Duh, Tiktok Sama Netflik Belum Setor Pajak NihDuh, Tiktok Sama Netflik Belum Setor Pajak NihRabu 23 Sep 2020 13:04Ridha Anantidibaca 306 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) belum menerima setoran pajak pertambahan nilai (PPN) dari perusahaan internasional berbasis digital yang sudah ditunjuk sebagai wajib pungut (wapu) terhadap transaksi barang maupun jasa digital di Tanah Air.selengkapnya

 Ditjen Pajak akan bahas ekonomi digital dengan otoritas Ppajak se-Asia PasifikDitjen Pajak akan bahas ekonomi digital dengan otoritas Ppajak se-Asia PasifikSenin 12 Ags 2019 11:06Ridha Anantidibaca 939 kaliSemua Kategori

Industri digital semakin menjamur dengan berkembangnya perusahaan berbasis digital mulai dari e-commerce, media sosial, peer to peer (P2P) lending. Untuk ini Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) dijadwalkan akan menggelar diskusi dengan otoritas pajak se-Asia Pasifik dalam merumuskan skema ekonomi digital.selengkapnya

 Bulan Depan, Mau Bayar Pajak Harus Punya e-BillingBulan Depan, Mau Bayar Pajak Harus Punya e-BillingSenin 13 Jun 2016 12:34Administratordibaca 1479 kaliSemua Kategori

Per 1 Juli, pembayaran pajak di seluruh bank persepsi dan kantor pos, hanya bisa secara online atau daring, melalui e-Billing. "Sistem pembayaran pajak berbasis manual, atau hard copy yang selama ini dilayani bank BUMN serta kantor pos, berakhir 30 Juni 2016," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak, Hestu Yoga Saksama di Jakarta, Jumat (10/6/2016).selengkapnya

 Kemenkeu: Bayar Pajak `e-Billing` Diterapkan 1 Juli 2016Kemenkeu: Bayar Pajak `e-Billing` Diterapkan 1 Juli 2016Sabtu 11 Jun 2016 11:49Administratordibaca 2523 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak menginformasikan bahwa mulai 1 Juli 2016 pembayaran pajak di seluruh bank persepsi dan kantor pos hanya dapat dilakukan secara "online" atau daring melalui "e-Billing". "Sistem pembayaran pajak yang berbasis manual atau "hard copy" yang selama ini dilayani oleh bank BUMN serta kantor pos akan berakhir pada 30 Juni 2016," kata Direktur Penyuluselengkapnya

 Ini 5 Industri Padat Karya yang Jadi Prioritas Raih Potongan PajakIni 5 Industri Padat Karya yang Jadi Prioritas Raih Potongan PajakRabu 5 Sep 2018 09:54Ridha Anantidibaca 581 kaliSemua Kategori

Kementerian Perindustrian mendorong 5 industri prioritas agar mendapatkan potongan pajak untuk industri padat karya berbasis ekspor.selengkapnya

 PPnBM Mobil Listrik 0% Bisa Tiru Membludaknya Jualan LCGC?PPnBM Mobil Listrik 0% Bisa Tiru Membludaknya Jualan LCGC?Jumat 16 Ags 2019 14:45Ridha Anantidibaca 959 kaliSemua Kategori

Pemerintah telah merilis aturan untuk mempercepat perkembangan kendaraan listrik di Indonesia. Lewat Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan. Kebijakan ini diharapkan bisa membuat penjualan mobil listrik membludak.selengkapnya

 Menkeu: Insentif pajak mobil listrik diteken Presiden pekan iniMenkeu: Insentif pajak mobil listrik diteken Presiden pekan iniJumat 26 Jul 2019 14:01Ridha Anantidibaca 336 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai dan Peraturan Pemerintah (PP) tentang PPnBM Kendaraan Bermotor akan ditandatangani Presiden Joko Widodo pada pekan ini.selengkapnya

 Sri Mulyani Luncurkan Website Informasi Ekspor-Impor RISri Mulyani Luncurkan Website Informasi Ekspor-Impor RIJumat 1 Mar 2019 16:06Ridha Anantidibaca 370 kaliSemua Kategori

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank hari ini meluncurkan pusat informasi tentang dunia ekspor impor berbasis web yang diberi nama National Export Dashboard (NED).selengkapnya

 Insentif Pajak Belum Tentu Berbentuk Paket KebijakanInsentif Pajak Belum Tentu Berbentuk Paket KebijakanRabu 28 Feb 2018 08:57Ridha Anantidibaca 384 kaliSemua Kategori

Kebijakan pemberian tax allowance dan tax holiday kepada perusahaan baru dan industri eksisting berbasis ekspor belum tentu dituangkan dalam seri paket kebijakan.selengkapnya

 Sri Mulyani: Akan Ada Kesepakatan Angka Utang Pajak GoogleSri Mulyani: Akan Ada Kesepakatan Angka Utang Pajak GoogleJumat 25 Nov 2016 13:26Ajeng Widyadibaca 579 kaliSemua Kategori

Keinginan pemerintah memungut pajak dari Google dan perusahaan digital berbasis Internet (Over the Top/OTT) lainnya, tampaknya akan segera terwujud. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak dengan perakilan Google masih menegosiasikan kesepakatan pembayaran pajak.selengkapnya

 TOP OF THE WEEK: Sri Mulyani Tak Takut Google hingga Jokowi Butuh Rp5.500 TTOP OF THE WEEK: Sri Mulyani Tak Takut Google hingga Jokowi Butuh Rp5.500 TSenin 14 Nov 2016 10:48Ajeng Widyadibaca 940 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan, perusahaan berbasis teknologi Google harus membayar pajak di Indonesia. Baginya ketegasan ini cukup adil, mengingat Google memiliki pendapatan selama beroperasi di Indonesia, tidak peduli di mana server-nya dibangun.selengkapnya

 Tarif Pajak untuk E-Dagang Belum DiputuskanTarif Pajak untuk E-Dagang Belum DiputuskanSenin 31 Okt 2016 18:03Administratordibaca 991 kaliSemua Kategori

Pemerintah belum memutuskan skema tarif pajak untuk bisnis berbasis e-commerce atau e-dagang. Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan Pajak Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Yon Arsal menjelaskan, peta jalan dari pemajakan e-dagang masih dikaji di level Kementerian Koordinator Perekonomian dan akan dimasukkan dalam paket kebijakan ekonomi ke-14 yang akan terbit sebelum akhir tahun ini.selengkapnya

 Ini Trik Google Hindari Bayar PajakIni Trik Google Hindari Bayar PajakJumat 23 Sep 2016 15:21Administratordibaca 2040 kaliSemua Kategori

Google, perusahaan multinasional berbasis daring ini tengah bersengketa menyoal pajak dengan Indonesia. Pasalnya selama 5 tahun beroperasi di Indonesia, Google tidak membayar pajak. Hal tersebut memang berkaitan dengan status kantornya di Indonesia yang hanya sebagai kantor perwakilan saja bukan Bentuk Usaha Tetap (BUT).selengkapnya

 Pemerintah siapkan aturan pajak khusus OTTPemerintah siapkan aturan pajak khusus OTTSenin 19 Sep 2016 16:47Administratordibaca 824 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih menggodok aturan perpajakan, agar bisa menjerat perusahaan-perusahaan berbasis online, atau out off the top (OTT). Selama ini, pemerintah memang kewalahan dalam menghadapi perusahaan semacam google, facebook dan sejenisnya.selengkapnya

 Prancis Batal Naikkan Pajak CPO, Pengusaha Sawit Tunggu Keputusan BaruPrancis Batal Naikkan Pajak CPO, Pengusaha Sawit Tunggu Keputusan BaruSabtu 23 Jul 2016 10:23Administratordibaca 772 kaliSemua Kategori

Meski rencana Perancis menaikkan pajak atas produk berbasis minyak kelapa sawit batal, para pengusaha nasional di industri ini masih menunggu kejelasan rancangan anyar lain yang bakal memengaruhi bisnis mereka.selengkapnya

 Top Of The Week : Perintah Jokowi hingga Kejar Pajak Yahoo CsTop Of The Week : Perintah Jokowi hingga Kejar Pajak Yahoo CsSenin 11 Apr 2016 10:38Administratordibaca 724 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyetujui usulan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan tentang memindahkan lokasi Bandara Wasior. Disisi lain,Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berencana akan melakukan penyidikan data pajak terhadap perusahaan berbasis IT yang beroperasi di Indonesia namun masih memiliki induk perusahaan di luar negeri. Di antaranya Yahoo, Twitter, dan Facebook.selengkapnya

 Pemerintah Berencana Pajaki Google, FacebookPemerintah Berencana Pajaki Google, FacebookSelasa 29 Mar 2016 16:43Administratordibaca 1231 kaliSemua Kategori

Pemerintah berencana untuk mengusulkan pungutan pajak bagi perusahaan penyedia jasa layanan konten data dan informasi berbasis internet (Over The Top/OTT) seperti Google, Facebook, Youtube, sampai dengan Twitter. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi mengungkapkan, aturan pemungutan pajak ini akan dikeluarkan dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK)selengkapnya

 Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diramal jadi tumpuan penerimaan pajak 2021Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diramal jadi tumpuan penerimaan pajak 2021Senin 22 Jun 2020 14:04Ridha Anantidibaca 329 kaliSemua Kategori

Pengamat pajak Danny Darussalam Tax Center (DDTC) memperkirakan di tahun depan, jenis pajak yang bersifat konsumsi dan berbasis kekayaan umumnya relatif masih bisa diandalkan dan lebih cepat pulih jika dibandingkan dengan pajak penghasilan (PPh).selengkapnya

 Pemerintah Mau Pangkas Pajak ke Industri Teknologi Hingga 5 TahunPemerintah Mau Pangkas Pajak ke Industri Teknologi Hingga 5 TahunRabu 19 Sep 2018 14:01Ridha Anantidibaca 448 kaliSemua Kategori

Pemerintah akan memberikan pengurangan pajak pada industri yang mendorong terwujudnya revolusi industri 4.0 atau industri berbasis teknologi. Potongan pajak bernama tax deductible ini akan berlaku selama lima tahun.selengkapnya

 Percepat Dokumen, Bea Cukai Perak Kenalkan Aplikasi SipinterPercepat Dokumen, Bea Cukai Perak Kenalkan Aplikasi SipinterKamis 4 Jun 2020 13:52Ridha Anantidibaca 814 kaliSemua Kategori

Dalam mendukung percepatan penerimaan dokumen selama masa tanggap darurat Covid-19, Bea Cukai Tanjung Perak telah berupaya membuat aplikasi berbasis web bernama SIPINTER (Sistem Pelayanan dan Informasi Terpadu). Sosialisasi dalam rangka uji coba penggunaan aplikasi dilakukan pada hari Selasa (12/05) lalu melalui video conference.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :