Dalam 11 bulan, setoran pajak di Jatim mencapai Rp 13,7 triliunDalam 11 bulan, setoran pajak di Jatim mencapai Rp 13,7 triliunSelasa 14 Nov 2017 14:51Ajeng Widyadibaca 492 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kantor Wilayah (Kanwil) Jawa Timur II, selama sebelas bulan telah menerima setoran wajib taat pajak sekitar Rp 13,7 triliun. Artinya ada kenaikan menjadi 71,9 persen pembayar pajak yang diterima oleh DJP Kanwil Jatim II.selengkapnya

 80 Penunggak PBB di Jakut Dipasangi Plang dan Stiker80 Penunggak PBB di Jakut Dipasangi Plang dan StikerSelasa 14 Nov 2017 11:49Ajeng Widyadibaca 958 kaliSemua Kategori

Sebanyak 80 Wajib Pajak (WP) badan maupun individu yang menunggak Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Jakarta Utara (Jakut) diberikan stiker dan plang tunggakan pajak pada Selasa (14/11). Total tunggakan pajak dari 80 WP dengan 118 Nilai Obyek Pajak (NOP) sebesar Rp 73,8 miliar.selengkapnya

 Bea Cukai Jawa Tengah dan DIY Beberkan Daftar Penindakan di WilayahnyaBea Cukai Jawa Tengah dan DIY Beberkan Daftar Penindakan di WilayahnyaSelasa 14 Nov 2017 11:47Ajeng Widyadibaca 685 kaliSemua Kategori

Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam sepekan terakhir telah melaksanakan beberapa penindakan atas Barang Kena Cukai (BKC), seperti rokok dan minuman keras, yang ditengarai ilegal.selengkapnya

 Setoran Pajak Seret, Pemerintah Tetap Pede Defisit APBN AmanSetoran Pajak Seret, Pemerintah Tetap Pede Defisit APBN AmanSelasa 14 Nov 2017 10:04Ajeng Widyadibaca 463 kaliSemua Kategori

Pemerintah yakin defisit pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun ini bisa dijaga di bawah 3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), meskipun setoran pajak masih seret di sisa dua bulan terakhir.selengkapnya

 Sektor Perhotelan Hadapi Tantangan BeratSektor Perhotelan Hadapi Tantangan BeratSelasa 14 Nov 2017 08:48Ajeng Widyadibaca 1626 kaliSemua Kategori

Industri perhotelan menghadapi tantangan berat. Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Haryadi Sukamdani mengatakan tantangan itu berasal dari kondisi kelebihan pasokan kamar (oversupply) yang terjadi di beberapa kota besar dan kekurangan tenaga kerja ahli di sektor pariwisata dan perhotelan.selengkapnya

 BPKB `Online` Berlaku 13 November 2017BPKB `Online` Berlaku 13 November 2017Senin 13 Nov 2017 15:12Ajeng Widyadibaca 718 kaliSemua Kategori

Satu lagi mekanisme baru berbasis teknologi dari kepolisian, yaitu layanan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) online. Ternyata tidak lama lagi sistem itu sudah siap digunakan.selengkapnya

 Transformasi DJP Harus Mengarah ke Lembaga OtonomTransformasi DJP Harus Mengarah ke Lembaga OtonomSenin 13 Nov 2017 13:17Ajeng Widyadibaca 483 kaliSemua Kategori

Perubahan bentuk kelembagaan Ditjen Pajak masih menjadi wacana besar di Indonesia, meskipun dalam draf revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sudah mengarahkan Ditjen Pajak menjadi lemabaga yang lebih otonom.selengkapnya

 Cukai menghantui emiten produsen rokokCukai menghantui emiten produsen rokokSenin 13 Nov 2017 11:47Ajeng Widyadibaca 810 kaliSemua Kategori

Prospek industri rokok dalam negeri di tahun depan semakin gelap. Apalagi, pemerintah sedang mengupayakan pengurangan konsumsi rokok masyarakat. Salah satunya dengan menaikkan tarif cukai rokok.selengkapnya

 Aset Kreditur Cipaganti Tak Jadi Dikuasai Kantor PajakAset Kreditur Cipaganti Tak Jadi Dikuasai Kantor PajakSenin 13 Nov 2017 09:43Ajeng Widyadibaca 2072 kaliSemua Kategori

Kreditur PT Citra Maharlika Nusantara Corpora Tbk, yang semula bernama Cipaganti Citra Graha, dapat bernapas lega lantaran aset debitor tak jadi dikuasai Kantor Pajak. Pasalnya, hakim pengawas telah mengabulkan permintaan kurator dengan mengeluarkan surat perintah pencoretan sita aset oleh pihak pajak.selengkapnya

 Penundaan Kebijakan Pemotongan Pajak Bawa Wall Street TurunPenundaan Kebijakan Pemotongan Pajak Bawa Wall Street TurunJumat 10 Nov 2017 09:37Ajeng Widyadibaca 602 kaliSemua Kategori

Wall Street melemah pada penutupan perdagangan Kamis (Jumat pagi waktu Jakarta), terbebani penurunan saham perusahaan teknologi Microsoft dan lainnya.selengkapnya

 Dolar AS Melemah, Investor Menunggu Kepastian Reformasi PajakDolar AS Melemah, Investor Menunggu Kepastian Reformasi PajakJumat 10 Nov 2017 09:07Ajeng Widyadibaca 467 kaliSemua Kategori

Kementerian Perdagangan akan memberlakukan cukai sebesar 57 persen bagi likuid yang menjadi perasa pada vape atau rokok elektrik. Pemberian cukai ini dimaksudkan sebagai bentuk kontrol terhadap izin impor likuid dari luar negeri.selengkapnya

 Pro Kontra Cukai Vape, Pakar: Harusnya Pajak Rokok yang DitinggikanPro Kontra Cukai Vape, Pakar: Harusnya Pajak Rokok yang DitinggikanJumat 10 Nov 2017 08:37Ajeng Widyadibaca 1558 kaliSemua Kategori

Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan memberlakukan cukai sebesar 57 persen bagi likuid vape atau rokok elektrik. Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita, mengatakan aturan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) tersebut telah ditandatanganinya.selengkapnya

 Vape Dikenai Cukai, Dirjen Bea Cukai: Sumbangan ke Negara KecilVape Dikenai Cukai, Dirjen Bea Cukai: Sumbangan ke Negara KecilKamis 9 Nov 2017 13:03Ajeng Widyadibaca 462 kaliSemua Kategori

Pemerintah telah memutuskan untuk mengenakan cukai pada cairan vape (e-liquid) pada 1 Juli 2018 sebesar 57 persen. Penetapan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-146/PMK.010/2017 tentang hasil cukai tembakauselengkapnya

 Pelaku Pidana Perpajakan & Kepabeanan Bisa DimiskinkanPelaku Pidana Perpajakan & Kepabeanan Bisa DimiskinkanSenin 6 Nov 2017 15:18Ajeng Widyadibaca 650 kaliSemua Kategori

Pemiskinan pelaku pidana kepabeanan maupun perpajakan terus digaungkan pemerintah. Langkah itu dinilai ampuh untuk meminimalisir pelanggaran yang umuknya dilakukan importir berisiko tinggi.selengkapnya

 Menkeu minta barang milik negara `menganggur` dimanfaatkanMenkeu minta barang milik negara `menganggur` dimanfaatkanSenin 6 Nov 2017 11:51Ajeng Widyadibaca 397 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta kementerian dan lembaga untuk mendorong optimalisasi pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) agar tidak "menganggur" dan bisa memberikan nilai tambah.selengkapnya

 Aturan Baru Pajak Ini Potensi Timbulkan DisputeAturan Baru Pajak Ini Potensi Timbulkan DisputeRabu 27 Sep 2017 12:01Ajeng Widyadibaca 714 kaliSemua Kategori

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 tahun 2017. Dalam naskah peraturan itu, bagi wajib pajak yang mengikuti amnesti pajak, PP ini berlaku atas harta bersih yang belum atau kurang diungkap.selengkapnya

 Menteri: `doubel tax deduction` dorong investasi risetMenteri: `doubel tax deduction` dorong investasi risetKamis 24 Ags 2017 14:02Ajeng Widyadibaca 874 kaliSemua Kategori

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang P Soemantri Brodjonegoro mengatakan penerapan "double tax deduction" menjadi cara terbaik untuk mendorong sektor swasta melakukan investasi riset.selengkapnya

 Pungutan pajak orang kaya belum optimalPungutan pajak orang kaya belum optimalSenin 14 Ags 2017 13:49Ajeng Widyadibaca 903 kaliSemua Kategori

Pemerintah mengakui kemampuan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengoleksi penerimaan negara masih kurang optimal, terutama di kelompok terkaya. Penyebabnya tak lain karena skema tarif pajak penghasilan (PPh) di Indonesia masih terlalu sederhana dan belum mencerminkan asas keadilan. Padahal, PPh saat ini memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan pajak.selengkapnya

 Menkeu naikkan target pajak non migas Rp 20 TMenkeu naikkan target pajak non migas Rp 20 TJumat 14 Jul 2017 14:16Ajeng Widyadibaca 673 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menambah target penerimaan pajak non migas sebesar Rp 20 triliun dalam postur sementara rancangan pendapatan dan belanja negara perubahan (RAPBN-P) 2017.selengkapnya

 IMF ragu tax ratio Indonesia bisa tumbuh 5%IMF ragu tax ratio Indonesia bisa tumbuh 5%Kamis 13 Jul 2017 15:16Ajeng Widyadibaca 682 kaliSemua Kategori

International Monetery Fund (IMF) menilai bahwa bila sebuah negara ingin melakukan percepatan pertumbuhan, ada rasio pajak (tax ratio) terhadap PDB minimum yang perlu dicapai. Yakni 15% dari produk domestik bruto (PDB).selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :