Konsensus pajak digital gagal mencapai mufakatKonsensus pajak digital gagal mencapai mufakatSenin 19 Okt 2020 13:09Ridha Anantidibaca 306 kaliSemua Kategori

The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) memberikan kabar tak sedap. Pasalnnya, konsensus pajak digital yang digadang sejak tahun 2019 lalu gagal mencapai mufakat.selengkapnya

 Kesepakatan Pajak Digital G20 Seharusnya Sudah Disetujui Juli 2020Kesepakatan Pajak Digital G20 Seharusnya Sudah Disetujui Juli 2020Selasa 21 Jul 2020 15:05Ridha Anantidibaca 404 kaliSemua Kategori

Negara-negara di dunia terus melakukan pembahasan pajak digital. Selama ini produk digital telah dijual lintas negara sehingga memberikan potensi pajak. Namun sejauh in pembahasan masih terus dilakukan dengan berbagai upaya pendekatan.selengkapnya

 Sri Mulyani: Pembahasan Pajak Digital MandekSri Mulyani: Pembahasan Pajak Digital MandekSelasa 21 Jul 2020 10:02Ridha Anantidibaca 272 kaliSemua Kategori

Menteri Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pembahasan pajak digital di tataran internasional mandek.selengkapnya

 RI & Negara G20 Putar Otak Kejar Pajak Google csRI & Negara G20 Putar Otak Kejar Pajak Google csSelasa 25 Feb 2020 15:32Ridha Anantidibaca 333 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menghadiri pertemuan dengan para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G-20 di Riyadh, Arab Saudi, Minggu (23/2/2020) kemarin. Dalam pertemuan itu salah satunya membahas soal kebijakan pajak perusahaan digital multinasional.selengkapnya

 Pajak meneliti 1,6 juta wajib pajak hasil AEoI senilai Rp 3.684,7 triliun.Pajak meneliti 1,6 juta wajib pajak hasil AEoI senilai Rp 3.684,7 triliun.Senin 24 Feb 2020 10:03Ridha Anantidibaca 487 kaliSemua Kategori

Kantor Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) sudah punya setumpuk data wajib pajak hasil pertukaran data dengan otoritas pajak di negara lain. Data tersebut diperoleh melalui kerjasama Automatic Exchange of Information (AEoI).selengkapnya

 Begini cara pemerintah tarik pajak perusahaan digital asingBegini cara pemerintah tarik pajak perusahaan digital asingSenin 10 Feb 2020 13:39Ridha Anantidibaca 411 kaliSemua Kategori

Strategi pemerintah untuk menarik pajak atas transaksi elektronik dari perusahaan digital asing sudah rampung. Menciptakan level playing field baik antara subjek pajak dalam negeri (SPDN) dan subjek pajak luar negeri (SPLN).selengkapnya

 Sengketa dengan Freeport, DJBC Bakal Review Kebijakan Bea KeluarSengketa dengan Freeport, DJBC Bakal Review Kebijakan Bea KeluarSenin 18 Nov 2019 10:30Ridha Anantidibaca 646 kaliSemua Kategori

Sengketa antara Bea Cukai dengan PT Freeport Indonesia berpotensi menekan pendapatan negara dari penerimaan bea keluar hingga Rp1,8 triliun.selengkapnya

 Indonesia Dapat Akses Informasi WNI di Negara Surga Pajak San MarinoIndonesia Dapat Akses Informasi WNI di Negara Surga Pajak San MarinoRabu 4 Sep 2019 09:01Ridha Anantidibaca 593 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo mengesahkan persetujuan pertukaran informasi untuk keperluan perpajakan antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Republik San Marino. San Marino merupakan negara kecil yang terkenal sebagai surga pajak. Pengesahan kesepakatan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden RI Nomor 54 tahun 2019.selengkapnya

 Relaksasi Pajak Bisa Dorong Sektor Hulu MigasRelaksasi Pajak Bisa Dorong Sektor Hulu MigasSelasa 13 Ags 2019 14:32Ridha Anantidibaca 383 kaliSemua Kategori

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menanggapi rencana relaksasi pemotongan dan pembayaran (PPh) atas pengalihan lain kontraktor berupa uplift atau imbalan lain yang sejenis atau pengalihan kontraktor dari pengalihan participating interest.selengkapnya

 Semangat Indonesia Kejar Pajak Digital hingga ke OsakaSemangat Indonesia Kejar Pajak Digital hingga ke OsakaSelasa 9 Jul 2019 13:52Ridha Anantidibaca 256 kaliSemua Kategori

Peluang pajak dari industri digital masih sulit dikejar. Terutama dari pihak Indonesia yang memiliki 250 juta penduduk ini.selengkapnya

 Impor Barang Konsumsi Harus Jadi Prioritas Pungutan PajakImpor Barang Konsumsi Harus Jadi Prioritas Pungutan PajakSelasa 9 Jul 2019 11:17Ridha Anantidibaca 336 kaliSemua Kategori

Barang-barang konsumsi yang berasal luar negeri atau impor harus menjadi prioritas pemungutan pajak terutama yang bergerak melalui ekonomi digital. Semwntara, di dalam negeri tidak perlu pungutan pajak untuk me dorong Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).selengkapnya

 Ini alasan Pemprov DKI usulkan kenaikan pajak kendaraan baruIni alasan Pemprov DKI usulkan kenaikan pajak kendaraan baruJumat 8 Feb 2019 11:07Ridha Anantidibaca 615 kaliSemua Kategori

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengusulkan kenaikan tarif pajak bea balik nama (BBN) 1 untuk kendaraan baru menjadi 12,5 persen dari harga kendaraan. Tarif pajak saat ini yakni 10%.selengkapnya

 RI Resmi Bisa Lacak dan Rampas Aset Kasus Korupsi & Pajak di SwissRI Resmi Bisa Lacak dan Rampas Aset Kasus Korupsi & Pajak di SwissJumat 8 Feb 2019 10:49Ridha Anantidibaca 564 kaliSemua Kategori

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly dan Menteri Kehakiman Swiss Karin Keller-Sutter baru saja menandatangani perjanjian bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana atau Mutual Legal Assistance (MLA). Bantuan hukum yang dimaksud termasuk melacak hingga merampas aset hasil kejahatan.selengkapnya

 Simak prospek saham Adaro Energy (ADRO) menyongsong keringanan pajakSimak prospek saham Adaro Energy (ADRO) menyongsong keringanan pajakRabu 9 Jan 2019 10:47Ridha Anantidibaca 636 kaliSemua Kategori

Kebijakan keringanan pajak badan memberi sentimen positif bagi kinerja PT Adaro Energy Tbk (ADRO) di tengah harga komoditas batubara yang berpotensi tertekan karena perang dagang AS dan China.selengkapnya

 Target Penerimaan Perpajakan 2019 Naik Tipis Jadi Rp 1.783 TTarget Penerimaan Perpajakan 2019 Naik Tipis Jadi Rp 1.783 TKamis 20 Sep 2018 11:02Ridha Anantidibaca 511 kaliSemua Kategori

Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memberikan persetujuan atas perubahan target penerimaan perpajakan di tahun 2019.selengkapnya

 Setelah Pajak Diturunkan, UMKM Harus Bisa Naik KelasSetelah Pajak Diturunkan, UMKM Harus Bisa Naik KelasJumat 29 Jun 2018 09:23Ridha Anantidibaca 545 kaliSemua Kategori

Kementerian Koperasi dan UKM berharap aturan baru terkait penurunan pajak penghasilan (PPh) UMKM dari 1% menjadi 0,5% dapat mendorong UMKM naik kelas.selengkapnya

 Cegah pajak ganda, Ditjen Pajak kembangan advance pricing agreementCegah pajak ganda, Ditjen Pajak kembangan advance pricing agreementSenin 12 Mar 2018 10:53Ridha Anantidibaca 449 kaliSemua Kategori

Demi mendorong kepastian dalam berusaha di Indonesia, Kementrian Keuangan (Kemkeu) melalui Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) akan mengembangkan advance pricing agreement (APA).selengkapnya

 Pajak PBB Naik 70%, Dewan Minta Warga Tak Bayar DuluPajak PBB Naik 70%, Dewan Minta Warga Tak Bayar DuluRabu 28 Feb 2018 14:43Ridha Anantidibaca 1607 kaliSemua Kategori

Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang tinggi sebesar 70%, meresahkan masyarakat karena sangat memberatkan.selengkapnya

 Penerimaan pajak Januari 2018 tumbuh double digitPenerimaan pajak Januari 2018 tumbuh double digitRabu 31 Jan 2018 14:18Ridha Anantidibaca 855 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengklaim realisasi penerimaan pajak pada satu bulan pertama tahun ini tumbuh dua digit dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan penerimaan pajak yang tinggi di Januari 2018 didorong oleh kenaikan harga komoditas.selengkapnya

 BPHTB dan PBB Masih Jadi Andalan PAD KBBBPHTB dan PBB Masih Jadi Andalan PAD KBBJumat 13 Jan 2017 09:21Ajeng Widyadibaca 1788 kaliSemua Kategori

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan serta Pajak Bumi dan Bangunan masih menjadi andalan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk meraih target pendapatan asli daerah. Hal itu disebabkan terus meningkatnya transaksi jual beli tanah dan bangunan di KBB.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :