Pemerintah Sendiri yang Bikin Distorsi Kebijakan FiskalPemerintah Sendiri yang Bikin Distorsi Kebijakan FiskalKamis 28 Jul 2016 10:55Administratordibaca 1312 kaliSemua Kategori

Institute for Development Economic and Finance (Indef) menilai pemerintah membuat distorsi sendiri atas kebijakan fiskal yang dibuat dalam dua tahun belakangan. Kebijakan fiskal pengampunan pajak yang tengah berjalan harus ditangani dengan tepat jika diharapkan berdampak pada pertumbuhan ekonomi.selengkapnya

 Amnesti Pajak, Pengusaha Kaltim Menaruh Harapan BesarAmnesti Pajak, Pengusaha Kaltim Menaruh Harapan BesarRabu 27 Jul 2016 08:27Administratordibaca 961 kaliSemua Kategori

Para pelaku usaha Provinsi Kalimantan Timur menantikan dampak positif dari pemberlakuan regulasi pengampunan pajak atau tax amnesty.selengkapnya

 Kepala Daerah Ikut Sosialisasikan Tax AmnestyKepala Daerah Ikut Sosialisasikan Tax AmnestyKamis 21 Jul 2016 09:22Administratordibaca 730 kaliSemua Kategori

Sejumlah gubernur mengajak para pengusaha untuk ikut program pengampunan pajak atau tax amnesty. Dengan ikut program tax amnesty dapat mendukung ekonomi dan investasi di daerah sehingga juga dapat berdampak positif untuk ekonomi nasional.selengkapnya

 MOMENTUM AMNESTI PAJAK : Pengusaha Daerah Jangan KetinggalanMOMENTUM AMNESTI PAJAK : Pengusaha Daerah Jangan KetinggalanRabu 20 Jul 2016 14:00Administratordibaca 1202 kaliSemua Kategori

Daerah meyakini pemberlakuan program pengampunan pajak akan menggenjot aliran dana ke industri riil berupa investasi langsung dan peningkatan pendapatan pajak pemerintah.selengkapnya

 DPR Imbau Singapura Tidak Berlakukan Penghapusan PajakDPR Imbau Singapura Tidak Berlakukan Penghapusan PajakRabu 20 Jul 2016 07:04Administratordibaca 617 kaliSemua Kategori

Ketua DPR Ade Komarudin meminta agar Singapura tidak memberlakukan kebijakan penghapusan dana bagi para pemilik aset besar. Ia menyebut, adanya isu tersebut, akan membuat kerugian bagi negara lainnya disekitar Singapura, terutama Indonesia.selengkapnya

 Tax Amnesty Datang, Uang Garuda Langsung PerkasaTax Amnesty Datang, Uang Garuda Langsung PerkasaJumat 15 Jul 2016 13:35Administratordibaca 920 kaliSemua Kategori

Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo mengatakan, program Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty berdampak positif bagi perekonomian, termasuk memperkuat nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.selengkapnya

 Capital Inflow, Tapi Bukan dari BrexitCapital Inflow, Tapi Bukan dari BrexitRabu 6 Jul 2016 09:05Administratordibaca 1268 kaliSemua Kategori

Melalui referendum 24 Juni 2016, warga Inggris memutuskan keluar dari Uni Eropa (brexit). Tentu saja, langkah Inggris ini berdampak kepada perekonomian global.selengkapnya

 Tax Amnesty Diharap Mampu Penuhi TargetTax Amnesty Diharap Mampu Penuhi TargetJumat 27 Mei 2016 12:38Administratordibaca 624 kaliSemua Kategori

Rancangan Undang-undang Pengampunan Pajak diharapkan selesai pada awal bulan Juni, dan diharapkan berdampak signifikan memenuhi target anggaran pendapatan. Kebijakan ini akan memberi peluang untuk pengembalian dana-dana yang saat ini berada di luar negeri ke Indonesia, dan beberapa persiapan telah dilakukan untuk menampung penerimaan dana tersebut.selengkapnya

 Bunga SBN Bebas Pajak akan Segarkan PasarBunga SBN Bebas Pajak akan Segarkan PasarSenin 16 Mei 2016 11:10Administratordibaca 2001 kaliSemua Kategori

Realisasi wacana bunga obligasi negara bebas pajak diterawang akan berdampak positif bagi pasar Surat Berharga Negara (SBN). Namun, pemerintah sebaiknya cermat dan waspada dalam mewujudkan kebijakan tersebut. Pemerintah Indonesia berencana menghapus atau membebaskan pajak atas diskonto obligasi yang dicairkan pada saat jatuh tempo dan sebelum jatuh tempo.selengkapnya

 Ini Manfaat Pengampunan Pajak Bagi Ekonomi IndonesiaIni Manfaat Pengampunan Pajak Bagi Ekonomi IndonesiaSabtu 13 Feb 2016 13:41Administratordibaca 2610 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro menyebutkan, pengampunan pajak atau tax amnestymemiliki berdampak baik bagi perekonomian Indonesia, meski pada awalnya dinilai tidak adil terhadap wajib pajak yang taat pajak. Pemerintah saat ini tetap merampungkan draf final Rancangan Undang-Undang (RUU) pengampunan pajak atau tax amnesty.selengkapnya

 Tumpang Tindih Aturan, Industri Hasil Tembakau Butuh Kejelasan RoadmapTumpang Tindih Aturan, Industri Hasil Tembakau Butuh Kejelasan RoadmapRabu 19 Ags 2020 11:34Ridha Anantidibaca 330 kaliSemua Kategori

Pemerintah berencana menyesuaikan kembali tarif cukai hasil tembakau (CHT) pada tahun 2021. Penyesuaian ini dilakukan seiring target penerimaan cukai pada tahun depan sebesar Rp178,47 triliun.selengkapnya

 Pemkot Malang Tingkatan Cakupan Sistem Online Pajak DaerahPemkot Malang Tingkatan Cakupan Sistem Online Pajak DaerahKamis 10 Okt 2019 10:20Ridha Anantidibaca 872 kaliSemua Kategori

Pemkot Malang mempercepat peningkatan cakupan layanan pajak daerah secara online.selengkapnya

 Pengamat Pajak: Sederhanakan Aturan dan MurahkanPengamat Pajak: Sederhanakan Aturan dan MurahkanKamis 9 Mar 2017 15:54Ajeng Widyadibaca 785 kaliSemua Kategori

Kata Ronny, dengan rendahnya kesadaran pajak dari masyarakat, berdampak kepada melesetnya target penerimaan pajak, beberapa tahun terakhir ini. "Kalau mau jujur sejak 1983 hingga sekarang, aturan perpajakan itu terlampau susah," kata Ronny dalam sebuah diskusi di Jakarta, Rabu (08/03/2017).selengkapnya

 KEIN: Sri Mulyani Bikin Pengusaha Lebih Yakin pada Tax AmnestyKEIN: Sri Mulyani Bikin Pengusaha Lebih Yakin pada Tax AmnestySenin 1 Ags 2016 21:38Administratordibaca 1162 kaliSemua Kategori

Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) menyatakan pergantian Menteri Keuangan di tengah berjalannya Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) tidak akan berdampak pada kepercayaan pengusaha terhadap program tersebut. Anggota KEIN Benny Soetrisno mengungkapkan, Program Tax Amnesty telah memiliki payung hukum yang kuat yaitu dengan terbitnya Undang-Undang (UU) ‎Pengampunan Pajak.selengkapnya

 Aturan perpanjangan kontrak dan pajak perusahaan batubara PKP2B masih belum jelasAturan perpanjangan kontrak dan pajak perusahaan batubara PKP2B masih belum jelasJumat 29 Mar 2019 09:37Ridha Anantidibaca 640 kaliSemua Kategori

Pemerintah belum juga menerbitkan paket kebijakan Peraturan Pemerintah (PP) perihal izin pertambangan batubara dan penerimaan negara dari bidang usaha komoditas emas hitam tersebut.selengkapnya

 Perbaikan Administrasi Pajak Tak Bisa DitawarPerbaikan Administrasi Pajak Tak Bisa DitawarSelasa 3 Apr 2018 09:53Ridha Anantidibaca 593 kaliSemua Kategori

Kebijakan pemerintah yang menerbitkan insentif perpajakan dari mulai pemberian tax holiday bagi penanaman modal minimal Rp30 triliun, relaksasi restitusi, hingga yang terakhir penundaan pelaksanaan kewajiban pencantuman nomor induk kependudukan (NIK) dalam faktur elektronik layak diapresiasi.selengkapnya

 Indonesia Tanda Tangani Kerja Sama Tax Fraud dengan SwissIndonesia Tanda Tangani Kerja Sama Tax Fraud dengan SwissRabu 6 Feb 2019 09:33Ridha Anantidibaca 807 kaliSemua Kategori

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) RI, Yasonna Hamonangan Laoly, menandatangani Perjanjian Mutual Legal Assistance (MLA) dengan Menteri Kehakiman Swiss, Karin Keller-Sutter. Perjanjian yang terdiri dari 39 pasal ini antara lain mengatur bantuan hukum mengenai pelacakan, pembekuan, penyitaan hingga perampasan aset hasil tindak kejahatan.selengkapnya

 TARGET EXTRA EFFORT: 70% Sudah Di TanganTARGET EXTRA EFFORT: 70% Sudah Di TanganSenin 13 Nov 2017 11:17Ajeng Widyadibaca 748 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengklaim telah mengumpulkan 70% dari target Rp59 triliun dari proses pemeriksaan dan penegakan hukum pasca implementasi pengampunan pajak atau tax amnestyselengkapnya

 Faktur Palsu, Ditjen Pajak Sita Harta Wajib PajakFaktur Palsu, Ditjen Pajak Sita Harta Wajib PajakKamis 26 Jan 2017 14:09Ajeng Widyadibaca 1020 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus berupaya menegakkan hukum bagi wajib pajak (WP) yang tidak patuh terhadap kewajibannya membayar pajak. Salah satunya dengan menyita aset-aset yang dimiliki WP yang telah melanggar hukum dengan membuat faktur pajak fiktif.selengkapnya

 Muhammadiyah akan Ajukan Judicial Review UU Pengampunan PajakMuhammadiyah akan Ajukan Judicial Review UU Pengampunan PajakSenin 29 Ags 2016 08:51Administratordibaca 868 kaliSemua Kategori

Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah akan mengajukan judicial review (JR) Undang-Undang Pengampunan Pajak atau tax amnesty. Pengajuan JR tax amnesty ini merupakan hasil dari rapat kerja nasional (Rakernas) Majelis Hukum dan HAM (MHH) PP Muhammadiyah di Islamic Center Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta. Rakernas berlangsung pada 26-28 Agustus 2016.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :