Menteri Kuangan Sri Mulyani Indrawati menilai penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) selama dua tahun belakangan tidak kredibel. Dia melihat, dalam dua tahun ini, beberapa sektor penerimaan banyak yang meleset. Terutama penerimaan perpajakan dalam negeri.selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, penerimaan pajak 2016 yang ditargetkan dalam ‎Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016 sebesar Rp 1.539,2 triliun, diperkirakan tidak tercapai.selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan akan mengubah postur belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016, menilik dari kemungkinan terjadinya pelebaran defisit anggaran yang sudah ditetapkan sebesar Rp2,35 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).selengkapnya

Sekitar 5.000 warga memadati Hall D2 JIExpo, Kemayoran, Jakarta Utara, untuk mengikuti sosialisasi amnesti pajak yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia, Senin (1/8/2016).selengkapnya

Komunitas Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Daerah Istimewa Yogyakarta berharap kebijakan amnesti pajak menyasar sektor UMKM melalui dana repatriasi.selengkapnya

Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian menegaskan Polri akan menindak tegas pembuka data wajib pajak yang mengikuti program pengampunan pajak.selengkapnya

Pengamat pajak Yustinus Prastowo menyambut baik rencana Presiden Joko Widodo melakukan sosialisasi pengampunan pajak di Singapura. Menurut Yustinus, ini merupakan langkah strategis untuk menarik minat wajib pajak mengikuti amnesti.selengkapnya

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan ada dua proyek yang dipersiapkan untuk bisa menyerap dana repatriasi yakni proyek jalan tol dan proyek SPAM.selengkapnya

Bambang Brodjonegoro kini berfokus menyiapkan proyek infrastruktur untuk menyerap dana repatriasi pengampunan pajak setelah dirotasi menjadi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas.selengkapnya

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada Rabu malam, 27 Juli 2016, melakukan pertemuan dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hadir pula di sana perwakilan Direktorat Jenderal Pajak dan sejumlah bank.selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati diharapkan berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menyukseskan program amnesti pajak, kata Presiden Direktur Center for Banking Crisis (CBC) Ahmad Deni Daruri.selengkapnya

Presiden Joko Widodo memberi tugas besar pada menteri keuangan yang baru, Sri Mulyani yakni memastikan program pengampunan pajak berjalan.selengkapnya

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengungkapkan baru 13 perusahaan setuju pada tarif pajak batu bara anyar sebesar 3,75 persen dari sebelumnya 1 persen. Hal ini dilaporkan dalam rapat kerja Kementerian ESDM dengan komisi VII DPR RI.selengkapnya

Dirjen Pajak pada Kementerian Keuangan telah menerima biaya penalti sekitar Rp 6 miliar dari 20 wajib pajak.selengkapnya

Negara-negara di Eropa dan Amerika, termasuk beberapa negara di Asia sepakat untuk melakukan pertukaran informasi data pajak secara terbuka antar-negara. Peraturan ini akan berlaku secara efektif paling lambat 2018.selengkapnya

Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) M Yusuf menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/7) siang. Dia menyatakan kedatangannya tersebut untuk melaporkan bahwa pada tanggal 8 sampai 11 Agustus akan digelar Counter-Terrorism Financing Summit di Denpasar, Bali.selengkapnya

Bank Indonesia (BI) mencatat penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) perbankan di dalam negeri masih mengalami stagnasi sejak tahun 1997-1998. Pada saat kriris ekonomi 1998, DPK Indonesia hanya mencapai 38-39 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).selengkapnya

Realisasi penerimaan pajak Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara tercatat Rp3,07 triliun atau baru tercapai 27,91% dari total target penerimaan pajak wilayah ini pada 2016.selengkapnya

Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan mengatakan sedikitnya ada 19 Bank ditunjuk untuk menyerap dana hasil pengampunan pajak. Dari 19 bank tersebut, beberapa di antaranya adalah bank asing, yaitu Bank Danamon (Singapura), Bank Permata (Inggris), Maybank Indonesia (Malaysia), CIMB Niaga (Malaysia), Citibank (AS), HSBC (Inggris), DBS (Singapura), Standard Chartered (Inggris) dan Deustche Bank AGselengkapnya

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) hari ini resmi memulai sosialisasi program pengampunan pajak. Melalui 19 stan yang diisi oleh perusahaan sekuritas, ditargetkan akan semakin banyak peserta program pengampunan pajak yang tertarik untuk menginvestasikan dananya di pasar saham.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya