambatSelasa 10 Sep 2019 10:15Ridha Anantidibaca 488 kaliSemua Kategori

Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) menyebutkan bahwa reformasi pajak di sebagian besar negara ekonomi utama menunjukkan pelambatan.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :