Menanti Efek Tax AmnestyMenanti Efek Tax AmnestySenin 18 Apr 2016 15:10Administratordibaca 1562 kaliSemua Kategori

Tax amnesty alias pengampunan pajak menjadi salah satu kebijakan pemerintah yang paling dinanti, termasuk mereka yang bermain di industri properti. Secara tidak langsung, kebijakan tersebut bakal menaikkan permintaan properti. Maklum, sejatinya banyak orang Indonesia kelebihan duit. Tapi, duit tersebut tersimpan di luar negeri. Ketika implementasi tax amnestyselengkapnya

 DPR: Amnesti Pajak tak Sertamerta Ampuni Tindak PidanaDPR: Amnesti Pajak tak Sertamerta Ampuni Tindak PidanaSabtu 6 Ags 2016 13:17Administratordibaca 848 kaliSemua Kategori

Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani menegaskan penerapan Undang-Undang Amnesti Pajak tidak sertamerta mengampuni tindak pidana yang dilakukan koruptor, pengemplang pajak, pelaku ilegal logging, dan sebagainya, meskipun telah memindahkan dananya ke Indonesia. "WNI (warga negara Indonesia) yang memindahkan dananya dari luar negeri ke Indonesia melalui amnesti pajak,selengkapnya

 Pengusaha harus manfaatkan amnesti jilid IIPengusaha harus manfaatkan amnesti jilid IISenin 20 Nov 2017 10:14Ridha Anantidibaca 554 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118/2016. Dalam peraturan ini Wajib Pajak (WP), baik yang mengikuti amnesti pajak ataupun yang tidak, diberikan kesempatan untuk melaporkan seluruh hartanya.selengkapnya

 Second window sukses, Pajak bisa capai 97% targetSecond window sukses, Pajak bisa capai 97% targetSenin 20 Nov 2017 09:58Ridha Anantidibaca 1198 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menandatangani revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118/2016. Revisi PMK ini membuka jendela ampunan bagi yang tidak ikut amnesti pajak dan bagi peserta amnesti pajak yang belum melaporkan seluruh hartanya.selengkapnya

 Tak Perlu Takut Diperiksa Pajak, Ini AlasannyaTak Perlu Takut Diperiksa Pajak, Ini AlasannyaSenin 17 Sep 2018 10:58Ridha Anantidibaca 827 kaliSemua Kategori

Pemeriksaan pajak dianggap masih menjadi suatu hal yang menakutkan dan dianggap ribet karena harus menyiapkan data,. Belum lagi waktu yang dibutuhkan tidak sebentar.selengkapnya

 Sri Mulyani Beberkan Pemda Minta Jokowi Tak Pangkas Dana ke DaerahSri Mulyani Beberkan Pemda Minta Jokowi Tak Pangkas Dana ke DaerahJumat 17 Jan 2020 09:50Ridha Anantidibaca 461 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pajak yang dikumpulkan pemerintah pada 2019 tidak mencapai target. Menurut Sri Mulyani seharusnya dana alokasi umum (DAU) yang ditransfer ke daerah juga turun demi menyesuaikan seretnya penerimaan negara.selengkapnya

 Tindak Reklame Penunggak Pajak, Anies: DKI Tak Khawatir Kekurangan PADTindak Reklame Penunggak Pajak, Anies: DKI Tak Khawatir Kekurangan PADSenin 22 Okt 2018 14:42Ridha Anantidibaca 360 kaliSemua Kategori

Pemprov DKI menindak tegas sejumlah papan reklame yang sudah tidak berizin dan menunggak pajak di Jakarta. Tercatat ada 60 titik reklame yang akan dibongkar dan diberi peringatan, salahsatunya di dekat gedung KPK, Jakarta Selatan.selengkapnya

 Pemerintah Diminta Kaji Ulang Cukai Industri VapePemerintah Diminta Kaji Ulang Cukai Industri VapeSelasa 30 Jan 2018 12:00Ridha Anantidibaca 465 kaliSemua Kategori

Pemerintah dinilai ‎tidak bisa membandingkan industri rokok elektrik (vape) dengan industri rokok kakap di Indonesia. Hal ini mengacu pada pengenaan cukai ke industri vape yang dinilai tidak realistis. Apabila tetap dikenakan, maka pemerintah harus meninjau ulang besaran cukai yang akan dikenakan ke industri vape.selengkapnya

 Kenaikan PBB Setiap Tahun Dianggap Kurang TepatKenaikan PBB Setiap Tahun Dianggap Kurang TepatSenin 27 Jun 2016 13:48Administratordibaca 2430 kaliSemua Kategori

Kenaikan Nilai Pokok Wajib Pajak (NJOP) yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Majalengka setiap tahun untuk semua wilayah di Kabupaten Majalengka dianggap kurang tepat, karena tidak semua wilayah harga tanah mengalami kenaikan terutama untuk wilayah-wilayah yang perkembangan ekonominya rendah.selengkapnya

 Yogyakarta berencana realisasikan pemutihan PBB tahun iniYogyakarta berencana realisasikan pemutihan PBB tahun iniSenin 14 Mei 2018 10:23Ridha Anantidibaca 536 kaliSemua Kategori

Pemerintah Kota Yogyakarta berencana merealisasikan rencana yang sudah digagas cukup lama yaitu pemutihan tunggakan pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB), meskipun nilai pajak yang akan diputihkan tidak signifikan.selengkapnya

 Alasan Pajak di Indonesia Tak `Seksi` di Mata PengusahaAlasan Pajak di Indonesia Tak `Seksi` di Mata PengusahaSenin 11 Apr 2016 11:39Administratordibaca 1462 kaliSemua Kategori

Para pengusaha di Indonesia saat ini masih enggan untuk membayar pajak badan, baik pengusaha dalam negeri maupun pengusaha asing yang membuka usaha di Indonesia. Bahkan, menurut Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro, saat ini terdapat 2.000 perusahaan yang tidak membayar pajak selama hampir 10 tahun dengan potensi kerugian rata-rata sebesar Rp25 miliar per tahun.selengkapnya

 Alasan Gaji Rp 4,5 Juta per Bulan Bebas PajakAlasan Gaji Rp 4,5 Juta per Bulan Bebas PajakKamis 7 Apr 2016 11:00Administratordibaca 1858 kaliSemua Kategori

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan memberlakukan kenaikan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari Rp 3 juta per bulan menjadi Rp 4,5 juta per bulan yang berlaku surut Januari 2016. Ada beberapa alasan yang mendasari kebijakan tersebut. Menteri Keuangan (Menkeu), Bambang Brodjonegoro mengungkapkan, tujuan utama menaikkan PTKP pada tahun ini untuk meningkatkan konsumsiselengkapnya

 Arab Saudi: Aturan Pajak Baru Tak Pengaruhi Gaji EkspatriatArab Saudi: Aturan Pajak Baru Tak Pengaruhi Gaji EkspatriatRabu 10 Jan 2018 09:59Ridha Anantidibaca 642 kaliSemua Kategori

Pemerintah Arab Saudi menegaskan aturan baru yang membebankan pajak pertambahan nilai (PPN) tidak akan mempengaruhi penghasilan ekspatriat. Sebelumnya, beredar rumor di sosial media bahwa ekspatriat yang bekerja di Arab Saudi akan dikenakan pajak 10 persen dari pendapatannya.selengkapnya

 Ekonomi Suram, Peritel Inggris Minta Pemerintah Bekukan Pajak dan PungutanEkonomi Suram, Peritel Inggris Minta Pemerintah Bekukan Pajak dan PungutanKamis 15 Ags 2019 10:48Ridha Anantidibaca 475 kaliSemua Kategori

Dalam sebuah surat terbuka yang ditujukan kepada Menteri Keuangan yang baru, Sajid Javid, hari Selasa (13/08), lebih 50 perusahaan pengecer, termasuk Sainsbury, Marks & Spencer dan Morrison, menuntut pemerintah untuk mengambil tindakan konkret agar mereka tidak terpuruk di masa kelesuan ekonomi.selengkapnya

 Kemplang Pajak, DJP Giring Selebriti Media Sosial ke Tax AmnestyKemplang Pajak, DJP Giring Selebriti Media Sosial ke Tax AmnestyJumat 14 Okt 2016 10:01Admindibaca 802 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengakui bahwa ‎selebriti yang terkenal lewat media sosial (medsos) seperti selebgram ataupun youtuber, kerap melalaikan kewajibannya membayar pajak. Bahkan, mereka juga dianggap tidak melaporkan harta kekayaan serta penghasilan yang mereka dapatkan secara baik dan benar.selengkapnya

 DAMPAK TAX AMNESTY : Singapura Tak KhawatirDAMPAK TAX AMNESTY : Singapura Tak KhawatirKamis 4 Ags 2016 13:13Administratordibaca 1877 kaliSemua Kategori

DBS Bank Ltd, bank terbesar di Asia Tenggara memproyeksi aliran dana keluar atau outflow yang terjadi sebagai dampak dari kebijakan amnesti pajak yang dirilis pemerintah Indonesia tidak akan signifikan.selengkapnya

 Tax Amnesty sudah Sesuai KonstitusiTax Amnesty sudah Sesuai KonstitusiJumat 1 Jul 2016 16:16Administratordibaca 1059 kaliSemua Kategori

Direktur Center of Indonesia Taxation and Analysis (CITA) Yustinus Prastowo bahwa tidak benar jika UU Pengampunan Pajak yang telah disahkan DPR RI merupakan inkonstitusi. Justru kata dia, pasal yang jadi acuan adalah pasal 5, pasal 20, dan pasal 23A dalam UUD 1945.selengkapnya

 Revisi UU Ketentuan Pajak Dipercepat, Besaran Denda DiturunkanRevisi UU Ketentuan Pajak Dipercepat, Besaran Denda DiturunkanKamis 9 Jun 2016 12:43Administratordibaca 913 kaliSemua Kategori

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tengah membahas revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Salah satu poin pembahasan beleid yang diharapkan rampung akhir tahun ini adalah, menurunkan besaran denda bagi pembyara pajak yang tidak patuh. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, revisi UU KUP ini diharapkan bisa rampung dibahas sebelum akhir tahun iniselengkapnya

 Amnesti Pajak Sebagai Kesempatan Terakhir?Amnesti Pajak Sebagai Kesempatan Terakhir?Rabu 2 Nov 2016 18:59Administratordibaca 656 kaliSemua Kategori

Direktur Eksekutif Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Darussalam menyebutkan bahwa kebijakan amnesti pajak dapat dimaknai sebagai satu kesempatan terakhir yang bersifat memaksa bagi wajib pajak yang tidak patuh.selengkapnya

 Darussalam: Amnesti Pajak Kesempatan Terakhir bagi WP Tak PatuhDarussalam: Amnesti Pajak Kesempatan Terakhir bagi WP Tak PatuhRabu 2 Nov 2016 17:29Administratordibaca 1348 kaliSemua Kategori

Direktur Eksekutif Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Darussalam menyebutkan bahwa kebijakan amnesti pajak dapat dimaknai sebagai satu kesempatan terakhir yang bersifat memaksa bagi wajib pajak yang tidak patuh.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :