Biaya Balik Nama Gratis, Denda Pajak Kendaraan DihapusBiaya Balik Nama Gratis, Denda Pajak Kendaraan DihapusJumat 25 Nov 2016 14:03Ajeng Widyadibaca 1414 kaliSemua Kategori

Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah (UP3AD) atau Samsat Kota Solo menggratiskan bea balik nama dan penghapusan denda pajak kendaraan. Kebijakan tersebut, sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) No. 46/2016 tentang Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor bagi kendaraan di Provinsi Jawa Tengah (Jateng).selengkapnya

 Usai Lebaran, Jokowi Panggil Pengusaha BermasalahUsai Lebaran, Jokowi Panggil Pengusaha BermasalahSenin 4 Jul 2016 11:26Administratordibaca 782 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo (Jokowi), punya senjata ampuh pasca aturan Tax Amnesty atau pengampunan pajak disahkan menjadi undang-undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Nama-nama pengusaha bermasalah terkait perpajakan, diakui Jokowi telah dikantonginya.selengkapnya

 Tak Bayar Pajak, Nomor Pelat Kendaraan Akan DiblokirTak Bayar Pajak, Nomor Pelat Kendaraan Akan DiblokirJumat 27 Jul 2018 14:53Ridha Anantidibaca 424 kaliSemua Kategori

Plt Kepala Unit Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (UP PKB BBNKB) Jakarta Timur, Wigat Prasetyo, mengatakan, para penunggak pajak kendaraan yang terjaring razia pajak diberi kesempatan untuk melunasi pajaknya di lokasi razia atau membuat perjanjian pelunasan.selengkapnya

 Sri Mulyani: Keputusan Dirjen Pajak Baru Tunggu Surat PresidenSri Mulyani: Keputusan Dirjen Pajak Baru Tunggu Surat PresidenKamis 30 Nov 2017 13:48Ridha Anantidibaca 519 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menyatakan, pengumuman nama Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak baru masih harus menunggu Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sementara pembahasan Dirjen Pajak sudah dilakukan Tim Penilai Akhir (TPA) sejak Rabu kemarin (29/11/2017).selengkapnya

 DJP Jateng II Kantongi Nama Baru Pengemplang PajakDJP Jateng II Kantongi Nama Baru Pengemplang PajakJumat 3 Jun 2016 13:31Administratordibaca 1462 kaliSemua Kategori

Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jendral Pajak (DJP) Jateng II mengantongi nama-nama baru pengemplang pajak di Jateng yang layak untuk dilakukan penyanderaan (gijzeling). Namun, untuk penyanderaan masih menunggu izin dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Kepala Kanwil DJP Jateng II, Lusiani, mengatakan DJP Jateng membawahi sebanyak 12 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama. Rata-rata dari 12 KPPselengkapnya

 Dirjen Pajak Akan Klarifikasi WNI di Panama PapersDirjen Pajak Akan Klarifikasi WNI di Panama PapersSabtu 16 Apr 2016 15:50Administratordibaca 932 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi akan mengklarifikasi nama-nama WNI yang tercantum dalam dokumen Panama Papers. Klarifikasi itu dilakukan dengan terlebih dulu menelusuri nama-nama yang ada dalam dokumen tersebut serta kewajiban perpajakannya. "Klarifikasi ini belum tentu karena mereka bersalah. Kita ada 'rule'nya sendiri, kalau memang harus membayar,selengkapnya

 Jokowi Sudah Punya Nama-Nama Sebelum Panama Papers BocorJokowi Sudah Punya Nama-Nama Sebelum Panama Papers BocorJumat 8 Apr 2016 15:01Administratordibaca 1374 kaliSemua Kategori

residen Joko Widodo (Jokowi) mengaku sudah memiliki data-data warga negara Indonesia (WNI) yang menyimpan uangnya di luar negeri untuk menghindari pajak sebelum pada akhirnya data-data tersebut bocor melalui Panama Papers. "Sebelum Panama pun saya sudah punya satu bundle nama-nama," kata Jokowi dalam rapat kerja bersama para kepala daerah hasil pilkada serentak 2015, di Istana Negara, Jakartaselengkapnya

 Kabar Gembira! Penghapusan Denda Bea Balik Nama DiperpanjangKabar Gembira! Penghapusan Denda Bea Balik Nama DiperpanjangJumat 21 Des 2018 10:57Ridha Anantidibaca 587 kaliSemua Kategori

Penghapusan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) DKI Jakarta diperpanjang hingga akhir tahun.selengkapnya

 Permudah Traveler, Bea Cukai Makassar Kenalkan Electronic Customs DeclarationPermudah Traveler, Bea Cukai Makassar Kenalkan Electronic Customs DeclarationJumat 12 Apr 2019 10:35Ridha Anantidibaca 306 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terus memberikan kemudahan bagi para traveler atau masyarakat yang hendak ke Indonesia dengan membawa barang bawaan dari luar negeri, seperti batas pembebasan barang bawaan penumpang dinaikkan menjadi USD500 per penumpang yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barangselengkapnya

 LP3I kembangkan aplikasi penghitungan pajak bagi UKMLP3I kembangkan aplikasi penghitungan pajak bagi UKMSelasa 30 Okt 2018 13:41Ridha Anantidibaca 1204 kaliSemua Kategori

Politeknik Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Profesi Indonesia (LP3I) Jakarta telah mengembangkan aplikasi penghitungan pajak bagi Usaha Kecil Menengah (UKM), sebuah karya inovasi teknologi yang kemudian meraih penghargaan dari Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti).selengkapnya

 Pengawasan Data Transaksi Perpajakan Makin KetatPengawasan Data Transaksi Perpajakan Makin KetatRabu 8 Jul 2020 13:49Ridha Anantidibaca 465 kaliSemua Kategori

Pemerintah berupaya meningkatkan keakurasian data perpajakan dengan implementasi Taxpayer Accounting Modul Revenue Accounting System (TPA Modul RAS).selengkapnya

 Bea Cukai Kenalkan Electronic Customs DeclarationBea Cukai Kenalkan Electronic Customs DeclarationJumat 12 Apr 2019 13:34Ridha Anantidibaca 661 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terus memberikan kemudahan bagi para traveler atau masyarakat yang hendak ke Indonesia dengan membawa barang bawaan dari luar negeri. Batas pembebasan barang bawaan penumpang dinaikkan menjadi 500 dolar Amerika Serikat (AS) per penumpang.selengkapnya

 Aplikasi E-SPOP, Permudah Wajib Pajak Urus PBBAplikasi E-SPOP, Permudah Wajib Pajak Urus PBBSelasa 15 Mei 2018 14:21Ridha Anantidibaca 1321 kaliSemua Kategori

Usai membuka Pekan Panutan Pembayaran PBB 2018 Walikota Semarang Hendrar Prihadi meluncurkan aplikasi ‘E-SPOP’ atau surat pemberitahuan objek pajak online di Hall Balaikota Semarang, Senin 14 Mei 2018.selengkapnya

 Pajak Sedan Akan Turun, Meramaikan Transportasi Berbasis Aplikasi?Pajak Sedan Akan Turun, Meramaikan Transportasi Berbasis Aplikasi?Senin 16 Apr 2018 14:30Ridha Anantidibaca 419 kaliSemua Kategori

Pemerintah berencana untuk menurunkan pajak sedan dan kini aturan tersebut sedang digodok. Hal ini dilakukan guna membuat industri otomotif Indonesia semakin berkembang.selengkapnya

 Bantu Ekonomi, Grab Indonesia ‎Minta Keringanan PajakBantu Ekonomi, Grab Indonesia ‎Minta Keringanan PajakJumat 5 Ags 2016 09:13Administratordibaca 1530 kaliSemua Kategori

Sejak menjamurnya aplikasi penyedia jasa ‎transportasi online, seperti Gojek, Grab, Uber, dan lainnya, masyarakat merasa terbantu untuk mendapatkan transportasi yang layak dengan standar keamanan cukup baik. Kehadiran perusahaan pemula (start up) ini sangat membantu perekonomian nasional, terutama dalam penciptaan lapangan kerja.selengkapnya

 Tinder Hindari Pajak ke GoogleTinder Hindari Pajak ke GoogleSenin 22 Jul 2019 16:09Ridha Anantidibaca 392 kaliSemua Kategori

Perusahaan induk Tinder, Match Group, dilaporkan sengaja ingin menghindari bayar pajak ke Google dengan tidak lagi mengandalkannya dalam penjualan aplikasi Tinder. Match Group membuat para penggunannya memasukkan informasi kartu kredit yang pembayarannya langsung ke sistem Tinder.selengkapnya

 Hindari Pajak Google, Tinder Lakukan IniHindari Pajak Google, Tinder Lakukan IniSelasa 23 Jul 2019 11:28Ridha Anantidibaca 242 kaliSemua Kategori

Perusahaan induk Tinder, Match Group, kabarnya sudah tidak lagi mengandalkan Google dalam penjualan aplikasi Tinder. Pasalnya Match Group membangun sistem sendiri yang membuat para penggunanya memasukan informasi kartu kredit untuk pembayaran langsung ke sistem Tinder.selengkapnya

 Dirjen Pajak Imbau Tenggat Pengisian SPT Sebelum 16 Maret 2019Dirjen Pajak Imbau Tenggat Pengisian SPT Sebelum 16 Maret 2019Rabu 6 Mar 2019 14:41Ridha Anantidibaca 519 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengimbau pengisian Surat Ppemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Tahun 2018 untuk wajib pajak sebaiknya sebelum 16 Maret 2019. Imbauan tersebut disampaikan melalui surat elektronik kepada para wajib pajak.selengkapnya

 Pekan Depan OnlinePajak Luncurkan Fitur PajakPartnerPekan Depan OnlinePajak Luncurkan Fitur PajakPartnerSenin 26 Feb 2018 08:59Ridha Anantidibaca 426 kaliSemua Kategori

Masa pelaporan pajak sebentar lagi sudah akan tiba, situasi dimana para Wajib Pajak (WP) memasukkannya sebagai masa genting guna memenuhi kewajiban sebagai warga negara yang baik.selengkapnya

 Perluas Basis Data Perpajakan, DJP Gandeng Go-JekPerluas Basis Data Perpajakan, DJP Gandeng Go-JekJumat 24 Nov 2017 11:07Ridha Anantidibaca 439 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan akan menggandeng perusahaan aplikasi Go-Jek untuk menambah basis data perpajakan dan memetakan potensi digital ekonomi yang saat ini sedang berkembang pesat.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :