Penghapusan Pajak Sepeda Motor Ancam Pendapatan DaerahPenghapusan Pajak Sepeda Motor Ancam Pendapatan DaerahSenin 26 Nov 2018 13:41Ridha Anantidibaca 486 kaliSemua Kategori

Rencana penghapusan pajak kendaraan jenis sepeda motor dinilai berpotensi mengurangi pendapatan daerah dari pajak. Hal ini lantaran pajak sepeda motor berkontribusi kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) lewat Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PBBNKB), dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).selengkapnya

 Kemenkes Kecewa Cukai Rokok tak Jadi NaikKemenkes Kecewa Cukai Rokok tak Jadi NaikSelasa 13 Nov 2018 11:06Ridha Anantidibaca 625 kaliSemua Kategori

Staf Ahli Bidang Desentralisasi Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia Pattiselanno Roberth Johan mengatakan, Kemenkes kecewa terhadap ditundanya kenaikan cukai rokok pada 2019 mendatang. Tertundanya kenaikan cukai rokok itu karena adanya bargaining position hilir yang sulit.selengkapnya

 Cukai Rokok Tak Jadi Naik, Simplifikasi DitundaCukai Rokok Tak Jadi Naik, Simplifikasi DitundaSelasa 6 Nov 2018 10:57Ridha Anantidibaca 346 kaliSemua Kategori

Pemerintah memutuskan untuk tidak menaikkan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) untuk tahun depan.selengkapnya

 Resistensi Penyederhanaan Tarif Cukai Tembakau Kian BesarResistensi Penyederhanaan Tarif Cukai Tembakau Kian BesarSenin 29 Okt 2018 15:33Ridha Anantidibaca 519 kaliSemua Kategori

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 146 Tahun 2017 terkait roadmap tarif cukai tembakau dinilai akan merugikan jutaan buruh linting kretek yang bergantung pada industri kretek nasional hasil tembakau (IHT).selengkapnya

 Pemprov Kaltim Minta DPR Perjuangkan Pengenaan Pajak Alat BeratPemprov Kaltim Minta DPR Perjuangkan Pengenaan Pajak Alat BeratJumat 19 Okt 2018 10:03Ridha Anantidibaca 455 kaliSemua Kategori

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) meminta kepada anggota DPR mendorong pajak alat berat mulai dapat dikenakan untuk pendapatan daerah.selengkapnya

 Pemerintah Terus Matangkan Konsep Layer Tarif Cukai Hasil TembakauPemerintah Terus Matangkan Konsep Layer Tarif Cukai Hasil TembakauJumat 19 Okt 2018 08:55Ridha Anantidibaca 418 kaliSemua Kategori

Pemerintah terus mematangkan konsep regulasi yang akan merevisi ketentuan mengenai roadmap layer tarif cukai hasil tembakau (CHT).selengkapnya

 Instep: Pajak Bisa Jadi Instrumen PembangunanInstep: Pajak Bisa Jadi Instrumen PembangunanSenin 17 Sep 2018 09:08Ridha Anantidibaca 444 kaliSemua Kategori

Hasil kajian Institute for Tax Reform and Public Policy (Instep) menyatakan, pendaftar calon legislatif sampai saat ini mencapai 7.721 orang. Sementara dari 261,2 juta penduduk Indonesia (2016) hanya 32 juta orang yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Dari 32 juta orang tersebut, hanya 22 juta orang yang menyampaikan surat pemberitahuan tahunan.selengkapnya

 Poin Utama Aturan Baru Penerimaan Negara Bukan PajakPoin Utama Aturan Baru Penerimaan Negara Bukan PajakJumat 27 Jul 2018 15:50Ridha Anantidibaca 894 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menerangkan, ada beberapa hal utama dalam Undang-undang (UU) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang baru saja disepakati DPR dan pemerintah dalam Rapat Paripurna ke-32. Lanjut dia untuk pengelompokan objek PNBP bakal menjadi 6 klaster yakni pemanfaatan sumber daya alam, pelayanan, pengelolaan kekayaan negara dipisahkan, pengelolaan barang milikselengkapnya

 Tanggapi Ide Pajak Atas Laba Ditahan, BKF: Bisa Hambat InvestasiTanggapi Ide Pajak Atas Laba Ditahan, BKF: Bisa Hambat InvestasiSelasa 10 Jul 2018 11:26Ridha Anantidibaca 383 kaliSemua Kategori

Pemerintah tengah mempersiapkan revisi Undang-Undang (UU) Pajak Penghasilan (PPh). Seiring hal tersebut, muncul ide untuk menetapkan laba ditahan (retained earnings) sebagai obyek pajak. Namun, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Suahasil Nazara menilai ide tersebut tidak tepat diterapkan lantaran bisa membuat terjadinya pemajakan ganda (double taxation).selengkapnya

 Ketua DPR: Tidak Mudah Tarik Pajak Over The TopKetua DPR: Tidak Mudah Tarik Pajak Over The TopJumat 27 Apr 2018 11:46Ridha Anantidibaca 430 kaliSemua Kategori

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Bambang Soesatyo memuji keberhasilan pemerintah menarik pajak raksasa penyedia layanan over the top (OTT) asal Amerika Serikat, Google.selengkapnya

 Pajak Sayonara Menanti Turis di Jepang Tahun 2019, Apa Itu?Pajak Sayonara Menanti Turis di Jepang Tahun 2019, Apa Itu?Jumat 13 Apr 2018 09:36Ridha Anantidibaca 497 kaliSemua Kategori

Mulai 2019, semua wisatawan yang meninggalkan Jepang akan diminta untuk membayar Sayonara Tax alias pajak selamat tinggal sebesar 1.000 yen atau sekitar Rp 128.700. Demikian menurut pemberitaan media setempat.selengkapnya

 Pengamat: Ada Anomali di Struktur Perpajakan IndonesiaPengamat: Ada Anomali di Struktur Perpajakan IndonesiaKamis 15 Mar 2018 12:00Ridha Anantidibaca 949 kaliSemua Kategori

Pengamat perpajakan Darussalam menilai struktur penerimaan perpajakan di Indonesia terdapat anomali dimana pajak penghasilan (PPh) badan lebih tinggi dibandingkan PPh pribadi. Sebaliknya, di banyak negara PPh pribadi justru lebih tinggi dua kali lipat bila dibandingkan PPh badan.selengkapnya

 Ditjen Pajak gandeng IKPI tingkatkan kepatuhan wajib pajakDitjen Pajak gandeng IKPI tingkatkan kepatuhan wajib pajakKamis 1 Mar 2018 11:13Ridha Anantidibaca 347 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan meneken perjanjian kerjasama dengan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI). Kerjasama ini dilakukan demi terciptanya sinergi yang harmonis, dan sebagai wujud kemitraan antara IKPI dengan DJP.selengkapnya

 Singapura Bakal Terapkan Pajak Bagi E-Commerce, Negara-negara Ini Menyusul?Singapura Bakal Terapkan Pajak Bagi E-Commerce, Negara-negara Ini Menyusul?Rabu 14 Feb 2018 09:33Ridha Anantidibaca 824 kaliSemua Kategori

Pemerintah Singapura diperkirakan akan mengungkap rencana penerapan pajak e-commerce dalam pemaparan anggarannya pekan depan. Langkah ini diambil untuk mengatasi serangan ritel online terhadap peritel tradisional (offline).selengkapnya

 Sri Mulyani Beberkan Alasan Pemerintah Reformasi PajakSri Mulyani Beberkan Alasan Pemerintah Reformasi PajakKamis 8 Feb 2018 13:46Ridha Anantidibaca 464 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pemerintah yang tengah mereformasi sistem perpajakan nasional agar dapat menjangkau secara luas potensi pajak.selengkapnya

 Sri Mulyani: Reformasi Perpajakan DibutuhkanSri Mulyani: Reformasi Perpajakan DibutuhkanRabu 7 Feb 2018 15:58Ridha Anantidibaca 602 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, saat ini rasio pajak di Indonesia masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara-negara di kawasan ASEAN.selengkapnya

 Kejar Setoran, Dirjen Pajak: Kita akan Bekerja Lebih SmoothKejar Setoran, Dirjen Pajak: Kita akan Bekerja Lebih SmoothJumat 26 Jan 2018 14:52Ridha Anantidibaca 499 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan mendapat tugas untuk mengumpulkan penerimaan pajak sebesar Rp 1.385,9 triliun di tahun ini, atau meningkat jika dibandingkan dengan tahun lalu yang Rp 1.283,6 triliun.selengkapnya

 Pacu Daya Saing, Tarif Pajak Penghasilan Perlu Dipangkas Jadi 18%Pacu Daya Saing, Tarif Pajak Penghasilan Perlu Dipangkas Jadi 18%Jumat 5 Jan 2018 15:10Ridha Anantidibaca 706 kaliSemua Kategori

Pemerintah dinilai perlu menurunkan tarif pajak penghasilan tahun ini dari 25 persen menjadi 18 persen. Tujuannya untuk meningkatkan daya saing industri nasional, terlebih di tengah pemerintahan Amerika Serikat yang mulai menjalankan reformasi perpajakan di negaranya.selengkapnya

 Kemkeu ingin pembahasan KUP lebih intensifKemkeu ingin pembahasan KUP lebih intensifJumat 29 Des 2017 09:22Ridha Anantidibaca 738 kaliSemua Kategori

Agenda reformasi pajak Amerika Serikat (AS) yang diusung oleh Presiden Trump telah disetujui Senat. Kementerian Keuangan (Kemkeu) menyarankan, reformasi yang mengubah sistem pajak AS itu bisa jadi tolok ukur bagi Indonesia.selengkapnya

 Revisi UU KUP Mencakup Perluasan Ketentuan Permintaan Informasi Terkait PerpajakanRevisi UU KUP Mencakup Perluasan Ketentuan Permintaan Informasi Terkait PerpajakanSelasa 12 Des 2017 14:28Ridha Anantidibaca 615 kaliSemua Kategori

Selain memperkuat mekanisme pemidanaan, rencana perubahan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) juga mencakup memperluas ketentuan permintaan informasi terkait perpajakan.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :