Tax Amnesty Bakal Suntik Penerimaan Negara Rp180 TriliunTax Amnesty Bakal Suntik Penerimaan Negara Rp180 TriliunSelasa 24 Mei 2016 15:12Administratordibaca 806 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro memiliki optimisme tinggi bahwa penerapan kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty mampu memberikan angin segar bagi penerimaan negara melalui sektor pajak. Menkeu Bambang menyebut, akan ada tambahan setidaknya Rp180 triliun, yang bersumber dari dana repatriasi maupun deklarasi dari para wajib pajak (WP) yang selama ini menyimpan dananya di luar negeri.selengkapnya

 Bambang Brodjo: Kita Butuh Terobosan Tanpa Langgar UU DevisaBambang Brodjo: Kita Butuh Terobosan Tanpa Langgar UU DevisaSelasa 24 Mei 2016 15:09Administratordibaca 766 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menuturkan, sudah saatnya pajak yang menjadi hak negara dikembalikan ke Indonesia. Penerapan pengampunan pajak alias tax amnesty, kata Bambang akan menjadi jalannya. "Kami capek negara lain yang ambil untuk dari ekonomi Indonesia. Sudah saatnya, kita akhiri itu, ada keadilan lah. Prinsip pajak, pajak dikenakan ketika transaksi itu dilakukan," tutur Bambangselengkapnya

 Kinerja Pajak Terkendala Data-DataKinerja Pajak Terkendala Data-DataSenin 23 Mei 2016 17:06Administratordibaca 938 kaliSemua Kategori

Saat ini, isu pajak menjadi isu yang dibicarakan di berbagai negara. Perkembangan ekonomi global, terutama digital ekonomi membuat isu pajak kian kompleks. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, saat ini semakin menjamur perusahaan multinasional, yaitu perusahaan yang beroperasi di banyak negara. Kehadiran perusahaan tersebut lanjut dia, menimbulkan pertanyaan bahwa ke negara mana peruselengkapnya

 IKPI Selaraskan Ditjen Pajak dan Wajib PajakIKPI Selaraskan Ditjen Pajak dan Wajib PajakSabtu 21 Mei 2016 17:26Administratordibaca 829 kaliSemua Kategori

Ikatan Kantor Pajak Indonesia (IKPI) menggelar rapat koordinasi yang diikuti seluruh anggota Dewan Pengawas, Pengurus Pusat, Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang seluruh Indonesia. Rapat berlangsung mulai 20 hingga 21 Mei 2016. Mochamad Soebakir, Ketua Umum IKPI mengatakan, tujuan rapat ini adalah melakukan evaluasi pencapaian selama ini serta menjabarkan rencana kerja lima tahun ke depan.selengkapnya

 Konsultan Pajak Minta Dilibatkan Capai Pendapatan NegaraKonsultan Pajak Minta Dilibatkan Capai Pendapatan NegaraJumat 20 Mei 2016 20:59Administratordibaca 1031 kaliSemua Kategori

Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) menilai penerimaan pajak negara tidak akan pernah capai target. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tidak akan sanggup menggaet seluruh wajib pajak (WP) yang jumlahnya mencapai 60 juta orang. Sekretaris Umum IKPI Kismantoro Petrus mengatakan, setiap tahun DJP hanya mampu menerima pembayaran pajak dari 20 juta WP dengan petugas pajak seluruhnya mencapai 32 ribuselengkapnya

 DPR golongkan poin permasalahan RUU Tax AmnestyDPR golongkan poin permasalahan RUU Tax AmnestyKamis 19 Mei 2016 15:08Administratordibaca 949 kaliSemua Kategori

Pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang pengampunan pajak, alias Tax Amnesty segera dibahas kembali. Sebelumnya, sejumlah fraksi di Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat sudah menyerahkan Daftar Inventaris Masalah (DIM). Namun, karena terputus masa reses, DIM tersebut hingga kini belum ada tindak lanjutnya alias masih terpecah-pecah berdasarkan pendapat fraksi.selengkapnya

 BI Masih Kaji Buka Data Transaksi Kartu KreditBI Masih Kaji Buka Data Transaksi Kartu KreditKamis 19 Mei 2016 14:57Administratordibaca 1309 kaliSemua Kategori

Gubernur Bank Indonesia (BI), Agus Martowardojo, mengaku wacana kewajiban pelaporan data transaksi kartu kredit, masih dalam tahap kajian BI. "Enggak ada komentar. Baru ada yang dikeluarkan oleh Kemenkeu sehubungan dengan kewajiban pembayaran pajak," kata Agus saat ditemui di sela-sela sidang tahunan Islamic Development Bank (IDB) ke-41 di Jakarta, Rabu (18/05/2016), menanggapi pernyataan Menkeuselengkapnya

 Pegawai Jadi Bandar Narkoba, Dirjen Pajak Sarankan Hukuman MatiPegawai Jadi Bandar Narkoba, Dirjen Pajak Sarankan Hukuman MatiSelasa 17 Mei 2016 11:42Administratordibaca 1321 kaliSemua Kategori

Indonesia serius memberantas peredaran narkoba. Keseriusan tersebut terbukti dengan dieksekusi mati yang dilakukan kepada para pengedar narkoba. Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan pun tak ingin ketinggalan dalam memerangi narkoba. Petinggi lembaga tersebut juga menyarankan hukuman mati bagi pegawainya yang kedapatan mengedarkan barang terlarang tersebut.selengkapnya

 Ingin Naik Jabatan, Pegawai Pajak Harus Tes UrineIngin Naik Jabatan, Pegawai Pajak Harus Tes UrineSelasa 17 Mei 2016 11:32Administratordibaca 1619 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan berpartisipasi dalam memerangi narkoba. Partisipasi tersebut direalisasikan dengan menggandeng Badan Narkotika Nasional (BBN) untuk memeriksa urine seluruh pegawai pajak. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi mengatakan, Direktorat Jenderal Pajak memiliki inisiatif untuk mendukung Indonesia bebas dari narkoba.selengkapnya

 Tax Amnesty: Solusi Dilematis bagi DPR RITax Amnesty: Solusi Dilematis bagi DPR RIJumat 13 Mei 2016 20:46Administratordibaca 1206 kaliSemua Kategori

Anggota Komisi XI DPR RI M. Sarmuji berpendapat pengampunan pajak merupakan bagian kecil dari reformasi pajak. Oleh sebab itu, dia mengajurkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak sebaiknya dibarengi dengan perbaikan sistem perpajakan. "Dibarengi dengan perbaikan sistem perpajakan. Kalau bisa dibarengi dengan tax reform, tax amnesty tidak berdiri sendiri, tax amnesty hanya bagianselengkapnya

 Dunia Serentak Tindaklanjuti Panama Papers, Termasuk SingapuraDunia Serentak Tindaklanjuti Panama Papers, Termasuk SingapuraJumat 13 Mei 2016 17:11Administratordibaca 1150 kaliSemua Kategori

Tersingkapnya perusahaan-perusahaan cangkang dalam Panama Papers telah mendorong rangkaian investigasi lebih dalam terhadap penghindaran pajak di seluruh dunia, termasuk Singapura yang bertetangga dekat dengan Indonesia, setelah ditemukan kaitan kuat praktik semacam itu dengan bank-bank besar dan tokoh-tokoh politik, lapor harian ekonomi terkemuka Jepang, Nikkei, dalam lamannya.selengkapnya

 Bukan untuk Lindungi Koruptor, Data Tax Amnesty Haram Dipakai oleh KPK CsBukan untuk Lindungi Koruptor, Data Tax Amnesty Haram Dipakai oleh KPK CsJumat 13 Mei 2016 16:44Administratordibaca 902 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro menjamin kerahasiaan data para pengemplang pajak yang ikut dalam tax amnesty. Dengan demikian, maka aset dari Wajib Pajak tersebut tidak akan dibocorkan. "Data di tax amnesty tidak bisa dijadikan bukti hukum secara pidana. Artinya jika mau periksa, tidak bisa minta data dari DJP," kata dia di kediamannya, Jakarta (12/5/2016) semalam.selengkapnya

 Bos Sampoerna ke Saleh Husin: Kami Bayar Pajak dan Cukai Rp67 TBos Sampoerna ke Saleh Husin: Kami Bayar Pajak dan Cukai Rp67 TRabu 11 Mei 2016 13:12Administratordibaca 1245 kaliSemua Kategori

Presiden Direktur PT HM Sampoerna Tbk (HMSP) Paul Janelle menemui Menteri Perindustrian Saleh Husein hari ini untuk membicarakan beberapa hal. Salah satunya adalah setoran pajak. "Dan juga saya menjelaskan ke dia (Saleh Husin), tahun lalu Sampoerna membayar Rp67 triliun dari pajak, cukai, semuanya. Sampoerna membayar tax dari kepemilikan Indonesia dari semua," jelasnya.selengkapnya

 Oesman Sapta: Negara Maju Bila Wajib Pajak AktifOesman Sapta: Negara Maju Bila Wajib Pajak AktifSelasa 3 Mei 2016 15:59Administratordibaca 851 kaliSemua Kategori

Wakil Ketua MPR Oesman SaptaOdang mengatakan bila berbicara pajak selalu menimbulkan pro dan kontra. Menurutnya, untuk memenuhi keinginan target pajak tidak lah mudah, karena wajib pajak selalu ingin membayar pajak sekecil mungkin. "Di Amerika yang ditakuti ada dua, pajak dan lawyer. Negara maju bila wajib pajak aktif dan mampu mengatasi masalah perpajakan," kata Oesman Sapta dalam sambutannyaselengkapnya

 Ketua DPR Sebut UU Pengampunan Pajak akan Sehatkan EkonomiKetua DPR Sebut UU Pengampunan Pajak akan Sehatkan EkonomiKamis 28 Apr 2016 14:11Administratordibaca 795 kaliSemua Kategori

Pembahasan RUU Pengampunan Pajak atau tax amnesty tengah menuai pro kontra dari sejumlah pihak. Namun, Ketua DPR RI, Ade Komaruddin menganggap, pro kontra tersebut menunjukkan masih sehatnya demokrasi di Indonesia. "Wajib dalam negara demokrasi diwarnai pro kontra. Justru kalaunggak ada, bertanya-tanya kalau ada pro saja atau kontra," kata pria yang akrab disapa Akom itu saat ditemui di Kompleksselengkapnya

 KPK: Indonesia Terlambat Memiliki UU Pengampunan PajakKPK: Indonesia Terlambat Memiliki UU Pengampunan PajakRabu 27 Apr 2016 10:48Administratordibaca 1465 kaliSemua Kategori

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendukung adanya UU Pengampunan Pajak. Malah bagi KPK, UU Pengampunan Pajak yang sedang digodok tersebut terlambat. Karena negara lain bahkan sudah memiliki sejak puluhan tahun lalu. Demikian disampaikan Komisioner KPK, Saut Situmorang, dalam rapat gabungan bersama Komisi XI DPR RI dengan Kepolisian, Kejaksaan Agung dan PPATK untuk membahas UU Tax Amnesti di Senselengkapnya

 Presiden Jokowi dan Menkeu Tak Kompak di Tax AmnestyPresiden Jokowi dan Menkeu Tak Kompak di Tax AmnestySabtu 23 Apr 2016 19:16Administratordibaca 1000 kaliSemua Kategori

Ternyata, antara Presiden Joko Widodo dan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro punya pandangan berbeda terkait tax amnesty. Lho, siapa yang salah? Anggota Komisi XI DPR, Andreas Eddy Susetyo mengaku heran lantaran Presiden Jokowi dan Menkeu Bambang tidak satu suara terkait rencana penerapan UU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty).selengkapnya

 Kebijakan Tax Amnesty Akan Buat Pasar Keuangan Banjir LikuiditasKebijakan Tax Amnesty Akan Buat Pasar Keuangan Banjir LikuiditasJumat 22 Apr 2016 11:27Administratordibaca 1235 kaliSemua Kategori

PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) meyakini bila Rancangan Undang-Undang (RUU) pengampunan pajak (tax amnesty) ditetapkan menjadi UU, maka akan membuat pasar keuangan Indonesia banjir likuiditas. Hal ini tentu memberikan dampak positif bagi perekonomian dalam negeri. Director of Finance and Treasury PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) Pahala N Mansury menerangkan, kebijakan penerapan pengampunan pajak olehselengkapnya

 Negara Surga Pajak Bisa KolapsNegara Surga Pajak Bisa KolapsKamis 21 Apr 2016 13:34Administratordibaca 1399 kaliSemua Kategori

Indonesia tercatat dalam 10 besar negara yang memiliki aliran uang gelap (illicit financial flows/IFF) dengan nilai lebih dari Rp 2.400 triliun dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Koordinator Publish What You Pay Indonesia (PWYP), Maryati Abdullah mengutip dari data Global Financial Integrity (GFI) 2015, melaporkan Indonesia berada pada peringkat 7 besar dunia sebagai negara yang memiliki aliranselengkapnya

 Seorang Remaja Australia Bayar Pajak Lebih Dari Rp 5 MSeorang Remaja Australia Bayar Pajak Lebih Dari Rp 5 MSenin 18 Apr 2016 10:39Administratordibaca 1641 kaliSemua Kategori

Informasi yang diperoleh ABC mendapati seorang remaja Australia yang sudah terjun di dunia bisnis membayar pajak lebih dari 500 ribu dolar AS (lebih dari Rp 5 miliar) di tahun keuangan 2013-2014. Dalam waktu bersamaan, perusahaan besar termasuk McDonald's, Qantas, Virgin Australia, General Motors dan William Hill tidak membayar pajak pendapatan sama sekali.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :