Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai penguatan pusat database perpajakan berupa data-data para wajib pajak sangat penting demi menghilangkan praktik korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak).selengkapnya

Pasca-terungkapnya kasus dugaan suap di tubuh Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, sikap Menteri Keuangan Sri Mulyani seakan berubah. Bagaimana tidak, sejak duduk di kursi Menteri Keuangan, Sri Mulyani begitu semangat menumbuhkan kepercayaan publik akan Ditjen Pajak.selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta masyarakat tidak menjadikan korupsi sebagai alasan untuk absen membayar pajak. Sebab, negara membutuhkan penerimaan yang besar untuk mendorong perekonomian.selengkapnya

Komisi Pemberantasan Korupsi akan mendalami keterlibatan pihak lain dalam kasus suap yang melibatkan Kasubdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakan pada Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Handang Soekarno.selengkapnya

Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Tito Sulistio mengungkapkan perusahaan tercatat atau emiten sebagian besar sudah taat dalam hal pembayaran pajak, karena setiap harinya dikontrol oleh regulator pasar modal.selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyindir ‎masih banyak pelaku industri pasar modal belum mengikuti program pengampunan pajak atau tax amnesty.selengkapnya

Program amnesti pajak yang sudah berlangsung empat bulan 22 hari belum sukses menambah wajib pajak (WP) baru. Sebab sampai dua minggu pertama November 2016, wajib pajak baru yang telah mengikuti amnesti baru sebanyak 19.431 WP.selengkapnya

Indonesia naik 44 peringkat dalam pemeringkatan Paying Taxes dan berada pada posisi 104 di antara 190 negara dalam studi Paying Taxes 2017 yang dilakukan tahun ini. Capaian ini pun disambut positif oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan.selengkapnya

PT Bank UOB Indonesia (UOB Indonesia) memperkirakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2017 bisa 5,2%. Meski perekonomian global melanjutkan ketidakpastian.selengkapnya

PT Bank CIMB Niaga, Tbk. meluncurkan layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) bagi masyarakat Jawa Barat melalui mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) CIMB Niaga yang tersebar sebanyak 3.700 ATM di berbagai daerah di Indonesia.selengkapnya

Direktur Keuangan PD Pasar Jaya, Ramses Butarbutar berterima kasih karena Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan sosialisasi ke Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur.selengkapnya

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara mengatakan, terus membujuk Google untuk segera membayarkan pajak di Indonesia. Sejauh ini, pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) hanya sebagai fasilitator antara pemerintah dengan pihak Google.selengkapnya

Meski program amnesti pajak atau tax amnesty pada periode pertama terbilang sukses, namun dampaknya pada penguatan fiskal negara belum begitu terlihat.selengkapnya

Pelaksanaan program kebijakan pengampunan pajak, atau tax amnesty pemerintah Indonesia dianggap berhasil dan menjadi yang terbaik dari pelaksanaan kebijakan serupa yang dilakukan oleh negara-negara lain.selengkapnya

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, persentase produk domestik bruto (PDB) Indonesia cukup tinggi. Namun, rasio pajak (tax ratio) di Indonesia masih berada di kisaran 12%, membuat stamina Indonesia masih jauh di bawah negara lain.selengkapnya

Pemerintah menyatakan akan segera menyelesaikan pemeriksaan terhadap pajak Google. Setelah pemeriksaan usai, maka Google diwajibkan membayar pajak yang diharapkan terealisasi tahun ini.selengkapnya

Suksesnya program tax amnesty yang dicanangkan pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan membuat negara-negara lain yang terkena dampaknya menjadi gerah terhadap Indonesia. Demikian disampaikan Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi.selengkapnya

Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan pihaknya akan terus mengantisipasi arus modal asing yang masuk (capital inflow) ke Indonesia, baik yang masuk melalui portofolio maupun investasi asing langsung atau foreign direct investment (FDI). Khususnya, inflow dari dana repatriasi program pengampunan pajak atau tax amnesty.selengkapnya

Periode I Tax Amnesty atau Pengampunan Pajak dengan tarif tebusan termurah sebesar 2 persen telah berakhir. Saat ini, pemerintah menjalankan Periode II yaitu dari 1 Oktober 2016 hingga 31 Desember 2016 dengan tarif tebusan 3 persen.selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, selama beberapa tahun terakhir penerimaan pajak di Indonesia masih sangat rendah. Selain penerimaan pajak nasional yang belum optimal, rasio pajak juga mengalami penurunan bahkan lebih rendah dibanding negara lain.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya