AMNESTI PAJAK: Per 2 November, Pernyataan Harta Rp3.889 Triliun. Sepekan Naik Rp17 TriliunAMNESTI PAJAK: Per 2 November, Pernyataan Harta Rp3.889 Triliun. Sepekan Naik Rp17 TriliunKamis 3 Nov 2016 07:06Administratordibaca 768 kaliSemua Kategori

Jumlah nilai pernyataan harta yang disampaikan para wajib pajak dalam program amnesti pajak (tax amnesty) hingga Rabu (2/11/2016), pukul 16.25 WIB, mencapai hampir Rp3.889 triliun.selengkapnya

 Produk Tembakau Alternatif Perlu Segera DiaturProduk Tembakau Alternatif Perlu Segera DiaturJumat 1 Mar 2019 16:13Ridha Anantidibaca 454 kaliSemua Kategori

Pemerintah Indonesia diharapkan segera merumuskan regulasi khusus dan mengatur secara jelas tentang produk tembakau alternatif untuk mengurangi asumsi yang simpang siur di masyarakat terkait profil produk dan tingkat risiko penggunaannya.selengkapnya

 Kemkeu: Warisan sebagai objek pajak bisa dorong konsumsiKemkeu: Warisan sebagai objek pajak bisa dorong konsumsiSelasa 10 Jul 2018 11:08Ridha Anantidibaca 522 kaliSemua Kategori

Selain mempertimbangkan kemungkinan pemajakan atas laba ditahan (retained earnings) sebagai objek pajak, pemerintah juga pertimbangkan warisan sebagai objek pajak penghasilan Dalam revisi UU Pajak Penghasilan (PPh).selengkapnya

 insentif pajak ditebar untuk genjot kenaikan eksporinsentif pajak ditebar untuk genjot kenaikan eksporRabu 14 Feb 2018 10:25Ridha Anantidibaca 314 kaliSemua Kategori

Pemerintah menyusun strategi untuk meningkatkan nilai ekspor Indonesia. Bahkan pemerintah akan kembali menerbitkan beberapa kebijakan terkait hal tersebut dalam dua minggu ke depan. Rencana itu diungkapkan Ketua Tim Ahli Wapres Sofjan Wanandi.selengkapnya

 Ini Penyebab Investor Cuekin Insentif PajakIni Penyebab Investor Cuekin Insentif PajakSabtu 8 Okt 2016 10:37Admindibaca 788 kaliSemua Kategori

Hal tersebut dikatakan Staf Ahli Menteri Keuangan (Menkeu) Bidang Penerimaan Negara Astera Prima Bhakti usai rapat koordinasi terkait hal itu di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi, Jumat Malam (7/10/2016).selengkapnya

 Sofjan Wanandi Harapkan Kebijakan Pengampunan Pajak DiselesaikanSofjan Wanandi Harapkan Kebijakan Pengampunan Pajak DiselesaikanKamis 9 Jun 2016 09:14Administratordibaca 681 kaliSemua Kategori

Ketua Tim Ahli Wakil Presiden, Sofjan Wanandi, mengutarakan harapannya agar kebijakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak dapat segera diselesaikan untuk menambah dana masuk ke dalam negeri. "Saya inginnya tax amnesty (pengampunan pajak) diselesaikan minggu depan dan mulai berlaku per 1 Juli besok," kata Sofjan Wanandi di Jakarta, Rabu.selengkapnya

 Tarif Tax Amnesty harus ReasonableTarif Tax Amnesty harus ReasonableKamis 12 Mei 2016 18:29Administratordibaca 798 kaliSemua Kategori

Sofjan Wanandi, Staf ahli Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai, jangan mengharapkan adanya penerimaan negara dari kebijakan tax amnesty atau pengampunan pajak. Sebab, ada yang jauh lebih penting dari sekadar penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kepentingan itu bernama, perkembangan ekonomi secara keseluruhan. Nah, karena itulah Sofjan menilai masalah tarif tebusanselengkapnya

 SUPER DEDUCTION TAX: Kriteria Vokasi Sudah Siap, R&D Masih Belum FinalSUPER DEDUCTION TAX: Kriteria Vokasi Sudah Siap, R&D Masih Belum FinalSelasa 30 Jul 2019 11:46Ridha Anantidibaca 397 kaliSemua Kategori

Direktur Ketahanan dan Iklim Usaha Industri Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Reni Yanita mengatakan pembahasan mengenai vokasi untuk aturan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) No. 45/2019 sudah siap.selengkapnya

 Kemenkeu Mau Pungut Pajak Pengguna Medsos & Jalan TolKemenkeu Mau Pungut Pajak Pengguna Medsos & Jalan TolRabu 18 Jan 2017 14:00Ajeng Widyadibaca 570 kaliSemua Kategori

Staf Ahli Menteri Keuangan bidang Pengawasan Pajak Suryo Utomo memastikan kajian untuk menarik pajak medsos artis terus dimatangkan. "Kita sedang buat konsep pajaknya. Kita harapkan ini bisa meningkatkan kepatuhan dan penerimaan," kata Suryo di Jakarta, kemarin.selengkapnya

 Wajib Pajak Tentukan SendiriWajib Pajak Tentukan SendiriRabu 12 Okt 2016 13:31Admindibaca 890 kaliSemua Kategori

Pemerintah membebaskan para wajib pajak untuk menentukan perlakuan dana yang selama ini berada di luar negeri, tetapi sudah dipindahkan ke Indonesia sebelum berlakunya payung hukum amnesti pajak. Ketentuan ini diatur dalam dua beleid yang diundangkan pada 5 Oktober 2016, yakni Peraturan Menteri Keuangan No. 150/PMK.08/2016 dan Peraturan Menteri Keuangan No. 151/PMK.08/2016. Keduanya merupakanselengkapnya

 Kemkeu Merevisi Dua Aturan Amnesti PajakKemkeu Merevisi Dua Aturan Amnesti PajakKamis 22 Sep 2016 15:13Administratordibaca 1041 kaliSemua Kategori

Di tengah makin sempitnya batas waktu periode pertama amnesti pajak, pemerintah masih terus berupaya mengejar target. Salah satu yang dilakukan adalah merevisi sejumlah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang menjadi petunjuk teknis Undang-Undang (UU) No. 11/ 2016 tentang Pengampunan Pajak.selengkapnya

 Demi Tax Amnesty, Sri Mulyani Setop Pemeriksaan Pelanggar PajakDemi Tax Amnesty, Sri Mulyani Setop Pemeriksaan Pelanggar PajakSelasa 2 Ags 2016 09:42Administratordibaca 1725 kaliSemua Kategori

Pemerintah berusaha meyakinkan pengusaha sebanyak-banyaknya agar bersedia mengikuti program pengampunan pajak (tax amnesty). Selain lewat tawaran tarif tebusan yang rendah, pemerintah menjanjikan kerahasiaan data para wajib pajak yang mengikuti program itu dari risiko pengusutan oleh aparat penegak hukum di kemudian hari.selengkapnya

 Tak sesuai dengan kenyataan, data Bea Cukai dipertanyakanTak sesuai dengan kenyataan, data Bea Cukai dipertanyakanSenin 28 Mei 2018 11:08Ridha Anantidibaca 635 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, jumlah importir yang dikenai sanksi 10% akibat terlambat memberikan dokumen Surat Keterangan Asal (SKA) tak banyak.selengkapnya

 Google Menentang, Indonesia MengecamGoogle Menentang, Indonesia MengecamAhad 18 Sep 2016 11:52Administratordibaca 870 kaliSemua Kategori

Perusahaan multinasional asal Amerika Serikat, Google, secara mengejutkan melakukan perlawanan dengan menentang adanya Surat Pemeriksaan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak, terkait dengan kewajiban pajak mereka.selengkapnya

 Tanpa Tax Amnesty, Indonesia Sulit Ungguli Ekonomi ChinaTanpa Tax Amnesty, Indonesia Sulit Ungguli Ekonomi ChinaSelasa 9 Ags 2016 16:04Administratordibaca 1162 kaliSemua Kategori

Program pengampunan pajak diyakini akan berdampak pada pesatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia. Salah satunya adalah melalui pembangunan infrastruktur.selengkapnya

 Dana Tebusan Tax Amnesty Capai Rp 93,5 TriliunDana Tebusan Tax Amnesty Capai Rp 93,5 TriliunRabu 12 Okt 2016 16:46Administratordibaca 665 kaliSemua Kategori

Masyarakat masih antusias ikuti program pengampunan pajak atau tax amnesty. Ini terlihat dari perolehan dana program tax amnesty.selengkapnya

 Kemenkes Kecewa Cukai Rokok tak Jadi NaikKemenkes Kecewa Cukai Rokok tak Jadi NaikSelasa 13 Nov 2018 11:06Ridha Anantidibaca 623 kaliSemua Kategori

Staf Ahli Bidang Desentralisasi Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia Pattiselanno Roberth Johan mengatakan, Kemenkes kecewa terhadap ditundanya kenaikan cukai rokok pada 2019 mendatang. Tertundanya kenaikan cukai rokok itu karena adanya bargaining position hilir yang sulit.selengkapnya

 Sektor Perhotelan Hadapi Tantangan BeratSektor Perhotelan Hadapi Tantangan BeratSelasa 14 Nov 2017 08:48Ajeng Widyadibaca 1619 kaliSemua Kategori

Industri perhotelan menghadapi tantangan berat. Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Haryadi Sukamdani mengatakan tantangan itu berasal dari kondisi kelebihan pasokan kamar (oversupply) yang terjadi di beberapa kota besar dan kekurangan tenaga kerja ahli di sektor pariwisata dan perhotelan.selengkapnya

 Pengusaha Batu Bara Butuh Kepastian PajakPengusaha Batu Bara Butuh Kepastian PajakKamis 13 Okt 2016 14:28Admindibaca 951 kaliSemua Kategori

Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) mendesak pemerintah memberikan kepastian aturan perpajakan terhadap pengusaha batubara.selengkapnya

 Seskab Akui Beberapa Menteri Ragu Ikut Tax AmnestySeskab Akui Beberapa Menteri Ragu Ikut Tax AmnestyJumat 16 Sep 2016 11:16Administratordibaca 486 kaliSemua Kategori

Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mendorong para penyelenggara negara, termasuk menteri, untuk memanfaatkan program pengampunan pajak (tax amnesty). Dia menyatakan hal ini saat Sosialisasi Amnesti Pajak di lingkungan Lembaga Kepresidenan, di Gedung III Kementerian Sekretaris Negara, Jakarta.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :