Hary Tanoe: Jumlah Pembayar Pajak RI Kalah dari SingapuraHary Tanoe: Jumlah Pembayar Pajak RI Kalah dari SingapuraRabu 22 Jun 2016 06:59Administratordibaca 1485 kaliSemua Kategori

Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia, Hary Tanoesoedibjo menyatakan, sebagai negara besar jumlah pembayar pajak, Indonesia masih sangat rendah di kawasan Asia Tenggara. Ia menyebut, Indonesia masih kalah dari negara Singapura, terkait jumlah pembayar pajak.selengkapnya

 Menkeu Rencana Bikin Suaka Pajak di IndonesiaMenkeu Rencana Bikin Suaka Pajak di IndonesiaSelasa 21 Jun 2016 11:30Administratordibaca 1195 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro berencana mendirikan suaka pajak atau tax haven di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk menarik dana warga negara Indonesia (WNI) yang masih parkir di luar negeri. "Bentuknya kamu lihat Pulau Labuan di Malaysia, ya kira-kira seperti itu. Jadi dia boleh punya bisnis di luar negeri, tapi base-nya di Indonesia saja jangan di luar negeri," katanyaselengkapnya

 Pembahasan Pasal Tax Amnesty Rampung Malam IniPembahasan Pasal Tax Amnesty Rampung Malam IniSelasa 21 Jun 2016 10:41Administratordibaca 1104 kaliSemua Kategori

Panitia Kerja (Panja) pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang pengampunan pajak akan mendorong pembahasan tax amnesty selesai dalam beberapa hari ini. Ketua Panja H. Soepriyatno mengatakan, pihaknya akan merampungkan pembahasan pasal yang belum tuntas malam ini juga, Senin (20/6).selengkapnya

 DJP Siap Penjarakan 700 Pengemplang PajakDJP Siap Penjarakan 700 Pengemplang PajakSelasa 21 Jun 2016 08:21Administratordibaca 739 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menargetkan penyanderaan (gijzeling) 700 Wajib Pajak di seluruh Indonesia. Yang diincar adalah pengemplang pajak di 2016. "Kita targetkan seluruh Indonesia, masing-masing di KPP melakukan gijzeling kepada dua penunggak pajak. Di Indonesia ada 330 KPP, jadi ada 600-700 gijzeling," kata Direktur Pemeriksaan dan Penagihan DJP Angin Prayitno Ajiselengkapnya

 DJP Targetkan Sandera 700 Penunggak PajakDJP Targetkan Sandera 700 Penunggak PajakSelasa 21 Jun 2016 07:22Administratordibaca 695 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menargetkan penyanderaan (gijzeling) kepada 700 Wajib Pajak di seluruh Indonesia, yang diduga masih belum memenuhi kewajiban perpajakannya pada 2016. "Kita targetkan seluruh Indonesia, masing-masing di KPP melakukan gijzelingkepada dua penunggak pajak. Di Indonesia ada 330 KPP, jadi ada 600-700gijzeling," kata Direktur Pemeriksaan dan Penagihanselengkapnya

 Jelang Tax Amnesty, Menkeu Bingung Data Pajak Tak LengkapJelang Tax Amnesty, Menkeu Bingung Data Pajak Tak LengkapSabtu 18 Jun 2016 10:38Administratordibaca 1040 kaliSemua Kategori

Jelang penerapan tax amnesty, Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro mengaku selama ini selalu kesulitan untuk mendapatkan data perpajakan. Padahal, data ini selama ini dibutuhkan untuk mencapai target penerimaan pajak. "Tax based, kami jujur bingung karena datanya tidak lengkap dan akurat. Karena ada beberapa Undang-Undang yang menyulitkan seperti UU devisa," kata Bambang di Kantor Pusat Apindoselengkapnya

 Ini Solusi DPR Soal Pajak InalumIni Solusi DPR Soal Pajak InalumJumat 17 Jun 2016 14:54Administratordibaca 788 kaliSemua Kategori

Permasalahan Pemprov Sumatera Utara dengan PT Indonesia Asahan Alumunium terkait Pajak Air Permukaan (PAP) belum menemukan titik temu. Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PAN Nasril Bahar menegaskan, persoalan PAP yang masih diperselisihkan oleh Pemprov Sumut tak perlu diperluas lagi dengan opini-opini yang kurang tepat.selengkapnya

 UMKM Dapat Tarif Pengampunan Pajak Lebih RendahUMKM Dapat Tarif Pengampunan Pajak Lebih RendahKamis 16 Jun 2016 12:50Administratordibaca 2516 kaliSemua Kategori

Pengampunan pajak tidak hanya ditujukan untuk orang-orang kaya atau pengusaha besar, tetapi juga bisa dimanfaatkan untuk para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Bahkan, pelaku UMKM akan mendapatkan perlakuan khusus apabila mengikuti program pengampunan pajak.selengkapnya

 Hari Ini Analis Saham Bahas Capaian PajakHari Ini Analis Saham Bahas Capaian PajakSenin 13 Jun 2016 14:13Administratordibaca 892 kaliSemua Kategori

Realisasi pendapatan negara dan hibah hingga akhir Mei 2016 mencapai Rp496,6 triliun, atau 27,2% dari target APBN 2016 sebesar Rp 1.822,5 triliun. Sementara itu belanja negara pada periode yang sama mencapai Rp 685,8 triliun, sehingga mendorong defisit anggaran sebesar Rp189,1 triliun (1,49% PDB) atau telah mencapai 69,2% dari target defisit Rp 273,18 triliun.selengkapnya

 Dirjen Pajak Lempar Handuk, Setoran Mei JeblokDirjen Pajak Lempar Handuk, Setoran Mei JeblokSenin 13 Jun 2016 14:07Administratordibaca 946 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Ken Dwijugiasteadi akhirnya menyerah dengan target pajak Rp 1.360 triliun. Sampai Mei 2016 penerimaan pajak hanya 26,8%. Jumat lalu (10/6/2016), wajah Dirjen Pajak Ken terlihat lesu. Mungkin karena sedang menjalankan Puasa, yang jelas ada masalah dengan kinerja lembaganya. Karena tak mampu mengolek pendapatan pajak sesuai target.selengkapnya

 Arsul Sani: Tax Amnesty Jangan Jadi Celah Pencucian Tindak PidanaArsul Sani: Tax Amnesty Jangan Jadi Celah Pencucian Tindak PidanaSenin 13 Jun 2016 08:12Administratordibaca 1407 kaliSemua Kategori

Anggota Komisi III DPR Arsul Sani mengingatkan agar RUU Tax Amnesty atau Pengampunan Pajak yang saat ini tengah dibahas tidak menjadi celah pencucian bagi pelaku tindak pidana. Dia mengatakan bahwa RUU itu dimaksudkan hanya untuk mengampuni semua penghasilan yang halal, tetapi tidak memenuhi kewajiban pajak di masa lalu.selengkapnya

 Ditjen Pajak: Teruslah Belanja dengan Kartu KreditDitjen Pajak: Teruslah Belanja dengan Kartu KreditSabtu 11 Jun 2016 10:20Administratordibaca 1118 kaliSemua Kategori

Sejumlah perbankan nasional hingga saat ini masih mengeluhkan adanya peraturan Kementerian Keuangan yang dapat mengintip data transaksi para nasabah demi kepentingan perpajakan. Aturan itu dianggap telah membuat kabur para nasabah pengguna kartu kredit. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Ken Dwijugiasteadi, mengimbau kepada seluruh elemen pengguna kartu kredit, agar tidak terlaluselengkapnya

 Berlaku Surut, Aturan Gaji ‎Rp 4,5 Juta Bebas Pajak Segera TerbitBerlaku Surut, Aturan Gaji ‎Rp 4,5 Juta Bebas Pajak Segera TerbitKamis 9 Jun 2016 12:34Administratordibaca 2473 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) segera menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) pada Juni ini terkait kenaikan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari Rp 36 juta setahun atau Rp 3 juta per bulan menjadi Rp 54 juta setahun atau Rp 4,5 juta setiap bulan. Kebijakan ini akan berlaku surut mulai Januari 2016.selengkapnya

 Wapres JK Janji Pelaksanaan UU Tax Amnesty Akan MudahWapres JK Janji Pelaksanaan UU Tax Amnesty Akan MudahKamis 9 Jun 2016 07:53Administratordibaca 794 kaliSemua Kategori

Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla berjanji pelaksanaan Undang Undang (UU) Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty akan lebih mudah terutama bagi pengusaha. Hal ini menyusul adanya masukan dari Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Surya Paloh saat berbuka bersama Presiden Joko Widodo kemarin.selengkapnya

 FE Unisri Gelar Pelatihan Brevet PajakFE Unisri Gelar Pelatihan Brevet PajakRabu 8 Jun 2016 21:05Administratordibaca 2115 kaliSemua Kategori

Fakultas Ekonomi Universitas Slamet Riyadi (FE Unisri) Surakarta bekerjasama dengan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Surakarta sepakat menyelenggarakan kerjasama dalam bidang pelatihan brevet perpajakan. Penandatangan kesepakatan dilakukan Rektor Unisri Prof Dr Ir Kapti Rahayu Kuswanto, dan dari pihak IKPI Cabang Surakarta diwakili Agung Nurmansyah.selengkapnya

 DPR Minta Menteri Susi Tidak Potong Anggaran untuk NelayanDPR Minta Menteri Susi Tidak Potong Anggaran untuk NelayanRabu 8 Jun 2016 21:02Administratordibaca 985 kaliSemua Kategori

Anggota Komisi IV Fadholi mengaku tidak mengerti dasar Kementerian Kelautan dan Perikanan memangkas anggaran untuk pengadaan dan pemberdayaan nelayan dalam pembahasan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2016. Hal ini ia sampaikan dalam Rapat Kerja Komisi IV dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjjiastuti di gedung DPR Jakarta, Rabu (8/6/2016)‎.selengkapnya

 ICMI Juga Soroti Google Belum Bayar Pajak di IndonesiaICMI Juga Soroti Google Belum Bayar Pajak di IndonesiaRabu 8 Jun 2016 16:33Administratordibaca 950 kaliSemua Kategori

Selain soal konten berbau pornografi, ICMI juga menitikberatkan status Google di Indonesia yang belum berbentuk Badan Usaha Tetap (BUT), sehingga tak wajib pajak. Padahal, bisnis Google dan YouTube di Indonesia bisa dibilang tumbuh subur.selengkapnya

 Surya Paloh Bicarakan RUU Pengampunan Pajak dengan JokowiSurya Paloh Bicarakan RUU Pengampunan Pajak dengan JokowiRabu 8 Jun 2016 10:25Administratordibaca 1009 kaliSemua Kategori

Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh mengakui sejumlah elite politik berbicara dengan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla soal Rancangan Undang-Undang Tax Amnesty (pengampunan pajak). Jokowi dan JK datang dalam undangan buka puasa bersama Partai Nasdem, Selasa (7/6). Dalam kesempatan tersebut, Surya Paloh menanyakan kepada Jokowi apakah usulan RUU tersebut akan sesuai dengan ekspektasiselengkapnya

 Dubes: Pajak Sawit Didiskusikan hingga Pertengahan JuniDubes: Pajak Sawit Didiskusikan hingga Pertengahan JuniSelasa 7 Jun 2016 00:34Administratordibaca 1027 kaliSemua Kategori

Duta Besar Prancis untuk Indonesia Corinne Breuze mengatakan anggota parlemen Prancis akan mendiskusikan rancangan undang-undang terkait penerapan pajak progesif untuk produk sawit hingga pertengahan Juni 2016. Oleh karena itu, katanya di Jakarta, Senin, waktu pengambilan keputusan mengenai penerapan pajak progresif tersebut akan mundur dari jadwal sebelumnya, yang awalnya direncanakan usai rapatselengkapnya

 KPK juga Diminta Kawal Pembahasan Tax AmnestyKPK juga Diminta Kawal Pembahasan Tax AmnestySenin 6 Jun 2016 23:52Administratordibaca 1005 kaliSemua Kategori

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan, aroma tak sedap yang mewarnai pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tax Amnesty berpotensi menjadi bola liar. Hal tersebut lanjut Prastowo, bisa berdampak terhadap rusaknya kredibilitas program pengampunan pajak. Bahkan, dapat dianggap menjustifikasi dugaan bahwa maksud dan tujuan pengampunan pajakselengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :