Penagihan Pajak Diharapkan Bikin Warga DKI Berhenti Gunakan Air TanahPenagihan Pajak Diharapkan Bikin Warga DKI Berhenti Gunakan Air TanahKamis 24 Jan 2019 14:40Ridha Anantidibaca 254 kaliSemua Kategori

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah mengejar pajak air tanah dari bangunan bertingkat dan tempat usaha. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pajak dan Retribusi (BPRD) DKI Jakarta Faisal Syafruddin mengatakan, tujuan utama penagihan ini justru untuk membuat warga DKI berhenti menggunakan air tanah. "Pajak air tanah sebenarnya tidak hanya untuk penerimaan, tapi dia regulasi. Sebenarnya regulasinyselengkapnya

 Pesan Sri Mulyani Menuju Bea Cukai Bebas dari KorupsiPesan Sri Mulyani Menuju Bea Cukai Bebas dari KorupsiSelasa 11 Des 2018 15:04Ridha Anantidibaca 464 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati hadir memimpin apel luar biasa peringatan hari anti korupsi internasional di Kantor Pusat Bea Cukai pada hari Selasa (11/12). Dalam peringatan hari anti korupsi tahun ini yang mengambil tema Menuju Bea Cukai Bebas dari Korupsi, Menkeu menyampaikan amanat kepada seluruh jajaran pegawai Bea Cukai.selengkapnya

 Wamenkeu: Kerja di Ditjen Pajak dan Bea Cukai Godaannya Paling BeratWamenkeu: Kerja di Ditjen Pajak dan Bea Cukai Godaannya Paling BeratJumat 7 Des 2018 11:38Ridha Anantidibaca 300 kaliSemua Kategori

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo menyebut, institusi di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang memiliki tugas berat adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Sebab, godaan untuk melakukan korupsi besarselengkapnya

 Sri Mulyani: Potensi Sadar Bayar Pajak Masih BanyakSri Mulyani: Potensi Sadar Bayar Pajak Masih BanyakJumat 9 Nov 2018 14:14Ridha Anantidibaca 571 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengingatkan bahwa masih banyak potensi untuk meningkatkan kesadaran membayar pajak. Sebab, rasio pajak masih di bawah 15 persen, yakni 10 hingga 12 persen selama lima tahun terakhir.selengkapnya

 Tak Menarik bagi Eksportir, Sri Mulyani Beri Tugas ke Dirjen Pajak soal Devisa EksporTak Menarik bagi Eksportir, Sri Mulyani Beri Tugas ke Dirjen Pajak soal Devisa EksporRabu 15 Ags 2018 11:23Ridha Anantidibaca 393 kaliSemua Kategori

Pemerintah akan mengevaluasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 26/PMK.010/2016 mengenai insentif untuk Devisa Hasil Ekspor (DHE). Pasalnya, beleid ini tak banyak dimanfaatkan atau diketahui para eksportir.selengkapnya

 Cegah Rokok Ilegal, Bea Cukai Rangkul Instansi DaerahCegah Rokok Ilegal, Bea Cukai Rangkul Instansi DaerahSenin 7 Mei 2018 10:49Ridha Anantidibaca 964 kaliSemua Kategori

Di tengah gencarnya kampanye setop rokok ilegal demi menekan peredaran rokok tak berizin, Bea Cukai rangkul instansi pemerintah daerah untuk bersama mensukseskan kampanye itu. Di Aceh, Bea Cukai Banda Aceh melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Kota Banda Aceh.selengkapnya

 Antisipasi Pelapor SPT Pajak Membludak, Ditjen Pajak Bikin SatgasAntisipasi Pelapor SPT Pajak Membludak, Ditjen Pajak Bikin SatgasJumat 2 Mar 2018 15:32Ridha Anantidibaca 469 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak membentuk Satuan Tugas (Satgas) untuk mengatasi lonjakan pelaporan Surat Pelaporan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun 2017.selengkapnya

 Tingkatkan Penerimaan Pajak, Dirjen Pajak dan KPK Bikin SatgasTingkatkan Penerimaan Pajak, Dirjen Pajak dan KPK Bikin SatgasKamis 1 Feb 2018 14:11Ridha Anantidibaca 498 kaliSemua Kategori

Dirjen Pajak Robert Pakpahan menggandeng KPK untuk membentuk satuan tugas (satgas). Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak.selengkapnya

 Menkeu Minta Ditjen Pajak Perbaiki Persepsi MasyarakatMenkeu Minta Ditjen Pajak Perbaiki Persepsi MasyarakatRabu 6 Des 2017 11:32Ridha Anantidibaca 636 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani minta Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memperbaiki persepsi masyarakat terhadap institusi tersebut menjadi lebih positif, khususnya terkait dengan upaya pemberantasan korupsi.selengkapnya

 25 Persen APBD Wajib Digunakan Bangun Infrastruktur di Daerah25 Persen APBD Wajib Digunakan Bangun Infrastruktur di DaerahJumat 20 Jan 2017 15:01Ajeng Widyadibaca 787 kaliSemua Kategori

Pemerintah pusat dihadapkan pada tugas berat di tahun anggaran mendatang untuk merampungkan sejumlah proyek infrastruktur prioritas di tengah ruang fiskal yang masih sempit terutama lantaran penerimaan pajak yang belum kencang.selengkapnya

 Beban di Pundak Sri MulyaniBeban di Pundak Sri MulyaniAhad 14 Ags 2016 11:47Administratordibaca 1117 kaliSemua Kategori

Kehadiran Sri Mulyani Indrawati di Kabinet Kerja pemerintahan Jokowi-JK memberikan perubahan besar terhadap struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Belum genap sebulan menduduki kursi Menteri Keuangan (Menkeu), mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu telah melakukan pemangkasan.selengkapnya

 Kemenkeu: APBN Perubahan Tunggu Pembahasan Tax AmnestyKemenkeu: APBN Perubahan Tunggu Pembahasan Tax AmnestyJumat 20 Mei 2016 13:10Administratordibaca 1156 kaliSemua Kategori

Pelaksana Tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal (Plt BKF) Kementerian Keuangan, Suahasil Nazara menyatakan APBN Perubahan 2016 menunggu pembahasan RUU Tax Amnesty atau Pengampunan Pajak di DPR RI. "Sebelum APBN Perubahan itu, kami ingin menanti terlebih dahulu hasil dari suatu terobosan yang kami siapkan yaitu pengampunan pajak," kata Suahasil, di Jakarta, Kamis (19/5) malam.selengkapnya

 Kasus Pajak, Kerugian Negara bisa Capai Rp 33,1 MiliarKasus Pajak, Kerugian Negara bisa Capai Rp 33,1 MiliarSabtu 12 Mar 2016 10:29Administratordibaca 2333 kaliSemua Kategori

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I menyebutkan terdapat tujuh kasus penyelidikan pajak dengan perkirakaan kerugian negara mencapai Rp33,1 miliar yang tengah diproses saat ini. Kepala Kanwil DJP Jateng I Dasto Lesdyanto mengatakan pelaksanaan penegakan hukum telah menjadi bagian dari tugas yang dijalankan selama ini. Sejauh ini sudah terdapat tujuh kasus yang telah memperolehselengkapnya

 Bea Cukai akhirnya bangun Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) di SoppengBea Cukai akhirnya bangun Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) di SoppengSenin 26 Okt 2020 14:01Ridha Anantidibaca 489 kaliSemua Kategori

Salah satu bentuk dari peran Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) sebagai trade facilitator, Kantor Wilayah Bea Cukai Sulawesi Bagian Selatan bersama dengan Pemerintah Kabupaten Soppeng meresmikan kawasan industri hasil tembakau (KIHT) pertama di Indonesia pada Jumat 16 Oktober 2020.selengkapnya

 Kemenkeu: Bayar Meterai Digital akan Semudah Beli PulsaKemenkeu: Bayar Meterai Digital akan Semudah Beli PulsaKamis 1 Okt 2020 14:42Ridha Anantidibaca 496 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) menyebutkan, cara membayar bea meterai untuk transaksi dan dokumen digital pada tahun depan bisa dilakukan dengan mudah seperti membayar pulsa.selengkapnya

 PKL Kota Bandung Keberatan Ditarik PajakPKL Kota Bandung Keberatan Ditarik PajakRabu 10 Jul 2019 15:11Ridha Anantidibaca 583 kaliSemua Kategori

Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung berencana menarik pajak dari pedagang kaki lima (PKL). Rencana yang sedang dalam tahap kajian itu sontak menuai respon negatif dari sejumlah PKL.selengkapnya

 Kejar Pajak Google Cs, Sri Mulyani Keluarkan Jurus IniKejar Pajak Google Cs, Sri Mulyani Keluarkan Jurus IniKamis 13 Jun 2019 13:43Ridha Anantidibaca 297 kaliSemua Kategori

Pemerintah mengejar pajak Google hingga Facebook. Berbagai cara telah dilakukan, salah satunya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35/PMK.03/2019 tentang Penentuan Bentuk Usaha Tetap (BUT).selengkapnya

 Aturan Baru Pengkreditan PPh Luar Negeri Beri Kepastian kepada Wajib PajakAturan Baru Pengkreditan PPh Luar Negeri Beri Kepastian kepada Wajib PajakSenin 14 Jan 2019 09:17Ridha Anantidibaca 871 kaliSemua Kategori

Regulasi baru terkait pengkreditan pajak penghasilan luar negeri diharapkan memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak (WP) yang telah mendeklarasikan hartanya dalam program pengampunan pajak.selengkapnya

 Ditjen Pajak Rilis Aturan Baru Kredit PPh Luar NegeriDitjen Pajak Rilis Aturan Baru Kredit PPh Luar NegeriSelasa 8 Jan 2019 09:58Ridha Anantidibaca 590 kaliSemua Kategori

Kementerian Keungan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2018 tentang Pelaksanaan Pengkreditan Pajak atas Penghasilan dari Luar Negeri.selengkapnya

 Pemprov DKI Hapus Denda Penunggak PajakPemprov DKI Hapus Denda Penunggak PajakSenin 10 Des 2018 11:20Ridha Anantidibaca 459 kaliSemua Kategori

Untuk mendongkrak realisasi penerimaan pajak daerah menjelang akhir tahun anggaran 2018, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berlakukan pemutihan pajak.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :