Bocorkan Data Peserta Tax Amnesty, Jokowi Ancam Bakal PenjarakanBocorkan Data Peserta Tax Amnesty, Jokowi Ancam Bakal PenjarakanSelasa 9 Ags 2016 11:10Administratordibaca 688 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan negara menjamin sepenuhnya kerahasiaan data peserta program pengampunan pajak atau tax amnesty. Dengan demikian dia meminta seluruh masyarakat akan segera berpartisipasi dalam program ini.selengkapnya

 Jokowi Jamin Kerahasian Data Peserta Tax AmnestyJokowi Jamin Kerahasian Data Peserta Tax AmnestySelasa 9 Ags 2016 10:00Administratordibaca 668 kaliSemua Kategori

Presiden Rebuplik Indonesia, Joko Widodo memastikan, negara menjamin sepenuhnya kerahasiaan data peserta yang terlaporkan selama masa pengampunan pajak digulirkan. Oleh karena itu, Jokowi meminta seluruh masyarakat segera berpartisipasi dalam program ini.selengkapnya

 Presiden Jokowi: Deklarasi Harta Tax Amnesty Baru Rp9,27 TriliunPresiden Jokowi: Deklarasi Harta Tax Amnesty Baru Rp9,27 TriliunSelasa 9 Ags 2016 08:47Administratordibaca 1102 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan hingga saat ini harta yang telah dideklarasikan dalam pelaksanaan amnesty pajak baru mencapai Rp9,27 triliun.selengkapnya

 Presiden Jokowi Tidak Khawatir Gugatan UU Amnesti PajakPresiden Jokowi Tidak Khawatir Gugatan UU Amnesti PajakSelasa 9 Ags 2016 08:35Administratordibaca 738 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak khawatir adanya permohonan pengujian kembali Undang Undang (UU) nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (tax amnesty) atau amnesti pajak ke Mahkamah Konstitusi (MK).selengkapnya

 Bea Cukai Jawa Barat Musnahkan Barang Ilegal Senilai Rp3,2 MiliarBea Cukai Jawa Barat Musnahkan Barang Ilegal Senilai Rp3,2 MiliarKamis 12 Des 2019 14:22Ridha Anantidibaca 623 kaliSemua Kategori

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Jawa Barat memusnahkan puluhan ton pakaian bekas dan ribuan botol minuman keras ilegal dengan sistem coprocessing yang dinilai lebih ramah lingkungan.selengkapnya

 Pemprov Jabar Targetkan Rp 800 M dari Hapus Denda Pajak KendaraanPemprov Jabar Targetkan Rp 800 M dari Hapus Denda Pajak KendaraanJumat 8 Nov 2019 10:29Ridha Anantidibaca 417 kaliSemua Kategori

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jabar memberlakukan pembebasan denda pajak dan pengurangan pokok pajak kendaraan bermotor. Target pendapatan yang dikejar melalui program ini mencapai Rp 800 miliar.selengkapnya

 Simplifikasi Cukai Tembakau Justru Rugikan Penerimaan NegaraSimplifikasi Cukai Tembakau Justru Rugikan Penerimaan NegaraKamis 26 Sep 2019 15:34Ridha Anantidibaca 418 kaliSemua Kategori

Peneliti senior Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, Bayu Kharisma menyoroti usulan yang mendorong penyederhanaan (simplifikasi) tarif cukai hasil tembakau.selengkapnya

 Ridwan Kamil: Tren Transaksi Pajak Kendaraan Via Online NaikRidwan Kamil: Tren Transaksi Pajak Kendaraan Via Online NaikRabu 21 Ags 2019 10:09Ridha Anantidibaca 398 kaliSemua Kategori

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, tren transaksi pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui aplikasi marketplace terus naik. “Pembayaran pajak kendaraan ternyata banyak di aplikasi, dan rangking satunya ada di Tokopedia,” kata dia di Bandung, Selasa, 20 Agustus 2019.selengkapnya

 OJK sasar pembayar pajak besar dan debitur bank jadi emiten tahun iniOJK sasar pembayar pajak besar dan debitur bank jadi emiten tahun iniSelasa 9 Apr 2019 16:13Ridha Anantidibaca 346 kaliSemua Kategori

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyasar pembayar pajak besar, anak perusahaan grup konglomerasi, dan debitur perbankan yang belum go public untuk menjadi emiten pada tahun ini.selengkapnya

 OJK Bidik Wajib Pajak dan Debitur Besar Catat Saham di BEIOJK Bidik Wajib Pajak dan Debitur Besar Catat Saham di BEISenin 8 Apr 2019 11:13Ridha Anantidibaca 787 kaliSemua Kategori

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bakal lebih gencar menggaet emiten-emiten baru. Salah satu caranya adalah dengan bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak dan perbankan.selengkapnya

 Ridwan Kamil Tolak Kota Bekasi Minta Tambah Bagi Hasil Pajak KendaraanRidwan Kamil Tolak Kota Bekasi Minta Tambah Bagi Hasil Pajak KendaraanJumat 5 Apr 2019 09:44Ridha Anantidibaca 575 kaliSemua Kategori

Gubernur Jabar Ridwan Kamil menolak permintaan Wali Kota Bekasi Rahmat Efendy agar dana bagi hasil pajak kendaraan untuk daerah tersebut naik.selengkapnya

 Bea Cukai Jabar Targetkan 7 Kantor Buat Zona IntegritasBea Cukai Jabar Targetkan 7 Kantor Buat Zona IntegritasRabu 30 Jan 2019 11:31Ridha Anantidibaca 942 kaliSemua Kategori

Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Jabar mendapatkan sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015. Sertifikat itu diserahkan langsung oleh Komisaris Utama Lembaga Sertifikasi International Certification Services Managament (ICSM) Indonesia, Tonny Soenanto, di Kantor Kanwil DJBC Jabar, Selasa (29/1).selengkapnya

 Ridwan Kamil: Bayar Pajak Kendaraan Bisa Lewat Minimarket atau E-CommerceRidwan Kamil: Bayar Pajak Kendaraan Bisa Lewat Minimarket atau E-CommerceRabu 19 Des 2018 10:59Ridha Anantidibaca 452 kaliSemua Kategori

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, kembali berinovasi dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor, baik mobil maupun sepeda motor.selengkapnya

 Menunggak Pajak Rp5,1 M, 17 Perusahaan Diberi PeringatanMenunggak Pajak Rp5,1 M, 17 Perusahaan Diberi PeringatanRabu 24 Okt 2018 14:31Ridha Anantidibaca 1083 kaliSemua Kategori

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) mengambil tindakan tegas kepada 17 perusahaan/unit usaha baik yang bergerak di bidang hotel, restoran, dan industri, yang selama ini mengemplang pajak.selengkapnya

 Karawang Bangun Rumah Sakit Paru dari Dana Cukai RokokKarawang Bangun Rumah Sakit Paru dari Dana Cukai RokokJumat 10 Ags 2018 14:54Ridha Anantidibaca 1510 kaliSemua Kategori

Pemerintah Kabupaten Karawang, Jawa Barat memulai pembangunan rumah sakit khusus pasien paru-paru di Desa Baloggandu, Kecamatan Jatisari. Biaya pembangunan bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCT).selengkapnya

 Aset Kreditur Cipaganti Tak Jadi Dikuasai Kantor PajakAset Kreditur Cipaganti Tak Jadi Dikuasai Kantor PajakSenin 13 Nov 2017 09:43Ajeng Widyadibaca 2068 kaliSemua Kategori

Kreditur PT Citra Maharlika Nusantara Corpora Tbk, yang semula bernama Cipaganti Citra Graha, dapat bernapas lega lantaran aset debitor tak jadi dikuasai Kantor Pajak. Pasalnya, hakim pengawas telah mengabulkan permintaan kurator dengan mengeluarkan surat perintah pencoretan sita aset oleh pihak pajak.selengkapnya

 WNA Jadi WNI Harus Bayar PNBP Rp 50 JutaWNA Jadi WNI Harus Bayar PNBP Rp 50 JutaRabu 25 Jan 2017 14:04Ajeng Widyadibaca 1849 kaliSemua Kategori

Warga negara asing (WNA) bisa menjadi warga negara Indonesia (WNI) apabila memenuhi syarat yang salah satunya dengan membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp 50 juta. Namun, paling banyak pintu masuk menjadi WNI adalah dengan perkawinan.selengkapnya

 SRI MULYANI: Desember, Minat Ikut Tax Amnesty Bakal MeningkatSRI MULYANI: Desember, Minat Ikut Tax Amnesty Bakal MeningkatRabu 30 Nov 2016 15:23Ajeng Widyadibaca 729 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berharap minat masyarakat untuk ikut dalam program amnesti pajak (tax amnesty) tahap dua bisa meningkat pada Desember 2016.selengkapnya

 Tunggakan Pajak Google Masih di Saku Menkeu SriTunggakan Pajak Google Masih di Saku Menkeu SriRabu 30 Nov 2016 11:42Ajeng Widyadibaca 519 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengakui, pajak Google Indonesia masih dihitung. Jadi, angkanya belum keluar hingga sekarang. Ah, yang bener bu menteri.selengkapnya

 KPK Dorong 17 Provinsi Manfaakan Aplikasi E-Government Pemprov JabarKPK Dorong 17 Provinsi Manfaakan Aplikasi E-Government Pemprov JabarJumat 25 Nov 2016 14:37Ajeng Widyadibaca 627 kaliSemua Kategori

Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Unit Koordinasi dan Supervisi Bidang Pencegahan, mendorong 17 pemerintah provinsi memberlakukan praktik terbaik pada bidang perencanaan anggaran, penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), pengelolaan pajak kendaraan bermotor (PKB), dan implementasi tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :