Tarif PPN Dihapus, Pelayaran Angkutan Kargo Ekspor SemringahTarif PPN Dihapus, Pelayaran Angkutan Kargo Ekspor SemringahSenin 8 Apr 2019 14:33Ridha Anantidibaca 1236 kaliSemua Kategori

PT Samudera Indonesia Tbk berpeluang mengangkut kargo ekspor lebih banyak setelah pemerintah merilis kebijakan pajak pertambahan nilai (PPN) 0% untuk jasa transportasi barang tujuan ekspor.selengkapnya

 Perubahan Fungsi Hunian Jadi Komersial Banyak, Penerbitan SPPT PBB TerlambatPerubahan Fungsi Hunian Jadi Komersial Banyak, Penerbitan SPPT PBB TerlambatSenin 8 Apr 2019 10:06Ridha Anantidibaca 546 kaliSemua Kategori

Hasil pendataan ulang penggunaan lahan dan bangunan di DKI Jakarta yang dilakukan oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) terlambat dari target awal yang ditentukan.selengkapnya

 PPN Kapal Lokal 0%, Untuk Apa Pakai Pelayaran Asing?PPN Kapal Lokal 0%, Untuk Apa Pakai Pelayaran Asing?Senin 8 Apr 2019 09:31Ridha Anantidibaca 1096 kaliSemua Kategori

Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN sebesar 0% untuk ekspor jasa transportasi membuat kapal nasional lebih kompetitif. Asosiasi pemilik kapal mendorong agar pelaku usaha menggunakan jasa pelayaran nasional untuk menahan devisa mengalir ke luar negeri.selengkapnya

 Pengusaha Minta Sri Mulyani Turunkan Tarif Pajak PerusahaanPengusaha Minta Sri Mulyani Turunkan Tarif Pajak PerusahaanJumat 5 Apr 2019 11:36Ridha Anantidibaca 455 kaliSemua Kategori

Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) meminta Kementerian Keuangan yang dipimpin Sri Mulyani Indrawati untuk segara menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh).selengkapnya

 Target Peneriman Pajak Naik Terus, Pengusaha Nilai Tak RasionalTarget Peneriman Pajak Naik Terus, Pengusaha Nilai Tak RasionalJumat 5 Apr 2019 11:25Ridha Anantidibaca 574 kaliSemua Kategori

Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) menilai bahwa target penerimaan pajak Indonesia selalu dirancang dengan tidak rasional.selengkapnya

 35 Kabupaten di Jateng akan Terapkan Penerimaan Pajak Online35 Kabupaten di Jateng akan Terapkan Penerimaan Pajak OnlineKamis 4 Apr 2019 11:10Ridha Anantidibaca 387 kaliSemua Kategori

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah bakal menerapkan sistem penerimaan online bagi 35 kabupaten/ kota yang ada di daerahnya. Dalam memperkuat monitoring pelaksanaannya, Pemprov Jawa Tengah juga menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Bank Jateng sebagai penyedia fasilitas pendukung.selengkapnya

 Peritel Setuju Sri Mulyani Cabut Aturan Pajak e-Commerce, Tapi...Peritel Setuju Sri Mulyani Cabut Aturan Pajak e-Commerce, Tapi...Kamis 4 Apr 2019 09:50Ridha Anantidibaca 341 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah membatalkan berlakunya aturan pajak bagi e-commerce. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.010/2018 itu tadinya akan efektif berlaku mulai 1 April 2019.selengkapnya

 Cegah Kebocoran, 35 Kabupaten/Kota di Jateng Terapkan Pajak OnlineCegah Kebocoran, 35 Kabupaten/Kota di Jateng Terapkan Pajak OnlineSelasa 2 Apr 2019 14:06Ridha Anantidibaca 484 kaliSemua Kategori

Optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) di Provinsi Jawa Tengah dari sektor pajak dan retribusi terus digenjot.selengkapnya

 Tiket Bioskop Mahal karena Pajak Terlalu TinggiTiket Bioskop Mahal karena Pajak Terlalu TinggiSelasa 2 Apr 2019 14:00Ridha Anantidibaca 496 kaliSemua Kategori

Pelaku usaha bioskop mendesak pemerintah menurunkan dan menyeragamkan besaran pajak bioskop hanya 10% saja di seluruh wilayah Indonesia. Pajak yang tinggi membuat harga tiket bioskop mahal.selengkapnya

 Pengusaha Rokok Nilai Bebas Simplifikasi Cukai Sudah TepatPengusaha Rokok Nilai Bebas Simplifikasi Cukai Sudah TepatSenin 1 Apr 2019 15:40Ridha Anantidibaca 523 kaliSemua Kategori

Pemerintah yang sebelumnya telah berencana melakukan penyederhanaan layer (simplifikasi) cukai hasil tembakau hingga 2021 menjadi 5 layer tarif dihapus melalui PMK 156 Tahun 2018. Keputusan penghapusan simplifikasi cukai hasil tembakau dinilai sudah tepat oleh Asosiasi Industri Hasil Tembakau (IHT).selengkapnya

 Asosiasi E-Commerce Apresiasi Menkeu Batalkan Aturan PajakAsosiasi E-Commerce Apresiasi Menkeu Batalkan Aturan PajakSenin 1 Apr 2019 10:15Ridha Anantidibaca 358 kaliSemua Kategori

Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) merespons positif kebijakan Kementerian Keuangan yang memutuskan menarik kembali aturan perpajakan atas kegiatan perdagangan melalui platform e-commerce.selengkapnya

 PMK Pajak E-commerce Ditarik, Pengusaha Dagang-el GirangPMK Pajak E-commerce Ditarik, Pengusaha Dagang-el GirangSenin 1 Apr 2019 09:32Ridha Anantidibaca 266 kaliSemua Kategori

Pelaku usaha dagang-el mengapresiasi langkah Kementerian Keuangan yang mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.03/2018 tentang Perlakukan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.selengkapnya

 Cegah Shifting, Pemerintah Diminta Turut Tarik Pajak Penjual di MedsosCegah Shifting, Pemerintah Diminta Turut Tarik Pajak Penjual di MedsosJumat 29 Mar 2019 14:44Ridha Anantidibaca 510 kaliSemua Kategori

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mulai memberlakukan penerapan pajak e-commerce kepada marketplace per awal 1 April 2019. Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) berharap pemberlakuan penerapan pajak tidak hanya berlaku pada marketplace saja.selengkapnya

 Aturan perpanjangan kontrak dan pajak perusahaan batubara PKP2B masih belum jelasAturan perpanjangan kontrak dan pajak perusahaan batubara PKP2B masih belum jelasJumat 29 Mar 2019 09:37Ridha Anantidibaca 659 kaliSemua Kategori

Pemerintah belum juga menerbitkan paket kebijakan Peraturan Pemerintah (PP) perihal izin pertambangan batubara dan penerimaan negara dari bidang usaha komoditas emas hitam tersebut.selengkapnya

 Pajak e-commerce berlaku 1 April 2019, iDEA ingin medsos juga dikenakanPajak e-commerce berlaku 1 April 2019, iDEA ingin medsos juga dikenakanKamis 28 Mar 2019 15:35Ridha Anantidibaca 449 kaliSemua Kategori

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce) akan diberlakukan 1 April 2019. Namun, hingga saat ini aturan teknis berupa Peraturan Direktur Jenderal Pajak (Perdirjen) tak kunjung diterbitkan.selengkapnya

 Asosiasi Dokter Amerika Dorong Pengenaan Pajak Minuman ManisAsosiasi Dokter Amerika Dorong Pengenaan Pajak Minuman ManisKamis 28 Mar 2019 13:04Ridha Anantidibaca 442 kaliSemua Kategori

American Academy of Pediatrics (AAP) dan American Heart Association (AHA) mengeluarkan pernyataan kebijakan bersama mendukung peraturan kesehatan masyarakat untuk membantu mengurangi jumlah minuman manis yang dikonsumsi anak-anak. Pernyataan tersebut akan diterbitkan dalam jurnal Pediatrics edisi April.selengkapnya

 Ekonom Indef: Youtuber dan Selebgram Pantas Dikenai PajakEkonom Indef: Youtuber dan Selebgram Pantas Dikenai PajakRabu 27 Mar 2019 15:11Ridha Anantidibaca 369 kaliSemua Kategori

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan mengundang pemerintah untuk membahas pemisahan Direktorat Jenderal Pajak dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), menjadi badan khusus yang menangani penerimaan negara.selengkapnya

 Mayoritas Orang Indonesia Tak Patuh Bayar PajakMayoritas Orang Indonesia Tak Patuh Bayar PajakRabu 27 Mar 2019 14:19Ridha Anantidibaca 956 kaliSemua Kategori

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Aviliani mengatakan, kepatuhan membayar pajak di Indonesia masih cukup rendah. Hal ini terlihat dari kontribusi pembayaran PPh 21 maupun pajak badan Usaha terhadap APBN masih kecil.selengkapnya

 Apa Kabar `Perceraian` Ditjen Pajak dengan Kemenkeu?Apa Kabar `Perceraian` Ditjen Pajak dengan Kemenkeu?Selasa 26 Mar 2019 15:16Ridha Anantidibaca 272 kaliSemua Kategori

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) bersama dengan pemerintah tengah berencana untuk memisahkan antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Nantinya DJP akan dibentuk dalam satu Badan bernama Badan Penerimaan Negara (BPN).selengkapnya

 Demi Penerimaan, Transaksi Online Bakal Kena PajakDemi Penerimaan, Transaksi Online Bakal Kena PajakSelasa 26 Mar 2019 15:03Ridha Anantidibaca 364 kaliSemua Kategori

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mewacanakan untuk membuat satu aturan baru tentang transaksi online. Aturan tersebut nantinya akan berupa Undang-Undang (UU).selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :