Negara-negara di Eropa dan Amerika, termasuk beberapa negara di Asia sepakat untuk melakukan pertukaran informasi data pajak secara terbuka antar-negara. Peraturan ini akan berlaku secara efektif paling lambat 2018.selengkapnya

Ancaman gelembung aset atau bubble di sektor keuangan saat terjadinya aliran repatriasi (dana pulang kampung) dari hasil kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty, membuat Bank Indonesia (BI) memiliki langkah-langkah agar hal ini tidak terjadi.selengkapnya

Presiden Joko Widodo merupakan The Real President (Presiden sesungguhnya). Terbukti, dalam sejumlah kebijakan Presiden Jokowi mengambil keputusan sendiri yang berhasil dikomunikasikan dengan partai politik.selengkapnya

Bank Indonesia (BI) mencatat penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) perbankan di dalam negeri masih mengalami stagnasi sejak tahun 1997-1998. Pada saat kriris ekonomi 1998, DPK Indonesia hanya mencapai 38-39 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).selengkapnya

Presiden Joko Widodo mengancam para penunggak pajak yang memiliki simpanan uang di luar negeri, jika masih enggan memulangkan uangnya kembali ke Indonesia.selengkapnya

Ketua Yayasan Satu Keadilan Sugeng Teguh Santoso, penggugat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak ke Mahkamah Konstitusi (MK) menilai, undang-undang baru tersebut meruntuhkan prinsif Indonesia sebagai negara hukum.selengkapnya

Kehadiran kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) dinilai tak hanya berdampak baik, tapi juga bisa berefek buruk bagi negara. Dampak buruk tersebut, antara lain bisa membuka celah bagi para bankir maupun otoritas negara lain untuk tetap mempertahankan uang warga Indonesia disimpan di luar negeri. Hal itu dikemukakan pengamat ekonomi Yanuar Rizki dalam sebuah acara diskusi di Jakarta, Sabtu, 23selengkapnya

Realisasi penerimaan pajak Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara tercatat Rp3,07 triliun atau baru tercapai 27,91% dari total target penerimaan pajak wilayah ini pada 2016.selengkapnya

Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan mengatakan sedikitnya ada 19 Bank ditunjuk untuk menyerap dana hasil pengampunan pajak. Dari 19 bank tersebut, beberapa di antaranya adalah bank asing, yaitu Bank Danamon (Singapura), Bank Permata (Inggris), Maybank Indonesia (Malaysia), CIMB Niaga (Malaysia), Citibank (AS), HSBC (Inggris), DBS (Singapura), Standard Chartered (Inggris) dan Deustche Bank AGselengkapnya

Wakil Presiden HM Jusuf Kalla mengatakan program Amnesti Pajak yang diberlakukan di Indonesia dimaksudkan agar para pengusaha dapat tidur nyenyak sehingga tidak memikirkan kewajiban pajak yang tidak dibayarkan di dalam negeri.selengkapnya

PT Hutama Karya (Persero) menyatakan siap menampung dana repatriasi hasil kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) tahun ini. Dana segar ini akan digunakan Hutama Karya untuk menyelesaikan proyek pembangunan tol.selengkapnya

Paruh kedua 2016, Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro pasang angka tinggi untuk pertumbuhan ekonomi. Berharap bisa 5,2% dari membaiknya komsumsi rumah tangga dan investasi.selengkapnya

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) hari ini membuka sosialisasi Undang-undang (UU) Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) kepada para pengusaha di Indonesia. Dalam sambutannya, JK sempat menganalogikan amnesti pajak seperti pengampunan dosa berjamaah.selengkapnya

Wakil Presiden, Jusuf Kalla (JK) menyebut Undang-undang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty untuk membuat para wajib pajak untuk bisa tidur dengan nyenyak dan enak.selengkapnya

Para pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) juga tertarik mengikuti program pengampunan pajak (tax amnesty) yang mulai berlaku bulan Juli ini. Namun, Direktorat Jenderal Pajak diharapkan memberikan fasilitas deklarasi aset secara online bagi para pelaku UKM tersebut.selengkapnya

Era pengampunan pajak (tax amnesty) resmi berlaku. Program ini diyakini bisa memasok likuiditas melimpah ke perbankan. Namun, andai tak mampu memutar dana itu ke instrumen yang memberikan margin tinggi, limpahan dana tax amnesty justru bisa jadi beban bagi bank. Apalagi, kelesuan permintaan kredit diperkirakan masih berlanjut.selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan siap mengawal implementasi program amnesti pajak, setelah adanya penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118/PMK.03/2016 sebagai turunan dari UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.selengkapnya

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) membentuk tim khusus untuk melayani rencana investasi para wajib pajak yang ikut dalam program pengampunan pajak (tax amnesty). Nantinya para wajib pajak tersebut akan dilayani oleh account officer yang ditugaskan untuk mendampingi proses penanaman modal.selengkapnya

Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) mengimbau agar pengusaha segera merepatriasi dananya ke dalam negeri. Hipmi mengimbau agar pengusaha memanfaatkan momentum tax amnesty untuk "membersihkan" asetnya melalui tax amnesty.selengkapnya

Bank Indonesia (BI) memproyeksi, kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 5,3 persen. Sedangkan tanpa pengampunan pajak, pertumbuhan ekonomi hanya berada di batas bawah 5,04 persen.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya