ICW: Tebusan Tax Amnesty Seharusnya 15-20 PersenICW: Tebusan Tax Amnesty Seharusnya 15-20 PersenSabtu 18 Jun 2016 11:13Administratordibaca 1122 kaliSemua Kategori

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Firdaus Ilyas menyatakan tarif uang tebusan dalam "tax amnesty" atau pengampunan pajak seharusnya sebesar 15 sampai 20 persen. "Menurut kami kalau 4 sampai 6 persen tarif tebusan itu sangat kecil kami usulkan seharusnya 15 sampai 20 persen. Jadi, kalau repatriasi itu 15 persen dan non-repatriasi 20 persen," kata Firdaus dalam diskusiselengkapnya

 DPR: Pemerintah Usulkan Pengampunan Pajak 10 BulanDPR: Pemerintah Usulkan Pengampunan Pajak 10 BulanSelasa 14 Jun 2016 13:02Administratordibaca 712 kaliSemua Kategori

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Soepriyatno mengatakan pemerintah telah mengusulkan kebijakan pengampunan pajak berlaku selama 10 bulan, dengan perkiraan program tersebut berlaku mulai 1 Juli 2016. "Kami tidak ada masalah kalau mau berlaku seperti itu. Tapi ini belum dibahas, baru disampaikan dalam diskusi," kata Soepriyatno di Jakarta, Seninselengkapnya

 Pemerintah Usulkan RAPBNP 2016, Berikut RinciannyaPemerintah Usulkan RAPBNP 2016, Berikut RinciannyaJumat 3 Jun 2016 12:51Administratordibaca 720 kaliSemua Kategori

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan/RAPBNP 2016 ke Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, pada Kamis (2/6/2016). Dalam rancangan tersebut, pemerintah akhirnya memutuskan untuk merevisi pendapatan dan belanja negara.selengkapnya

 Pemerintah Usulkan Pajak Deklarasi 4 PersenPemerintah Usulkan Pajak Deklarasi 4 PersenKamis 26 Mei 2016 19:35Administratordibaca 624 kaliSemua Kategori

Pemerintah optimistis pembahasan RUU pengampunan pajak atau tax amnesty akan segera rampung. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyebut pembahasan tax amnesty ini akan selesai sebelum masa reses DPR atau akhir bulan ini. "Kita harapkan bahwa akhir bulan ini atau setidaknya awal bulan depan sebelum masa reses sebelum berakhir itu sudah disetujui. Yang lagi dibicarakan itu tarifnya, prinsipnya DPRselengkapnya

 Pemerintah Usulkan Perubahan Tarif Tebusan Tax AmnestyPemerintah Usulkan Perubahan Tarif Tebusan Tax AmnestyRabu 25 Mei 2016 13:48Administratordibaca 985 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Ken Dwijugiasteadi mengaku telah mengajukan perubahan tarif tebusan untuk kebijakan pengampunan pajak, atau tax amnesty. Perubahan tarif tebusan tax amnesty diajukan, saat payung hukum tersebut digodok bersama di tingkat Panitia Kerja secara tertutup di parlemen pada Selasa kemarin, 24 Mei 2016.selengkapnya

 BCA Usulkan Relaksasi Pelaporan Data Kartu KreditBCA Usulkan Relaksasi Pelaporan Data Kartu KreditSenin 23 Mei 2016 15:12Administratordibaca 1027 kaliSemua Kategori

Pada akhir bulan Mei ini, perbankan wajib melaporkan Data Kartu Kredit kepada Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan. Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk (BCA) Jahja Setiaatmadja berharap, pemerintah bisa memberikan relaksasi pelaporan Data Kartu Kredit sebelum waktu pelaporan wajib tersebut tiba.selengkapnya

 BEI Usulkan Dana Repatriasi Pajak Ditempatkan dalam ReksadanaBEI Usulkan Dana Repatriasi Pajak Ditempatkan dalam ReksadanaKamis 28 Apr 2016 14:05Administratordibaca 1222 kaliSemua Kategori

Bursa Efek Indonesia (BEI) mengusulkan repatriasi dana dari kebijakan pemerintah mengenai pengampunan pajak atau tax amnesty ditempatkan dalam produk investasi jangka panjang seperti reksadana. "Kami sarankan, selain ditempatkan dalam deposito dan obligasi (surat utang), repatriasi dana 'tax amnesty' bisa disalurkan melalui reksa dana dan saham yang di-locked up hingga 5 tahun,"selengkapnya

 Daftar Industri Penerima Investment Allowance Sudah RampungDaftar Industri Penerima Investment Allowance Sudah RampungSenin 2 Sep 2019 11:07Ridha Anantidibaca 589 kaliSemua Kategori

Daftar industri padat karya yang bisa menerima investment allowance sudah diselesaikan oleh kementerian terkait.selengkapnya

 Kata Sri Mulyani soal usulan pembebasan pajak mobil baruKata Sri Mulyani soal usulan pembebasan pajak mobil baruSelasa 20 Okt 2020 11:19Ridha Anantidibaca 367 kaliSemua Kategori

Pelaku industri otomotif agaknya harus menahan diri. Pasalnya, usulan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) untuk pembebasan pajak mobil baru belum diresuti Kementerian Keuangan (Kemenkeu).selengkapnya

 Dear Bu Sri Mulyani, Industri Otomotif Butuh Kepastian Pajak Mobil 0%Dear Bu Sri Mulyani, Industri Otomotif Butuh Kepastian Pajak Mobil 0%Jumat 9 Okt 2020 14:41Ridha Anantidibaca 365 kaliSemua Kategori

Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) sempat melontarkan wacana pajak mobil baru 0%. Pajak mobil baru nol persen itu diwacanakan untuk mendongkrak industri otomotif yang tengah lesu.selengkapnya

 Pajak Mobil Baru 0%, Menkeu: Kita Selalu TerbukaPajak Mobil Baru 0%, Menkeu: Kita Selalu TerbukaRabu 23 Sep 2020 12:57Ridha Anantidibaca 300 kaliSemua Kategori

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengusulkan relaksasi pajak pembelian mobil baru sebesar 0% atau pemangkasan pajak kendaraan bermotor (PKB). Upaya ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan sektor automotif di tengah masa pandemi Covid-19.selengkapnya

 Sri Mulyani Kaji Usulan Pajak Mobil 0%Sri Mulyani Kaji Usulan Pajak Mobil 0%Rabu 23 Sep 2020 11:28Ridha Anantidibaca 276 kaliSemua Kategori

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengusulkan relaksasi pajak pembelian mobil baru sebesar 0% atau pemangkasan pajak kendaraan bermotor (PKB). Upaya ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan sektor automotif di tengah masa pandemi Covid-19.selengkapnya

 Luhut Panggil Airlangga Minta Laporan soal Aturan Pajak Mobil ListrikLuhut Panggil Airlangga Minta Laporan soal Aturan Pajak Mobil ListrikSelasa 3 Sep 2019 14:32Ridha Anantidibaca 848 kaliSemua Kategori

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan ingin mempercepat implementasi Perpres nomor 55 tahun 2019 soal kendaraan listrik. Dia memanggil Menteri Perindustrian Airlangga Hartato ke kantornya.selengkapnya

 Kemenkeu Bakal Turunkan Tarif PNBP untuk Bangun KaroseriKemenkeu Bakal Turunkan Tarif PNBP untuk Bangun KaroseriRabu 7 Ags 2019 15:39Ridha Anantidibaca 808 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merestui usulan dari asosiasi pengusaha karoseri mengenai penurunan tarif uji rancang bangun yang dimasukkkan sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).selengkapnya

 Genjot Produktivitas Manufaktur Lewat SDM dan Potongan Pajak SuperGenjot Produktivitas Manufaktur Lewat SDM dan Potongan Pajak SuperSelasa 23 Jul 2019 11:41Ridha Anantidibaca 493 kaliSemua Kategori

Produktivitas di sektor industri manufaktur terus digenjot agar dapat mengisi pasar ekspor. Dengan upaya tersebut, ditargetkan kontribusi sektor manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional semakin meningkat.selengkapnya

 Ini Rencana Isi PMK Turunan PP Insentif Pajak dan VokasiIni Rencana Isi PMK Turunan PP Insentif Pajak dan VokasiKamis 11 Jul 2019 10:09Ridha Anantidibaca 662 kaliSemua Kategori

Pemerintah mengatakan aturan turunan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2019 akan dikeluarkan dalam waktu dekat.selengkapnya

 Kemenperin Dorong Insentif Pajak untuk Lima Sektor UnggulanKemenperin Dorong Insentif Pajak untuk Lima Sektor UnggulanRabu 13 Mar 2019 09:59Ridha Anantidibaca 261 kaliSemua Kategori

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyatakan investasi industri manufaktur bakal mendorong penerimaan negara. Apalagi, industri menyumbang sekitar 22% untuk penerimaan pajak dan cukai terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).selengkapnya

 Menkeu Targetkan PMK Super Deduction Tax Rampung MaretMenkeu Targetkan PMK Super Deduction Tax Rampung MaretRabu 20 Feb 2019 11:08Ridha Anantidibaca 371 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani menargetkan, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengenai insentif fiskal untuk perusahaan yang mengembangkan vokasi dan kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang) rampung pada bulan depan. Insentif tersebut berupa super deduction tax, yakni insentif pajak dengan memperbesar faktor pengurang Pajak Penghasilan (PPh) (tax allowance) secara jumbo agar PPh yang dibayarkaselengkapnya

 Larangan Penggunaan Kantong Plastik Vs Penerimaan PajakLarangan Penggunaan Kantong Plastik Vs Penerimaan PajakSenin 4 Feb 2019 09:37Ridha Anantidibaca 387 kaliSemua Kategori

Pemberian insentif fiskal kepada Pemerintah Daerah (Pemda) dianggap bukan solusi yang tepat dalam penanganan sampah plastik di Tanah Air. Bahkan, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menilai hal tersebut sama saja menghilangkan potensi penerimaan pajak negara.selengkapnya

 Insentif Pengurangan Pajak 200 Persen Ditargetkan Terbit April 2019Insentif Pengurangan Pajak 200 Persen Ditargetkan Terbit April 2019Kamis 17 Jan 2019 11:15Ridha Anantidibaca 613 kaliSemua Kategori

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menargetkan aturan insentif pengurangan pajak hingga 200 persen (super deductable tax) terhadap industri yang menyelenggarakan program vokasi dapat terbit April 2019.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :