Program Pengampunan Pajak (tax amnesty) terus bergulir. Sampai dengan pekan pertama program pengampunan pajak tahap kedua ini, pengungkapan harta atau deklarasi harta luar negeri hampir menyentuh angka Rp 1.000 triliun.selengkapnya

Industri properti di Yogyakarta mulai merasakan dampak adanya amnesti pajak yang dilakukan pemerintah. Para pengembang mengaku mulai merasakan adanya peningkatan transaksi dari perumahan-perumahan yang mereka bangun di beberapa wilayah di Yogyakarta. Meski belum signifikan tetapi ada peningkatan.selengkapnya

Di tengah fokus pemerintah untuk menyukseskan program pengampunan pajak atau tax amnesty, pemerintah ternyata tetap berupaya untuk memberikan berbagai kemudahan perpajakan bagi kalangan pengusaha.selengkapnya

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) berkomitmen untuk menjalankan program amnesti pajak periode kedua. Ini merupakan bentuk patriotisme kepada negara.selengkapnya

Program Pengampunan Pajak (tax amnesty) membawa dampak positif bagi perekonomian Indonesia, dan efek sosial terhadap kesejahteraan masyarakat.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi mengaku mendapati pelaku usaha yang mengaku‎ menjalani bisnis berskala Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tapi dengan nilai omzet melampaui lebih dari Rp 4,8 miliar dan memiliki banyak harta.selengkapnya

Program tax amnesty atau pengampunan pajak dapat dikatakan sukses pada periode pertama. Banyak WP Besar yang memilih ikut tax amnesty pada periode pertama lalu. Alhasil, tarif tebusan berhasil mencapai Rp97 triliun.selengkapnya

Pajak untuk sektor pengusaha berbasis online atau e-commerce hingga saat ini masih belum dapat dipungut sesuai pemungutan pajak. Hal ini pun cukup menjadi sorotan utama pengusaha non e-commerce.selengkapnya

Sebanyak 66% harta yang diungkapkan dalam kebijakan pengampunan pajak pada periode pertama bersifat likuid, sehingga diharapkan bisa menggerakkan roda perekonomian di Indonesia.selengkapnya

Periode I program pengampunan pajak (tax amnesty) telah berakhir. Tepat dua hari sebelum berakhir, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak resmi menetapkan 'Keadaan Luar Biasa'. Keputusan ini diambil mengingat beberapa kantor pajak ada antrean yang membeludak dari para peserta tax amnesty.selengkapnya

Program "tax amnesty" periode pertama sudah selesai. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan melaporkan hasil terakhir pada 30 September 2016 pukul 24.00 WIBselengkapnya

Program amnesti pajak tahap pertama telah usai, dan hasilnya di luar dugaan dengan minat yang cukup tinggi, hal ini membuktikan masyarakat Indonesia masih cinta kepada negaranya dengan taat terhadap pajak, kata Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Surabaya Jamhadi.selengkapnya

Pemerintah menilai program pengampunan pajak atau tax amnesty tahap pertama yang berakhir Jumat (30/9/2016) malam telah meraih prestasi yang melebihi harapan.selengkapnya

Presiden Joko Widodo mengatakan perusahaan yang pernah dimilikinya ikut berpartisipasi dalam program amnesti pajak periode satu yang telah berakhir pada 30 September 2016. "Saya tidak (ikut amnesti). Tapi perusahaan ikut, itu pun saya sudah tidak mengurus," kata Presiden seusai meninjau pelayanan amnesti pajak di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Jumat (30/9) malam.selengkapnya

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendatangi kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Jumat (30/9/2016) untuk meninjau penutupan periode pertama Tax Amnesty.selengkapnya

Pada hari terakhir periode I pengampunan pajak (tax amnesty) ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal Keuangan (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan.selengkapnya

Presiden Joko Widodo (Jokowi) malam ini hadir di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta Selatan. Pantauan Okezone, Jokowi hadir sekira pukul 19.55 WIB.selengkapnya

Sejumlah kelompok buruh berencana akan melakukan unjuk rasa di Jakarta hari ini. Dalam aksi tersebut, buruh menuntut pemerintah untuk mencabut Undang-undang Tax Amnesty yang dinilai membebani masyarakat.selengkapnya

Banyak cara yang bisa dilakukan dalam mengikuti program Tax Amnesty atau pengampunan pajak. Selain melalui bukti tanda terima setelah menyerahkan surat pelaporan harta (SPH), para Wajib Pajak (WP) juga akan mendapat hadiah.selengkapnya

Realisasi penerimaan pajak nonmigas hingga 26 September 2016 mencapai Rp 706 triliun, setara 53,5% dari target penerimaan pajak nonmigas dalam APBN-P 2016 yang sebesar Rp 1.318,9 triliun. Realisasi ini masih lebih rendah dari periode sama tahun lalu yang sebesar Rp 729 triliun (termasuk PPh migas), atau 49% dari target.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya