Tarif Baru Cukai Rokok (CHT) Mulai Berlaku Awal Tahun DepanTarif Baru Cukai Rokok (CHT) Mulai Berlaku Awal Tahun DepanKamis 24 Okt 2019 10:06Ridha Anantidibaca 410 kaliSemua Kategori

Harga rokok di hampir semua seluruh golongan dipastikan mengalami kenaikan pada awal 2020.selengkapnya

 Revisi VAT Refund Terbit, Ini PerubahannyaRevisi VAT Refund Terbit, Ini PerubahannyaJumat 30 Ags 2019 11:33Ridha Anantidibaca 266 kaliSemua Kategori

Setelah lama ditunggu-tunggu, aturan mengenai pelonggaran Value Added Tax refund atau pengembalian PPN bagi turis akhirnya diterbitkan.selengkapnya

 Kejar Pajak Google Cs, PMK BUT Beri Kepastian HukumKejar Pajak Google Cs, PMK BUT Beri Kepastian HukumSenin 8 Apr 2019 13:52Ridha Anantidibaca 456 kaliSemua Kategori

Aturan baru soal penarikan pajak untuk perusahaan over the top (OTT) yang diluncurkan pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan nomor 35/PMK.03/2019 tentang Badan Usaha Tetap (BUT) diyakini memberikan kepastian hukum untuk mengejar pajak perusahaan Asing. Dalam aturan baru tersebut menekankan, perusahaan asing yang berpusat di negara lain tapi bertransaksi dan memperoleh penghasilan di Indonesselengkapnya

 BKF: Akan ada pajak nail down dalam pertambangan batubaraBKF: Akan ada pajak nail down dalam pertambangan batubaraRabu 26 Des 2018 14:30Ridha Anantidibaca 502 kaliSemua Kategori

Pemerintah segera menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang perlakuan perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam bidang usaha pertambangan batubara.selengkapnya

 Pemprov DKI Siapkan Pergub Larang Penggunaan Kantong PlastikPemprov DKI Siapkan Pergub Larang Penggunaan Kantong PlastikJumat 30 Nov 2018 15:34Ridha Anantidibaca 554 kaliSemua Kategori

Pemprov DKI tengah menyusun Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur larangan penggunaan kantong plastik. Sebagai sampah yang paling banyak diproduksi, plastik dinilai berbahaya karena butuh waktu lama untuk bisa diurai.selengkapnya

 Rebranding Kawasan Berikat, Strategi Bea Cukai Permudah Perizinan EksporRebranding Kawasan Berikat, Strategi Bea Cukai Permudah Perizinan EksporKamis 29 Nov 2018 13:38Ridha Anantidibaca 687 kaliSemua Kategori

Untuk mempermudah legal ekspor-impor, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) melakukan Rebranding Kawasan Berikat. Itu merupakan wilayah bisnis-ekspor impor yang terdiri berbagai sektor bisnis yang dipusatkan dalam suatu kawasan seperti di dekat Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.selengkapnya

 Terbitkan PMK 43/2018, Pemerintah Perbaiki Tata Kelola Piutang PajakTerbitkan PMK 43/2018, Pemerintah Perbaiki Tata Kelola Piutang PajakSenin 28 Mei 2018 10:06Ridha Anantidibaca 521 kaliSemua Kategori

Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 43/PMK.03/2018 tentang Kebijakan Akuntansi Penghapusbukuan Piutang Pajak yang Telah Daluwarsa.selengkapnya

 Ditjen Pajak miliki sistem IT yang canggih untuk dukung pengumpulan pajakDitjen Pajak miliki sistem IT yang canggih untuk dukung pengumpulan pajakSelasa 15 Mei 2018 11:36Ridha Anantidibaca 681 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak akan memiliki senjata baru untuk mendukung pengumpulan pajak. Senjata yang dimaksud adalah sistem teknologi informasi perpajakan atau sistem core tax baru.selengkapnya

 Perluas layanan pajak, Ditjen Pajak gandeng tiga bank BUMNPerluas layanan pajak, Ditjen Pajak gandeng tiga bank BUMNRabu 18 Apr 2018 14:30Ridha Anantidibaca 447 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak menggandeng tiga bank BUMN untuk memperluas layanan pajak dengan menggunakan jasa perbankan.selengkapnya

 Pemangkasan tarif PPh UKM difinalisasiPemangkasan tarif PPh UKM difinalisasiRabu 11 Apr 2018 10:31Ridha Anantidibaca 472 kaliSemua Kategori

Pemerintah berjanji untuk segera memberlakukan pemotongan tarif pajak penghasilan (PPh) final Usaha Kecil Menengah (UKM) dari 1% menjadi 0,5%.selengkapnya

 Penurunan PPh untuk UKM masih difinalisasiPenurunan PPh untuk UKM masih difinalisasiSelasa 10 Apr 2018 12:08Ridha Anantidibaca 366 kaliSemua Kategori

Pemerintah akan segera memberlakukan pemotongan tarif pajak penghasilan (PPh) final Usaha Kecil Menengah (UKM) dari 1% menjadi 0,5%. Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemkeu) mengatakan, aturan tersebut tengah difinalkan.selengkapnya

 Fiskal Tidak Terganggu Pelonggaran Bea Masuk Barang Bawaan PenumpangFiskal Tidak Terganggu Pelonggaran Bea Masuk Barang Bawaan PenumpangJumat 29 Des 2017 14:24Ridha Anantidibaca 717 kaliSemua Kategori

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melonggarkan batas minimum nilai barang bawaan penumpang dari USD250 menjadi USD500 per orang. Hal itu sejalan dengan langkah Kemenkeu yang menerbitkan regulasi baru untuk impor barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut sebagai pengganti PMK Nomor 188/PMK.04/2010.selengkapnya

 Usai Pailit, Peritel Bali Ini Dihadapkan pada Utang PajakUsai Pailit, Peritel Bali Ini Dihadapkan pada Utang PajakSenin 4 Des 2017 14:28Ridha Anantidibaca 2320 kaliSemua Kategori

Sejak diputuskan pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak 9 November 2017, pendiri jaringan ritel di Bali, Hardys, Gede Hardiawan, kini dihadapkan pada piutang pajak dengan angka fantastis.selengkapnya

 Ditjen Pajak sosialisasi PMK 165 ke pengusahaDitjen Pajak sosialisasi PMK 165 ke pengusahaSenin 27 Nov 2017 14:57Ridha Anantidibaca 660 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118/2016 dengan PMK Nomor 165/2017. Revisi PMK ini salah satunya memberi kesempatan lagi bagi wajib pajak (WP) yang tidak ikut amnesti pajak dan bagi peserta amnesti pajak yang belum melaporkan seluruh hartanyaselengkapnya

 Sri Mulyani Janji Data Nasabah Aman Kendati Diintip Petugas PajakSri Mulyani Janji Data Nasabah Aman Kendati Diintip Petugas PajakSelasa 30 Mei 2017 12:20Ajeng Widyadibaca 609 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menjamin data keuangan nasabah yang diintip pegawai pajak bakal aman. Pegawai pajak yang membocorkan informasi atau data keuangan nasabah atau masyarakat terancam dengan sanksi pidana dan denda.selengkapnya

 Draf Perppu untuk Buka Data Nasabah Bank Sudah RampungDraf Perppu untuk Buka Data Nasabah Bank Sudah RampungJumat 24 Feb 2017 11:03Ajeng Widyadibaca 895 kaliSemua Kategori

OJK mengklaim tak ada lagi penolakan dari pelaku industri perbankan terkait kebijakan tersebut. “Kan ini sudah (kesepakatan) internasional semuanya,” kata Mulya Siregar.selengkapnya

 ESDM dan Kemkeu belum sepakat soal pajak KKKSESDM dan Kemkeu belum sepakat soal pajak KKKSJumat 16 Des 2016 10:16Ajeng Widyadibaca 685 kaliSemua Kategori

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) belum juga menerbitkan revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Perpajakan Bagi Industri Hulu Migas. Alasannya karena Kementerian Keuangan belum sependapat dengan ESDM.selengkapnya

 Revisi PP79/2010 Alot,Wamen Candra Lobi Menkeu AniRevisi PP79/2010 Alot,Wamen Candra Lobi Menkeu AniJumat 16 Des 2016 09:50Ajeng Widyadibaca 637 kaliSemua Kategori

Arcandra mengakui, belum kelarnya revisi hingga kini, lantaran kuatnya beda pendapat antara Kementerian ESDM dengan Kementerian Keuangan.selengkapnya

 Industri Perfilman Nasional Butuh Insentif PajakIndustri Perfilman Nasional Butuh Insentif PajakSenin 31 Okt 2016 12:43Administratordibaca 774 kaliSemua Kategori

Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Triawan Munaf mengatakan, industri perfilman nasional sampai saat ini masih jauh dari kata maju. Belum adanya insentif dari pemerintah menjadi salah satu penyebabnya.selengkapnya

 Luhut Pastikan Sri Mulyani Cs Sepakat Revisi Aturan Pajak MigasLuhut Pastikan Sri Mulyani Cs Sepakat Revisi Aturan Pajak MigasSelasa 6 Sep 2016 18:29Administratordibaca 711 kaliSemua Kategori

Pelaksana tugas‎ (Plt) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Luhut Binsar Pandjaitan memastikan tarik menarik antara pihaknya dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri MulyaniIndrawati terkait revisi Peraturan Pemerintah (PP) No 79/2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi telah selesai.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :