Kini Wajib Pajak Tak Bisa Lagi Sembunyikan HartaKini Wajib Pajak Tak Bisa Lagi Sembunyikan HartaRabu 10 Ags 2016 12:55Administratordibaca 1441 kaliSemua Kategori

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengawasan Pajak Kementerian Keuangan Puspita Wulandari mengatakan, wajib pajak tidak memiliki waktu lagi buat menyembunyikan harta. Alasannya Indonesia akan segera bergabung dengan era keterbukaan informasi perbankan dan perpajakan dalam waktu dekat.selengkapnya

 Dirjen Pajak Beri Kelonggaran Pendaftaran Lembaga KeuanganDirjen Pajak Beri Kelonggaran Pendaftaran Lembaga KeuanganKamis 1 Mar 2018 15:15Ridha Anantidibaca 669 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memundurkan batas waktu pendaftaran lembaga keuangan terkait kebijakan Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan menjadi 31 Maret 2018. Sebelumnya, batas waktu pendaftaran adalah akhir Februari 2018.selengkapnya

 Laporan SPT via e-Filing Lampaui TargetLaporan SPT via e-Filing Lampaui TargetSenin 2 Mei 2016 18:40Administratordibaca 1527 kaliSemua Kategori

Setelah memundurkan batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak, Direktorat jenderal Pajak (DJP) berhasil menembus target. Sebelumnya batas waktu penyampaian SPT via elektronik alias e-filing adalah akhir Maret 2016, kemudian diperpanjang menjadi akhir April 2016 kemarin.selengkapnya

 Diteken Jokowi, pajak gross split segera terbitDiteken Jokowi, pajak gross split segera terbitKamis 28 Des 2017 14:58Ridha Anantidibaca 429 kaliSemua Kategori

Batas waktu pengembalian dokumen lelang Wilayah Kerja (WK) Migas tahun 2017 tinggal hitungan hari. Pemerintah menetapkan batas waktu pengembalian dokumen lelang pada 31 Desember 2017.selengkapnya

 Tunggu Aturan Baru, Pengusaha Usul Perpu Perpanjangan Tax AmnestyTunggu Aturan Baru, Pengusaha Usul Perpu Perpanjangan Tax AmnestyKamis 25 Ags 2016 07:06Administratordibaca 871 kaliSemua Kategori

Kalangan pengusaha mengakui belum mengikuti program pengampunan pajak atau amnesti pajak (tax amnesty) karena masih membutuhkan waktu untuk mempelajarinya dan menunggu tambahan aturan baru dari pemerintah. Selain itu, pengusaha mengusulkan perpanjangan waktu pelaksanaan program tersebut yang direncanakan rampung akhir Maret tahun depan.selengkapnya

 Investment Allowance Resmi Diterbitkan, Ini Daftar 45 Industri yang BerhakInvestment Allowance Resmi Diterbitkan, Ini Daftar 45 Industri yang BerhakRabu 18 Mar 2020 14:55Ridha Anantidibaca 328 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akhirnya resmi mengeluarkan ketentuan teknis mengenai investment allowance.selengkapnya

 DJP Ingatkan Wajib Pajak Isi Surat Pemberitahuan TahunanDJP Ingatkan Wajib Pajak Isi Surat Pemberitahuan TahunanSenin 2 Mar 2020 15:16Ridha Anantidibaca 919 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan telah mengirim surat elektronik kepada 11 juta Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) untuk segera menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan sebelum batas waktu terakhir. Batas waktu penyampaian pajak tahunan ialah 31 Maret 2020.selengkapnya

 Kemenkeu Keluarkan Aturan Pencabutan E-CommerceKemenkeu Keluarkan Aturan Pencabutan E-CommerceSelasa 16 Apr 2019 13:22Ridha Anantidibaca 389 kaliSemua Kategori

Pemerintah akhirnya menerbitkan PMK No.31/PMK.010/2019 setelah memutuskan menarik aturan perlakukan perpajakan bagi e-commmerce.selengkapnya

 Jokowi Resmi Tambah Beban Pajak FreeportJokowi Resmi Tambah Beban Pajak FreeportRabu 8 Ags 2018 15:02Ridha Anantidibaca 381 kaliSemua Kategori

Pemerintah akhirnya resmi menambah kewajiban pajak untuk PT Freeport Indonesia dan perusahaan pertambangan mineral lainnya.selengkapnya

 Terapkan Pengawasan Berbasis Risiko, WP Tak Patuh Bakal DitindakTerapkan Pengawasan Berbasis Risiko, WP Tak Patuh Bakal DitindakSenin 16 Sep 2019 14:30Ridha Anantidibaca 302 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak akhirnya menerapkan pengawasan kepatuhan berbasis risiko atau compliance risk management (CRM)selengkapnya

 Pajak akan periksa WP yang tidak ikut amnestiPajak akan periksa WP yang tidak ikut amnestiJumat 10 Feb 2017 10:45Ajeng Widyadibaca 1128 kaliSemua Kategori

Batas waktu pelaksanaan amnesti pajak hampir berakhir. Jika dihitung mundur, program amnesti atau pengampunan pajak akan berakhir 48 hari lagi. Dengan makin dekatnya batas waktu tersebut, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengaku mulai bersiap-siap memeriksa wajib pajak (WP) yang tidak mengikuti program ini.selengkapnya

 Marak Penipuan, Ini Imbauan Ditjen PajakMarak Penipuan, Ini Imbauan Ditjen PajakSelasa 27 Ags 2019 14:57Ridha Anantidibaca 329 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak akhirnya membuka suara sehubungan dengan maraknya penipuan yang mengatasnamakan institusi tersebut.selengkapnya

 Revisi VAT Refund Terbit, Ini PerubahannyaRevisi VAT Refund Terbit, Ini PerubahannyaJumat 30 Ags 2019 11:33Ridha Anantidibaca 241 kaliSemua Kategori

Setelah lama ditunggu-tunggu, aturan mengenai pelonggaran Value Added Tax refund atau pengembalian PPN bagi turis akhirnya diterbitkan.selengkapnya

 Keberhasilan Tax Amnesty di Indonesia Akibat Panama Papers?Keberhasilan Tax Amnesty di Indonesia Akibat Panama Papers?Sabtu 18 Feb 2017 10:38Ajeng Widyadibaca 626 kaliSemua Kategori

Peluang waktu yang terbatas pada kelompok pembayar pajak tertentu untuk membayar sejumlah nominal tertentu dan dalam kurun waktu tertentu berupa pengampunan kewajiban pajak (tax amnesty) yang berkaitan dengan masa pajak sebelumnya atau periode tertentu tanpa ada kekhawatiran akan adanya hukum pidana merupakan pengertian dari pengampunan pajak.selengkapnya

 OJK Minta Instrumen Keuangan Repatriasi Pajak DisempurnakanOJK Minta Instrumen Keuangan Repatriasi Pajak DisempurnakanJumat 22 Jul 2016 21:59Administratordibaca 758 kaliSemua Kategori

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad menilai, industri keuangan memiliki waktu tiga tahun untuk menyempurnakan instrumen keuangan yang dapat menampung dana repatriasi amnesti pajak. Hal ini dimaksudkan agar dana tersebut dapat ditahan di dalam negeri dalam waktu lebih dari tiga tahun.selengkapnya

 Instrumen Repatriasi Harus DisempurnakanInstrumen Repatriasi Harus DisempurnakanAhad 24 Jul 2016 13:46Administratordibaca 630 kaliSemua Kategori

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad menilai, industri keuangan memiliki waktu tiga tahun untuk menyempurnakan instrumen keuangan yang dapat menampung dana repatriasi amnesti pajak. Hal ini dimaksudkan agar dana tersebut dapat ditahan di dalam negeri dalam waktu lebih dari tiga tahun.selengkapnya

 Dinilai Menabrak UU PPN, Ini Penjelasan Ditjen Pajak terkait PMK Pajak E-CommerceDinilai Menabrak UU PPN, Ini Penjelasan Ditjen Pajak terkait PMK Pajak E-CommerceKamis 17 Jan 2019 10:48Ridha Anantidibaca 414 kaliSemua Kategori

Pemerintah akhirnya menjelaskan keputusan mereka yang mewajibkan seluruh penyedia platform e-commerce untuk menjadi pengusaha kena pajak (PKP).selengkapnya

 Pengawasan Pajak Berbasis CRM Mulai DiterapkanPengawasan Pajak Berbasis CRM Mulai DiterapkanSenin 16 Sep 2019 15:08Ridha Anantidibaca 366 kaliSemua Kategori

Setelah menunggu beberapa lama, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak akhirnya menerapkan pengawasan kepatuhan berbasis risiko atau compliance risk management (CRM).selengkapnya

 Hashtag Stop Bayar Pajak, Ini Penjelasan JokowiHashtag Stop Bayar Pajak, Ini Penjelasan JokowiSelasa 30 Ags 2016 20:45Administratordibaca 1140 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya memberikan penjelasan tentang polemik soal kebijakan tax amnesty yang belakangan ini menjadi viral di jejaring sosial media.selengkapnya

 Siap-siap harga mobil dan motor terkerek, pajak BBN-KB Jakarta naik jadi 12,5%Siap-siap harga mobil dan motor terkerek, pajak BBN-KB Jakarta naik jadi 12,5%Selasa 12 Nov 2019 15:30Ridha Anantidibaca 334 kaliSemua Kategori

Setelah lama digembor-gemborkan, akhirnya Pemerintah Provinisi DKI Jakarta mengerek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) kendaran bermotor.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :