Dalam pengampunan pajak bukan hanya ditujukan untuk orang-orang kaya, pengusaha besar ataupun wajib pajak besar. Guru besar Universitas Indonesia Gunadi mengatakan, sebab, pengampunan pajak bisa dimanfaatkan oleh semua lapisan masyarakat. "Cakupan pengampunan pajak luas. Bukan satu sektor atau kalangan tertentu, tapi juga seluruh masyarakat," kata Gunadi di Jakarta, Kamis (28/4/2016).selengkapnya

Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak (RUU Tax Amnesty) jelas dinyatakan bahwa pengampunan pajak bukan untuk mengampuni kejahatan pidana atau koruptor. Namun, sesungguhnya tujuan tax amnesty memberi kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh wajib pajak. Menurut Managing Partner Danny Darussalam Tax Center, Darussalam, Tax amnesty bukan serta merta membebaskan para pelaku korupsi dari tuntutanselengkapnya

Rancangan Undang-undang Pengampunan Pajak (tax amnesty) bukan untuk mengampuni kejahatan pidana atau koruptor namun memberi kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh wajib pajak. Managing Partner Danny Darussalam Tax Center, Darussalam di Jakarta, Rabu, mengatakan pengampunan pajak bukan serta merta membebaskan para pelaku korupsi dari tuntutan hukum karena pengampunan pajak tidak ada kaitannyaselengkapnya

KOMPAK 2016 (Kompetisi Pajak Universitas Airlangga) PajakKu PajakMu PajakKita KOMPAK adalah sebuah Kompetisi Perpajakan yang diadakan tiap tahun oleh prodi D3 Perpajakan Universitas Airlangga dan diikuti oleh seluruh mahasiswa aktif di seluruh Indonesia.selengkapnya

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) mulai gencar menyasar penerimaan pajak dari orang pribadi yang memiliki usaha bebas (profesi). Tahun ini, Ditjen Pajak akan memperkaya data orang pribadi tersebut melalui kerja sama dengan Pemerintah Daerah (Pemda). Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Ditjen Pajak Mekar Satria Utama mengatakan,selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak)Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sekarang sudah bisa mengakses data transaksi kartu kredit. Ini berlaku setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39/PMK.03/2016. Apa yang akan dilakukan Ditjen Pajak dengan data tersebut? Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas Ditjen Pajak, Mekar Satria Utama, menyatakan bahwa data itu akan menjadiselengkapnya

Pemerintah mencatat terdapat sebanyak 30.044.103 wajib pajak (WP) tahun lalu. Terdiri dari 2.472.632 WP Badan, 5.239.385 WP Orang Pribadi (OP) Nonkaryawan, dan 22.332.086 WP OP Karyawan. Ini dinilai cukup memprihatinkan. Sebab, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), hingga 2013, jumlah penduduk Indonesia yang bekerja mencapai 93,72 juta orang.selengkapnya

KPP Pratama Magelang melaksanakan kegiatan sosialisasi SPT Tahunan PPh Orang Pribadi kepada 538 orang organik Akademi Militer (Akmil) termasuk para Pejabat Distribusi Akmil. Bertempat di gedung Moch Lily Rochli Akademi Militer Magelang, kegiatan tersebut dilaksanakan pada Selasa, 8 Maret 2016 dan dihadiri Gubernur Akmil, Mayor Jenderal TNI Hartomo, S.Ip.selengkapnya

Ini ultimatum bagi para pengemplang pajak yang menyimpan dananya di luar negeri. Pemerintah mengklaim sudah memiliki data komplet ribuan nama Warga Negara Indonesia yang menyimpan dananya di negara-negara surga pajak (tax heaven) serta akan menelusuri transaksi keuangannya. Kementerian Keuangan mengklaim telah memiliki data 6.000 orang WNI yang memiliki rekening di British Virgin Island.selengkapnya

Center for Indonesia Taxation Analysis (Cita) potensi kolusi walaupun dilakukan tanpa pemerasan di sektor perpajakan sangat besar sehingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus dapat mencegah korupsi di titik tersebut. Direktur Cita Yustinus Prastowo menuturkan peluang kolusi tanpa pemerasan di sektor pajak dinilai sangat besar. Dia mengungkapkan tanpa ada kompetensi yang memadaiselengkapnya

Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah mengatakan, sistem e-Filling dapat membantu meningkatkan kepatuhan pajak. Selain itu juga menambah penerimaan pajak agar proses pemerintahan maupun pembangunan dapat berjalan semakin efektif serta efisien. Menurut Arief, kemudahan yang ditawarkan dengan semakin berkembangnya teknologi digital saat ini tentunya harus dapat dimanfaatkan sebaik mungkin untukselengkapnya

Pemerintah mengajukan RUU pengampunan pajak (tax amnesty) untuk meningkatkan pendapatan negara dari perluasan basis wajib pajak. Hal ini agar kue pembangunan tidak lagi dinikmati oleh banyak free rider yang tidak pernah membayar pajak. Pengamat Pajak dari Dany Darussalam Tax Center (DDTC) Darussalam mengatakan, tax amnesty akan menyasar 120 juta tenaga kerja di Indonesia agar bisa menjadi basisselengkapnya

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyatakan, pada 1980, pajak hanya menjadi pendapatan nomor dua untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pendapatan pertama berasal dari minyak. "Sekarang negara makin besar kebutuhan. Minyak makin kecil dari APBN kita. Peran pajak sangat penting. Dari APBN, pendapatan pajak 76 persen dari seluruh penerimaan," kata JK di Wisma Kalla, Makassar, Jumat 4selengkapnya

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan masih ada ruang untuk meningkatkan penerimaan negara, baik melalui pajak maupun nonpajak. Presiden mengungkapkan, saat ini tax ratio atau tingkat kesadaran pembayaran pajak masih sangat rendah, yaitu sekitar 11 persen.selengkapnya

Sebagai menteri yang mengeluarkan Surat Edaran berisi kewajiban Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, serta Kepolisian Republik Indonesia (ASN/TNI/Polri) untuk mematuhi seluruh ketentuan peraturan perpajakan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) tak luput harus melaksanakan aturan tersebut.selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) mencatat, hingga sekarang baru 27 juta orang yang tergolong menengah ke atas di Indonesia yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Jumlah kelas menengah ke atas di Indonesia menurut Ditjen Pajak mencapai 129 juta orang.selengkapnya

Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak yang akan dibahas mulai 6 April mendatang bisa disahkan menjadi UU pada Mei nanti, sesuai target waktu pemerintah. DPR memberikan fokus perhatian pada RUU tax amnesty inisiatif presiden ini, sebagai salah satu solusi mengatasi kurangnya penerimaan negara Rp 200-250 triliun dari target APBN 2016.selengkapnya

Direktur Eksekutif Center of Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan, jika DPR menghambat pembahasan RUU tax amnesty atau pengampunan pajak, pemerintah dapat menggunakan hak kewenangannya sebagai lembaga eksekutif. "Ruang DJP (Direktorat Jenderal Pajak) adalah pemeriksaan. Jika tax amnesty diganjal DPR, tidak apa-apa, kita bisa bermain di sini," ujarnya di Jakarta, Jumatselengkapnya

Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Edi Slamet Irianto mengungkapkan, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yang dikeluarkan dalam empat tahun terakhir mencapai Rp225,12 triliun. Edi memaparkan, SKPKB yang dikeluarkan dalam empat tahun terakhir tercatat pada periode 2014 sampai dengan periode 2015. Nilai kurang bayar wajib pajak mengalamiselengkapnya

Kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty dinilai menjadi kebutuhan mutlak bagi Indonesia untuk membiayai pembangunan dan pengentasan kemiskinan untuk rakyat kecil. Pengamat pajak dari Universitas Indonesia (UI) Darussalam menjelaskan dana-dana hasil repatriasi bisa menambah penerimaan negara guna mendorong ekonomi menjadi lebih bergairah dan berdampak pada pengentasan kemiskinan.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya