Korupsi pajak, pendapatan negara berpotensi kurangKorupsi pajak, pendapatan negara berpotensi kurangSabtu 26 Nov 2016 11:31Ajeng Widyadibaca 924 kaliSemua Kategori

Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap pegawai Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) dalam kasus suap permintaan penghapusan Surat Tagihan Pajak diapresiasi.selengkapnya

 Darmin Heran Gaji Tinggi Oknum Pajak Masih KorupDarmin Heran Gaji Tinggi Oknum Pajak Masih KorupSabtu 26 Nov 2016 10:43Ajeng Widyadibaca 584 kaliSemua Kategori

"Terserah anda melihatnya relatif. tapi kalau dibandingkan dengan kementerian secara umum, pajak relatif baik lah. kalau dibanding swasta masih kalah," kata Menko Darmin saat ditemui di Kantornya, Jumat (25/11/2016).selengkapnya

 Biaya Balik Nama Gratis, Denda Pajak Kendaraan DihapusBiaya Balik Nama Gratis, Denda Pajak Kendaraan DihapusJumat 25 Nov 2016 14:03Ajeng Widyadibaca 1417 kaliSemua Kategori

Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah (UP3AD) atau Samsat Kota Solo menggratiskan bea balik nama dan penghapusan denda pajak kendaraan. Kebijakan tersebut, sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) No. 46/2016 tentang Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor bagi kendaraan di Provinsi Jawa Tengah (Jateng).selengkapnya

 Kata Sri Mulyani, Kalau Database Perpajakan Diperkuat, Praktik Korupsi Bisa DicegahKata Sri Mulyani, Kalau Database Perpajakan Diperkuat, Praktik Korupsi Bisa DicegahKamis 24 Nov 2016 16:01Ajeng Widyadibaca 768 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai penguatan pusat database perpajakan berupa data-data para wajib pajak sangat penting demi menghilangkan praktik korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak).selengkapnya

 Pengusaha Tambang Minta Sri Mulyani Keluarkan Fatwa Restitusi PPNPengusaha Tambang Minta Sri Mulyani Keluarkan Fatwa Restitusi PPNKamis 24 Nov 2016 11:42Ajeng Widyadibaca 791 kaliSemua Kategori

Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) generasi III masih banyak yang tidak sama.selengkapnya

 Sekarang Giliran Facebook Dibidik Dirjen PajakSekarang Giliran Facebook Dibidik Dirjen PajakKamis 24 Nov 2016 09:59Ajeng Widyadibaca 629 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengaku telah mengirim surat kepada perusahaan jejaring sosial asal Amerika Serikat, Facebook terkait kewajiban perpajakannya selama beroperasi di Indonesia.selengkapnya

 Pejabat DJP Diciduk KPK, Target Penerimaan Pajak Tetap AmanPejabat DJP Diciduk KPK, Target Penerimaan Pajak Tetap AmanRabu 23 Nov 2016 16:16Ajeng Widyadibaca 876 kaliSemua Kategori

Penangkapan oknum pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diyakini tidak akan mengganggu target penerimaan pajak 2016 dan 2017. Kehebohan praktik korupsi tersebut hanya bersifat sementara dan mampu diredam Kementerian Keuangan (Kemenkeu).selengkapnya

 KPK Geledah 4 Lokasi Terkait Suap Penghapusan Surat Setoran Pajak Rp 78 MiliarKPK Geledah 4 Lokasi Terkait Suap Penghapusan Surat Setoran Pajak Rp 78 MiliarRabu 23 Nov 2016 15:09Ajeng Widyadibaca 830 kaliSemua Kategori

Sejumlah dokumen disita Komisi Pemberantasan Korupsi usai menggeledah empat lokasi terkait kasus suap penghapusan pajak Rp 78 milir milik PT EK Prima Ekspor Indonesia.selengkapnya

 KPK Dalami Keterlibatan Pegawai Pajak Lain dalam Kasus SuapKPK Dalami Keterlibatan Pegawai Pajak Lain dalam Kasus SuapRabu 23 Nov 2016 14:44Ajeng Widyadibaca 953 kaliSemua Kategori

Komisi Pemberantasan Korupsi segera mengembangkan kasus dugaan suap untuk penghilangan pajak Rp78 miliar oleh Kasubdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakkan Hukum Ditjen Pajak Handang Soekarno (HS). Hal ini untuk menemukan kemungkinan keterlibatan pegawai pajak lainnya selain Handang, sebab KPK menilai ada kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam kasus tersebut.selengkapnya

 Pajak Rp 78 M Dibarter Suap Rp 6 MPajak Rp 78 M Dibarter Suap Rp 6 MRabu 23 Nov 2016 14:33Ajeng Widyadibaca 665 kaliSemua Kategori

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan.selengkapnya

 DPR Minta Pemerintah Segera Laksanakan Reformasi PajakDPR Minta Pemerintah Segera Laksanakan Reformasi PajakSelasa 22 Nov 2016 11:50Ajeng Widyadibaca 479 kaliSemua Kategori

Pemerintah didorong untuk segera melaksanakan reformasi bidang penerimaan negara, khususnya di sektor perpajakan. Desakan ini sesuai dengan prinsip dari Revolusi Mental yang dikerjakan ‎oleh Presiden Joko Widodo.selengkapnya

 KPK Tangkap Pejabat Pajak, Ini Kata DJPSelasa 22 Nov 2016 11:39Ajeng Widyadibaca 967 kaliSemua Kategori

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menciduk pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT). Pejabat ini diduga menerima suap sebesar Rp 1 miliar untuk mengurangi nilai pajak dari Wajib Pajak.selengkapnya

 Tax Rasio Rendah, DJP Didorong Lebih IndependenTax Rasio Rendah, DJP Didorong Lebih IndependenSelasa 22 Nov 2016 10:26Ajeng Widyadibaca 735 kaliSemua Kategori

Rendahnya penerimaan pajak dinilai salah satu faktornya disebabkan karena masih rendahnya kapasitas sumber daya manusia di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sehingga penerimaan pajak belum optimal. Anggota Komisi XI DPR M.Misbakhun menerangkan, secara kapasitas dan beban kerja di DJP, saat ini kondisinya sangat tidak layak.selengkapnya

 Pejabatnya Kena OTT, Ditjen Pajak Tunggu Penjelasan KPKPejabatnya Kena OTT, Ditjen Pajak Tunggu Penjelasan KPKSelasa 22 Nov 2016 10:11Ajeng Widyadibaca 839 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) masih menunggu penjelasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai kabar penangkapan salah satu pejabat di instansi tersebut.selengkapnya

 KPK Masih Periksa Pejabat Pajak dan Seorang Pengusaha Terkait OTTKPK Masih Periksa Pejabat Pajak dan Seorang Pengusaha Terkait OTTSelasa 22 Nov 2016 09:40Ajeng Widyadibaca 1111 kaliSemua Kategori

Tim Satuan Tugas (Satgas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta, Senin malam, 21 November 2016. Informasi yang diperoleh Liputan6.com menyebutkan, Tim Satgas KPK menangkap pejabat eselon III di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Kementerian Keuangan yang berinisial HS.selengkapnya

 Misbakhun dorong pemerintah reformasi sektor perpajakanMisbakhun dorong pemerintah reformasi sektor perpajakanSelasa 22 Nov 2016 09:17Ajeng Widyadibaca 1085 kaliSemua Kategori

Anggota Komisi XI DPR RI mendorong Pemerintah melakukan reformasi penerimaan negara di sektor perpajakan sesuai dengan prinsip revolusi mental yang digelorakan oleh Presiden Joko Widodo.selengkapnya

 Ini Alasan Bos Bea Cukai Optimis Penerimaan NaikIni Alasan Bos Bea Cukai Optimis Penerimaan NaikSabtu 19 Nov 2016 10:49Ajeng Widyadibaca 973 kaliSemua Kategori

"Kita berharap bulan 11 dan 12 ini terjadi lonjakan karena memang ada dua faktor. Pertama pemberlakukan PMK Nomer 20, karena memang tidak boleh carry over ke 2017, dimana kita akan mendapatkan sampai akhir tahun ini sebesar 3 sampai 4 kali lipat," ujar Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi saat ditemui di Kantor BNN, Jakarta, Jumat (18/11/2016).selengkapnya

 Tingkat pembayaran pajak RI membaikTingkat pembayaran pajak RI membaikJumat 18 Nov 2016 11:05Ajeng Widyadibaca 677 kaliSemua Kategori

Tingkat pembayaran pajak di Indonesia naik di tahun 2015. Menurut studi yang dilakukan Bank Dunia dan PricewaterhouseCoopers (PwC), berjudul paying taxes 2017, peringkat pembayaran pajak Indonesia tahun 2015 berada di posisi ke-104 dari 190 negara.selengkapnya

 Tagih Pajak Google, Ini Saran PengamatTagih Pajak Google, Ini Saran PengamatKamis 17 Nov 2016 15:55Ajeng Widyadibaca 651 kaliSemua Kategori

Pengamat Komunikasi Massa, Agus Sudibyo mengatakan, ASEAN perlu memiliki sikap bersama untuk menagih tunggakan pajak Google. Demi keadilan di bidang industri media dan informasi.selengkapnya

 Bursa Eropa Berpotensi PositifBursa Eropa Berpotensi PositifRabu 16 Nov 2016 14:03Ajeng Widyadibaca 744 kaliSemua Kategori

Bursa saham Eropa berpotensi menguat pada awal perdagangan Rabu (16/11/2016). Investor memanfaatkan tren pelemahan dolar AS yang telah naik sejak kemenangan Trump.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :