Ini Mekanisme Pungut Pajak Tanah Menganggur yang Dikaji PemerintahIni Mekanisme Pungut Pajak Tanah Menganggur yang Dikaji PemerintahJumat 3 Feb 2017 14:02Ajeng Widyadibaca 1023 kaliSemua Kategori

Pemerintah mematangkan rencana pemajakan untuk tanah tak produktif alias menganggur. Langkah ini diambil pemerintah untuk menekan spekulan tanah dan menghindari tanah atau lahan yang tak memberikan nilai ekonomi untuk negara.selengkapnya

 Pajak Progresif Tanah Nganggur untuk Kurangi Ketimpangan EkonomiPajak Progresif Tanah Nganggur untuk Kurangi Ketimpangan EkonomiJumat 3 Feb 2017 13:43Ajeng Widyadibaca 874 kaliSemua Kategori

Pemerintah mengubah pengenaan pajak, khusus tanah menganggur yang awalnya berbasis transaksi menjadi berbasis keuntungan modal (capital gain). Pengubahan ini diyakini dapat mempengaruhi ekonomi Indonesia menjadi lebih baik.selengkapnya

 Pemerintah Akan Terapkan Capital Gain TaxPemerintah Akan Terapkan Capital Gain TaxRabu 1 Feb 2017 14:00Ajeng Widyadibaca 809 kaliSemua Kategori

Pemerintah akan mengubah sistem transaksi yang mengacu pada nilai jual objek pajak menjadi capital gain tax.selengkapnya

 Korupsi pajak, pendapatan negara berpotensi kurangKorupsi pajak, pendapatan negara berpotensi kurangSabtu 26 Nov 2016 11:31Ajeng Widyadibaca 880 kaliSemua Kategori

Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap pegawai Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) dalam kasus suap permintaan penghapusan Surat Tagihan Pajak diapresiasi.selengkapnya

 Pengusaha Keluhkan Ketidakpastian Restitusi Pajak Batu BaraPengusaha Keluhkan Ketidakpastian Restitusi Pajak Batu BaraKamis 10 Nov 2016 13:25Administratordibaca 554 kaliSemua Kategori

Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) mendesak pemerintah segera menyelesaikan persoalan restitusi pajak para pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) Generasi III. Pasalnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 144 Tahun 2000 yang menyatakan bahwa batu bara tidak termasuk barang kena pajak (BKP) dinilai tidak konsisten.selengkapnya

 CITA Minta Segera Lakukan Reformasi PajakCITA Minta Segera Lakukan Reformasi PajakRabu 26 Okt 2016 14:11Administratordibaca 534 kaliSemua Kategori

Direktur Eksekutif Center for Indonesian Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai, reformasi perpajakan di Indonesia harus segera dijalankan secara total. Pasalnya, hal tersebut yang mampu mendongkrak sektor perpajakan Indonesia menjadi lebih terarah lagi.selengkapnya

 Hingga September, Porsi Pajak ATR Dekati 2015Hingga September, Porsi Pajak ATR Dekati 2015Senin 24 Okt 2016 13:05Administratordibaca 731 kaliSemua Kategori

Meski mendapat banyak kritikan tentang program reforma agraria yang berjalan lamban, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) klaim memberi kontribusi pendanaan cukup besar dari pajak penghasilan (PPh). PPh ini didapat dari transak transaksi pemindahan hak atas tanah dan bangunan yang menjadi sumber pemasukan penerimaan Negara.selengkapnya

 Negara-negara G-20 Saling Curhat Soal Pajak e-CommerceNegara-negara G-20 Saling Curhat Soal Pajak e-CommerceKamis 13 Okt 2016 08:05Administratordibaca 723 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, penghindaran pajak yang selama ini dilakukan oleh beberapa perusahaan raksasa teknologi dunia, menjadi salah satu topik diskusi penting dalam pertemuan antara Menteri Keuangan dan Bank Sentral negara-negara anggota G-20.selengkapnya

 Menko Luhut: Revisi PP 79 Demi Keadilan Bagi Para Investor MigasMenko Luhut: Revisi PP 79 Demi Keadilan Bagi Para Investor MigasKamis 15 Sep 2016 09:36Administratordibaca 907 kaliSemua Kategori

Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan draft revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi telah rampung.selengkapnya

 5 Mitos dan Fakta soal Tax Amnesty5 Mitos dan Fakta soal Tax AmnestyRabu 14 Sep 2016 20:19Administratordibaca 1409 kaliSemua Kategori

Pemerintah telah menggulirkan program pengampunan pajak (tax amnesty) dengan penerbitan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Namun dalam pelaksanaannya, program yang bergulir sejak Juli 2016 tersebut sempat menimbulkan keresahan di masyarakat.selengkapnya

 Yang Perlu Anda Tahu tentang Amnesti PajakYang Perlu Anda Tahu tentang Amnesti PajakSenin 5 Sep 2016 13:51Administratordibaca 2014 kaliSemua Kategori

Pengampunan pajak (tax amnesty) menjadi titik sentral pemberitaan di media massa tahun ini. Program amnesti pajak memiliki arti sangat penting, bahkan menjadi pertaruhan pemerintah, sehingga Presiden Joko Widodo pun turun tangan langsung sosialisasi ke sejumlah kota.selengkapnya

 Menteri Susi Optimistis Pajak Kelautan Akan NaikMenteri Susi Optimistis Pajak Kelautan Akan NaikSelasa 23 Ags 2016 20:30Administratordibaca 1033 kaliSemua Kategori

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti meyakini penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor kelautan dan perikanan tidak stagnan dan jumlahnya bakal melebihi dari penerimaan tahun-tahun sebelumnya. "Tahun ini kenaikan PNBP diharapkan bisa melonjak di atas Rp 300 miliar," kata Susi Pudjiastuti dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (23/8).selengkapnya

 Pemerintah Ajak WNI di Hong Kong Ikut Program Tax AmnestyPemerintah Ajak WNI di Hong Kong Ikut Program Tax AmnestySenin 22 Ags 2016 19:56Administratordibaca 894 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan yang diwakili Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Robert Pakpahan dan Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak, Suryo Utomo mengajak Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Hong Kong dan sekitarnya untuk turut serta dalam program Amnesti Pajak.selengkapnya

 Ini 8 `PR` yang Harus Dikerjakan Menkeu Sri MulyaniIni 8 `PR` yang Harus Dikerjakan Menkeu Sri MulyaniJumat 29 Jul 2016 07:05Administratordibaca 943 kaliSemua Kategori

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menilai ada delapan 'pekerjaan rumah (PR) bagi Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani. Pertama tidak lain yakni menggenjot penerimaan pajak.selengkapnya

 Pentingnya Mengetahui Amnesti Pajak!Pentingnya Mengetahui Amnesti Pajak!Rabu 27 Jul 2016 12:13Administratordibaca 907 kaliSemua Kategori

Pemerintah akhirnya menerapkan kebijakan amnesti pajak atau yang dikenal dengan pengampunan pajak. Kebijakan ini juga menjadi kesempatan terakhir bagi masyarakat yang belum membayarkan pajaknya. Tapi, sebenarnya apa itu amnesti pajak?selengkapnya

 Catat, Sudah 31 Negara Terapkan Tax AmnestyCatat, Sudah 31 Negara Terapkan Tax AmnestyRabu 22 Jun 2016 15:14Administratordibaca 2178 kaliSemua Kategori

Kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) kini menjadi program yang lazim dilakukan banyak negara untuk menarik modal (repatriasi) dan memperkuat basis wajib pajak baru. Pengamat perpajakan Universitas Indonesia, Danny Darussalam menjelaskan bahwa kebijakan umum penerapan tax amnesty yang dilakukan banyak negara bukanlah barang baru.selengkapnya

 Ekonomi Dunia Melambat, Banyak Negara Terapkan Tax AmnestyEkonomi Dunia Melambat, Banyak Negara Terapkan Tax AmnestyRabu 22 Jun 2016 08:26Administratordibaca 1200 kaliSemua Kategori

Kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) kini menjadi program yang lazim dilakukan banyak negara untuk menarik modal (repatriasi) dan memperkuat basis wajib pajak baru. Sejauh ini tercatat sudah lebih dari 31 negara menerapkan tax amnesty. Bahkan Presiden baru Brasil dan Argentina mengeluarkan kebijakan serupa baru-baru ini.selengkapnya

 Jika `Tax Amnesty` Ingin Berhasil, Ini SyaratnyaJika `Tax Amnesty` Ingin Berhasil, Ini SyaratnyaSelasa 21 Jun 2016 16:00Administratordibaca 1130 kaliSemua Kategori

Pemerintah sedang berupaya menambah penerimaan negara dari pajak melalui tax amnesty atau pengampunan pajak. Jika berhasil, pemerintah bisa mendapatkan tambahan penerimaan sebesar Rp 165 triliun dari kebijakan tersebut. Namun, kebijakan tax amnesty belum tentu berhasil, sehingga diperlukan syarat-syarat jika ingin kebijakan tersebut berjalan dengan lancar.selengkapnya

 Lembaga Pajak diperkuat lewat RUU KUPLembaga Pajak diperkuat lewat RUU KUPJumat 10 Jun 2016 13:14Administratordibaca 1388 kaliSemua Kategori

Penguatan kelembagaan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak menjadi salah satu pasal krusial dalam Rancangan Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP). Dengan yang ada saat ini, nantinya Ditjen Pajak akan berubah menjadi Lembaga Perpajakan.selengkapnya

 Pemerintah Perkuat Lembaga PajakPemerintah Perkuat Lembaga PajakJumat 10 Jun 2016 12:55Administratordibaca 853 kaliSemua Kategori

Penguatan kelembagaan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak menjadi salah satu pasal krusial dalam Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Dengan yang ada saat ini, nantinya Ditjen Pajak akan berubah menjadi Lembaga Perpajakan. Dalam draft RUU yang menjadi inisiatif pemerintah ini, otoritas pajak yang selama ini ada di bawah Kementerian Keuangan (Kemkeu)selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :