Baru seminggu menjabat sebagai Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani langsung 'bersih-bersih' Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016. Total belanja Kementerian/Lembaga (K/L) serta transfer ke daerah dipotong sebesar Rp 133 triliun.selengkapnya

Upaya pengetatan anggaran di kementerian dan lembaga memang untuk jaga-jaga. Ya, jaga-jaga kalau setoran pajak tak sesuai target. Agar defisit tak menjulang maka pemerintah wajib berhemat. Kata wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, defisit anggaran ditetapkan tidak boleh melebihi 3%, sementara penerimaan negara ditarget bisa mencapai Rp 1.539triliun di 2016.selengkapnya

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan upaya menjaga defisit anggaran harus dilakukan sesuai UU, yaitu di bawah tiga persen terhadap PDB, agar pemerintah tidak berutang secara berlebihan.selengkapnya

Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016 terancam melebar lebih dari 3% terhadap PDB. Hal itu terjadi jika program pengampunan pajak alias tax amnesty gagal.selengkapnya

Pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) menyepakati penurunan target penerimaan negara bukan pajak (PNBP) non migas sebesar Rp 10,9 triliun. Dengan begitu, target PNBP nonmigas dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan atau RAPBN-P 2016 menjadi Rp 35,4 triliun, dari sebelumnya di APBN 2016 sebesar Rp 46,3 triliun.selengkapnya

Turunnya target pertumbuhan ekonomi 2016 dari 5,3% menjadi 5,2% tidak memangkas target penerimaan perpajakan. Dalam Rancangan Penerimaan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) 2016, Badan Anggaran (Banggar) DPR memutuskan target penerimaan pajak sebesar Rp 1.527,1 triliun. Nilai tersebut sama seperti usulan pemerintah pertama dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 5,3%. Namun dibandingkan dengan APBNselengkapnya

Seretnya perekonomian nasional membuat Presiden Jokowi tak punya pilihan. Kecuali memotong anggaran di kementerian maupun lembaga (K/L). Kecuali infrastruktur dan pendukung pertumbuhan. Kepastian adanya pemangkasan yang bakal diusulkan dalam RAPBN-P 2016 ini, disampaikan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro. "Pesan Presiden, APBN-P perlu potong belanja," kata Menkeu Bambang di Jakarta, Selasaselengkapnya

Sebagai instrumen kebijakan fiskal pemerintah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mempunyai tiga fungsi utama, yaitu fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. APBN diarahkan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas, dengan indikasi pencapaian turunnya angka kemiskinan, rendahnya ketimpangan dan pengangguran, serta meningkatnya kualitas SDM hingga pembangselengkapnya

Kementerian Keuangan kembali menyindir tax ratio Indonesia yang termasuk kecil di dunia. Padahal, uang pajak dibutuhkan ke dalam anggaran negara agar negara dapat memutar uang tersebut lewat investasi.selengkapnya

Penerimaan pajak di Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jendral Pajak (DJP) Jawa Tengah II dari Januari sampai 14 Maret 2019 mencapai Rp 2,1 triliun. Nilai tersebut mencapai 13,73 persen dari total target penerimaan perpajakan DJP Jateng II sepanjang 2019 yang ditetapkan Rp 13,9 triliun.selengkapnya

Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengungkapkan, ada permasalahan utama yang dihadapi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan yang berimbas pada upaya mengejar target. Persoalan itu adalah sulitnya DJP mendapatkan akses Nomor Induk Kependudukan (NIK) demi kepentingan pajak.selengkapnya

Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengungkapkan, ada permasalahan utama yang dihadapi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan yang berimbas pada upaya mengejar target. Persoalan itu adalah sulitnya DJP mendapatkan akses Nomor Induk Kependudukan (NIK) demi kepentingan pajak.selengkapnya

Pemerintah menjanjikan beberapa fasilitas pengampunan pajak atau tax amnesty bagi siapapun yang sudah mendaftar dan membayar uang tebusan sesuai dengan prosedur pada Undang-undang Tax Amnesty.selengkapnya

Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jendral Pajak (DJP) Jateng II mengantongi nama-nama baru pengemplang pajak di Jateng yang layak untuk dilakukan penyanderaan (gijzeling). Namun, untuk penyanderaan masih menunggu izin dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Kepala Kanwil DJP Jateng II, Lusiani, mengatakan DJP Jateng membawahi sebanyak 12 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama. Rata-rata dari 12 KPPselengkapnya

Dalam kunjungan yang kedua kali ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di bulan Maret 2016 ini, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa ia dukung penuh (DJP) dalam mensukseskan Tahun Penegakan Hukum Pajak 2016 dan mengamankan peenrimaan pajak. "Sudah dua kali (berkunjung ke DJP) berarti dukungan penuh," ucap Jokowi di Gedung Utama Kantor Pusat DJP, Jakarta (Selasa, 29/3)selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menegaskan bahwa tiga oknum pegawai DJP yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), telah diberhentikan Tidak Dengan Hormat sejak 1 Agustus 2014. Ketiga tersangka berinisial HES, ICN, dan SR terkait atas kasus pemerasan kepada Wajib Pajak (WP). Kasus ini telah didahului dari hasil kerja sama internal DJP danselengkapnya

Semangat dan tekad pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak boleh saja besar. Namun apa daya, semangat tekad yang besar tersebut tak sebanding dengan hasil yang didapat.selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara (Suluttenggomalut) menggenjot penerimaan pajak di sisa dua bulan terakhir guna mencapai realisasi penerimaan pajak minimal 82% dari target Rp10,3 triliun pada tahun ini.selengkapnya

Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengatakan bahwa pemerintah masih menyusun atau menghitung Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2016. Namun, dikatakannya pemerintah masih optimis terhadap target penerimaan negara di tahun ini meskipun harus realistis.selengkapnya

Batas pelaporan SPT Tahunan wajib pajak (WP) orang pribadi telah berakhir pada 31 Maret 2019. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat ada 5,7 juta masyarakat yang belum melaporkan kewajiban pajaknya.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya