Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali melakukan tindak penyanderaan (gijzeling) terhadap penunggak pajak. Wajib pajak yang disandera berinisial ARF dengan nilai tunggakan mencapai Rp 1,57 miliar. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Mekar Satria Utama mengatakan, tindak penyanderaan terhadap ARF dilakukan pada 16 Mei 2016.selengkapnya

Pengusaha di sektor jasa konstruksi yang tergabung dalam Asosiasi Kontraktor Indonesia (AKI) mengeluhkan kebijakan pemerintah yang masih mengenakan Pajak Penghasilan (PPh) final di sektor jasa konstruksi. Adapun besaran PPh final ini ada di kisaran 2-6 persen. Menurut Sekretaris Jenderal (Sekjen) AKI, Zali Yahya, pengenaan PPh final tersebut kurang kondusif untuk pengembangan industri konstruksiselengkapnya

Rencana pemerintah memberikan insentif pajak instrumen surat utang pemerintah berbasis syariah alias sukuk disambut para pelaku bisnis asuransi syariah. Insentif berupa keringanan pajak penghasilan (PPh) final atas imbal hasil investasi di sukuk dapat mendongkrak porsi investasi sukuk di industri asuransi syariah.selengkapnya

Rencana pemerintah memberikan insentif pajak instrumen surat utang pemerintah berbasis syariah dinilai dapat mendongkrak porsi investasi sukuk Asuransi Syariah. Jika saat ini porsi sukuk yang diterbitkan syariah perusahaan asuransi baru sekitar 7% untuk Asuransi Syariah jiwa dan 6,6% untuk asuransi umum, diharapkan porsinya bisa meningkat 10% hingga 20% dari total perolehan investasi.selengkapnya

Gubernur Bank Indonesia (BI), Agus Martowardojo, mengaku wacana kewajiban pelaporan data transaksi kartu kredit, masih dalam tahap kajian BI. "Enggak ada komentar. Baru ada yang dikeluarkan oleh Kemenkeu sehubungan dengan kewajiban pembayaran pajak," kata Agus saat ditemui di sela-sela sidang tahunan Islamic Development Bank (IDB) ke-41 di Jakarta, Rabu (18/05/2016), menanggapi pernyataan Menkeuselengkapnya

Masa persidangan V DPR RI telah dimulai. Ada sembilan rancangan undang-undang (RUU) yang ditargetkan selesai pembahasannya, salah satunya adalah RUU Pengampunan Pajak. Pengamat perpajakan dari Universitas Indonesia (UI) Darussalam, mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk mendukung RUU Pengampunan Pajak. Menurut dia, pengampunan pajak penting diterapkanselengkapnya

Petani tebu keberatan dengan sistem beli putus karena memasukkan pajak pertambahan nilai yang harus ditanggung petani. Sekretaris Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Wilayah Pabrik Gula Ngadiredjo Karmadji mengungkapkan Menteri BUMN Rini Soemarno telah mengeluarkan surat penerapan sistem beli putus pada musim giling tahun ini yang berlaku per 12 Mei.selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) tengah menelusuri keterlibatan Warga Negara Indonesia (WNI) dalam daftar bank data The Panama Papers. Berdasarkan hasil penelusuran sementara, Ditjen Pajak menemukan sebanyak 1.038 nama wajib pajak Indonesia dalam bank data yang dipublikasikan oleh konsorsium jurnalis investigasi internasional (ICIJ). Dari jumlah tersebut mayoritas sudah diidentifikasi daselengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan berpartisipasi dalam memerangi narkoba. Partisipasi tersebut direalisasikan dengan menggandeng Badan Narkotika Nasional (BBN) untuk memeriksa urine seluruh pegawai pajak. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi mengatakan, Direktorat Jenderal Pajak memiliki inisiatif untuk mendukung Indonesia bebas dari narkoba.selengkapnya

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ingin terciptanya lembaga pemungut zakat yang terintegrasi dengan Direktorat Jenderal Pajak selaku pihak yang melakukan pemungutan pajak. Dengan demikian, para pembayar zakat bisa mendapatkan keringanan dari kewajibannya membayar pajak. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, zakat merupakan kewajiban yang harus disetorkan bagi setiap umat muslim untukselengkapnya

Sebanyak kurang lebih 3.200 pegawai Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak pagi ini menjalani tes urinee yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN). Pantauan Okezone di kantor Ditjen Pajak, Jakarta, Senin (16/5/2016), tes urine ini dipimpin langsung oleh Kepala BNN Budi Waseso. Berdasarkan informasi yang diperoleh Okezone di lokasi, Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Ken Dwijugiasteadi punselengkapnya

Komisi XI DPR bersama pemerintah masih terus membahas besaran tarif tebusan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak (tax amnesty). Anggota Komisi XI DPR Donny Imam Priambodo mengatakan, salah satu polemik yang mengemuka pada RUU ini adalah besaran tarif tebusan untuk pengampunan pajak. Besaran tarif tersebut masih dalam pembahasan, sebelum diputuskan pemerintah bersama DPR.selengkapnya

Dari 1038 nama orang Indonesia di daftar Panama Paper atau dokumen panama, ada 766 nama yang bermasalah. Di antaranya tidak memiliki Nomor Pokok Wakib Pajak (NPWP), sebagiannya lagi validitasnya diragukan. Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengaku tidak habis pikir, karena sebagian besar nama di daftar tersebut adalah pengusaha. Kata dia seharusnya tidak mungkin seorang pengusaha tidak memiliki NPWP,selengkapnya

Anggota Komisi XI DPR RI M. Sarmuji berpendapat pengampunan pajak merupakan bagian kecil dari reformasi pajak. Oleh sebab itu, dia mengajurkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak sebaiknya dibarengi dengan perbaikan sistem perpajakan. "Dibarengi dengan perbaikan sistem perpajakan. Kalau bisa dibarengi dengan tax reform, tax amnesty tidak berdiri sendiri, tax amnesty hanya bagianselengkapnya

Nama-nama Wajib Pajak (WP) yang masuk dalam data besar berisikan 11,5 juta dokumen internal dari firma hukum Panama Mossack Fonseca atau Panama Papers telah di identifikasi. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengaku telah mengidentifikas WP yang masuk dalam Panama Papers. Dari 1038 nama warga negara Indonesia yang tercatat dalam dokumen yang disebut Panama Papers tersebut, setidaknyaselengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mengidentifikasi 800 Wajib Pajak (WP) dari 1.038 nama orang-orang Indonesia yang ada di dalam dokumen Panama Papers. Hasilnya, sebanyak 272 nama yang telah menggenggam Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mengatakan butuh waktu sebulan untuk merampungkan proses identifikasi 1.038 orang-orang Indonesia yang muncul di data Panama Papers. Dengan demikian, target penyelesaiannya pada akhir Mei 2016. Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Ken Dwijugiasteadi mengatakan, DJP langsung bekerja menelusuri data sebanyak 1.038 WP dalam dokumenselengkapnya

RUU pengampunan pajak alias tax amnesty dinilai memang dibutuhkan. Tapi tidak membuat Indonesia ketakutan, sekalipun RUU tax amnesty dibatalkan. "Apabila RUU pengampunan pajak tidak lolos, maka hal ini dapat pula menimbulkan kekecewaan bagi Investor di bidang portofolio, mengingat penerimaan negara tahun ini tidak seperti yang diharapkan imbas pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat dan masih relatselengkapnya

Dua orang penanggung pajak dari PT WS dipaksa badan atau gijzeling oleh Kantor Wilayah Ditjen Pajak Jawa Timur I pada 10 Mei 2016. Gijzeling tersebut dilakukan bekerja sama dengan Kanwil DJP Papua dan Maluku, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manokwari, Polda Jatim, dan Lapas Porong di Sidoarjo.selengkapnya

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Papua dan Maluku serta Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Manokwari menyandera (gijzeling) dua orang Wajib Pajak (WP) di Lembaga Pemasyarakatan Porong, Sidoarjo, Jawa Timur (Jatim). Keduanya mempunyai tunggakan pajak sebesar Rp 2,357 miliar. Dalam melakukan penyanderaan, DJP menggandeng Kepolisian Daerah jawa Timur, Kanwil Kementerian Hukum dan HAMselengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya