Sosialisasi telah menyasar para UMKM, kali ini Menkeu Sri bersosialisasi dengan para petinggi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).selengkapnya

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mendadak muncul di mall kelas menengah atas di kawasan Sudirman, Jakarta Selatan, Pasific Place, Rabu (2/11/2016).selengkapnya

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan, PT Google Indonesia wajib memenuhi kewajibannya membayar pajak di Indonesia.selengkapnya

RUU Pengampunan Utang (Tax Amnesty) akhirnya disetujui DPR menjadi undang-undang. Ini membuat Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro senyum-senyum. Dalam rapat Paripurna DPR ke-32 di masa persidangan V yang dipimpin Ketua DPR Ade Komaruddin, Selasa (28/6/2016), UU Tax Amnesty diketok palu.selengkapnya

Tak sedang bercanda, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro melontarkan ide agar Indonesia memiliki kawasan bebas pajak atau tax haven, seperti halnya Malaysia. "Tax Haven itu legal. Tidak ada yang tidak legal, apabila syarat-syaratnya komplit. Harus sesuai aturan yang ada seperti keterbukaan informasi. Contohnya di Malaysia, ada daerahnya jadi offshore financial centre," kata Menkeu Bambang saatselengkapnya

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro musti bersabar menunggu keputusan politik RUU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty). Peluangnya masih fifty-fifty. "Kita belum bisa pastikan. Kita tunggu saja persetujuan politik antara pemerintah dengan DPR. Jadi, bersabar saja ," kata Menkeu Bambang di Kantornya, Jakarta, Rabu (27/04/2016).selengkapnya

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah memperketat pengembalian pajak atau restitusi pajak kepada Wajib Pajak (WP). Langkah ini diambil lantaran realisasi restitusi yang tumbuh tahun lalu tidak sejalan dengan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang tumbuh melambat.selengkapnya

Lama tak terdengar, Mantan Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi ternyata masih memantau perkembangan perpajakan mutakhir.selengkapnya

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merespons kritik yang dilontarkan oleh Analis Pergerakan Kedaulatan Rakyat, Gede Sandra terkait penobatan Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan Terbaik Asia Pasifik 2019 versi FinanceAsia. Gede sebelumnya meragukan penobatan ini karena masih ada empat masalah ekonomi dari pengelolaan utang hingga rasio pajak.selengkapnya

Pemerintah Indonesia menjamin tidak akan ada penyelidikan atas adanya dugaan transaksi mencurigakan dari otoritas berwenang di Singapura kepada Warga Negara Indonesia yang menjadi nasabah bank-bank Negeri Singa tersebut apabila mengikuti program pengampunan pajak.selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan pasang badan ke pemerintah Singapura yang ingin menghalang-halangi Warga Negara Indonesia (WNI) yang mengikuti program pengampunan pajak atau amnesti pajak.selengkapnya

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mempunyai inisiatif untuk membawa masalah pajak e-Commerce yang sedang ramai dibahas ke forum internasional. Hal ini dimulai saat Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi yang mengatakan bahwa Google tidak membayar pajak sesuai dengan seharusnya.selengkapnya

Saat raker di Komisi XI DPR, Jakarta, Rabu (31/8/2016), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sedikit curhat. Dia mengeluhkan tingginya target pajak yang dipatok Presiden Joko Widodo.selengkapnya

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro melantik 28 pejabat Eselon II di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Paling banyak dari perombakan tersebut di Direktorat Jenderal/Ditjen Pajak sebanyak 24 pejabat. Pelantikan pejabat Eselon II ini berlangsung di kantor Kemenkeu, Lapangan Banteng, Jakarta, Jumat (20/5/2016). Dari 28 pejabat yang kena perombakan, ada 24 pejabat Eselon IIselengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan informasi terbaru terkait kasus penyelundupan onderdil motor Harley Davidson dan sepeda Brompton pada pesawat Garuda Indonesia.selengkapnya

Untuk merespon kebutuhan perekonomian yang bergerak secara sangat dinamis dan cepat, Pemerintah berencana mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perpajakan yang baru, yang terkoneksi dengan tiga Undang-Undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPH), Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP).selengkapnya

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani meminta Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mengoptimalkan pencarian informasi dari berbagai sumber yang kredibel dan relevan. Hal ini, guna untuk meningkatkan kualitas informasi data wajib pajak (WP).selengkapnya

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyayangkan masih rendahnya kepatuhan membayar pajak di Indonesia. Padahal menurut Menkeu, pembangunan dan kualitas pelayanan masyarakat sangat tergantung dari uang yang dikumpulkan salah satunya melalui perpajakan.selengkapnya

Menteri Keuangan (Menkeu) Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati menghadiri dan memimpin langsung peringatan Hari Bea Cukai ke-72 di Kantor Pusat Bea Cukai, Rawamangun. Sri Mulyani turut mengapresiasi berbagai terobosan yang telah dicapai oleh Bea Cukai sejauh ini.selengkapnya

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengapresiasi upaya Direktorat Jenderal Pajak-Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk saling memperkuat tugas dan fungsinya. Program secondment sinergi DJP-DJBC tahun 2018 ini merupakan program pertukaran pegawai dengan tujuan saling memahami bidang kerja masing-masing unit.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya