PPnBM 100% Segera Berakhir Mei 2021, tapi Masih Ada Relaksasi LanjutanPPnBM 100% Segera Berakhir Mei 2021, tapi Masih Ada Relaksasi LanjutanJumat 28 Mei 2021 11:39Ridha Anantidibaca 483 kaliSemua Kategori

Relaksasi Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) hingga 100% akan segera berakhir pada Mei 2021 ini. Tapi tenang, bagi yang belum mendapat kesempatan membeli mobil baru, masih ada relaksasi lanjutan.selengkapnya

 Soal Pajak `Cerai` dengan Kemenkeu Sudah Ada dalam RUU KUPSoal Pajak `Cerai` dengan Kemenkeu Sudah Ada dalam RUU KUPJumat 5 Apr 2019 14:00Ridha Anantidibaca 651 kaliSemua Kategori

Pengamat pajak dari DDTC Darussalam menyebutkan, pemisahan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan Kementerian Keuangan sudah ada dalam Revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).selengkapnya

 DJP Pastikan Tak Ada Tempat untuk Penghindaran Pajak di Luar NegeriDJP Pastikan Tak Ada Tempat untuk Penghindaran Pajak di Luar NegeriKamis 31 Jan 2019 13:48Ridha Anantidibaca 419 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) telah memenuhi syarat untuk pertukaran informasi data perpajakan atau automatic exchange of information (AEoI). Sedikitnya, ada empat persyaratan yang diajukan dalam AEoI.selengkapnya

 Adaro sepakat ada insentif pajak tambahan jika DHE ditaruh di bank dalam negeriAdaro sepakat ada insentif pajak tambahan jika DHE ditaruh di bank dalam negeriRabu 21 Nov 2018 09:59Ridha Anantidibaca 599 kaliSemua Kategori

PT Adaro Energy Tbk (ADRO) sudah sejak lama menyimpan dana hasil ekspor di dalam negeri. Pihaknya juga sepakat jika ada insentif tambahan bila perusahaan menyimpan dana hasil ekspornya di bank dalam negeri. Seperti diketahui, pemeriuntah akan memberikan insentif pajak bagi perusahaan yang menyimpa DHE di bank dalam negeri.selengkapnya

 Tak Ada Lagi Bebas Bea Masuk Saat Beli Barang Impor Via E-CommerceTak Ada Lagi Bebas Bea Masuk Saat Beli Barang Impor Via E-CommerceKamis 5 Apr 2018 11:25Ridha Anantidibaca 1895 kaliSemua Kategori

Pemerintah menghilangkan de minimus value atau pembebasan nilai bea masuk atau nilai cukai dengan batas tertentu atas barang impor yang dibeli melalui e-commerce. Hal ini dilakukan sebagai langkah proteksi membanjirnya barang-barang impor masuk ke Tanah Air, karena kini sudah ada Pusat Logistik Berikat (PLB) khusus e-commerce.selengkapnya

 BKF: Tak Ada Pajak Tambahan Bagi UKM yang Jualan di MedsosBKF: Tak Ada Pajak Tambahan Bagi UKM yang Jualan di MedsosKamis 1 Feb 2018 13:44Ridha Anantidibaca 397 kaliSemua Kategori

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Suahasil Nazara menegaskan tidak ada jenis pajak baru dalam pengaturan atas pemajakan transksi online. Itu artinya, pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang memanfaatkan media sosial (medsos) tidak dibebani pajak tambahan.selengkapnya

 Kemenkeu: Tak Ada Perbedaan Pajak Konvensional dan OnlineKemenkeu: Tak Ada Perbedaan Pajak Konvensional dan OnlineRabu 13 Des 2017 13:52Ridha Anantidibaca 581 kaliSemua Kategori

Pemerintah berjanji akan adil menerapkan pajak terhadap transaksi elektronik (e-commerce) sehingga tidak ada kesenjangan antara pelaku usaha konvensional maupun digital.selengkapnya

 Ada Enam Variabel Menentukan Tingkat Kepatuhan Bayar PajakAda Enam Variabel Menentukan Tingkat Kepatuhan Bayar PajakRabu 22 Feb 2017 09:42Ajeng Widyadibaca 600 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal Pajak, Ken Dwijugiasteadi ‎mengungkapkan ada enam variabel yang membuat masyarakat tidak patuh membayar pajak.selengkapnya

 Ada Demo, Kantor Pajak Tetap Layani Tax AmnestyAda Demo, Kantor Pajak Tetap Layani Tax AmnestyJumat 4 Nov 2016 12:58Administratordibaca 680 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memastikan tetap membuka pelayanan dan pendaftaran program pengampunan pajak (tax amnesty) meski ada demo besar oleh sejumlah organisasi masyarakat (ormas), hari ini (4/11/2016). Artinya, operasional atau pelayanan di kantor kusat, kantor wilayah (kanwil), dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di DKI Jakarta tetap berjalan normal.selengkapnya

 Dirjen Pajak: Tak Ada Namanya Pengemplang PajakDirjen Pajak: Tak Ada Namanya Pengemplang PajakSelasa 3 Mei 2016 19:08Administratordibaca 1649 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Ken Dwijugiasteadi mengatakan, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Tax Amnesty atau Pengampunan Pajak bukan ditujukan untuk pengemplang pajak. Sebab, menurutnya tidak ada orang yang mengemplang pajak. Menurutnya, kalaupun banyak wajib pajak (WP) yang tidak melaporkan harta yang dimilikinya secara benar, hal itu mungkin dilakukan atas dasar ketidaksengajaan.selengkapnya

 Ditawari Tax Amnesty, Anang Hermansyah: Tak Ada Artis PenjahatDitawari Tax Amnesty, Anang Hermansyah: Tak Ada Artis PenjahatRabu 24 Ags 2016 14:32Administratordibaca 1026 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak kembali menggelar sosialisasi pengampunan pajak. Kali ini pengenalan tax amnesty itu ditujukan kepada Ikatan Manajer Artis Indonesia (Imarindo) dan sejumlah artis. Ketua Imarindo Nanda Persada mengatakan selama ini artis banayk yang takut dengan pegawai pajak.selengkapnya

 Artis Jarang Ada yang Bayar Pajak Karena Kurang WawasanArtis Jarang Ada yang Bayar Pajak Karena Kurang WawasanRabu 24 Ags 2016 10:32Administratordibaca 1145 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan saat ini gencar menambah pendapatan negara dari program pengampunan pajak. Kali ini pemerintah menyasar profesi artis yang selama ini sering luput.selengkapnya

 Ada Insentif, Asuransi Buru Sukuk NegaraAda Insentif, Asuransi Buru Sukuk NegaraKamis 19 Mei 2016 15:19Administratordibaca 926 kaliSemua Kategori

Rencana pemerintah memberikan insentif pajak instrumen surat utang pemerintah berbasis syariah alias sukuk disambut para pelaku bisnis asuransi syariah. Insentif berupa keringanan pajak penghasilan (PPh) final atas imbal hasil investasi di sukuk dapat mendongkrak porsi investasi sukuk di industri asuransi syariah.selengkapnya

 Ada Rapat dengan Presiden, Menteri Susi Gagal MudikAda Rapat dengan Presiden, Menteri Susi Gagal MudikSabtu 10 Des 2016 11:10Ajeng Widyadibaca 956 kaliSemua Kategori

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti harus rela memundurkan jadwal mudik ke kampung halamannya di Pangandaran, Jawa Barat (Jabar), dari seharusnya sore ini (9/12/2016) menjadi besok pagi. Alasannya, Menteri Susi harus menghadiri rapat terbatas soal program pengampunan pajak (tax amnesty) dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara hari ini.selengkapnya

 Pengusaha ke Sri Mulyani: Mungkin Nggak Ada Tax Amnesty Lagi?Pengusaha ke Sri Mulyani: Mungkin Nggak Ada Tax Amnesty Lagi?Jumat 2 Ags 2019 15:18Ridha Anantidibaca 423 kaliSemua Kategori

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia berharap pemerintah kembali menggelar pengampunan pajak atau tax amnesty. Pertanyaan itu terlontar dari mulut Ketua Umum Kadin Rosa Roeslani saat menjadi pembawa acara Kadin Talk, dan narasumbernya adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.selengkapnya

 Jokowi: Masih Ada Uang Gede Di Luar NegeriJokowi: Masih Ada Uang Gede Di Luar NegeriSelasa 6 Des 2016 10:00Ajeng Widyadibaca 735 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo menilai dana repatriasi yang berhasil dijaring dari program pengampunan pajak atau tax amnesty tahap I sebesar Rp 143 triliun masih sangat kecil. Capaian itu tidak sebanding dengan besarnya uang milik masyarakat yang disimpan di luar negeri, yang besarnya mencapai Rp 11.000 triliun.selengkapnya

 Ada Sanksi, Pembetulan SPT atau Tax Amnesty Harus JujurAda Sanksi, Pembetulan SPT atau Tax Amnesty Harus JujurRabu 31 Ags 2016 20:17Administratordibaca 4224 kaliSemua Kategori

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 11 Tahun 2016 tidak hanya menegaskan bahwa masyarakat berpenghasilan rendah tidak perlu ikut program pengampunan pajak (tax amnesty). Aturan ini juga memperjelas wajib pajak yang sudah taat membayar pajak atas penghasilannya juga bisa tidak perlu ikut program ini.selengkapnya

 Mungkinkah Ada Tax Amnesty Lagi? Sri Mulyani: Kita PertimbangkanMungkinkah Ada Tax Amnesty Lagi? Sri Mulyani: Kita PertimbangkanJumat 2 Ags 2019 15:24Ridha Anantidibaca 849 kaliSemua Kategori

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan Roeslani, bertanya ke Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, apakah tax amnesty alias pengampunan pajak bisa digelar lagi? Pasalnya, kata Rosan, di negara lain tax amnesty bisa 2 atau 3 kali.selengkapnya

 Dampak tax holiday, Ditjen Pajak: Setidaknya ada Rp 200 triliun investasi baru 2019Dampak tax holiday, Ditjen Pajak: Setidaknya ada Rp 200 triliun investasi baru 2019Kamis 25 Okt 2018 09:53Ridha Anantidibaca 735 kaliSemua Kategori

Kebijakan tax holiday atau penghapusan Pajak Penghasilan (PPH) Badan yang diresmikan April lalu, telah berhasil menggaet 8 investasi baru. Dengan nilai investasi sebesar Rp 161 triliun.selengkapnya

 Dirjen Pajak Kirim Pizza ke 66 KPP, Ada Apa?Dirjen Pajak Kirim Pizza ke 66 KPP, Ada Apa?Jumat 5 Jan 2018 15:08Ridha Anantidibaca 406 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) mengirim pizza ke 66 Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Hal ini berkaitan dengan janji Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk mengirim pizza kepada KPP yang mampu mencapai target.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :