Ditjen Pajak: Dapat Penghasilan di Indonesia Harus Bayar PajakDitjen Pajak: Dapat Penghasilan di Indonesia Harus Bayar PajakSenin 8 Jan 2018 11:23Ridha Anantidibaca 305 kaliSemua Kategori

Ditjen Pajak menegaskan setiap perusahaan atau orang pribadi yang memperoleh penghasilan di Indonsia harus tunduk dengan regulasi perpajakan yang berlaku.selengkapnya

 Pengamat: Transaksi e-commerce harus kena pajakPengamat: Transaksi e-commerce harus kena pajakRabu 27 Des 2017 09:20Ridha Anantidibaca 526 kaliSemua Kategori

Pengamat Pajak Danny Darussalam Tax Center Darussalam menegaskan transaksi e-commerce harus kena pajak. Sebagaimana berlaku pada transaksi konvensional.selengkapnya

 Tax Amnesty Harus Kejar Pajak Perusahaan AsingTax Amnesty Harus Kejar Pajak Perusahaan AsingJumat 23 Sep 2016 09:08Administratordibaca 438 kaliSemua Kategori

Anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka menekankan kepada Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani agar dalam pelaksanaan Undang-undang Tax Amnesty tidak menyebarkan kepanikan kepada pengusaha menengah kebawah. Rieke mengatakan petugas pajak harus bisa menagih utang perusahaan asing yang ada di Indonesia.selengkapnya

 DJP: Penanganan WP Besar Harus Ekstra Hati-HatiDJP: Penanganan WP Besar Harus Ekstra Hati-HatiRabu 31 Ags 2016 08:17Administratordibaca 824 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi mengakui penanganan kepada wajib pajak besar yang ingin mengikuti program amnesti pajak harus dilakukan dengan ekstra hati-hati karena melibatkan banyak modal maupun aset.selengkapnya

 JK: Pengusaha Besar Harus Beri Teladan PajakJK: Pengusaha Besar Harus Beri Teladan PajakSabtu 27 Ags 2016 15:15Administratordibaca 1172 kaliSemua Kategori

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mendorong para pengusaha berskala besar memberi teladan dalam memanfaatkan program pengampunan pajak. "Justru yang harus jadi contoh pengusaha besar. Kami sangat mendorongnya," katanya saat ditemui di Kantor Wakil Presiden di Jakarta, Jumat (26/8).selengkapnya

 HIPMI: Tax Amnesty Harus Bersifat Jangka PanjangHIPMI: Tax Amnesty Harus Bersifat Jangka PanjangJumat 3 Jun 2016 13:12Administratordibaca 836 kaliSemua Kategori

Cakupan aturan tax amnesty (pajak pengampunan) sebetulnya bisa diperluas, tidak sebatas fokus repatriasi modal semata. "Analoginya, kenapa kaca depan mobil lebih besar ketimbang kaca spionnya. Artinya kita seharusnya berpikir masa ke depan, Jadi tax amnesty juga harus bersifat jangka panjang jadi visi ke depannya jelas," ujar Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Tax Center, Ajib Hamdaselengkapnya

 Pendiri Kaskus: Semua Pemain Industri Internet harus Bayar PajakPendiri Kaskus: Semua Pemain Industri Internet harus Bayar PajakSabtu 17 Sep 2016 07:14Administratordibaca 763 kaliSemua Kategori

Kabar Google menolak untuk diperiksa pajak oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan membuat petinggi Kaskus angkat bicara. Founder Kaskus, Andrew Darwis mengatakan, sudah semestinya semua pemain internet baik dari lokal maupun global harus diperlakukan sama di mata hukum, terutama soal pajak.selengkapnya

 Wakil Ketua MPR: Tak Bayar Pajak Harus Siap dengan RisikoWakil Ketua MPR: Tak Bayar Pajak Harus Siap dengan RisikoKamis 27 Okt 2016 16:35Administratordibaca 1039 kaliSemua Kategori

Wakil Ketua MPR RI Oesman Sapta Odang (OSO) mengingatkan masyarakat yang saat ini belum taat pajak untuk segera menjadi wajib pajak yang aktif. Menurut dia, sebenarnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tahu pihak-pihak mana saja yang selama ini tak taat pajak sehingga pihak yang tak membayar pajak harus mau menanggung risiko.selengkapnya

 Ikut Tax Amnesty di Singapura Harus Lapor Polisi Lokal?Ikut Tax Amnesty di Singapura Harus Lapor Polisi Lokal?Jumat 16 Sep 2016 10:38Administratordibaca 532 kaliSemua Kategori

Terdapat laporan bahwa untuk mengikuti program pengampunan pajak atau tax amnesty di Singapura, Warga Negara Indonesia harus lapor ke kepolisian di Singapura. Hal ini karena adanya kekhawatiran Singapura terhadap praktik pencucian uang yang dilaporkan dalam tax amnesty.selengkapnya

 Investment Allowance: Mengapa Harus 300 Tenaga Kerja? Ini AlasannyaInvestment Allowance: Mengapa Harus 300 Tenaga Kerja? Ini AlasannyaKamis 19 Mar 2020 10:15Ridha Anantidibaca 499 kaliSemua Kategori

Ada alasan khusus mengapa suatu industri padat karya harus mempekerjakan secara rata-rata minimal 300 orang tenaga kerja Indonesia dalam setahun untuk memperoleh fasilitas investment allowance.selengkapnya

 Ini Daftar Wajib Pajak yang Harus Lapor SPT Lewat e-Filing Tahun IniIni Daftar Wajib Pajak yang Harus Lapor SPT Lewat e-Filing Tahun IniRabu 6 Feb 2019 09:44Ridha Anantidibaca 1124 kaliSemua Kategori

Wajib pajak sudah bisa melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan untuk tahun pajak 2018. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mendorong pelaporan secara online, yaitu menggunakan e-filing. Beberapa wajib pajak pun harus melapor dengan menggunakan cara tersebut pada tahun ini.selengkapnya

 Ditjen Pajak: OJK harus tetap lunasi utang pajaknyaDitjen Pajak: OJK harus tetap lunasi utang pajaknyaSelasa 9 Okt 2018 09:01Ridha Anantidibaca 504 kaliSemua Kategori

Meskipun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedang mengkaji skema penghitungan akuntansinya terkait utang pajak penghasilan (PPh) badan sebesar Rp 901,1 miliar tetap harus dilunasi.selengkapnya

 Tax Amnesty Harus Mampu Dorong Repatriasi ModalTax Amnesty Harus Mampu Dorong Repatriasi ModalJumat 27 Mei 2016 12:34Administratordibaca 1179 kaliSemua Kategori

Repatriasi modal dinilai menjadi tolak ukur keberhasilan kebijakan pengampunan pajak. Oleh karenanya, RUU tax amnesty harus dapat mendorong pemilik dana tidak hanya mendeklarasikan aset yang belum dilaporkan, tapi juga merepatriasi dananya ke Tanah Air. Hal tersebut disampaikan pengamat pajak dari Universitas Indonesia Darussalam dan Direktur Eksekutif Center for Indonesi Taxation Analysis (CITA)selengkapnya

 Tax Amnesty Harus Mampu Dorong Repatriasi ModalTax Amnesty Harus Mampu Dorong Repatriasi ModalKamis 26 Mei 2016 19:28Administratordibaca 32 kaliSemua Kategori

Berbagai kalangan menilai repatriasi modal menjadi tolak ukur keberhasilan kebijakan pengampunan pajak, karena untuk membiayai pembangunan nasional dan memperbesar basis data pajak baru. Oleh karena itu, RUU tax amnesty harus dapat mendorong pemilik dana tidak hanya mendeklarasikan aset yang belum dilaporkan, tapi juga merepatriasi dananya ke Tanah Air.selengkapnya

 Tolak Bayar Pajak, Google Harus Diancam Lewat Ranah PidanaTolak Bayar Pajak, Google Harus Diancam Lewat Ranah PidanaJumat 20 Jan 2017 10:41Ajeng Widyadibaca 464 kaliSemua Kategori

Selama ini, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk dapat menarik pajak Google. Hanya saja, pemerintah perlu lebih tegas lagi dalam menjalankan ancaman terhadap Google apabila tak kunjung membayar pajak. Salah satunya adalah dengan ancaman hukuman pidana.selengkapnya

 Hati-Hati! Data untuk Pajak Progresif Tanah Nganggur Harus ValidHati-Hati! Data untuk Pajak Progresif Tanah Nganggur Harus ValidKamis 9 Feb 2017 13:43Ajeng Widyadibaca 560 kaliSemua Kategori

Pemerintah akan segera merevisi Undang-Undang (UU) Pertanahan guna mengenakan pajak progresif untuk tanah menganggur (idle). Namun, sebelum menerapkan sistem ini, pemerintah diminta untuk mendata lebih dulu seperti apa klasifikasi tanah menganggur yang akan dikenakan pajak progresif.selengkapnya

 Peserta Tax Amnesty Harus Alihkan Asetnya ke Instrumen KhususPeserta Tax Amnesty Harus Alihkan Asetnya ke Instrumen KhususRabu 10 Ags 2016 08:18Administratordibaca 953 kaliSemua Kategori

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan meminta kepada peserta program pengampunan pajak atau tax amnesty untuk dapat mengalihkan asetnya pada berbagai instrumen yang telah disiapkan oleh pemerintah.selengkapnya

 Lahir 1.500 Setiap Tahun, Perusahaan Startup Harus Dapat InsentifLahir 1.500 Setiap Tahun, Perusahaan Startup Harus Dapat InsentifKamis 21 Apr 2016 18:33Administratordibaca 1472 kaliSemua Kategori

Pertumbuhan perusahaan baru atau biasa disebut dengan startup di Indonesia sedang menggeliat. Siklus hidup perusahaan tersebut perlu diperhatikan pemerintah melalui pemberian insentif pajak dalam rangka pengembangan startup menjadi perusahaan raksasa. Wakil Menteri Keuangan ‎(Wamenkeu), Mardiasmo mengungkapkan, pemerintah melalui Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan sedang mengkajiselengkapnya

 Buruh: Implementasi Diskon PPh 21 Harus Segera BerjalanBuruh: Implementasi Diskon PPh 21 Harus Segera BerjalanAhad 22 Mei 2016 21:24Administratordibaca 1488 kaliSemua Kategori

Buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) menyambut baik rencana pemerintah untuk memberlakukan insentif berupa diskon Pajak. Pemerintah berencana untuk memberikan insentif pengurangan Pajak Penghasilan (PPh 21) sebesar 2,5 persen bagi industri padat karya yang pegawainya lebih dari 5.000 orang.selengkapnya

 Negosiasi Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda dengan Singapura Harus SetaraNegosiasi Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda dengan Singapura Harus SetaraKamis 18 Jul 2019 14:22Ridha Anantidibaca 896 kaliSemua Kategori

Pemerintah Indonesia diminta untuk memperjuangkan kepentingan nasional dalam rangka kerja sama penghindaran pajak berganda alias avoidance of double taxation dengan Pemerintah Singapura.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :