Pemerintah diminta menindak tegas menindak para pelaku transportasi online hingga e-commerce besar di Indonesia untuk membangun Badan Usaha Tetap (BUT) di sini. Dengan begitu para penyelenggara sistem elektronik (PSE) dapat terdaftar sebagai wajib pajak karena memiliki kantor pusat di sini.selengkapnya

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata mengatakan, harta pejabat yang tercatat dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) harus sesuai dengan yang tercatat pada Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak. "Nanti kami akan cek silang sehingga harta yang dilaporkan di LHKPN itu sama dengan yang dilaporkan ke SPT," kata Alex di kantor KPK, Jakarta, Jumat (18/3).selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen) Kementerian Keuangan mulai tahun ini meniadakan layanan drop box untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Tahunan Orang Pribadi. Keberadaannya sudah digantikan oleh layanan baru Point of Collection (POC) yang dapat dijumpai di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) maupun pusat perbelanjaan.selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memastikan sepanjang 2016 akan fokus dan mengoptimalkan penerimaan pajak dari Wajib Pajak Orang pribadi (WPOP). Fokus tersebut diharapkan sangat memberikan kontribusi maksimal terhadap target penerimaan pajak.selengkapnya

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus menyosialisasikan pelaporan SPT pajak, baik dari individu, instansi, dan pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM). Sosialisasi pelaporan pajak untuk 2015 tahun ini menggunakan sistem e-Billing dan e-Filing. Kasi Humas Kanwil DJP Jakarta Selatan I, Dirjen Pajak, Kemenkeu Moch Bayu Tjahyono mengatakan e-Billing merupakan metode pembayaran pajakselengkapnya

Salah satu target dari pemeriksa maupun penyidik pajak mulai tahun 2016 adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang selama ini belum membayar Pajak Penghasilan (PPh) pasal 25 dan 29 sesuai potensinya. Saat ini, penerimaan PPh Pasal 25 dan 29 hanya mencapai Rp9 triliun dari 900 ribu Wajib Pajak pada 2015, padahal jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki NPWP 27 juta dan yang melaporkan SPT Tahunanselengkapnya

Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Jawa Barat menyatakan siap untuk memberikan data wajib pajak pemilik mobil mewah kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kanwil Jabar. Hal ini menyusul permintaan DJP Kanwil Jabar karena banyak wajib pajak nakal yang memanipulasi SPT mereka sehingga mereka membayar pajak dengan nilai yang sangat kecil. Padahal para wajib pajak tersebut diketahui memilikiselengkapnya

Kepolisian Republik Indonesia telah lama ikut serta mengawal sektor pajak dan menjadi bagian dari Tim Optimalisasi Penerimaan Perpajakan (TOPP). Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen Anang Iskandar mengatakan, polisi ingin membuat masyarakat taat membayar pajak. "Realisasi penerimaan pajak oleh pemerintah dalam tahun anggaran kali ini akan dikawal, bahkan akan didorong melebihi target dariselengkapnya

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi mengatakan peningkatan basis pajak menjadi salah satu agenda utamanya. Musababnya, basis perpajakan Tanah Air cukup jelek. Dari 127 juta jiwa potensi pajak kelas menengah, kata Ken, hanya 27 juta di antaranya yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak. "Masih ada selisih 100 juta orang,ekstensifikasi harus dilakukan" ujar Ken, Selasaselengkapnya

Sebagai menteri yang mengeluarkan Surat Edaran berisi kewajiban Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, serta Kepolisian Republik Indonesia (ASN/TNI/Polri) untuk mematuhi seluruh ketentuan peraturan perpajakan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) tak luput harus melaksanakan aturan tersebut.selengkapnya

Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian bersama Kementerian Keuangan, dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan membenahi sistemteknologi dan informasi (TI) untuk pajak agar terintegrasi dengan baik. Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, secara teknis rancangan tersebut masih dibicarakan namun harus segera dilakukan untuk meningkatkan tax ratio Indonesia.selengkapnya

Pemerintah tengah menyusun strategi guna mendongkrak penerimaan pajak di 2016. Agar bisa mencapai target sesuai APBN 2016 Rp 1.360,2 triliun. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, penerimaan pajak berpeluang mendapat tambahan dari implementasi tax amnesty (pengampunan pajak) serta revaluasi aset.selengkapnya

Rencana pemerintah memberlakukan kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty mulai Maret 2016 dibenarkan olah Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bahkan untuk memastikan tak ada lagi ganjalan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jokowi sampai mengirimkan surat ke Senayan.selengkapnya

Pemerintah hingga saat ini telah menerbitkan 10 paket kebijakan ekonomi melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Paket kebijakan ini sengaja dikeluarkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dalam negeri.selengkapnya

Pemerintah dalam APBN 2016 menargetkan raihan pajak sebesar Rp 1.350 triliun. Target pajak ini meningkat sekira 30 persen dari total raihan pajak pada tahun 2015 yang hanya mencapai Rp1.060,85 triliun. Namun, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengaku optimis terhadap raihan pajak pada 2016. Menurutnya, pemerintah tak boleh menyerah dengan pertambahan ekonomi yang terjadi saat ini.selengkapnya

Dunia akan memasuki era baru transparansi dalam beberapa tahun mendatang. Masing-masing negara nantinya akan mulai memberlakukan Automatic Exchange of Information (AEoI) atau Sistem Pertukaran Informasi Otomatis. Tak terkecuali Indonesia.selengkapnya

Menteri Keuangan Bambang P.S Brodjonegoro telah menetapkan Ken Dwijugiaesteadi sebagai Direktur Jenderal Pajak secara tetap atau definitif. Penetapan resmi tersebut saat ini tengah menanti surat Keputusan Presiden Joko Widodo. "Hanya menunggu Keppres saja," ujar Bambang singkat kepada CNNIndonesia.com Minggu (7/2).selengkapnya

Plt Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi mengatakan, pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) hanya membahas mengenai progress Undang-undang (UU) pengampunan pajak atau tax amnesty. Bukan terkait penunjukan calon Dirjen Pajak yang baru. "Ngomongin UU kok," kata Ken di Kompleks Istana, Jakarta, Kamis (4/2/2016).selengkapnya

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dan Plt Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Ken Dwijugiasteadi, secara khusus dipanggil oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ini terkait dengan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) 2016, khususnya soal penerimaan pajak.selengkapnya

Indonesia menolak keras rencana penetapan pajak progresif untuk semua produk berbasis minyak kelapa sawit oleh Prancis. Deputi I Bidang Kedaulatan Maritim Menko Kemaritiman Arif Havas Oegroseno dalam diskusi terbatas bersama wartawan mengatakan rencana penetapan pajak tersebut terdapat dalam rancangan undang-undang tentang keanekaragaman hayati yang diputuskan senat Prancis pada 21 Januari.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya